Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung – Kajian Dugaan Pencemaran PT Summit Biomas

Kajian Hukum Lingkungan.

Kasus Posisi – keterangan-keterangan
Pengaduan warga Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi tentang adanya dugaan pencemaran air dan udara oleh PT. Summit Biomass Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit.

Dugaan awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yang mengakibatkan :
a) Terganggu kesehatan,
b) Kesulitan mendapatkan air bersih
c) Air sumur menjadi berbau dan warna air pun berubah.
d) Warga mengalami sesak napas
e) Warga terinfeksi penyakit kulit
f) Adanya kebisingan
g) Terganggunya kenyamanan

Dugaan pemalsuan tanda tangan warga.

Perusahaan telah memiliki : Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkunan Hidup (BPPLH) Nomor 660.1/742/III.20/2013 tertanggal 27 Maret 2013.

Perusahaan saat ini telah memberikan bantuan air bersih ketika terjadi permasalahan ini.

Pihak perusahaan Azwar mengklaim tidak ada kebisingan.

Pihak perusahaan sedang meminta rekomendasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak perusahaan.

Wahyu Lesmono, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung sudah mengundang pihak BPLH Kota Bandar Lampung.

Komisi I juga akan mengecek sumur warga yang diduga dicemari limbah cangkang sawit milik perusahaan. “Besok kami berencana meninjau lokasi. Kami akan memeriksa izin lingkungannya, apakah terjadi pemalsuan atau tidak. Apakah tanda tangan warga dipalsukan atau tidak. Makanya kami kroscek,” ujar Anggota Komisi I, Dendi, Dendi mengatakan, jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran, pihaknya akan membahasnya bersama lintas komisi dan meminta Pemkot menyetop usaha PT Sumit Biomas. “Jika terbukti melakukan pencemaran, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Pemkot untuk menutup perusahaan,” terangnya.

I Dedi Yuginta mengatakan, kedatangan mereka untuk memastikan kebenaran informasi pemalsuan tanda tangan warga.

Kabid Pengawasan dan Pengendalian dan Penegakan Hukum BPPLH Bandarlampung Cik Ali Ayub membenarkan pihaknya tengah menguji sampel air sumur warga. Uji sampling ke Lab. BPPLH dan di Lab. Baristan (Balai Standar Industri) Lampung yang berada di Jl. Soekarno-Hatta sebagai lab. Yang diharapkan akan netral dalam menguji sampel air yang diduga warga tercemar

Kabid Pengawasan dan Pengendalian dan Penegakan Hukum BPPLH Bandarlampung Cik Ali Ayub membenarkan perusahaan telah memiliki izin usaha kelola lingkungan dan usaha pengelolaan lingkungan (UKL-UPL). Izin pembuangan air limbah cair (PALC) serta izin penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun (PSB3) – TPSLB3.

Rejab mengatakan, jika nantinya hasilnya positif, BPPLHD akan memberikan rekomendasi ke Walikota Bandar Lampung Herman HN, untuk selanjutnya menjatuhkan sanksi kepada pihak perusahaan. “Kami hanya bisa mengusulkan surat rekomendasi sesuai hasil lab ke pak Walikota. Beliau yang akan memutuskan apakah akan menutup perusahaan atau tidak,” terang Rejab.

Secara terpisah Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengingatkan, perusahaan seharusnya melaksanakan CSR di lingkungan sekitarnya. “Seharusnya perusahan kecil maupun besar harus memberikan CSR kepada warga sekitar,” kata dia. Wali Kota menegaskan, pihak perusahaan wajib untuk memberikan CSR kepada warga sekitar, karena kalau tidak ada CSR bisa jadi termasuk pelanggaran.

Menurut Direktur Walhi Lampung, Hendrawan, berdasarkan hasil investigasi lapangan pada Senin (18/5) dan Kamis (23/5), Walhi menemukan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Sumit Biomas. Dari sampel air yang diambil ada aroma tidak sedap (bau) yang mengganggu. Selain itu, udara (debu) di sekitar lokasi pabrik juga mengganggu pernafasan warga. “Selain itu, aktivitas pabrik juga mengganggu istirahat warga,” kata Hendrawan, Senin (25/5). Walhi sudah berhasil mengklasifikasikan 54 Kepala Keluarga (KK) di RT 07 mengalami pencemaran udara, berupa bau yang menyengat dan polusi asap limbah.

ISSUE Satu (I)
Peran DPRD dalam Kasus .
Hehehe, semua pada tahu dong kalau sebagaian besar anggota legislatif di Indonesia sangat PEDULI sama masyarakat.
ahahaha…..jadi malu.
Respon anggota dewan pada kasus diatas sangat RESPONSIF dan CEPAT. Begitu kasus terkuak, mereka langsung berINISIATIF memanggil pihak perusahaan. Mau MINTA penejelasan kali…hehehehe
Padahal, tugas legislatif selayaknya adalah mengawasi peran eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Yakni tugas mengawasi pengelolaan lingkungan oleh pihak perusahaan. Selain itu, yang utama adalah menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Masyarakat terdampak dalam kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan.
Pertanyaannya adalah, mengapa pihak legislatif,khususnya Komisi I dan Komisi III langsung memanggil pihak perusahaan? Memanggilnya secara khusus lagi….Panggilan dari Komisi sekian…., Lalu panggilan ke 2 dari Komisi
sekian…
Doa dari masyarakat, tentu saja adalah, dengan pertemuan KHUSUS antara pihak perusahaan, maka diharapkan pihak legislatif mampu menyelesaikan persoalan terjadinya dugaan pencemaran tersebut… ahahaha

ISSUE Dua (II)
Ancaman Pencabutan Izin.
Sampai saat ini, para pemegang kekuasaan seolah LATAH. Mengancam mencabut izin perusahaan seenaknya saja. Seolah menegasikan, bahwa ini negara yang LATAH. Kasus lingkungan belum ada kejelasan, langsung saja menggembar-gemborkan pencabutan izin. Padahal, meskipun pihak perusahaan bersalah, sekalipun terbukti kemudian, maka selayaknya pemerintah memikirkan lapangan kerja yang hilang… Emangnya selama ini pemerintah daerah mampu menyediakan LAPANGAN KERJA, yang telah menjadi HAM sebagaimana ditetapkan dalam hukum tertinggi di negara indonesia, yakni UUDNRI 1945???
BUMD aja rugi terus…. mikirin rakyat sedikit kenapa…. Gak inget apa, waktu PERTAMBAKAN UDANG TERBESAR di DUNIA yang ada dilampung, begitu “LENYAP”, maka RIBUAN masyarakat lampung menganggur… Lu Pemda bisa gak balikin tuh lapangan kerja??? Gaji buruh yang cuma sejutaan (gak kayak gaji PNS yang bekali lipatnya) aja lu gak mampu sediakan… ngomong aturan dengan mengancam tutup enak betuLLLL….
Padahal, kalo otaknya pada PUNYA, dalam kasus penegakan hukum lingkungan, bisa saja atau dimungkinkan, untuk menindak dengan memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen perusahaan secara paksa, agar mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik… Bukankah dengan SARAN atau REKOMENDASI yang baik dan PEMBINAAN yang baik, dapat menjadikan perusahaan tersebut beroperasi dengan berwawasan lingkungan?
Selain itu, bukankan kemiskinan dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan? Kalo perusahaan gak operasional, pada gak kerja…gak ada gaji… pada miskin jadinya… Lu pada tau gak!!!
Kemudian yang terakhir adalah, kejahatan lingkungan, biasanya dilakukan oleh orang-perorangan. Bukan Perusahaan/ koorporasinya. Jadi memungkinkan terjadinya tindak pidana perorangan…Koorporasi tetap bisa berdiri….
Pertanyaannya kemudian, tuh congor yang mengancam perusahaan TUTUP, pada MIKIRin Rakyat gak?

dilanjut nanti….

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: