Kliping Pencemaran Sungai di Kota Bandar Lampung

Berita dari : (www.republika.co.id) Diunduh tanggal 9 September 2015
(http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/12/04/ng1q4p6-warga-terusik-limbah-sawit)
Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 04 Desember 2014, 15:34 WIB
Judul : “Warga Terusik Limbah Sawit
BANDAR LAMPUNG — Limbah pabrik sawit milik PT Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) dirasakan menganggu lingkungan warga beberapa RT di Kampung Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung. Selain aroma tidak sedap dan debu, limbah cangkang sawit juga merusak air bersih warga.

Sholeh, warga RT 02 Karang Maritim, Rabu (3/12), menuturkan bahwa kehadiran perusahaan SJIM telah mengganggu aktivitas warga di beberapa RT di Kampung Karang Maritim. “Lingkungan dan rumah kami menjadi bau dan berdebu gara-gara cangkang sawit itu,” katanya.

Menurut Sholeh, ada warga yang terpaksa dirawat di rumah sakit karena terus-menerus menghirup udara tidak sedap yang diduga datangnya dari perusahaan yang dikenal akan mengelola pabrik minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) itu.

Ia bersama warga di empat RT sudah mendatangi dan mengadukan keluhan mereka kepada DPRD Kota Bandar Lampung sebanyak dua kali. Kepada dewan, warga meminta meninjau kembali izin usaha PT SJIM yang berlokasi dekat warga.

Saat mendatangi DPRD, warga Kampung Karang Maritim, Panjang, mengadukan nasibnya akibat limbah perusahaan yang mengganggu aktivitas 200 KK di kampung itu, yakni RT 02, RT 08, RT 09, dan RT 10.

Komisi I DPRD Bandar Lampung telah mengundang pihak PT SJIM dan BPMP. PT SJIM telah membangun pabrik di Karang Maritim seluas 3,4 hektare. Rencananya, perusahaan ini akan mendirikan pabrik pengolahan CPO. Terungkap, selama ini perusahaan tersebut menimbun cangkang sawit, kemudian mengolahnya dan menjadi bahan untuk ekspor.

Dalam rapat itu, Humas PT SJIM membantah aktivitas perusahaannya telah mengganggu lingkungan warga. Menurutnya, PT SJIM sudah setahun berdiri dan beroperasi. Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Dedi Yuginta, masih mencarikan solusi terkait pengaduan warga.


Selain itu, sekitar 60-70 persen sungai di Indonesia tercemar limbah domestik atau rumah tangga, sedangkan limbah yang mampu diolah baru 6,1 persen.

“Limbah domestik itu 60 persen masuk ke badan sungai,” kata Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, MR Karliansyah, seperti dikutip Antara.

Karliansyah mengatakan, meski limbah dan pencemaran sungai dari kegiatan industri menurun hingga 56 persen namun karena lebih tinggi limbah domestik, sungai masih tercemar. “Sepanjang limbah domestik masih ada, sungai kita akan sulit untuk bersih,” ujarnya.

Tercemarnya badan sungai akan berefek pada kesehatan manusia dan akan sulit memperoleh sumber air bersih. Sedangkan, sebagian besar masyarakat hidup di sepanjang sungai dan memanfaatkan sungai untuk kegiatan sehari-hari.

Menurunnya beban pencemaran sungai dari kegiatan industri hingga 56 persen, menurut Karliansyah, merupakan dampak dari penerapan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Proper merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.rep: mursalin yasland ed: muhammad hafil
***

Berita dari : (www.bandarlampungnews.com) Diunduh tanggal 9 September 2015
(http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=politik&i=8209-Sungai%20Tercemar,%20Dewan%20Pertanyakan%20Kinerja%20BPPLH)
Di Publish Pada Tanggal : 24/10/2011 03:40 WIB
Judul : “Sungai Tercemar, Dewan Pertanyakan Kinerja BPPLH

BANDARLAMPUNG News – DPRD Kota Bandarlampung mempertanyakan kinerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH), terkait tercemarnya 26 sungai dan anak sungai di Kota Bandar Lampung. Pencemaran terjadi akibat limbah rumah tangga dan industri perusahaan besar di Kota Bandar Lampung.

Demikian salah satu hasil temuan DPRD kota Bandar Lampung, sejak September-Oktober 2011 lalu. “Seluruh anak sungai di Kota Bandar Lampung Tercemar. Hingga kini, belum ada reaksi dari BPLH Kota. Sebanyak 26 anak sungai di Bandarlampung ini tercemar limbah industri dan rumah tangga.” Kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bandarlampung Hamrin Sugandi, via phone, Minggu (23-10)

Menurut Hamrin, contoh kasus pencemaran lingkungan yang menjadi perhatian public adalah pencemaran oleh PT Golden Sari, PT Demi Anugrah Sawindo (DAS), dan beberapa perusahaan lain, dan semua kasus itu belum selesai. Sementara data penelitian BPLH menyebutkan 21 sungai di Bandarlampung hampir semuanya tercemar berat oleh limbah rumah tangga dan industri. ”Limbah padat dan cair mencemari sungai-sungai yang melintasi permukiman padat penduduk di kota ini,” kata Hamrin.

Catatan BPLH Bandarlampung menyebutkan sungai yang berada di Kota Bandarlampung adalah Sungai Way Awi, Way Penengahan, Way Simpur, Way Kuala, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way Kuripan, Way Kedamaian, Anak Way Kuala, Way Belau, Way Halim, Way Langkapura, Way Keteguhan, Way Sukabumi, Way Kedaton, Way Gading, Way Kandis, Way Limus, dan Way Batu Lengguh.

Seluruh sungai itu berhulu di Gunung Betung, gunung di sebelah barat BandarLampung dan bermuara di Teluk Lampung. Sungai-sungai tersebut sebagian besar berukuran kecil dengan debit yang kecil. Karena itu, pada musim kemarau batang sungai cenderung kering, sementara saat musim hujan air mengalir dengan debit kecil.

Dan banyak perusahaan berdalih menjaga kebersihan lingkungan dan aliran sungai, tetapi justru memanfaatkan batang sungai sebagai saluran pembuangan limbah. Apalgi banyak permukiman padat penduduk di Bandarlampung yang dilintasi anak sungai itu tidak memiliki septic tank. Sehingga limbah rumah tangga langsung dibuang ke batang sungai. Termasuk limbah industri makanan tahu-tempe. ”Pencemaran bisa dilihat dari warna sungai yang sudah keruh, berbau, dan kadar oksigen terlarut atau kandungan bahan kimia yang sangat tinggi. Akibatnya, mutu air sungai tidak layak sebagai bahan baku air minum,” terang Hamrin.

Untuk itu, DPRD Kota pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan BPPLH untuk mengetahui secara detail apa saja langkah yang sudah dilakukan. ”Sebelum penyusunan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang disusun, tentu kami berhak mengetahui apa saja langkah yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang muncul. Agenda hearing sedang kami susun,” kata dia.

Pemkot Bandarlampung melalui BPLH dan Dinas Tata Kota setiap tahun melakukan program kali bersih (prokasih). ”Hanya saja, upaya pembersihan yang dilakukan sejak 2001 itu hingga kini belum berhasil. Warga Bandarlampung masih membuang sampah dan mencemari sungai,” kata dia.

Terhadap kegagalan itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Hendrawan sempat mengatakan mengatakan, pemkot seharusnya mengevaluasi kembali prokasih maupun program-program lain yang ternyata tidak relevan hasilnya. ”Seharusnya Pemkot Bandarlampung mengevaluasi mengapa prokasih tiap tahun tak pernah mencapai sasaran, buktinya sudah ada kok. Lihat sungai kita tercemar, dan kondisi ini terus terjadi,” paparnya.

Langkah BPPLH Bandarlampung dalam menyingkapi kepastian adanya izin usaha kelola lingkungan (UKL) dan izin usaha pengendalian lingkungan (UPL) PT DAS terkesan lambat. Sedangkan Walikota Bandarlampung Herman HN menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Tak sebatas UKL dan UPL, analisis dampak lingkungan (amdal) PT DAS di Jalan Ir. Sutami, Sukajadi, Waygubak, Panjang, benar-benar ditunggu. Wali Kota Herman H.N. telah memerintahkan satuan kerja itu untuk melihat izin perusahaan tersebut. Ternyata hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. ”Saya sudah perintahkan staf segera turun ke lapangan. Hasilnya, pihak perusahaan mengatakan izinnya lengkap. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan kelengkapan bukti-bukti surat izinnya,” ujar Kepala BPPLH Rejab.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur menyatakan keanehannya atas pernyataan Rejab itu. Pasalnya setiap perusahaan untuk mendapatkan izin UKL, UPL, dan amdal ada di satuan BPPLH. ”Pernyataan itu aneh, seharusnya BPPLH tinggal buka arsipnya, kok malah harus menunggu pihak perusahaan. Ada apa ini?,” katanya.
(jun/bln)
***

Issue UTAMA :
Siapakah tersangka pencemaran sungai di Kota Bandar Lampung?
Hehehe…jawabnya adalah PEMERINTAH…
Lha, gimana gak pemerintah? Anda tahu tidak kalau pemerintah menganggap sungai itu sebagai GOT.
Seluruh saluran pembuangan dibuat oleh pemerintah untuk lebih lanjut seluruhnya dibuang ke sungai-sungai di kota bandar lampung. Bukankah begitu keadaannya???
Lha jadi salah siapa kalau sungai tercemar???
Salahin perusahaan terus… ntah apa isi otaknya…

Kajian 1 : Pencemaran lingkungan.
Menurut Pasal 1 Butir (14) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dengan kata lain, untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya pencemaran lingkungan maka digunakan tolak ukur berupa instrumen baku mutu lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 Butir (13) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam rangka mengetahui ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada. Umumnya dikenal dengan sebutan parameter dalam unsur lingkungan hidup tertentu.

Pada kasus tersebut untuk mengetahu baku mutu air sungai, maka sebelumnya kita harus mengetahui jenis peruntukan sungai. Karena, baku mutu air sungai untuk minum, untuk air bersih, untuk pertanian atau peternakan itu berbeda. Lha masalahnya adalah, apakah sungai pada kasus tersebut sudah jelas peruntukkannya untuk apa?

Lha tolak ukur untuk mengetahui tercemar atau tidaknya gimana kalau status sungainya gak jelas????

Kalau belum, seharusnya siapakah pihak yang menentukan jenis peruntukan kualitas air sungai di suatu daerah ??? Pemkot lah….
Nyari data publikasinya dimana???
Mandek dong kasusnya…Gak tau deh…

Jadi sangat sulit untukmembuktikan terjadi atau tidaknya pencemaran, kalau status sungai gak jelas… sengaja disumputin oleh pemerintah kota… takut masyarakat menggugat, kalau sungai di kota bandar lampung melebihi ambang batas…. sehingga Hak Asasi Manusia berupa Hak Atas Lingkungan Hidup berupa air sungai yang layak tidak dapat diwujudkan…. UUDNRI 1945 itu peraturan bukan yah…

lanjutin nanti deh….kesellll

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: