Izin Penyimpanan Limbah B3

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Orang perseorangan atau perusahaan atau lembaga pemerintah yang menggunakan lampu neon dan menghasilkan lampu neon bekas, menggunakan printer dengan kemasan bekas tinta, memiliki kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atau mobil, alat berat, atau kendaraan DINAS serta kendaraan lain yang umumnya menggunakan olie dan kemudian menghasilkan Aki dan olie bekas, dapat dikategorikan sebagai PENGHASIL LIMBAH B3.

Lebih lanjut kemudian, menurut Pasal 1 Butir (23) UUPPLH, “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan”.

Kemudian menurut Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH, maka Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut menurut Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud Pasal 59 Ayat (7) UUPPLH tersebut adalah Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Pasal 12 Ayat (1) PP Limbah B3, berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Pasal 1 butir (20) PP Limbah B3, “Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 (Pasal 1 Butir (14) PP Limbah B3.

Oleh karena itu, baik istana negara, gedung DPR, kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau kantor dinas lain milik pemerintah atau kantor kepolisian sektor atau resort atau daerah, perusahaan, atau universitas dan sekolah yang menghasilkan limbah B3, yaitu : Aki Bekas, Olie bekas, lampu TL bekas, Catridge/ Kemasan bekas tinta dan Kemasan B3. Aki dan Olie bekas (minyak pelumas bekas), wajib melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil tersebut wajib mendapatkan izin dari menteri dan/ atau gubernur dan/ atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) PP Limbah B3, yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, baik itu :
• Istana negara,
• Gedung DPR atau gedung DPRD,
• Kantor kementerian atau kantor dinas pemerintahan,
• Kantor gubernur, walikota, atau bupati, atau
• Kantor – kantor lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
• Kantor kepolisian sektor atau resort atau kepolisian daerah,
• Perusahaan-perusahaan, atau
• Universitas dan sekolah-sekolah
Apabila menghasilkan limbah B3, maka :
WAJIB MEMILIKI IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG DIHASILKANNYA DENGAN WUJUD SEPERTI MEMILIKI BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3.

ISSUE :
APAKAH SELAMA INI KITA PERNAH MELIHAT DI KANTOR KITA, DI SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KITA TERDAPAT BANGUNAN TPS LIMBAH B3? HAHAHA, HIDUP PENEGAK HUKUM… HUKUM YAH DITEGAKKAN SUKA-SUKA SI PENEGAK HUKUM…

ingat :
Pasal 102 UUPPLH (Khusus Pengusaha atau Industri Aja Kayaknya yah?) yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3

Penghasil limbah B3 lampu TL kantor pemerintahan

Penghasil limbah dan kantor yang seharusnya memiliki bangunan TPS dan Izin TPS Limbah B3

mobil-dinas

statik.tempo.co

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: