Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON

Peraturan Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kepmenlh Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
KepKa Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
PermenLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi KETEL UAP
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL.

Peraturan Emisi Bergerak
KepmenLH Nomor 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
KepmenLH Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
PerMenLH Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Kendaraan Bermotor Tipe Baru
PerMenLH Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Peraturan Emisi untuk Industri Tertentu
1. PerMenLH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan atau kegiatan Minyak dan Gas Bumi
–Jo. PerMenLH Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
2. PerMenLH Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk
3. PerMenLH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Keramik
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Carbon Black

Selain peraturan perundang-undangan diatas masih banyak lagi peraturan terkait lainnya, yang sesuai jenis dan kegiatan industri atau obyek yang diatur. Sedangkan peraturan yang penting seperti pengaturan teknis mengenai cerobong (KepMenLH No 205 Tahun 1996) serta sarana dan prasarana seperti Lubang Sampling dengan aturan 2D-82nya, serta aturan lain keyataanya sulit untuk ‘diunggah’ dengan cara yang wajar oleh orang beragama.

Sebelumnya saya biasanya mengunggah peraturan baru di Website PSLH UGM atau web-web milik orang baik lainnya yang berkenan share PUU yang dimiliki..tapi ntah kenapa sekarang kok agak-agak gituh. ada situs bagus milik pemerintah (Pusdaling JAtim).

http://pslh.ugm.ac.id/id/index.php/keputusan-menteri/pengendalian-pencemaran-udara

dan

http://pusdaling.jatimprov.go.id/

Ketiadaan download-an berbagai aturan tersebut sudah tentu bukan salah penulis, namun salah negara Cq, BAJINGAN yang kerjanya makan Gaji Buta di NEGARA PARA BAJINGAN ini. Sekian…
Terima kasih…
Matur Nuwun…
Kamsiaa….

*maaf kalo masih kurang memuaskan….(Habis gak makan gaji dari APBN sih!)
Lagian kan penggunaanya bukan buat “dijual” ke Para Pengusaha toh…whakakak

About these ads

1 Tanggapan so far »

  1. 1

    sollcup berkata,

    Buat Aparat pemerintah yang bekerja di Instansi Lingkungan hidup, tidak diperkenankan download….sebab, mikir aja knapa gak boleh! mau cari enaknya aja…kecuali bertujuan untuk dipublikasikan dalam bentuk pdf di webnya (share) kepada seluruh masyarakat…kalo untuk dicetak dan dijual ke masyarakat, haram hukumnya….kalo untuk diprint, untuk dipelajari dan diterapkan haram hukumnya…cari sendiri aja di lembaga lingkungan milik pemerintah/ pemerintah daerah Indonesia.


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: