COPAS Opini, “Pergeseran Makna Izin Lingkungan”

Sumber dari Web : (https://gagasanhukum.wordpress.com/)

Judul : Pergeseran Makna Izin Lingkungan

Oleh Sudharto P Hadi
28 Februari 2015 0:41 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PADA pengujung 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Bidang LHK dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Kebijakan itu menindaklanjuti inisiatif Presiden Jokowi mempermudah investasi dengan mengintegrasikan semua persyaratan di bawah satu atap. Apa makna izin lingkungan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan lingkungan?

Izin lingkungan merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan ditambahkannya persyaratan izin lingkungan pada rencana usaha/kegiatan itu untuk memastikan rencana usaha/kegiatan dilengkapi kajian lingkungan dalam bentuk amdal atau UKL/UPL.

untuk meyakinkan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/ RPL) yang merupakan muara dari amdal, diimplementasikan dengan baik. Amdal, termasuk UKL/ UPL, adalah studi kelayakan lingkungan yang mengkaji dampak suatu usaha/kegiatan terhadap lingkungan.

Agenda 21 menyebutkan amdal merupakan resep strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kajian lingkungan, sebuah rencana usaha/kegiatan hanya layak secara ekonomi dan teknologi tapi berisiko merusak dan mencemari lingkungan.

Hasil studi amdal bisa merekomendasikan untuk menolak rencana usaha/kegiatan jika berdampak negatif lebih besar dari dampak positifnya atau belum ada teknologi yang bisa mengelola dampak negatifnya. Yang paling sering direkomendasikan dalam studi amdal adalah sebuah proyek dinyatakan layak dengan pengelolaan.

Sejak amdal diberlakukan melalui PP Nomor 29 Tahun 1986, telah ribuan dokumen dibuat. Pada era otda, disinyalir banyak proyek tidak dilengkapi amdal atau UKL/ UPL. Hal ini tidak lepas dari orientasi pemkab/pemkot yang hanya memacu PAD dan memandang kelayakan lingkungan sebagai penghambat.

Bagi proyek yang sudah dilengkapi kelayakan lingkungan, dokumen tersebut kadang hanya dianggap persyaratan formal guna mendapatkan izin operasi. Setelah izin diperoleh, RKL/ RPL yang merupakan janji pemrakarsa proyek untuk mengelola lingkungan, tidak juga dilakukan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya menambah tahapan izin lingkungan.

Roh izin lingkungan adalah sebagai instrumen pengawasan, dalam arti sebuah rencana usaha/kegiatan akan mendapat izin operasi bila sudah memenuhi ketentuan. Jika pelaksanaannya melanggar, izin lingkungan itu bisa dicabut. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Instrumen Pengawasan

Bila kemudian kewenangan pemberian izin lingkungan itu didelegasikan kepada BKPM yang misinya memfasilitasi investasi berarti ada pergeseran makna roh sebagai instrumen pengawasan. Jangan-jangan izin tersebut akan diperlakukan sebagai instrumen guna memperlancar investasi. Dengan kata lain, izin lingkungan bisa menjadi instrumen pendapatan atau ekonomi.

Langkah pemerintahan Jokowi-JK itu mengingatkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memperbolehkan 13 perusahaan menambang di hutan lindung kendati UU Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan melarangnya.

Pemerintahan sebelumnya khawatir dituntut ke Badan Arbitrase Internasional karena izin penambangan itu diberikan sebelum UU Kehutanan diberlakukan. Namun tetap saja tak bisa dimungkiri kebijakan tersebut mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang lingkungan. Salah kaprah memaknai izin juga terjadi di pemkot/pemkab.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan sebagainya, salah satu isu krusial adalah pengambilan tidak terkendali air tanah yang menyebabkan tanah ambles (land subsidence) dan memicu rob dan intrusi. Instansi yang mengeluarkan izin pengeboran air tanah berpendapat makin banyak menerbitkan izin berarti bisa makin besar memasukkan PAD.

Jika kita melihat izin sebagai instrumen pengawasan maka izin itu seharusnya disertai pengendalian sampai kedalaman berapa pengeboran diperbolehkan, berikut kewajiban yang harus dipenuhi selama masa operasi. Di samping itu juga ketentuan tentang batasan jumlah sumur.

Fenomena tanah ambles di kota-kota di pantura Jawa menjadi indikasi pengeboran air tanah telah melampaui daya dukung lingkungan. Padahal bila sudah terjadi rob dan intrusi maka biaya pemulihannya jauh lebih besar ketimbang retribusi yang diperoleh dari pemberian izin itu.

Pelajaran yang bisa bisa kita petik adalah ideologi pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi memang membantu meningkatkan pertumbuhan dan produk domestik bruto. Namun sesungguhnya angka pertumbuhan ekonomi itu semu mengingat sebagian harus dialokasikan untuk pemulihan kerusakan lingkungan. (10)

— Sudharto P Hadi, dosen Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: