MAkalah – PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN


Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum secara internasional. Namun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi
antara lain:

1. Kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan makin dominannya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
2. Kebijakan kependudukan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk sampai ke tingkat yang dapat ditenggang oleh keberadaan sumber daya alam dan dapat terlayani baik oleh fasilitas publik di bidang kesejahteraan rakyat.
3. Kebijakan spatial untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan di perairan untuk konservasi sumber daya alam.
4. Kebijakan untuk menanamkan budaya dan gaya hidup hemat, bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindarkan pemborosan energi, material dan mengurangi tindakan medik kuratif.
5. Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, sumber-sumber makanan dan pencegahan bencana.
6. Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal dan pendidikan dan lainnya untuk menunjang hal-hal di atas.

Elemen-elemen kebijakan di atas telah hadir di Indonesia sejak didirikannya kelembagaan lingkungan hidup pada tahun 1978, namun sampai hari ini pembangunan berkelanjutan masih belum mencapai tahapan yang signifikan. Bahkan dewasa ini berbagai masalah kronis yang mengancam integritas lingkungan masih saja terjadi, malahan mengalami eskalasi seperti penebangan kayu illegal, kebakaran hutan, kelangkaan air bersih dan turunnya kualitas udara di daerah-daerah urban.

Perusakan dan pencemaran lingkungan menjadi gejala ekskalasi bersamaan dengan terjadinya transisi besar-besaran di segala bidang yaitu politik, pemerintahan, ekonomi sehingga tercipta ketidakpastian berdimensi besar, yang tampakan utamanya adalah krisis kepercayaan dan hilangnya kepercayaan terhadap masa depan. Dari sudut pembangunan berkelanjutan, maka problem lingkungan sebagai bagian dari problem transisi merupakan ancaman karena memicu meluasnya proses pemiskinan justru terhadap lapisan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari turunnya peringkat Human Development Index UNDP untuk Indonesia ke tingkat 112 dari 175 yang dipantau. Krisis di Indonesia menyebabkan turunnya kapasitas pemerintah untuk melakukan proteksi lingkungan dalam keadaan dimana kemampuan pemerintah untuk melanjutkan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin juga berkurang. Oleh karena itu bagi sebagian besar orang Indonesia yang terlilit kemiskinan, pembangunan bukan saja tidak lagi relevan, namun juga merupakan ancaman. Dalam pengertian inilah kemudian pembangunan berkelanjutan menjadi terancam dan setiap langkah membangun mendapat perlawanan, bukan karena sikap pemberontakan, tetapi sebagai mekanisme defensif untuk menghindar dari pemiskinan.
Dalam situasi seperti ini Pemerintah menghadapi dilema. Disatu pihak Pemerintah memerlukan penegakan hukum untuk memulihkan ketertiban umum sebagai syarat terwujudnya stabilitas demi pembangunan. di pihak lain pemerintah juga tidak mampu mewujudkan “trade off” berupa perbaikan pelayanan dasar di bidang kesejahteraan rakyat dan juga tidak punya daya untuk melakukan proteksi lingkungan. Di samping itu penegakan hukum bisa menjadi kontra produktif karena kenyataan bahwa aparat penegak hukum dalam pengertian yang luas adalah justru produsen ketidakadilan yang paling terkemuka.

Dengan demikian reformasi di bidang hukum menjadi mendesak karena menyangkut asas yang paling hakiki yang bersangkutan dengan pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk mengatasi kemiskinan, yaitu asas keadilan.

Masalahnya adalah bahwa reformasi hukum merupakan agenda jangka panjang yang memerlukan waktu lama sebelum hasilnya tampak. Komitmen untuk reformasi hukum juga sulit diwujudkan selama elit Indonesia tidak mampu keluar dari paradigma “developmental bureaucratic polity” yang merupakan kunci sukses pemerintahan orde baru, dan belum melihat korupsi sebagai sumber malapetaka nasional. Kesukaran keluar dari paradigma tersebut diatas bersumber antara lain karena lingkungan hidup belum menjadi arus utama reformasi dan juga belum terintegrasi dalam kebijakan secara utuh, walaupun secara elemen yang sifatnya kepingan pertimbangan tersebut sudah hadir. Di bidang hukum, lingkungan hidup masih dipandang sebagai cabang hukum yang berstatus junior, dan belum terintegrasi secara signifikan dalam kerangka legal secara menyeluruh.

Dalam situasi seperti ini upaya untuk menanamkan pemihakan terhadap produk ramah lingkungan hanya mempunyai manfaat terbatas, yaitu di kalangan publik yang justru cukup makmur untuk menghindar dari problem lingkungan dan mempunyai akses terhadap informasi tentang hadirnya produk-produk seperti itu. Kebijakan publik yang ramah lingkungan seperti kebijakan energi alternatif, justru akan mempunyai dampak positif yang luas. Berlainan dengan situasi di negara-negara maju dimana produk ramah lingkungan sudah bisa menjadi penentu dan pendorong pasar. Di Indonesia hal seperti itu belum bisa terwujud meluas karena elit dan masyarakatnya masih mempunyai persepsi dan prioritas yang berbeda. Hukum yang seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan sekian banyak pamrih yang berlainan, masih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang implementasinya justru kontra produktif terhadap tujuan-tujuan normatif hukum itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: