Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 – Review dan Download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

download (seharusnya negara yang menyediakan publikasi peraturan secara lengkap dan menyeluruh):
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Proses produksi atau kegiatan suatu pabrik tentunya memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan energi listrik, membuat pabrik-pabrik dan/ atau perusahaan yang terdapat di negara Indonesia, mau tidak mau, mengandalkan Pembangkit listrik seperti Genset,

PerMenLh ini secara khusus dilatarbelakangi untuk memperbaharui Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Lampiran III A dan Lampiran III B mengatur tentang Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara

Beberapa pengertian penting dalam peraturan ini, antara lain adalah :
• Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
• Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
• Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
• Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
• Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.
• Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.
• Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.

yang memiliki pembangkit listrik (Genset) sendiri, diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), yakni Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) wajib:

a. Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Sedangkan Baku Mutu emisi yang dipersyaratkan disesuaikan dengan ‘proses’ pembangkit listrik serta bahan bakar yang digunakan. Secara khusus seharusnya PermenLh ini mengatur mengenai pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Walaupun di dalam lampirannya kemudian menetapkan berbagai ketentuan terkait tentang :

1) Pusat Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap (boiler) yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
2) Pusat Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3) Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
4) Pusat Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair (minyak) yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak Luncur Piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
5) Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: