Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

3 Tanggapan so far »

  1. 1

    Arif said,

    Catatannya menggelitik. tapi koq tendensius dan gebyah uyah. Sebaiknya diupayakan komunikasi dengan lebih baik. Apa isu pokoknya, dan mungkin saja belum ketemu dengan orang yang tepat dalam menyampaikan masalahnya.

    • 2

      sollcup said,

      Thanks commentnya mas…
      Pada intinya PROPER dahulunya adalah PROGRAM UNGGUL. Kebijakan yang sangat Inovatif dan TOB!. Sayangnya, saat ini, yah gitu deh… Padahal tempo lau, sudah pernah diributkan/ kritik, terkait pemberian peringkat BAIK kepada salah satu perusahaan bernama “LAPINDO”. Kualitasnya jadi “tanda tanya”. Boro-boro perusahaan mengharapkan adanya CITRA positif dari penilaian tersebut.
      Pelaksanaan Proper oleh KLH saat ini, jauh dari kata Ideal. KLH ADALAH PEMEGANG PERAN VITALNYA.

      Tambahan informasi sedikit, teryata UNDANGAN Malam Penganugrahan Proper kemarin, KLH BELUM MAMPU MEMBERIKAN (sebagian besar) HASIL RAPORT PROPER. Ada yang bilang alasannya adalah “Jumlah peserta PROPER yang mencapai 1000-an”.
      Coba dicek hasilnya deh mas… Kalau itu memang tidak mencerminkan GOOD GOVERNMENT tolong katakan “TIDAK”.

      kalau saya pribadi, hahahaha, alesan macam apa itu… (Perusahaan dateng dari seluruh indonesia, pulang tidak membawa hasil PROPER sebagaiamana undangan, PANTASKAH itu???) Seolah masalah hanya ada di pihak penyelenggara. Kalau Gak mampu, sebaiknya muNdur sih… Makan Gaji Buta (kesel kalo diterusin nih)


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: