IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 BAGIAN 5 PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Izin penyimpanan limbah B3 atau Izin bangunan TPS limbah B3 yang diterbitkan masa berlaku selama 5 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Issu: terkadang pemerintah daerah tanpa memperhatikan pedoman hukum yang telah diatur, menerbitkan izin TPS limbah B3 dengan masa berlaku selama 3 tahun dan/ atau 2 tahun. Selain itu, terkadang ada daerah yang menetapkan masa berlaku izin selama 5 tahun, tetapi disertai kewajiban untuk mendaftar ulang setiap tahunnya. Hal tersebut tentu saja tidak berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 13 Ayat (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20 Ayat (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 59 Ayat (5) UUPPLH, “Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin”. Persyaratan lingkungan serta ketentuan teknis lainnya, terkait izin lingkungan secara rinci telah diatur dalam PP Izin Lingkungan.

Menurut Pasal 20 Ayat (4), maka penerbitan izin seharusnya

diumumkan di media massa. Lebih lanjut kemudian, isi izin penyimpanan limbah B3 menurut Pasal 24, Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 maka Izin Penyimpanan Limbah B3, mencantumkan :
a. Identitas pemegang izin. Identitas pemohon izin.
b. Tanggal penerbitan izin;
c. Masa berlaku izin; (Selama 5 Tahun)
d. Persyaratan lingkungan hidup. Diatur dalam Pasal 25 Ayat (1), yaitu
1) memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2) menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3) melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
4) melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
e. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Diatur dalam Pasal 26, yaitu :
1) melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2) melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
3) melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
4) melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/ atau Penimbun Limbah B3; dan
5) menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Secara rinci pasal-pasal tersebut disajikan berikut ini :
Pasal 24, yang berbunyi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25 Ayat (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 26, Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/ atau Penimbun Limbah B3; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 28 Ayat (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 29
(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib : a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/ atau
b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pengumpul Limbah B3; b. Pemanfaat Limbah B3; c. Pengolah Limbah B3; dan/atau d. Penimbun Limbah B3.

(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 28 Ayat (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/ atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
(3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Berakhirnya Izin
Pasal 27, Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a berakhir jika:
a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
b. dicabut oleh bupati/ wali kota;
c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 15 Permenlh Nomor 30 Tahun 2009, Ayat (1) Izin pengumpulan dan/ atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila : a. telah habis masa berlaku izin; atau b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: