Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Saat ini ada 850 orangutan di pusat rehabilitasi yang harus dilepasliarkan. Dengan luas ideal 100-150 hektar per orangutan, jumlah lahan yang tersedia tidak memadai.

“Kami mengusulkan untuk menambah 30.000 hektar lagi,” kata Jamartin dalam konferensi pers yang digelar Kamis, (2/2/2012) di Jakarta. Untuk pengadaan lahan itulah pembayaran diperlukan. Pasalnya, tak ada lahan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah untuk melepasliarkan orangutan.

“Inilah ironisnya. Jumlah biaya yang kita bayar ini sama saja dengan jumlah yang dibayar oleh mereka yang mau tebang hutan,” kata Jamartin.

Untuk lahan seluas 86.000 hektar dengan izin sewa 60 tahun, biaya yang harus dibayar adalah Rp 13 miliar per bulan. Biaya per luas lahan adalah Rp 150.000. Dengan hitungan yang sama, Jamartin mengatakan, “Untuk 30.000 hektar lahan yang diusulkan, kami harus mengeluarkan lagi 4,5 miliar.”

BOSF telah mengajukan keberatan tentang pembayaran kepada Kementerian Kehutanan, tetapi tak menuai hasil. Akhirnya, untuk lahan seluas 86.450 hektar, pembayaran pun dilakukan. “Kami tidak bisa menunggu aturannya berubah. Orangutan tidak bisa menunggu lama, yang siap harus dilepasliarkan,” papar Jamartin.

Adanya pemungutan biaya untuk pelepasliaran orangutan mesti jadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pemerintah punya target bahwa pada 2015, semua orangutan harus dilepasliarkan. Masalahnya kemudian, bagaimana mau melepasliarkan orangutan kalau tidak ada hutan dan kalau harus terus mengeluarkan biaya miliaran?

Momen Mengharukan Saat Orangutan Lepas Liar
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Gabungan Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI), Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berhasil melepasliarkan dua ekor orangutan pada 25 Januari 2012.

Dua orangutan yang dilepasliarkan adalah induk dan anak yang diberi nama Suci dan Sri. Keduanya adalah orangutan yang ditemukan di kawasan perkebunan PT Balacak Himba Bahari (BHB) pada tanggal 22 Januari 2012.

Ada momen mengharukan saat tim akhirnya berhasil melepasliarkan Suci dan Sri. Ekspresi kedua orangutan itu saat lepas liar jauh berbeda dengan ekspresinya saat ditemukan di dekat area semai perkebunan.

Dr Aldrainto Priadjati, Deputi Direktur RHOI, mengatakan, saat ditemukan, orangutan tampak kelelahan. Orangutan memeluk anaknya. Sementara di sekelilingnya, orang-orang membawa parang dan tali.

Ekspresi berbeda ditunjukkan saat lepas liar. “Begitu mencium bau hutan, orangutan yang kita bius lalu tersadar. Induk dan anaknya spontan langsung memanjat pohon,” ungkap Aldrianto dalam konferensi pers, Kamis (2/2/2012).

“Kita sampai khawatir karena orangutan belum sadar penuh. Akhirnya kita tunggu karena kita khawatir orangutan akan jatuh,” tambah Aldrianto.

Aldrianto mengungkapkan, momen tersebut sangat mengharukan. Orangutan seperti kembali ke rumahnya. Video di bawah menggambarkan momen tersebut.

Suci dan Sri dilepasliarkan di hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur. Selain keduanya, masih banyak orangutan yang menunggu untuk dilepasliarkan. Di pusat rehabilitasi, ada 850 ekor orangutan yang harus dikembalikan ke alam.

Pelepasliaran orangutan menyisakan masalah. Lahan terbatas dan butuh biaya miliaran untuk menyewa hutan serta mengirim orangutan ke hutan. Butuh keberpihakan banyak pihak, termasuk pemerintah dan kalangan bisnis, untuk mengatasinya.

Induk Orangutan Diduga Mengalami Perkosaan
Yunanto Wiji Utomo | Laksono Hari W | Kamis, 2 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ekor orangutan diselamatkan oleh tim rescue and release Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI), Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

Orangutan itu diselamatkan setelah semalaman dikejar hingga kelelahan. Saat ditemukan, dua ekor orangutan yang merupakan induk dan anak itu tampak tak berdaya. Sang induk tengah memeluk anaknya dan dikepung oleh orang-orang yang membawa parang dan tali.

Kondisi tersebut mungkin biasa dijumpai pada orangutan yang akan dibantai. Namun, fakta yang lebih memilukan adalah bahwa induk orangutan sebenarnya tengah mengandung 3 bulan. Fakta ini ditemukan setelah tim memeriksa induk tersebut.

“Ini tidak biasa. Biasanya induk orangutan yang membawa anak tidak sedang dalam kondisi hamil,” kata Deputi Direktur Konservasi RHOI Aldrianto Priadjati dalam konferensi pers, Kamis (2/2/2012).

Menurut Aldrianto, kondisi hamil tersebut janggal. Orangutan biasanya akan memelihara dan mengajari anaknya hidup di hutan selama 6-8 tahun. Jadi dalam jangka waktu tersebut induk orangutan tidak akan hamil. Tim penyelamat menduga induk orangutan itu telah diperkosa oleh pejantan lain sehingga bunting di saat masih mengasuh anaknya.

“Induk orangutan ini diduga diperkosa oleh pejantan lain. Kami memperkirakan, dalam fragmen hutan ini, ada lebih banyak pejantan,” kata Aldrianto yang juga menjadi ketua tim penyelamat dan pelepasliaran orangutan.

Aldrianto mengatakan, rasio jantan dan betina orangutan secara keseluruhan sampai saat ini belum diketahui. Jika jumlah betina sangat sedikit, kurang dari 1 persen dari populasi, maka orangutan lebih rentan mengalami kepunahan.

Kondisi yang dialami induk orangutan yang diselamatkan oleh tim RHOI, BOSF, dan BKSDA Kaltim ini bisa menjadi gambaran ancaman yang diterima orangutan betina. Tidak hanya diburu manusia, orangutan betina juga mengalami tekanan seksual dari pejantan. Aldrianto mengatakan, orangutan betina memiliki sifat pemilih, cenderung memilih pejantan yang tangguh sehingga bisa berlindung. Namun, dalam kondisi tertentu, betina bisa saja kalah.

Kunci penyelamatan orangutan menuntut keterlibatan banyak pihak, bukan cuma lembaga swadaya masyarakat. Salah satu yang kini disorot adalah kalangan bisnis. Perusahaan kelapa sawit, misalnya, wajib memiliki corporate biodiversity responsibility (CBR) selain corporate social responsibility (CSR). Salah satu yang bisa dilakukan untuk menjaga orangutan adalah menjaga hutan serta keseimbangan rasio jantan dan betina orangutan di alam.

Dua Orangutan Selamat dari Maut
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Kamis, 2 Februari 2012 |

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim rescue orangutan dari Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI), Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur berhasil menyelamatkan dua ekor orangutan dari maut.

Dua ekor orangutan tersebut adalah sepasang induk dan anak. Keduanya dijumpai di kawasan perkebunan sawit PT Bakacak Himba Bahari (BHB) pada tanggal 22 Januari 2012 saat tim melakukan program penyelamatan dan pelepasliaran.

“Saat ditemukan, kami melihat orangutan itu sedang memeluk anaknya. Lokasi penemuan ada di dekat persemaian perkebunan kelapa sawit,” kata Dr Aldrianto Priadjati, Deputi Direktur RHOI dalam konferensi pers, Kamis (2/2/2012).

Aldrianto mengatakan, orangutan dan anaknya tampak mengenaskan. “Induk tampak kelelahan karena sudah dikejar-kejar semalaman orang yang bukan berasal dari wilayah setempat,” tambah Aldrianto yang juga ketua tim penyelamatan dan pelepasliaran.

Keberhasilan penyelamatan adalah sebuah keberuntungan. Saat ditemukan, orangutan tengah dikepung manusia yang membawa tali dan parang. Jika tim penyelamat terlambat 10 menit saja, orangutan mungkin akan menjadi bangkai.

“Setelah menemukan, kami langsung membius induk. Kemudian kita bawa dan kita pasangi chip. Gunanya agar kita bisa melakukan pemantauan pada orangutan tersebut setelah dilepasliarkan,” papar Aldrianto.

Orangutan yang berhasil diselamatkan kemudian dilepasliarkan ke hutan Kejeh Sewen yang menjadi lokasi pelepasliaran. Hutan ini berlokasi di Kalimantan Timur dan merupakan areal yang telah dipersiapakan untuk pelepasliaran orangutan.

Aldrianto menceritakan, butuh waktu 4 hari untuk melepasliarkan orangutan ini. Biaya yang diperlukan pun tak sedikit sebab tim harus menyewa mobil dan memenuhi kebutuhan lain agar bisa sampai ke lokasi pelepasliaran.

Pelepasliaran orangutan menyisakan momen mengharukan. “Begitu mencium bau hutan, orangutan yang kita bius lalu tersadar. Induk dan anaknya spontan langsung memajat pohon. Ini sangat mengharukan,” tutur Aldrianto.

Aldrianto mengatakan, penyelamatan dan pelepasliaran ini hanya salah satu bagian dari upaya BODF dan RHOI. April mendatang, tim beranggotakan 6 orang akan kembali ke hutan untuk kembali melakukan program penyelamatan dan pelepasliaran.

Pelepasliaran bukannya tak menyisakan masalah. Belum ada jaminan pasti bahwa pelepasliaran akan membuat orangutan aman. Hutan terfragmentasi dan terus dieksploitasi. Orangutan bisa saja kelaparan atau dibunuh.

Butuh upaya serius untuk menjaga kelestarian orangutan. Bungaran Saragih dari BOSF mengusulkan adanya Corporate Biodiversity Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Kewajiban ini harus terpisah dari Corporate Social Responsibility.

Orangutan yang dilepasliarkan diberi nama Suci (induk) dan Sri (anak), diambil dari nama pakar primata Indonesia Dr Sri Suci Utami. Induk orangutan berusia sekitar 25 tahun sementara anak berusia 6 tahun.

Konservasi Satwa
Badak Sumatera Tersisa 200 Ekor di Dunia
Yulvianus Harjono | Robert Adhi Ksp | Rabu, 1 Februari 2012 | 12:53 WIB

SUKADANA, KOMPAS.com — Hewan khas badak sumatera (Dicherorhinus sumatrensis) kini sangat terancam punah. Populasinya di seluruh dunia kini hanya tersisa 200 ekor.

Dari jumlah itu, sebagian dirawat intensif di sejumlah kebun binatang dunia, seperti di Amerika Serikat dan Malaysia.

“Di AS ada tiga ekor yang berada di kebun-kebun binatang, lalu ada tiga ekor lainnya di Sabah, Malaysia. Sisanya di alam liar, tapi jumlahnya terus menurun,” tukas Dedi Chandra, Manajer Suaka Rhino Sumatera (SRS) Yayasan Badak Indonesia, di Taman Nasional Way Kambas, Rabu (1/2/2012).

Di TN Way Kambas, jumlah badak sumatera kini tidak hanya sekitar 30 ekor. Mereka pun sangat jarang ditemui karena hewan pemakan tumbuhan browser ini terkenal sangat pemalu dan hidup soliter.

Menurut Dedi, perlu upaya luar biasa untuk melestarikan badak sumatera. Salah satunya lewat perkembangbiakan di tempat penangkaran semi-insitu seperti di SRS Way Kambas.

Jika tidak ada upaya khusus, bukan tidak mungkin hewan unik ini punah, seperti halnya saudara sepupu mereka, yaitu badak sumatera utara (Dicherorhinus sumatrensis lasiotis).

Telur Penyu Diperdagangkan, Mentah dan Matang
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Minggu, 29 Januari 2012 | 21:19 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com – Penjualan telur penyu di Pantai Pangumban, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali marak.

“Telur penyu ini saya jual Rp6 ribu per butirnya baik yang mentah maupun matang,” kata Hasan, seorang penjual telur penyu di Jalan Ridho Galih, di Kota Sukabumi, Minggu (29/1/2012).

Menurutnya, telur penyu tersebut berasal dari Pantai Pangumbahan, Kecamatan Ciracap. Telur itu didapat dari orang lain dan kemudian dijualnya lagi.

“Saya hanya menjual telur penyu saja baik yang matang atau mentah, karena dengan makan telur ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh,” tambahnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sumberdaya dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi Tommy Subas mengatakan, diduga telur penyu yang dijual tersebut berasal dari beberapa titik pendaratan penyu untuk masa bertelur.

“Ada delapan titik pendaratan penyu yang tidak dijaga ketat seperti di Citayeum, Cadeng dan lain-lain, diduga telur tersebut berasal dari daerah sekitar yang kemudian dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijual kembali,” katanya.

Pantai Pangumbahan yang merupakan titik utama pendaratan penyu yang memang dijaga ketat. Tetapi, di luar tempat itu ada delapan titik lagi pendaratan penyu.

Menanggapi perdagangan telur penyu yang marak, Tommy mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas sebab penyu adalah satwa yang dilindungi.

Gajah Sumatera Akan Punah dalam 30 Tahun
Yunanto Wiji Utomo | Benny N Joewono | Selasa, 24 Januari 2012 | 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gajah sumatera akan punah dalam tiga dekade kecuali langkah cepat bisa diambil untuk menghambat laju deforestasi.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa gajah sumatera adalah spesies yang terancam punah karena populasinya menurun menjadi 2.400-2.800 dari sekitar 5.000 ekor pada 1985.

Penurunan populasi dikatakan disebabkan oleh perusakan habitat, di mana hutan di Sumatera ditebang dan dikonversi menjadi lahan kelapa sawit dan mendukung kepentingan industri pulp and paper.

“Gajah sumatera menjadi anggota spesies terancam punah yang terus bertambah jumlahnya,” kata Carlos Drew dari WWF seperti dikutip AP, Selasa (24/1/2012).

“Kecuali aksi konservasi dan segera dan efektif, hewan luar biasa ini akan punah dalam masa hidup kita,” ujarnya.

Gajah sumatera silaporkan sering berkonflik dengan warga desa. Akibat konflik, gajah ini sering kali dibunuh. Gajah juga diburu untuk gadingnya.

Sumatera merupakan salah satu habitat gajah terpenting Asia, selain India dan Sri Lanka. Sumatera juga merupakan habitat bagi orangutan sumatera yang juga terancam punah.

Pembunuh Satwa Liar Bakal Diganjar Hukuman 10 Tahun
Yunanto Wiji Utomo | Laksono Hari W | Senin, 5 Desember 2011 | 20:46 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan ketegasannya dalam upaya menindak pelaku pembunuhan satwa liar, baik oleh masyarakat, perusahaan, maupun kelompok mana pun.

“Siapa pun orangnya, baik itu individu, perusahaan, maupun warga negara asing. Sanksi bagi yang melakukan pembunuhan ataupun memperdagangkan satwa liar sangat berat ancamannya, 10 tahun penjara,” katanya seusai membuka Pertemuan Internasional Indonesia Forestry Researchers (Inafor) 2011 di IPB International Convention Center, Bogor, Senin (5/12/2011).

Zulkifli mengatakan, pemerintah tidak main-main dalam perlindungan satwa liar, seperti orangutan, yang saat ini ramai dibicarakan. Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya melindungi satwa liar Indonesia.

Orangutan di Indonesia saat ini terancam oleh aktivitas manusia, salah satunya pembukaan kebun kelapa sawit. Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah orangutan tinggal 31.300 ekor. Bila satwa langka ini tak mendapat perhatian, Indonesia akan kehilangan 50 persennya dalam jangka 10 tahun ke depan

Badak Jawa Memberi Kami Makan
| Tri Wahono | Minggu, 4 Desember 2011

KOMPAS.com — Bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, keberadaan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan satwa kebanggaan yang perlu diselamatkan. Di tengah upaya penyelamatan itu, tidak jarang komunitas tersebut mempertaruhkan nyawa mereka.

Tujuh pemburu burung liar dan madu di Blok Cimayang, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), mungkin akan menebaskan goloknya jika saja tidak cepat mengenali wajah Sumardi (45), warga Kampung Cikawung, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mereka mengira Sumardi adalah petugas patroli penjaga hutan TNUK. “Untung bukan petugas. Kalau tidak, pasti saya tebas,” kata Sumardi, menirukan ucapan pemburu yang ditemuinya di tengah hutan pada awal 2011 itu.

Naluri pemburu liar tidak salah. Sumardi adalah petugas Rhino Observation and Activity Managerial (ROAM). Tugasnya, membantu pihak TNUK memantau populasi dan kondisi vegetasi pendukung kembang biak dan kawasan konservasi badak jawa.

“Ada ketakutan hal itu terulang lagi, tapi tak menghalangi niat untuk memantau badak. Hanya dengan video perangkap, keberadaan badak bisa diketahui,” kata Sumardi, yang mengaku dibayar pihak TNUK per bulan.

Ketegangan lain dialami Sarian (44), warga Kampung Kiaragondok, Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur. Lebih dari 11 tahun memantau kehidupan badak jawa, ia ketakutan setelah bertemu Robot, badak dewasa penghuni TNUK, di Blok Karangranjang, tahun 2004. Tanpa dia duga, badak berciri khas langkah kaki kiri terserat karena kram itu menyerang dan menggigit kaki kiri Sarian yang beralas bot karet. Jauh berbeda dengan kebiasaan badak jawa yang umumnya pemalu.

“Saya sempat naik ke pohon, tapi Robot lebih cepat menggigit kaki kiri saya,” kenang Sarian, yang pernah mendampingi studi pakar badak Mark Grifith di TNUK.

Sarian hanya pasrah dengan bergelantungan di pohon. Sekitar setengah jam kemudian, Robot melepaskan gigitannya. Ia belum berani turun meskipun teman-temannya mengatakan Robot sudah pergi.

“Saya turun dan merasakan kaki kiri saya ternyata masih ada. Saya langsung menangis. Tidak kapok. Saya semakin ingin tahu rahasia kehidupan badak jawa lainnya,” katanya.

Ketegangan itu hanya cerita kecil keterlibatan masyarakat sekitar TNUK bergaul dengan badak jawa. Untuk mendapatkan bukti kehidupan badak jawa, mereka menembus rimba TNUK sepanjang puluhan kilometer hingga menginap beralaskan terpal di hutan selama berhari-hari. Sebanyak 40 kamera dipasang secara bergantian di 120 titik, dan harus dipantau setiap 10 hari sekali.

“Badak jawa memberi kami makan. Semoga apa yang kami lakukan tetap membuat badak jawa tetap hidup,” ujarnya.

Kawasan konservasi

TNUK adalah kawasan konservasi seluas 78.169 hektar daratan dan 44.337 hektar lautan yang menjadi habitat terakhir badak jawa di dunia. Secara geografis, TNUK masuk ke wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. TNUK juga menjadi tempat tinggal banteng jawa (Bos javanicus), macan tutul (Panthera pardus melas), dan berbagai jenis burung hutan.

Meskipun tubuhnya seperti dilindungi kulit tebal dan ukuran tubuh dewasa mencapai 2-3 ton, badak bercula satu ini merupakan salah satu mamalia besar paling terancam punah di dunia. Badak jawa ditetapkan dalam daftar merah International Union Conservation of Nature sebagai mamalia sangat terancam. Jumlahnya diperkirakan tinggal 50-60 ekor.

“Tantangan peningkatan kembang biak badak pemalu ini adalah minimnya referensi ilmiah tentang badak. Contohnya, cara kawin atau perebutan wilayah,” ujar Kepala Balai TNUK Agus Priambudi.

Perkembangan terakhir cukup memprihatinkan. Badak jawa diperkirakan mulai kesulitan mencari makan karena kalah bersaing mendapatkan makanan dengan banteng jawa. Sebulan lalu, ditemukan jejak badak di sekitar permukiman warga penggarap lahan di Blok Cikalegetan, sekitar 10 kilometer dari kawasan inti di Semenanjung Ujung Kulon.

“Kami juga khawatir muncul penularan tripanosoma yang diperkirakan membunuh badak di Malaysia. Dugaan penularannya dari kerbau milik warga yang mandi di kubangan sama dengan badak,” katanya.

Atas dasar itulah, saat Yayasan Badak Indonesia dan International Rhino Foundation menawarkan program penyelamatan badak jawa, pihak TNUK menyambut positif. Program berdana Rp 6 miliar itu dinamakan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

Koordinator Sosialisasi dan Pembangunan Pagar JRSCA Indra Harwanto mengatakan, tujuan program ini adalah mengembangkan kawasan populasi kedua dan meningkatkan ketersediaan habitat badak jawa. Kegiatan teknis utamanya meliputi pembangunan pagar listrik kejut, jalur patroli, pembangunan pos jaga, dan pembangunan jembatan. Khusus pagar listrik akan dipasang sepanjang 22,7 kilometer dari Pos Cilintang menuju Aermokla. Tingginya 1,6 meter dari tanah dengan lebar 10 meter. Total lahan proyeksi JRSCA seluas 3.931 hektar.

“Hewan lain masih bisa melewati pagar ini karena setengah meter dari tanah sengaja tidak dipasang kawat. Tujuannya, agar babi hutan dan macan tutul bisa keluar masuk,” katanya.

Indra mengatakan, pembangunan pagar listrik dilatarbelakangi maraknya perambahan hutan TNUK. Tahun 1980-1990, sekitar 40 keluarga menggarap sekitar 100 hektar lahan TNUK. Jumlahnya meningkat menjadi 250 keluarga yang menggarap lahan 3.400 hektar.

Penyebab lain adalah tingginya populasi banteng jawa yang mencapai 500-600 ekor di Semenanjung Ujung Kulon serta luasnya kawasan tumbuh langkap (Arenga obtusifolia) membuat badak terancam kehilangan makanan.

Menurut Indra, kegiatan ini dilakukan pada November 2010-Oktober 2011 di tiga kawasan, yaitu Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis. Hasilnya adalah inventarisasi habitat, seperti peta perencanaan, pembuatan jalur jelajah, pengukuran areal langkap, pengukuran areal padang penggembalaan, dan pemetaan sumber air.

Penduduk setempat dilibatkan dalam kegiatan ini, termasuk mantan petani yang lahan sawahnya di dalam lahan TNUK dibebaskan untuk JRSCA. (Cornelius Helmy)

Pembunuhan Orangutan Jangan Politisasi
R. Adhi Kusumaputra | Robert Adhi Ksp | Senin, 28 November 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Perlindungan dan penyelamatan terhadap kelangsungan hidup orangutan (pongo pygmaeus morio), harus menjadi tanggungjawab bersama. Baik pelaku usaha perkebunan sawit yang bersinggungan dengan lingkungan ekosistem tempat orangutan, maupun masyarakat serta pihak pemerintah pusat dan daerah.

“Kami sangat prihatin dengan adanya pembunuhan orangutan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, seperti di Desa Cepak, Muara Kaman, Kaltim, yang merupakan lokasi perkebunan PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM). Namun jangan sampai persoalan tersebut justru lebih kental dengan politisasi, dibanding penyelesaian hukum yang adil dan profesional,” ucap Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (GSPPI) Gatot Triyono dalam siaran persnya, Senin (28/11/2011).

Menurut penilaian Triyono, kasus-kasus pembunuhan orangutan, bukan saja ditemukan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, tetapi di wilayah pertambangan juga terjadi. Padahal, sebagai obyek yang dilindungi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka seyogyanya berbagai pihak termasuk kalangan NGO’s (Non-Goverment Organizations), melihat persoalan pembunuhan orangutan serta pengrusakan lingkungan lebih komprehensif dan obyektif.

Senada dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joefly J Bahroeny, yang meminta proses penyelesaian kasus pembunuhan orangutan objektif dan adil, Gatot juga menyampaikan agar kasus ini tidak dijadikan sebagai momentum menyerang bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan tuduhan tidak peduli lingkungan dan ekosistem.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dinilai secara linier, tetapi banyak faktor dan kepentingan yang terlibat. Selain faktor ekonomi menyangkut investasi dan penyerapan tenaga kerja, persoalan persaingan bisnis kelapa sawit di dunia internasional juga kerap bermain.

“Kalau sampai kasus pembunuhan orangutan digunakan sebagai alat black campaign atau kampanye hitam untuk menyerang industri perkebunan kelapa sawit, dampaknya bisa melebar ke mana-mana. Selain investasi bisa terhambat, citra Indonesia di dunia internasional juga semakin buruk,” ujar Triyono dalam siaran persnya.

Adanya unsur pidana dalam kasus pembunuhan orangutan, tentu harus diselesaikan oleh aparat kepolisian, melalui suatu bentuk pertanggungjawaban para pelaku. Namun, kalau sudah sarat dengan politisasi, maka menurut Triyono patut dicurigai adanya pergeseran isu untuk target kejahatan korporasi.

“Setahu saya, perusahaan-perusahan perkebunan di Indonesia, juga memiliki kepedulian pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, termasuk menangani binatang-binatang yang dilindungi undang-undang. Karena para pengusaha juga menyadari, investasi besar di perkebunan kelapa sawit tidak boleh dirusak gara-gara pembunuhan orangutan atau karena tuduhan merusak lingkungan,” tegas Triyono.

Memang masih ada kelemahan-kelemahan di tataran pelaksanaan lapangan. Misalnya ketidaktahuan bagaimana standard operational prosedure (SOP) menangani orangutan.

Untuk itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) perlu melakukan kerjasama sosialiasi perundang-undangan, serta pro-aktif mengampanyekan betapa pentingnya menjaga kelangsungan hidup orangutan dan ekosistem lainnya.

Tinggi, Potensi Gangguan Habitat Orangutan
Dwi Bayu Radius | Nasru Alam Aziz | Jumat, 25 November 2011 | 14:44 WIB

PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Sebagian besar habitat utama orangutan di Kalimantan Tengah menghadapi potensi gangguan yang cukup tinggi. Gangguan karena pembukaan kawasan perkebunan dan pembalakan liar itu menjadi indikasi semakin menurunnya populasi orangutan di alam liar.

Program Manager Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng (PROKT-NM) Anton Nurcahyo mengungkapkan, sebagian orangutan yang dirawat di PROKT-NM ditemukan di perkebunan kepala sawit dan mengalami luka bacok.

“Bacokan itu karena konflik dengan manusia. Konversi lahan yang berkorelasi positif terhadap terdesaknya orangutan jelas merupakan ancaman,” kata Anton, Jumat (25/11/2011) di Palangkaraya, Kalteng.

PROKT-NM menerima sejumlah anak orangutan yang diserahkan masyarakat. Mereka menemukan anak orangutan di habitat asli karena induknya tewas dibunuh manusia. Berdasarkan data Population and Habitat Viability Assessment (PHVA), di Kalteng terdapat 17 habitat utama orangutan.

Sekitar 70 persen dari jumlah itu atau 12 tempat memiliki potensi gangguan yang tergolong tinggi, yakni Kahayan Kapuas, Katingan-Samba, Sebangau Kahayan, Rungan Kahayan, Seruyan, Samba-Kahayan, Lamandau, Katingan-Sampit, Mawas, Taman Nasional Tanjung Puting, Arut Belantikan, dan Sebangau.

Anton mengemukakan, gangguan yang kian meningkat menunjukkan populasi satwa itu cenderung semakin sedikit. Selain gangguan, penyerahan orangutan dari masyarakat yang terus terjadi mengindikasikan jumlahnya di alam bebas kian berkurang.

WARDIMAN DJOJONEGORO
Untuk Orangutan
| Senin, 28 November 2011 | 02:14 WIB

Kendati berperhatian pada dunia pendidikan, Wardiman Djojonegoro (77) fasih juga berbicara soal orangutan (Pongo pygmaeus). ”Orangutan tidak bisa makan apa saja, cuma makan buah dan daun. Setelah makan tiga jam, sistem pencernaannya harus beristirahat dua jam. Orangutan juga hanya bereproduksi tujuh tahun sekali,” katanya saat ditemui di peringatan hari jadi The Habibie Center dan pemberian Habibie Award di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Pendidikan Nasional periode 1993-1993 ini ikut mendorong terbentuknya wilayah konservasi untuk satwa langka Indonesia bersama LIPI. Salah satunya yang kini diharapkan menjadi cagar biosfer adalah hutan Kalimantan.

”Tanpa perlindungan, sementara kebun kelapa sawit merusak habitat, orangutan pasti mati,” tutur lelaki kelahiran Pamekasan, Madura, ini.

Cagar biosfer sesungguhnya situs untuk promosi konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Penentuan situs dilakukan negara melalui kerja sama program Man and the Biosphere Programme-Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco). Sepanjang 1977-1981, terdapat enam cagar biosfer di Indonesia.

”Saya ini hanya salah satu pendorong bersama Dr Endang Sukara, Wakil Ketua LIPI,” ujarnya. (INA)

Orangutan Dibunuh, Salah Oknum atau Perusahaan?
Maria Natalia | A. Wisnubrata | Minggu, 27 November 2011 | 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyidikan terkait pembunuhan terhadap monyet dan orangutan (Pongo pygmaeus morio) yang terjadi di perkebunan kelapa sawit PT Khaleda Argoprima Malindo, di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Tersangka yang ditetapkan pun masih berjumlah empat orang, yaitu dua pelaku eksekusi M alias G dan M serta manajer perusahaan Mr PCH dan perekrut tenaga pembasmi hama W bin W.

Ia menyatakan, saat ini belum ada indikasi tindak pidana ini dilakukan atas nama perusahaan. “Lihat dulu secara proposional faktanya. Kalau kita ingin melihat seseorang atau lembaga, kita lihat dulu. Kalau itu memang dilakukan secara perorangan tentu kita harus mengusut secara proposional. Kalau itu dilakukan oleh lembaga atau institusi itu bisa saja. Tapi ini, kan, adalah orang per orang, yang memang mereka bertugas membasmi hama,” ujar Boy di Jakarta, Minggu (27/11/2011).

Ia meminta agar tidak disimpulkan secara sepihak informasi-informasi mengenai peristiwa pembunuhan orangutan tersebut. “Jangan menggeneralisir pasti perusahaannya yang berbuat demikian. Kita harus gali informasi dulu dari fakta-fakta yang terungkap,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, pelaku pembunuhan orangutan mengaku disuruh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Khaleda Argoprima Malindo dalam melakukan aksinya. Mereka diberi imbalan Rp 1 juta untuk membunuh setiap ekor orangutan dan Rp 200.000 untuk seekor monyet yang mati. Dua jenis satwa langka itu dianggap sebagai hama yang harus dibasmi di perkebunan kelapa sawit milik Malaysia tersebut.

Setelah dibunuh, bangkai binatang-binatang tersebut akan dipotret sebagai bukti mereka untuk kasir perusahaan yang membayar upah mereka.

Penegakan Hukum Kunci Hentikan Pembantaian Orangutan
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Selasa, 6 Desember 2011 | 18:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah bukti kuat pembantaian orangutan telah didapatkan, namun hingga sejauh ini belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum. Demikian diungkapkan Hardi Baktiantoro, juru kampanye Center for Orangutan Protection (COP) dalam konferensi pers Selasa (6/12/2011) di Jakarta.

Salah satu kasus yang belum ditindaklanjuti antara lain temuan tengkorak di kawasan konsesi kelapa sawit Wilmar Group. Di lahan itu, ditemukan 3 tengkorak orangutan di atas tanah dan satu ekor orangutan yang mati di atas pohon. Orangutan yang mati di atas pohon diduga dibunuh oleh mandor PT Sarana Titian Permata 2, perusahaan di bawah wilmar Group.

Kasus pembantaian lain yang tak diusut dengan tuntas melibatkan Best Agro International Group. COP menemukan 3 bayi orangutan yang induknya telah dibunuh saat PT Tunas Agro Subur Kencana melakukan land clearing tahun 2010. Selain itu juga ditemukan tengkorak orangutan yang diduga dibunuh dengan ditembak di kebun warga yang berdekatan dengan perusaahan itu.

Hardi mengatakan, “Tidak adanya penegakan hukum menyebabkan kasus pembantaian orangutan terus terjadi.” Tidak adanya penegakan hukum di Kalimantan Tengah, jelas Hardi, bisa dilihat dari kasus ketika ada tengkorak yang ditemukan, tidak ada gerak cepat untuk mengamankan TKP dan melakukan investigasi.

Terus terjadinya kasus pembunuhan orangutan dan praktek perkebunan kelapa saiwt yang mengancam orangutan menimbulkan masalah tersendiri. Di pusat rehabilitasi, jumlah orangutan terus bertambah sehingga semakin padat. Jumlah orangutan yang direhabilitasi saat ini tercatat sebanyak 1200 ekor, meliputi wilayah Kalimantan Tengah, Timur dan Barat.

“Upaya konservasi orangutan sudah dilakukan. Tinggal soal penegakan hukum. Ini diperlukan political will dari presiden,” jelas Hardi. Kasus pembantaian orangutan harus dipandang sebagai tindakan kriminal murni. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990, pembunuh orangutan bisa dikenai hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Menurut Hardi, Sampai sekarang sudah ada 4 kasus yang disampaikan COP ke kepolisian. Di Kalimantan Timur, melibatkan Metro Kajang Benhard, sudah ditindaklanjuti. 2 lagi di Kalimantan Tengah. Satu melibatkan Wilmar Group, belum ada respon. Satu lagi PT Tunas Agro Subur Kencana, sudah ditanggapi tetapi metodologinya tidak tepat, jadi gagal.

Penangkapan pihak yang terlibat pembantaian orangutan di Desa Puan Cepak Kalimantan Timur adalah kasus penangkapan yang pertama. Hardi berharap bahwa penanganan kasus tersebut bisa menjadi model penegaklan hukum untuk pembunuhan satwa liar.

Empat Korporat Diduga Terlibat Pembantaian Orangutan
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Selasa, 6 Desember 2011 | 16:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Setidaknya tiga korporat terlibat pembantaian orangutan di Kalimantan. Fakta tersebut adalah hasil observasi Center for Orangutan Protection (COP) yang dipaparkan dalam konferensi pers, Selasa (6/12/2011) di Jakarta.

Korporat pertama adalah Metro Kajang Benhard dengan anak perusahaan PT Khaleda Agroprima Malindo (KHAM) yang berbasis di kalimantan Timur. Kasus yang melibatkan korporat ini adalah pembantaian orangutan di Desa Puan Cepak, Kalimantan Timur.

Salah satu bukti pembantaian yang melibatkan perusahaan tersebut adalah temuan tulang di kawasan konsesi PT KHAM yang direkonstruksi oleh Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman. Telah dibuktikan bahwa tulang tersebut adalah milik orangutan.

COP memaparkan bahwa berdasarkan penuturan warga, PT KHAM memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain, PT Anugerah Urea Sakti (AUS). Keduanya kadang dianggap sebagai perusahaan yang sama, dimiliki seorang pengusaha lokal bernama JM.

Februari 2010 dan 10 Juli 2010, COP berhasil mengevakuasi masing-masing 1 bayi orangutan dari pemburu yang disewa PT AUS dan PT KHAM untuk membunuh orangutan. Pada 9 Oktober 2010, COP juga mengevakuasi bayi orangutan yang dipelihara di camp pekerja PT AUS.

Bukti terakhir, pada 3 November 2011, COP menemukan orangutan dalam kondisi babak belur di kawasan PT KHAM. Orangutan berjenis kelamin jantan tersebut wajahnya bengkak dan berdarah dan tubuhnya mengalami luka akibat tali yang mengikatnya.

Berdasarkan pernyataan warga, COP memaparkan bahwa salah satu cara membasmi satwa liar termasuk orangutan adalah menggunakan racun Furadan yang disemprotkan ke pisang. Pisang ditebar di pinggiran hutan sehingga satwa liar yang memakannya mati massal.

Selain Metro Kajang Benhard, korporat lain yang terlibat pembantaian orangutan di Kalimantan Timur adalah Makin Group dengan PT PT Sabhantara Rawi Sentosa (SRS) sebagai anak perusahaannya. Perusahaan ini beroperasi di Muara Wahau, Kalimantan Timur.

COP menemukan 1 bayi orangutan berusia 4-5 tahun dan 1 lagi berusia 2-3 tahun. Induk keduanya sudah dibunuh. Ketika dibongkar kuburannya untuk identifikasi sebab kematian, tim COP menemukan bahwa salah satu jari tangan orangutan putus.

Dua korporat lain yang diduga terlibat pembantaian orangutan berbasis di Kalimantan Tengah, yakni Wilmar Group dan Best Agro International Group. Keterlibatan keduanya menunjukkan bahwa orangutan pun dibantai di wilayah yang menjadi lokasi strategis konservasinya.

Bukti keterlibatan korporat itu adalah temuan temuan 3 tengkorak di atas tanah dan 1 mayat orangutan di atas pohon di wilayah PT Sarana Titian Permata 2 (sTP 2), perusahaan di bawah Wilmar Group. Orangutan yang mati di atas pohon diduga dibacok ditembak oleh mandor PT STP 2.

Bukti lain, pada 7 Juni 2010, COP mengevakuasi 1 bayi orangutan yang dipelihara warga desa Bangkal. Pemeliharanya menuturkan bahwa induk dari bayi orangutan sudah dibunuh saat land clearing PT Rimba Harapan Sakti (RHS).

Keterlibatan Best Agro International terbukti dari evakuasi 3 bayio orangutan yang dipelihara masyarakat desa Pamalian, desa yang bersebelahan dengan area PT Tunas Agro Subur Kencana (TASK), perusahaan di bawah Best Agro International Group.

COP memaparkan bahwa berdasarkan penuturan warga, 2 bayi orangutan ditemukan tanpa induk di Blok 10 PT TASK. Sementara 1 lagi ditemukan di kebun masyarakat. Seluruh induk orangutan itu dipastikan tewas saat clearing PT TASK tahun 2010.

Juru Kampanye COP, Hardi Baktiantoro, mengatakan bahwa data-data yang dihimpun COP tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti kasus pembantaian orangutan melimpah. Saat ini, salah satu kendala tindak lanjut kasus pembantaian orangutan adalah minimnya bukti dan saksi.

Kasus pembantaian orangutan di Desa Puan Cepak kini telah ditindaklanjuti kepolisian. Namun, banyak kasus lain seperti terungkap di adata teratas belum ada tindak lanjutnya.

“Upaya konservasi orangutan sudah dilakukan. Tinggal soal penegakan hukum. Ini diperlukan political will dari presiden,” jelas Hardi. Ia menegaskan bahwa kasus pembantaian orangutan harus dipandang sebagai tindakan kriminal murni.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga harus menjangkau otak dari pembasmian orangutan, bukan hanya pelakunya. Saat ini, COP sudah menyampaiak 4 kasus pembantaian orangutan, 2 di Kalimantan Timur dan 2 lagi di Kalimantan Tengah. Dua kasus belum ditindaklanjuti.

Bantai Orangutan, Izin Perkebunan Sawit Harus Dicabut
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Senin, 12 Desember 2011 | 20:43 WIB

PALANGKARAYA, KOMPAS.com – Pemerintah agar bertindak tegas dan serius menyelidiki pembantaian orangutan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Bentuk ketegasan itu mencabut izin Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang terbukti terlibat merencanakan pembantaian orangutan.

“Pemerintah harus tegas. Perkebunan swasta yang terbukti terlibat dalam pembantaian orangutan harus dicabut izinnya,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, Prof Iberamsjah, di Palangka Raya, Senin (12/12/2011).

Ia menduga, PBS sedikit banyak terlibat dalam merencakan pembantaian orangutan (Pongo pygmaeus) tersebut, mengingat lokasinya pembantaiannya berada di kawasan perusahaan sendiri.

Pembantaian orangutan oleh sekelompok oknum tersebut adalah kejahatan besar, dan yang pasti perbuatan itu telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, seharusnya apabila PBS tidak terlibat dan mengetahui hal tersebut harus segera melaporkannya kepada yang berwenang.

“PBS harusnya juga turut menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kalau menemukan kejadian seperti pembunuhan orangutan beberapa waktu lalu harus segera melaporkannya. Jangan hanya tutup mata, seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut,” ucapnya.

Ia menilai, sementara ini pemerintah masih kurang tegas dan tidak terlalu serius menangani masalah tersebut. Kemungkinan kurang berdaya akibat harus berhadapan dengan investor.

Terus terjadinya kasus pembunuhan orangutan dan praktek perkebunan kelapa saiwt yang mengancam orangutan menimbulkan masalah tersendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Selain itu, Iberamsjah juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hutan di Indonesia yang banyak kerusakan akibat aktivitas pembalakan liat, serta pelaksanaan perkebunan dan pertambangan.

“Pemerintah seharusnya bisa memberikan pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap hutan di Indonesia. Sehingga kontrol dalam menjaga kelestarian lingkungan cukup terjaga selain bantuan dari masyarakat sekitar,” tambahnya.

Iberamsjah yang juga merupakan putra asli Kalimantan berharap, pemerintah daerah setempat dapat bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap semua permasalahan yang terjadi di daerah. Khususnya dalam menyeleksi investor yang membangun daerah buka merugikan daerah.

Harimau Sumatera Korban Jerat Akhirnya Mati
Yunanto Wiji Utomo | Glori K. Wadrianto | Minggu, 15 Januari 2012 | 18:20 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dari Bengkulu yang menjadi korbat jeratan akhirnya tewas meski berbagai upaya medis telah dilakukan.

Humas Taman Safari Indonesia (TSI), Yulius Suprihardo, Sabtu (14/1/2012), mengatakan, “Saya mendapat kabar pada pukul 08.00 WIB harimau tersebut sudah mati.” Waktu persis kematian harimau tidak diketahui.

Yulius mengatakan, berbagai upaya telah ditempuh TSI untuk menyelamatkan harimau Sumatera itu, namun gagal. “Informasi yang saya dapatkan, kondisinya memang sudah sangat parah. Terlalu banyak luka di tubuhnya. Jadi sulit tertolong,” kata Yulius.

Kondisi harimau Sumatera yang ditemukan terjerat di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Bengkulu, itu memang mengenaskan. Ada sembilan titik luka, termasuk luka bagian kaki yang mengoyak tulang. Terdapat tiga luka akibat tusukan sedalam 15 cm di tubuh harimau itu. Ada pula 14 peluru yang bersarang di kepalanya.

Kematian harimau ini menandakan masih besarnya ancaman bagi kehidupan satwa liar, terutama harimau Sumatera. Konflik dan perburuan satwa liar masih terjadi.

Kaki Harimau Terjerat Terancam Diamputasi
Yunanto Wiji Utomo | Laksono Hari W | Kamis, 12 Januari 2012 | 21:57 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com — Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terkena jerat di Bengkulu mengalami luka sangat parah akibat jeratan tersebut. Harimau itu kemungkinan akan mengalami cacat permanen dan kemungkinan bakal diamputasi.

“Kaki bagian depan harimau terluka parah karena jerat kawat baja sudah mengoyak sampai tulang sehingga kemungkinan akan mengakibatkan cacat permanen,” kata Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Tony Sumampau, Kamis (12/1/2012) di Pekanbaru.

Harimau sumatera yang terluka itu diterbangkan ke TSI di Bogor dari Bandara Fatmawati, Bengkulu, menggunakan pesawat komersial pada Kamis pagi. Menurut Sumampauw, harimau berusia 5-6 tahun dengan panjang 1,8 meter itu membutuhkan operasi secepatnya.

Satwa yang dilindungi itu mengalami luka di kaki depan akibat jerat kawat baja. Mata kirinya juga terluka sangat parah. Pada tubuh harimau ditemukan pula tiga luka akibat tusukan benda tajam dengan diameter 15 sentimeter. Tony pesimistis luka parah di kaki kucing besar itu bisa diobati. “Kemungkinan besar satu kakinya yang terluka parah terpaksa harus diamputasi apabila sudah infeksi,” ujarnya.

Cacat di kaki depan harimau akan mengakibatkan satwa itu tidak akan bisa melakukan proses kawin lagi. Tony mengatakan, harimau membutuhkan kaki depan untuk mencengkeram betina saat kawin.

Harimau malang itu diperkirakan sudah terkena jerat selama empat hari di dalam kawasan Hutan Lindung Gedang Hulu Lais Register 75. Penyiksaan terhadap harimau itu diduga kuat dilakukan oleh para perambah hutan untuk membuat areal perkebunan. Selain menjerat, para perambah juga berupaya mematikannya dengan menombak bagian tubuh satwa belang itu. Di sekitar lokasi ditemukan enam mata tombak babi.

Harimau Korban Jerat Mengalami Stress
Yunanto Wiji Utomo | Benny N Joewono | Selasa, 10 Januari 2012 | 20:39 WIB

BENGKULU, KOMPAS.com – Kondisi harimau Sumatera (Pantera Tigris Sumatrae) yang terkena jerat di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu kini stres dan terdapat sembilan titik luka parah di tubuhnya.

“Harimau ini harus kita rawat dengan intensif dan diperkirakan dibutuhkan ratusan jahitan untuk menutup luka di tubuhnya agar jiwanya selamat,” kata dokter hewan Jananta dari Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu, Selasa (10/1/2012).

Jananta mengatakan, perawatan harimau itu harus cepat dilakukan mengingat kondsinya lemah sambil menunggu dokter hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Erni Suyanti yang masih mengikuti pelatihan di Bogor, Jabar.

Bila terlambat dirawat dikhawatirkan lukanya membusuk dan kondisi binatang ini akan makin stres.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha BKSDA Bengkulu Supartono mengatakan, berdasarkan hasil petugas dari lapangan, lokasi jerat harimau itu berada dalam kawasan hutan lindung Gedang Hulu Lais, register 75 perbatasan dengan hutan lindung Bukit Daun atau sekitar dua jam perjalanan dari mess perkebunan kopi PT Indo Arabica.

Di sekitar jerat itu terdapat perambah baru karena kondisi kayunya masih hijau, namun sudah ditebangi dan dibuka untuk perkebunan masyarakat. Akibat pembukaan hutan ini, harimau pun menjadi gelisah.

Supartono menduga kuat jerat itu adalah untuk menangkap harimau karena dilihat dari metode digunakan masyarakat yaitu seling kawat berukuran besar.

“Kalau jeratan ditujukan menangkap babi hutan, jerat cukup menggunakan seling kecil saja,” tambahnya.

Selain kena jerat, harimau berbobot 75 kilogram dan berusia sekitar 5-6 tahun itu tampak ditombak beberapa kali.

Petugas menemukan enam mata tombak babi di sekitar tempat kejadian perkara, namun upaya membunuh harimau itu gagal.

Supartono juga memperkirakan, harimau malang itu kena jerat sejak empat hari lalu, melihat dari kondisi darahnya yang mengering dan lukanya yang mulai dikerumuni lalat agak membusuk.

Harimau Sumatera yang Terjerat Telah Dievakuasi
Yunanto Wiji Utomo | Laksono Hari W | Selasa, 10 Januari 2012 | 19:00 WIB

BENGKULU, KOMPAS.com — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu berhasil mengevakuasi seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terkena jerat di Desa Mangku Rajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, atau 112 km dari Kota Bengkulu.

“Harimau jantan itu dalam keadaan lemas dan di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka, diduga terkena tombak warga setempat, yang ingin membunuh harimau tersebut,” kata Kepala BKSDA Bengkulu Amon Zamora di Bengkulu, Selasa (10/1/2012).

Harimau berumur 5-6 tahun itu diamankan di Kantor BKSDA Provinsi Bengkulu dan langsung dirawat dan diberi makan. Tim berhasil mengevakuasi raja rimba itu pada Senin (9/1/2012) sekitar pukul 23.00.

Amon mengatakan, harimau itu terjerat pada Minggu (8/1/2012) di kawasan hutan lindung Bukit Daun dekat areal perkebunan kopi arabika milik PT Indo Arabica Desa Mangku Rajo. Berdasarkan pengakuan warga setempat, jerat yang dipasang warga itu untuk menangkap babi hutan. Amon merasa heran karena jerat itu ada dalam kawasan hutan lindung yang menjadi lokasi lalu lintas harimau dan rusa. “Kalau babi hutan, biasanya hanya di pinggir areal perkebunan,” katanya.

Petugas BKSDA dan jajaran Polres Lebong sedang menyelidiki motif pemasangan jerat tersebut. Ada dugaan unsur kesengajaan untuk menangkap harimau dan rusa. Hal itu terbukti harimau kena jerat ditombak berulang kali, tetapi hewan langka itu tidak juga mati. Di lokasi kejadian juga ditemukan enam tombak babi hutan.

Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Bengkulu Supartono mengatakan, kini harimau sumatera itu masih dalam perawatan karena kondisinya sangat lemah akibat kehabisan tenaga saat terkena jerat.

Supartono memperkirakan populasi harimau sumatera di Provinsi Bengkulu kurang dari 50 ekor. Keberadaan binatang buas itu terpencar-pencar dan sebagian besar berada dalam kawasan hutan belukar di sekitar perkebunan masyarakat.

Butuh Dana Miliaran untuk Lepas Liarkan Orangutan
Yunanto Wiji Utomo | Laksono Hari W | Selasa, 10 Januari 2012 | 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Program rehabilitasi orangutan sudah dilakukan, salah satunya oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Namun, pelepasliarannya menghadapi kendala.

“Di dua kandang kami, sudah ada 850 orangutan, 600 sudah siap dilepasliarkan. Sudah kita kasih sekolah, kita kasih sehat, tinggal kirim ke hutan,” kata Bungaran Saragih selaku Chairman BOSF saat ditemui di Indonesia Endangered Species Forum, Selasa (10/1/2012) di Jakarta.

Sayangnya, banyak hutan yang tidak memenuhi standar untuk hidup orangutan. Hutan di Kalimantan terdegradasi dan terfragmentasi. Untuk satu orangutan, butuh lahan minimal 150 hektar. Antara orangutan Kalimantan tengah dan timur tak bisa dicampur.

Di Kalimantan Timur, kata Bungaran, saat ini sudah ada 86.000 hektar hutan tempat pelepasan orangutan. Kebutuhan kini ada di Kalimantan Tengah karena jumlah orangutan di wilayah tersebut juga lebih banyak. Setidaknya, dibutuhkan 120.000 hektar lagi di kawasan itu.

Bungaran meminta Kementerian Kehutanan untuk serius dalam mempertahankan hutan yang ada dan merehabilitasi yang sudah rusak. Menurutnya, program penanaman pohon yang dicanangkan pemerintah tidak sama dengan rehabilitasi hutan.

Selain lahan, kendala lain adalah soal uang. BOSF atau lembaga swadaya masyarakat lain tidak punya cukup dana untuk membiayai pelepasan dan penanganan hingga 2 tahun waktu pelepasan. “Kita butuh uang sebab kita harus pakai helikopter. Misalnya, seperti di Kalimantan Timur, dari tempat rehabilitasi ke hutan butruh 1,5 jam, kalau sewa harus bolak-balik. Kita butuh paling nggak 3,5 jam. Satu jam bisa Rp 60 jutaan,” urai Bungaran.

Untuk mengatasi hal ini, Bungaran meminta keterlibatan kalangan bisnis. Konservasi bukan hanya urusan pemerintah dan LSM, tapi juga menjadi tanggung jawab pebisnis. “Dunia usaha punya uang, pemerintah punya kekuasaan, NGO punya hati. Kalau digabungkan akan berjalan,” ucap Bungaran.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: