Klipping Permasalahan ‘Ruang Terbuka Hijau Kota di Bandar Lampung

Kasus Taman Hutan Kota di Kota Bandar Lampung terjadi sejak tahun 2010 lalu. Sampai saat ini belum ada solusi penyelesaian. Ingin tahu kasus tersebut, baca Kliping artikel tentang kasus Hutan Kota di bawah ini.

Kasus ‘Taman’ Hutan Kota Way Halim, di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Panja Nilai BPN Pusat Pasif
Rabu, 20 Juli 2011 |

http://www.radarlampung.co.id/read/metropolis/bandarlampung/38216-panja-nilai-bpn-pusat-pasif

Tembuskan Rekomendasi Pembatalan ke Gubernur
BANDARLAMPUNG – Berbagai upaya terus dilakukan Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja THK) DPRD Bandarlampung untuk mengembalikan THK menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Panja ternyata tidak hanya melayangkan rekomendasi pembatalan sertifikat PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) ke Pemkot Bandarlampung. Mereka juga meminta BPN Pusat untuk segera membatalkan HGB (hak guna bangunan). Permintaan itu direalisasikan dalam surat rekomendasi.

Ketua Panja DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur menegaskan, ada tiga item yang tertera dalam surat rekomendasi ke BPN Pusat. Pertama, meminta pembatalan pemberian izin PT HKKB dalam bentuk apa pun. Kedua, meminta pemkot untuk menata ulang fungsi kawasan RTH. Dan ketiga, mendesak pemkot membatalkan serta tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

’’Dalam surat itu tegas kami sampaikan jika BPN Pusat juga tidak merespons hal ini, maka mereka melanggar UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Maka kami minta BPN Pusat juga proaktif terhadap gejolak yang timbul. Jangan pasif dong!” pungkas legislator Partai Golkar ini.

Tidak hanya disampaikan ke BPN Pusat, panja juga menembuskan surat rekomendasi pembatalan sertifikat PT HKKB bernomor 04/HGB/BPN.18/2010 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu ke gubernur Lampung, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

’’Alasan kami sudah tepat. Karena selain melanggar UU, penerbitan sertifikat itu juga telah melanggar Peraturan Menteri No. 02 Tahun 1999, bahwa dalam rangka peruntukan itu, konsep penataan ruang terbuka hijau tidak melanggar RTRW nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” paparnya.

Dalam UU, sambung Barlian, sudah dipaparkan secara detail. Khususnya di pasal 63 ayat 1. Di sana disebutkan setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang diancam sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

DPRD, sambung Barlian, mendukung sepenuhnya gerakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK) melakukan upaya hukum jika PT HKKB tetap nekat mengeksploitasi THK yang sejak awal telah ditetapkan sebagai RTH.

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung Indra Firsada menegaskan, sertifikat HGB Taman Hutan Kota Wayhalim bagi PT HKKB yang dikeluarkan BPN Lampung cacat hukum.

Menurut dia, HGB THK yang semula dimiliki PT Way Halim Permai (WHP) habis tahun 2001. Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara. Namun, PT WHP menjual tanah tersebut ke PT HKKB tahun 2009 dan terbitlah sertifikat HGB dari BPN untuk PT HKKB.

’’Ya, kasus ini sangat janggal. Anda bayangkan, dalam waktu delapan tahun, tanah yang sudah menjadi milik negara kemudian dipindahtangankan ke PT HKKB. Ini tidak masuk akal,” tukasnya.

Dasar hukum pelepasan THK dari PT WHP ke PT HKKB menggunakan surat edaran (SE) menteri agraria, dinilainya tidak bisa diterima karena SE tak dapat menjadi dasar hukum. Dan jelas SE itu bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

Indra setuju atas langkah Panja DPRD Bandarlampung mengeluarkan rekomendasi agar surat HGB tersebut dibatalkan. Indra yang juga tergabung dalam KRPTHK berharap BPN dapat memahami kondisi ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Perselisihan Sengketa BPN Lampung Alfarabi sempat mengatakan HGB milik PT WHP yang habis pada 2001 tidak otomatis berarti hak keperdataan atas tanah tersebut hilang. Setelah tahun 2001, tak ada satu langkah hukum yang diambil untuk membatalkan hak keperdataan tersebut. hal tersebut mengacu surat edaran menteri agraria tentang hak keperdataan.

Ia menilai PT WHP masih memiliki hak keperdataan sehingga bisa mengalihkannya ke PT HKKB tahun 2009. Pengalihan itu dengan membayar ganti rugi kepada PT WHP dan negara.

Selain itu, PT HKKB juga sudah mendapat izin lokasi pembangunan di THK dari pemkot pada 2007 dan dikuatkan kembali pada 2009. Atas dasar itulah maka BPN mengeluarkan sertifikat HGB hutan kota kepada PT HKKB. (ful/c1/fik)

Permasalahan Hutan Kota di Way Halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Panja Investigasi Ulang THK
Jumat, 15 Juli 2011

BANDARLAMPUNG – Komisi A DPRD Bandarlampung akhirnya merekomendasikan pembatalan sertifikat bernomor 04/HGB/BPN.18/2010 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) untuk mengelola Taman Hutan Kota (THK) Wayhalim.

Rekomendasi itu telah disampaikan ke Pemkot Bandarlampung. Bahkan, Panitia Kerja (Panja) THK juga menginvestigasi ulang terbitnya sertifikat, termasuk mengembangkan data yang ada.

Anggota Komisi A Romi Husin membenarkan informasi itu. Menurutnya, tidak ada alasan alih fungsi lahan yang telah dilindungi undang-undang itu dikomersialkan. ’’Sudah, sudah kami kirimkan surat rekomendasi itu. Tidak ada alasan kami merekomendasikan PT HKKB. Sampai kiamat pun kami tidak rela,” kata dia yang mengaku masih berada di Medan dalam rangka studi banding menyangkut badan anggaran.

Legislator asal Partai Golkar ini menegaskan, pada pasal 61 UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang. Lalu mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

’’UU sudah memaparkan secara detail, lihat saja di pasal 63 ayat 1, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sanksinya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta,” tegasnya.

DPRD, sambung Romi, mendukung sepenuhnya gerakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK), dalam upaya hukum yang akan dilakukan jika PT HKKB tetap nekat mengeksploitasi THK yang sejak awal telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

’’Siap. Sekali lagi, kami siap mem-back up sepenuhnya langkah KRPTHK. Kami dukung langkah koalisi tersebut. Dan tolong dicatat, sampai kapan pun kami menolak alih fungsi lahan itu. Jangan harap kami memberikan restu!” tandasnya.

Alasan dewan memihak pada koalisi dan Walhi ini tentu dilatarbelakangi beberapa hal mendasar. Pertama, Bandarlampung masih kekurangan sekitar 3.579 hektare (ha) RTH. Kota Tapis Berseri baru memiliki 2.319 ha RTH, sementara kebutuhan akan ruang hijau mencapai 5.916,6 ha.

Kedua, pelepasan THK sebagai aset pemerintah itu hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi dari dewan. Lalu apa maksudnya BPN mengeluarkan sertifikat tersebut? ’’Nah ini yang aneh! Apakah bisa sertifikat itu dibatalkan? Saya jawab bisa. Dalam diktum ke-7 yang disebutkan dalam sertifikat itu tertulis jika terdapat kekeliruan keputusan, maka sertifikat berhak untuk dibatalkan,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Panja THK DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur mencurigai adanya permainan sehingga BPN secara mengejutkan berani mengeluarkan izin pengelolaan lahan itu. ’’Ini ada apa? Saya curiga ada main mata. Maaf kalau BPN tersinggung,” tukasnya.

Panja, sambung Barlian, dalam waktu dekat melakukan investigasi ulang untuk mendukung data-data yang ada. Langkah Panja THK ini langsung menuai apresiasi dari Direktur Eksekutif LBH Bandarlampung Indra Firsada yang tergabung dalam KRPTHK.

’’Terima kasih atas upaya dewan meminta penjelasan kami. Kami pun menunggu bentuk konkret dari para wakil rakyat kita. Perlu Anda catat dan perlu diketahui masyarakat kota ini, KRPTHK tidak tidur. Kami bergerak, meski berjalan perlahan. KRPTHK kini tengah menyiapkan legal opini, sebagai bentuk konkret pengajuan gugatan atas peralihan THK,” tegasnya. (ful/c1/fik)

Widyaiswara BPN RI Angkat Bicara
Rabu, 13 Juli 2011 | 08:43 WIB 33 Kali Dibaca

Ketua Panja THK Dilecehkan Lewat SMS
BANDARLAMPUNG – Polemik penerbitan sertifikat lahan taman hutan kota bernomor 04/HGB/BPN.18/2010 kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) membuat Widyaiswara Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI angkat bicara.

Mereka berharap kasus ini segera tuntas. Mereka juga meminta Pemkot Bandarlampung tidak tinggal diam terhadap persoalan yang muncul. Pasalnya penerbitan sertifikat itu tidak terlepas dari arsip, dokumen, serta rekomendasi pemkot.

Fauziman dari Widyaiswara BPN RI melihat ada kejanggalan dalam kasus ini. Pemberian sertifikat tentu dilandasi adanya objek dan subjek dari nilai tanah dan lokasi keberadaan tanah. ’’Kalaupun tanah tersebut milik negara, tentu BPN kota maupun pemkot memiliki dokumen penting tentang statusnya. Nah, ketika ini dibuka, tentu itu menjadi referensi,” bebernya lewat sambungan telepon kemarin (12/7).

Artinya, sambung Fauziman, pemkot juga harus membantu BPN untuk mencari titik temu. ’’Sangat mustahil rasanya jika BPN kota tidak berkoordinasi dengan pemkot dalam penerbitan sertifikat. Sebab dalam analisis objek lahan, apalagi itu menyangkut tanah negara, pasti melibatkan unsur terkait. Beda persoalannya jika memang penerbitan sertifikat itu merupakan ulah oknum BPN. Ini yang harus diusut,” paparnya.

Widyaiswara, lanjut Fauziman, tidak mencampuri substansi dari problem yang mencuat. Tetapi widyaswara menganggap hal ini penting apalagi BPN merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas. ”BPN badan publik, penerbitan sertifikat merupakan substansi teknis. Maka sekali lagi lihat kewenangan administasi hak atas tanah. Ada sertifikat pasti ada pemohon. Ada pemohon pasti ada objek dan subjeknya,” terangnya.

BPN wilayah Lampung, termasuk BPN RI, sambung Fauziman memiliki kewenangan membantu dan menjelaskan secara rinci kronologis yang ada. ”Kenapa begitu? Karena BPN wilayah dan BPN RI juga memiliki bukti komprehensif atas status tanah negara. Sekali lagi kami tidak mencampuri substansi kasus. Kami hanya melihat kondisi ini sangat miris, mengapa BPN sebagai lembaga negara begitu terdesak dan seakan berjalan sendiri,” terangnya.

Sementara itu, polemik THK ini ternyata makin melebar. Ketua Panitia Kerja (Panja) Taman Hutan Kota DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur mengaku mendapat short message service (SMS) yang dikirim oknum tidak bertanggung jawab. Isi SMS itu terkesan melecehkannya.

’’Dalam SMS itu saya diminta untuk belajar lagi menyangkut persoalan taman hutan kota (THK). SMS itu pun menyebutkan saya bodoh karena tidak menguasai persoalan yang ada. SMS-nya masih saya simpan rapi, dan saya begitu tersinggung dengan lontaran kalimat yang tidak bertanggung jawab,” terang Barlian.

Dikatakannya, Panja secara teknis telah mempelajari dan mendalami masalah ini tidak hanya dari data-data mentah yang ada. Tapi Panja pun melengkapi data yang menyangkut Taman Hutan Kota secara komprehensif dari informasi internet. ”Kelemahan dan kekuatan sertifikat itu kami pelajari mendalam tidak hanya sebatas dari data mentah yang kami terima. SMS ini saya yakin berasal dari oknum tak bertanggungjawab,” timpalnya.

Barlian menegaskan, kasus ini tidak berimplikasi politik atau kepentingan sesaat. ”Tolong dicatat, ini problem kota yang terus muncul jika tidak diselesaikan. Kasus ini bukan kepentingan politik. Sebagai wakil rakyat jelas kami bela rakyat,” tukasnya.

Pemberian izin ini telah melanggar perda ruang terbuka hijau dan Undang-Undang Nomor 26/2007. ”Dari awal saya meminta BPN menunjukan dasar UU atau peraturan tentang munculnya sertifikat itu. Anda sendiri lihat BPN tidak bisa berkutik, dengan desakan Panja maupun teman-teman dari Walhi, maupun dari KRPTHK,” tegas legislator dari Partai Golkar itu. (ful/c1/fik)

DPRD Rekomendasikan Pembatalan HGB Hutan Kota

Senin, 11 Juli 2011 14:14 WIB

BANDARLAMPUNG News, (Antara Lampung) – DPRD Kota Bandarlampung akan merekomendasikan surat pembatalan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap 12 hektare lahan hutan kota tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat. Rekomendasi ini dikeluarkan karena dinilai ada pelanggaran dan penyalahan prosedural dalam terbitnya HGB tersebut.

“Kami sudah menelusuri dan menyimpulkan ada pelanggaran dalam penerbitan HGB tersebut, dan akan mengeluarkan surat rekomendasi terhadap wali kota, untuk meminta BPN mencabut HGB tersebut,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandarlampung, Barlian Masyur, di Bandarlampung, Senin (11/07).

Menurut dia, rekomendasi tersebut akan segera dibuat dan dikirimkan kepada wali kota pada akhir pekan ini, dan meminta wali kota tetap memfungsikan wilayah itu sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

“Ada pelanggaran dan penyalahan prosedural dalam penerbitan HGB tersebut yang merugikan masyarakat,” kata dia.

Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB), diterbitkan oleh BPN setempat pada tanggal 1 Februari 2010.

Seperti diketahui, HGB tersebut diberikan kepada PT Way Halim Permai yang habis masa berlakunya pada 2001 lalu. HGB tersebut dikeluarkan oleh BPN dalam surat bernomor 04/HGB/BPN.18/2010.

Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.

PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan tersebut selama 20 tahun, sejak HGB diterbitkan.

Atas terbitnya HGB itu, gugatan pun muncul dari masyarakat yang menamakan diri Koalisi untuk Taman Hutan Kota yang dikoordinasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Warga memandang pemkot menerbitkan hak guna bangunan (HGB) atas Taman Hutan Kota Bandarlampung selama 20 tahun kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu dianggap melanggar aturan tentang lahan terbuka hijau dalam penerbitan HGB itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Hendrawan menegaskan, penerbitan SHGB itu melanggar aturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peruntukan RTH, serta SK Wali Kota No. 141 Tahun 2009 tentang Penetapan Area Tanah sebagai Taman Hijau Kota.
(and/bhm/bln)
http://lampung.antaranews.com/berita/259200/dprd-rekomendasikan-pembatalan-hgb-hutan-kota

Sepakat Melawan
Jumat, 08 Juli 2011 | 10:39 WIB

Dewan Rekomendasikan Pembatalan Sertifikat

BANDARLAMPUNG – Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja THK) DPRD Bandarlampung mengambil langkah frontal. Mereka merekomendasikan pembatalan sertifikat bernomor 04/HGB/BPN.18/2010 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) untuk mengelola THK.

Bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung dan Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK), wakil rakyat itu pun mendukung upaya hukum yang akan dilakukan jika PT HKKB tetap nekat mengeksploitasi THK yang sejak awal telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

’’Ya, DPRD merekomendasikan pencabutan sertifikat yang ditetapkan BPN. Sampai kapan pun kami menolak, jangan harap kami memberikan restu!” tegas Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur usai rapat dengar pendapat dengan Walhi dan KRPTHK kemarin (7/7).

Ditegaskan, pihaknya pun mendukung sepenuhnya langkah KRPTHK untuk menempuh jalur hukum terhadap BPN maupun PT HKKB. ’’Kami respons. Dukungan penuh mengalir untuk Walhi dan koalisi ini. Kesulitan yang dihadapi kami upayakan untuk diakomodasi. Ini kerja konkret yang harus diimplementasikan, bukan bicara saja tanpa ada realisasi,” ujar legislator dari Partai Golkar itu.

Alasan dewan memihak pada koalisi dan Walhi ini tentu dilatarbelakangi beberapa hal mendasar. Pertama, Bandarlampung masih kekurangan sekitar 3.579 hektare (ha) RTH. Kota Tapis Berseri baru memiliki 2.319 ha RTH, sementara kebutuhan akan ruang hijau mencapai 5.916,6 ha.

’’Kedua, pelepasan THK sebagai aset pemerintah itu hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi dari dewan. Lalu apa maksudnya BPN mengeluarkan sertifikat tersebut? Nah ini yang aneh! Apakah bisa sertifikat itu dibatalkan? Saya jawab bisa. Dalam diktum ke-7 yang disebutkan dalam sertifikat itu tertulis jika terdapat kekeliruan keputusan, maka sertifikat berhak untuk dibatalkan,” paparnya.

Barlian mencurigai adanya permainan sehingga BPN secara mengejutkan berani mengeluarkan izin pengelolaan lahan itu. ’’Ini ada apa? Saya curiga ada main mata. Maaf kalau BPN tersinggung,” tegasnya.

Panja, sambung Barlian, dalam waktu dekat melakukan investigasi ulang untuk mendukung data-data yang ada. ’’Secara komprehensif akan kami gali lagi kasus ini. Kami tak mau kecolongan, apalagi Walhi dan koalisi yang sudah terbangun meminta sikap konkret kami. Jelas sindirian ini kami hargai, dan saya acungi jempol untuk Walhi serta koalisi yang telah terbangun. Terima kasih telah susah payah bekerja untuk rakyat Bandarlampung,” tutur Barlian.

Langkah panja THK ini langsung menuai apresiasi dari Direktur Eksekutif LBH Bandarlampung Indra Firsada yang tergabung dalam KRPTHK. ’’Terima kasih atas upaya dewan meminta penjelasan kami. Kami pun menunggu bentuk konkret dari para wakil rakyat kita. Perlu Anda catat dan perlu diketahui masyarakat kota ini, KRPTHK tidak tidur. Kami bergerak, meski berjalan perlahan. KRPTHK kini tengah menyiapkan legal opini, sebagai bentuk konkret pengajuan gugatan atas peralihan THK,” tegasnya.

KRPTHK sekali lagi meminta dukungan dari elemen masyarakat untuk menolak alih fungsi lahan tersebut. ’’Dan kami pun meminta pejabat berwenang untuk membatalkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) PT HKKB, sebelum kami melangkah lebih jauh,” pinta Indra dalam Bincang Sore yang ditayangkan secara live di Radar TV.

Dilanjutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 61 dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang dimanfaatkan. Lalu mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

’’Pada pasal 63 ayat 1, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sanksinya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta,” tegasnya. (ful/c1/fik)


Kupas Polemik THK – (Taman Hutan Kota)
Kamis, 07 Juli 2011 |

BANDARLAMPUNG – Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja THK) DPRD Bandarlampung bergerak cepat untuk menuntaskan polemik terkait ruang terbuka hijau tersebut. Rencananya, hari ini (7/7) panja menggelar hearing dengan pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut pelepasan aset dari PT Way Halim Permai ke PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB).

Dalam hearing itu, panja mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang menerbitkan sertifikat No. 04/HGB/BPN/18/2010 yang dijadikan dasar pelepasan lahan itu. Selain BPN, panja juga akan menghadirkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK), serta Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH).

’’Semua pihak yang kami nilai tahu dan mengerti persoalan pelepasan aset hutan kota itu akan kami panggil besok (hari ini, Red),” kata Ketua Panja THK Barlian Mansyur kemarin.

Dijelaskannya, hearing dilakukan setelah Walhi meminta panja membuka polemik ini secara terbuka dalam forum. ’’Surat pemanggilan sudah kami layangkan beberapa hari yang lalu. Dan saya pun telah berbicara langsung dengan Walhi Lampung terkait masalah ini,” kata Barlian.

Selain itu, panja juga ingin mengetahui langkah aktif yang akan dilakukan KRPTHK. Apalagi koalisi ini tengah mengatur strategi menyikapi perubahan tata ruang THK ke jalur hukum.

’’Ini persoalan kota yang cukup serius, karena itu dewan membentuk panja. Kami sangat sadar upaya KRPTHK penuh perhitungan. Kami mendukung itu dan panja akan mengambil sikap setelah hearing dilangsungkan,” ujar politisi Golkar ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan mengatakan, pihaknya termasuk KRPTHK tidak akan berhenti menyikapi kasus tersebut.

’’Koalisi ini banyak orang. KRPTHK sedang menyiapkan segala sesuatunya dengan matang menyangkut legal opinion. Karena kemungkinan proses hukum tetap ditempuh guna menggugat BPN,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, Walhi sangat menyambut baik terbentuknya panja. ’’Kami ingin THK difungsikan sesuai peruntukannya. Ada beberapa dasar yang menguatkan KRPTHK untuk teguh melawan kebijakan pemkot yang secara jelas melanggar peruntukan Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang Nasional karena hutan kota ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau,” ujarnya. (ful/c1/fik)

Polemik THK, Panja Panggil BPN
Selasa, 05 Juli 2011

BANDARLAMPUNG – Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja THK) DPRD Bandarlampung akhirnya memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini dilakukan dalam hearing yang rencananya berlangsung Kamis (7/7).

Satuan kerja terkait seperti BPPLH juga dipanggil. Termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung dan Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK) yang sejak awal mengkritisi pelepasan aset dari PT Way Halim Permai ke PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) dalam sertifikat dari BPN dengan No. 04/HGB/BPN/18/2010 itu.

Ketua Panja THK DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur mengatakan, hearing dilakukan setelah Walhi meminta panja membuka polemik ini secara terbuka.

’’Surat telah kami buat untuk memanggil para satker. Saya sudah berbicara langsung dengan Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan. Mudah-mudahan waktu yang sudah ditentukan tidak mundur,” kata Barlian di ruang kerjanya kemarin (4/7).

Dilanjutkan, panja ingin mengetahui langkah aktif yang dilakukan KRPTHK. Apalagi koalisi ini tengah mengatur strategi menyikapi perubahan tata ruang THK ke jalur hukum.

’’Ini persoalan kota yang cukup serius, makanya dewan membentuk panja. Kami akan mengambil sikap setelah hearing dilangsungkan,” tegas ketua Komisi A DPRD Bandarlampung itu.

Sementara Hendrawan mengatakan, Walhi, termasuk KRPTHK, tidak berhenti menyikapi kasus ini. ’’Koalisi ini banyak orang. KRPTHK sedang menyiapkan segala sesuatunya dengan matang menyangkut legal opinion. Sebab kemungkinan proses hukum tetap ditempuh guna menggugat BPN,” kata dia.

Menurut Hendarawan, masalah THK ini sudah disampaikan Walhi kepada Pansus RTRW, jauh sebelum panja terbentuk. ’’Jujur saja, saya baru tahu kalau ada Panja THK. Kami menyambut baik. Karena target kami, THK sesuai peruntukannya,” beber dia.

Diketahui, KRPTHK lahir sebagai bentuk responsif masyarakat Bandarlampung yang tetap berprinsip bahwa taman hutan kota wajib dipertahankan. Ada beberapa dasar yang menguatkan KRPTHK melawan kebijakan pemkot yang secara jelas melanggar peruntukan Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang Nasional. Sebab, hutan kota ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.

Direktur LBH Bandarlampung Indra Firsada mengatakan, awalnya ada tiga alternatif yang muncul. Pertama, gugatan secara administrasi karena dimungkinkan ada kesalahan dalam prosesnya. Lalu perdata dan perdata.

’’Namun, kecenderungan mengarah pidana lebih kuat. Ini terungkap dari beberapa kesimpulan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kami lakukan. Memidanakan kasus ini bentuk kesepakatan koalisi,” beber Indra.

Sebelum resmi memerkarakan kasus pengalihan lahan milik negara itu, KRPTHK akan melakukan roadshow ke beberapa lembaga. Ini masih dalam rangka launching Koin untuk THK.

’’Kami akan paparkan hasil kesepakatan koalisi ini bersamaan launching koin,” ungkapnya. Maksud launching seribu koin itu sebagai upaya mengembalikan RTH kepada fungsi sebenarnya. (ful/c1/ais)

Panja Sesalkan Langkah KRPTHK
Kamis, 30 Juni 2011

BANDARLAMPUNG – Panitia Kerja (Panja) Taman Hutan Kota DPRD Bandarlampung mempertanyakan hasil kerja Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK). Ketua Panja Barlian Mansyur menegaskan, sebelum KRPTHK memberikan data dan hasil kerja ke Komisi I DPRD Lampung, ada baiknya mereka sharing dengan panja yang sudah terbentuk. Untuk apa? Tidak lain untuk mengetahui secara konkret hasil kajian mereka.

’’Awalnya Walhi-LBH Bandarlampung gembar-gembor soal taman hutan kota, sampai-sampai membentuk KRPTHK. Sekarang kami mau tanya, apa hasil kerja mereka. Kok tiba-tiba jadi dingin. Padahal yang mereka angkat cukup hangat, hingga Komisi I DPRD Lampung menginginkan Walhi menunjukkan data dan buktinya,” pungkas Barlian kepada harian ini kemarin (29/6).

Dikatakannya, jika memang niat KRPTHK ingin memperkarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyangkut penerbitan sertifikat, panja berharap hal ini dikaji kembali secara mendalam. Jangan sampai gugatan yang dilakukan mentah.

’’Makanya, lagi-lagi kami minta koalisi yang sudah terbangun untuk concern. Jangan setengah-setengah jalannya. Kalau memang mau digugat, kapan waktunya? Kalau ada agenda pengumpulan koin, di mana tempatnya? Panja pun membuka ruang diskusi, agar kasus ini lebih terang-benderang. Silakan datang, kami menerima kapan pun,” ujar legislator asal Partai Golkar itu.

Ditambahkan, panja berupaya memberikan support kepada koalisi yang telah terbangun. ’’Bentuk dukungannya bukan berarti kami harus turun ke jalan. Tetapi kan ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Dan ingat, kami tidak lepas tangan terhadap urusan ini. Wakil rakyat tentu mengayomi rakyatnya,” tandas Barlian.

Jika mencermati kondisi yang ada, sambungnya, ada beberapa titik kelemahan jika memang peralihan itu muncul. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengisyaratkan 30 persen luas lahan daratan sebagai ruang terbuka hijau, sampai saat ini hanya terpenuhi 11 persen.

Kemudian adanya Keputusan Wali Kota No. 141/05/HK/2009 tentang Penetapan Areal Tanah. Selanjutnya Surat Sekkot kepada Kakanwil BPN Lampung No. 650/266/13/2010 tentang Pedoman Izin Lokasi dan Site Plane, Perda No. 4 Tahun 2004 tentang RTRW Kota, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta beberapa referensi yang menguatkan langkah Walhi bersama LBH Bandarlampung dan elemen terkait dalam koalisi itu. ’’Kekuatan ini modal. Panja pun concern dan siap mem-back up koalisi yang sudah terbangun,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan mengaku akan membawa masalah ini ke Komisi I DPRD Lampung yang sebelumnya memberikan atensi atas perkembangan kasus ini. ’’Walhi mengucapkan terima kasih atas respon komisi I. Kami memang ada rencana untuk mengadukan hal ini ke mereka,” terangnya.

Walhi sejak awal memprediksi kasus ini cukup sulit mendapat dukungan dari DPRD Bandarlampung, terutama satuan kerja terkait. Hingga akhirnya, Walhi menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan beberapa aktivis lingkungan, pemerhati, serta pihak-pihak terkait untuk membentuk koalisi menggugat upaya kotor ini.

Koalisi itu lahir sebagai bentuk responsif masyarakat Bandarlampung yang tetap berprinsip bahwa taman hutan kota wajib dipertahankan. Ada beberapa dasar yang menguatkan KRPTHK untuk teguh melawan kebijakan pemkot yang secara jelas melanggar peruntukan Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang Nasional karena hutan kota ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.

Ia pun menegaskan, bentuk kampanye untuk mendukung perlawanan ini, KRPTHK akan me-launching pengumpulan koin untuk taman hutan kota. Senada disampaikan Direktur LBH Bandarlampung Indra Firsada. Pihaknya melihat ada yang salah dengan penerbitan sertifikat HGB atas lahan taman hutan kota yang tidak pernah tercatat sebagai aset pemkot atau Pemprov Lampung itu. ”Advokasi membutuhkan waktu dan materi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perjuangan ini perlu skenario agar tidak mentah di tengah jalan,” ujar Indra. (ful/c1/fik)

Terbitkan HGB Hutan Kota, BPN Digugat
Benny N Joewono | Kamis, 24 Juni 2010

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandarlampung dan sejumlah aktivis lingkungan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Badan Pertanahan Nasional Lampung terkait penerbitan surat Hak Guna Bangunan hutan kota kepada perusahaan swasta.

“Gugatan perdata itu akan dilayangkan secepatnya setelah selesai disusun,” kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan di Bandarlampung, Kamis (24/6/2010).

BPN Lampung dan Pemkot Bandarlampung akan digugat karena menerbitkan HGB atas Taman Hutan Kota Bandarlampung selama 20 tahun kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu.

“Ada unsur pelanggaran terhadap aturan tentang lahan terbuka hijau dalam penerbitan SHGB itu, dan Pemkot Bandarlampung terbukti telah lalai dalam pengawasan aset yang mereka miliki,” kata dia.

Kelalaian itu, terbukti karena telah terjadi pemindahan hak keperdataan antara pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) sebelumnya yaitu PT Way Halim Permai (WHP), kepada PT HKKB tanpa melalui Pemkot Bandarlampung.

Padahal, HGB yang dipegang PT WHP terhadap lahan yang menjadi Taman Hutan Kota itu telah habis masa berlakunya pada 2001, dan seharusnya pengelolaan terhadap lahan hijau tersebut kembali diwenangkan kepada negara melalui Pemkot Bandarlampung.

“Sayangnya, karena Pemkot tidak menaruh perhatian lebih terhadap hal itu, tiba-tiba terbit SHGB baru kepada PT HKKB oleh BPN Lampung, pada Januari 2010 kemarin,” kata dia.

Menurut Hendrawan, Walhi memandang, penerbitan SHGB itu melanggar aturan tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang peruntukan ruang terbuka hijau, dan SK Wali Kota no 141 tahun 2009 tentang penetapan area tanah sebagai Taman Hijau Kota.

“Belum lagi semangat penyediaan RTH pada setiap kota minimal 30 persen,” kata dia.

Berdasarkan data Walhi Lampung luasan areal RTH di Bandarlampung baru mencapai 21 persen dari total luasan keseluruhan, dan akan semakin berkurang akibat penerbitan SHGB tersebut.

Padahal, penerbitan SHGB itu jelas akan mengalihfungsikan lahan Taman Hutan Kota yang sudah terlanjur hijau, karena dalam SHGB tertulis izin pengalifungsian lahan menjadi ruko selama 20 tahun ke depan.

“Alih fungsi jelas akan semakin mengurangi luasan RTH, dan kemungkinan itu yang harus kita cegah,” kata dia.
Sumber :
ANT

KRPTHK Tempuh Opsi Pidana
Jumat, 24 Juni 2011 |

BANDARLAMPUNG – Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK) diam-diam telah mengatur strategi menyikapi perubahan tata ruang taman hutan kota (THK). Koalisi ini sepakat akan menempuh jalur hukum dengan membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian dalam waktu dekat.

Upaya ini bukan tanpa dasar. Keputusan itu berdasarkan hasil kajian terhadap kekuatan dan sisi kelemahan surat keputusan pelepasan aset dari PT Way Halim Permai ke PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) berbentuk sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional dengan No. 04/HGB/BPN/18/2010.

’’Awalnya ada tiga alternatif yang muncul. Pertama, gugatan secara administrasi karena dimungkinkan ada kesalahan dalam prosesnya. Lalu perdata dan perdata. Namun, kecenderungan mengarah pidana lebih kuat. Ini terungkap dari beberapa kesimpulan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kami lakukan. Mempidanakan kasus ini bentuk kesepakatan koalisi,” beber Direktur LBH Bandarlampung Indra Firsada di Graha Pena –markas Radar Lampung– kemarin.

Ya, sebelum resmi memperkarakan kasus pengalihan lahan milik negara itu, KRPTHK akan melakukan roadshow ke beberapa lembaga. Ini pun masih dalam rangka launching Koin untuk THK.

’’Kami akan paparkan hasil kesepakatan koalisi ini bersamaan launching koin, ke Radar Lampung, termasuk beberapa media lain yang konsen terhadap perlindungan ruang terbuka hijau ini,” ungkapnya.

Salah satu maksud dan tujuan launching koin seribu itu, sambung Indra, sebagai upaya untuk mengembalikan RTH kepada fungsi seharusnya.

’’Kas negara mendapatkan Rp53 juta dari hasil penjualan THK hingga timbul sertifikat sebagai fakta otentik dan mengikat itu. Nah siapa yang berperan dalam hal ini, apakah oknum pemkot atau pemprov, kami tidak tahu. Aparat berwenang dalam hal ini polisi yang memiliki kekuatan untuk mengungkap itu. Fakta dan datanya akan kami serahkan sebagai tindak lanjut proses penyelidikan,” bebernya.

Diketahui, upaya koalisi menggugat kebijakan pemerintah sempat mendapat support dari beberapa kalangan. Di antaranya datang dari Pusat Studi Strategi Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung. Pussbik menilai taman hutan kota merupakan hak publik, tidak bisa dikomersialkan untuk kepentingan bisnis atau sekadar pusat perkantoran.

Gunawan Handoko dari Lembaga Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan Wilayah Lampung mengaku keberatan jika THK akan disulap menjadi areal bisnis.

Hingga kini, menurutnya, pemanfaatan RTH masih belum sesuai harapan. Yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. ”Harus dipahami bahwa ruang terbuka akan menciptakan karakter masyarakat kota. Tanpa adanya ruang terbuka dan ruang-ruang publik, masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang nonkonformis-individualis-asosial, yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain,” bebernya. (ful/c1/fik)

Walhi Meminta Hutan Kota Tetap Dipertahankan Sebagai RTH
Tribun Lampung – Kamis, 23 Juni 2011

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan meminta Hutan Kota yang terletak di Way Halim tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dalam penyusunan raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030.

Menurutnya, hal itu disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Namun, usulan itu masih dikaji oleh panitia khusus (pansus) pembahasan Raperda RTRW DPRD Kota Bandar Lampung.

Ketua pansus RTRW Nandang Hendrawan menjelaskan, lahan seluas 12 hektare di sekitar Hutan Kota merupakan kepunyaan PT Hasil Karta Kita Bersama (HKKB). “Mereka pada tahun 2010 lalu sudah menunjukkan sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional,” ujarnya.(yani)

Editor : taryono

KRPTHK Terus Menuai Dukungan
Sabtu, 18 Juni 2011

BANDARLAMPUNG – Desakan bagi Pemkot Bandarlampung untuk membatalkan upaya alih fungsi taman hutan kota di kawasan Wayhalim kepada pihak pengembang terus menguat. Dukungan itu disuarakan Persatuan Tanaman Hias dan Hortikultura (Putih) Kota Bandarlampung.

Putih meminta advokasi yang telah digagas Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dilanjutkan. Terlebih, Komisi I DPRD Lampung sudah membuka pintu lebar-lebar bagi upaya penuntasan masalah ini. Tidak itu saja, Putih juga menyiapkan langkah lain jika opsi yang ada menemui jalan buntu.

Mereka mengancam melaporkan kasus itu ke Kementerian Lingkungan Hidup jika pemkot kukuh. Ketua Putih Bandarlampung Hartono menegaskan, pertemuan elemen Walhi yang dimediatori LBH Bandarlampung pekan lalu merupakan titik awal upaya pembelaan terhadap perlindungan lingkungan dengan munculnya Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK).

’’Saya sepakat sekali, tetapi jangan sampai ’masuk angin’. Perjuangan ini harus terlaksana,” beber Hartono kepada harian ini kemarin.

Koalisi ini memiliki fungsi untuk memperjuangkan kedudukan taman hutan kota sesuai undang-undang, perda, maupun aturan yang berlaku atas gagasan pemkot yang ditengarai akan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan komersial.

’’Taman hutan kota itu paru-paru kota. Perjuangan jangan berhenti sampai di sini,” pintanya.

Dikatakannya, sebelum kebijakan alih fungsi ditetapkan, penghuni taman hutan kota yang notabene memiliki SK wali kota yang diterbitkan pada tahun 2006 mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Evi Bunaya, misalnya, wanita yang lebih dari lima tahun menghuni dan ikut memelihara taman hutan kota mengalami penurunan omzet penjualan tanaman hiasnya.

’’Gimana juga kita kena pengaruhnya Mas. Mau pasrah saja, ya tentu tidak bisa. Kami khawatir ada gejolak yang timbul sehingga kondisi kami makin terancam. Kami ini pengelola yang mendapatkan mandat melalui SK, jadi ya tolong perhatikan kami juga,” beber Bunaya seraya mengatakan, keseluruhan penghuni yang mengelola kawasan tersebut berjumlah 53 orang.

Tanggapan miring pun disampaikan Novel Rinaldi, sekretaris Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dikatakannya, KAMMI tetap mendukung langkah Walhi-LBH Bandarlampung terutama perjuangan koalisi yang telah digagas.

’’Amanat 30 persen kawasan hijau harus tetap diperjuangkan. Maka kami pun mengingatkan sejak saat ini,” tukasnya.

Sebelumnya, gagasan hutan kota yang akan disulap menjadi kawasan komersial menuai penolakan. Walhi Lampung memprotes alih fungsi taman hutan kota dengan pemberian izin prinsip HGB dari BPN kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan, pemberian izin ini telah melanggar perda ruang terbuka hijau dan Undang-Undang Nomor 26/2007. Dalam izin HGB tersebut, PT HKKB akan menyulap taman kota itu menjadi ruko dan hotel. HGB ini berlaku selama 20 tahun.

’’Kami desak pembatalan izin HGB tersebut,” ungkapnya.

Walhi akan mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memperjuangkan taman hutan kota sebagai sarana penghijauan Kota Bandarlampung,” tegasnya.

Sebelumnya, areal hutan taman kota ini pernah dikuasai PT Way Halim Permai (WHP), namun telah berakhir pada tahun 2001. PT WHP ini juga pengembang perumahan di wilayah taman hutan kota tersebut. (ful/c1/fik)

TATA RUANG: Alih Fungsi Hutan Kota Langgar Perda dan UU
Kamis, 17 Juni 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan mengatakan hak guna bangunan (HGB) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang dan Undang-Undang Tata Ruang Nasional. Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berniat menggugat BPN Lampung terkait dengan sertifikat HGB tanah hutan kota atas nama PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB). Hal itu disampaikan gabungan LSM yang hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bandar Lampung, Rabu (16-6).

Peruntukan lahan itu harus mengacu pada Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang Nasional karena hutan kota ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Jika dibangun rumah toko dan rumah kantor (beralih fungsi) berarti menyalahi tata ruang. “Pihak yang melanggar tata ruang bisa dipidana. Sertifikat HGB yang dikeluarkan BPN dapat dijerat sebagai pelanggaran pidana,” kata Hendrawan.

Hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A Ferry Frisal Parinusa itu antara lain Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan, Direktur Eksekutif Mitra Bentala Herza Yulianto, Direktur Pussbik Aryanto, Direktur LBH Lampung Indra Persada, Majelis Konservasi Indonesia (MKI), dan Lampung Ikhlas.

Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan Darwin Djafri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Madani, Kepala Dinas Tata Kota Choiria Pandarita, Kepala Badan Pengenlolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Syahril Alam, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Eddy Heriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan Henry Iswadi, dan Plt. Kepala BPN Bandar Lampung Purnomo. Saat itu, Herza mempersoalkan dikeluarkannya sertifikat HGB atas lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Pemkot pernah mengeluarkan keputusan tentang penetapan hutan kota. Namun, keputusan tersebut tidak menjadi rujukan dalam mengeluarkan sertifikat HGB.

Pada saat keputusan tersebut dikeluarkan, PT Way Halim Permai (WHP) tidak keberatan atau menyanggah keputusan tersebut. Artinya, keputusan tersebut sah karena tidak pernah dibatalkan. “Ada yang salah dengan dikeluarkannya sertifikat HGB tersebut,” kata Herza. Purnomo mengatakan lahan hutan kota tidak pernah tercatat sebagai aset Pemkot atau Pemprov Lampung. PT WHP sudah melepaskan tanah tersebut ke PT Hasil Karya kita Bersama (HKKB). BPN pun sudah mengeluarkan surat No.04/HGB/BPN/18/2010. Sedangkan Plt. Kepala Bidang Kajian dan Penanganan Sengketa Lahan BPN Bandar Lampung Alfarabi mengatakan sertifikat HGB atas nama PT HKKB sudah sesuai dengan hukum pertanahan. “Pengeluaran sertifikat tersebut sudah benar dan sudah dikaji dari berbagai sisi,” kata dia. Alfarabi mempersilakan jika ada yang menggugat sertifikat HGB tersebut. Pembatalan sertifikat HGB bisa dilakukan pengadilan. (MG2/K-2)

Komisi I Bela Walhi
Selasa, 14 Juni 2011

UPAYA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung terkait alih fungsi hutan kota kepada perusahaan pengembang rumah toko dan kantor mendapat dukungan. Salah satunya dari Komisi I DPRD Lampung.

Tidak hanya masalah dukungan, komisi I juga siap mem-back up sepenuhnya perjuangan Walhi bersama Lambaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung untuk melawan kebijakan pemkot yang dinilai telah mengangkangi undang-undang dan aturan yang berlaku.

’’Walhi sempat berencana melaporkan hal ini ke kami, tetapi sejauh ini rencana itu belum terlaksana. Maklum, mungkin sedang sibuk menyiapkan advokasi. Intinya, kami siap menampung aspirasi yang disampaikan,” kata Ketua Komisi I Ismet Roni kemarin.

Dikatakannya, DPRD Lampung sebenarnya enggan mencampuri urusan kota, terlebih ada lembaga legislatif yang seharusnya proaktif. ’’Tetapi kalau kondisinya tetap seperti ini, jelas menimbulkan pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Kami yang juga wakil rakyat di tingkat provinsi tidak akan tinggal diam atas situasi ini. Support untuk Walhi itu pasti,” terang Ismet.

Jika melihat dari kondisi yang ada, sambung dia, memang memunculkan kesan pemkot melanggar perda ruang terbuka hijau dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. ’’Makanya kami perlu data dan bukti dari Walhi dan kawan-kawan di lembaga lainnya sebagai bahan masukan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan menegaskan, alih fungsi Taman Hutan Kota Bandarlampung ini sudah memiliki izin prinsip hak guna bangunan (HGB) dari BPN kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu. Izin ini melanggar perda ruang terbuka hijau dan UU No. 26/2007.

Izin prinsip HGB kepada PT HKKB itu rencananya dibangun rumah toko dan rumah kantor (ruko/rukan), yang terletak di pusat kota, untuk digunakan selama 20 tahun.

Sebelumnya, areal hutan taman kota ini pernah dikuasai PT Way Halim Permai (WHP), namun telah berakhir pada tahun 2001. PT WHP ini juga merupakan pengembang perumahan di wilayah taman hutan kota tersebut.

Hendrawan menegaskan, Kota Bandarlampung berdasarkan UU No. 26/2007 dan Perda No. 4/2004 diamanatkan untuk mengalokasikan lahan terbuka hijau seluas 30 persen. Namun, kata dia, pemkot baru mampu menyediakan 21 persen.

’’Lahan terbuka hijau 21 persen ini saja mau dialihfungsikan lagi kepada swasta lewat HGB. Jelas itu akan mengurangi lahan terbuka hijau. Ini melanggar dan artinya pemkot tidak peduli lingkungan,” pungkas dia.

Walhi juga menengarai ada kesepakatan di bawah meja antara PT WHP dan PT HKKB dengan keluarnya izin prinsip HGB dari BPN itu. PT WHP menguasai 12,6 hektare lahan hutan taman kota dan telah berakhir 2001. Sepanjang saat itu hingga 2010, seharusnya hutan kota (lahan terbuka hijau) itu dikembalikan ke pemkot. ’’Bukan malah diserahkan ke swasta lagi,” tegasnya. (ful/c1/fik)

Sepakat Bentuk Koalisi
Jumat, 10 Juni 2011

PERTEMUAN elemen masyarakat dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang dimediatori Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung membuahkan hasil. Mereka sepakat membentuk Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK).

Koalisi ini memiliki fungsi untuk memperjuangkan kedudukan Taman Hutan Kota sesuai undang-undang, perda, maupun aturan yang berlaku atas gagasan pemkot yang ditengarai akan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan komersial.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan ditunjuk sebagai koordinator. Sementara koordinator tim litigasi diserahkan pada Indra Firsada. Kemudian koordinator tim nonlitigasi dipercayakan pada M. Syarif Abadi.

Menurut Hendrawan, koalisi itu lahir sebagai bentuk responsif masyarakat Bandarlampung yang tetap berprinsip bahwa Taman Hutan Kota wajib dipertahankan.

Ada beberapa dasar yang menguatkan KRPTHK untuk teguh melawan kebijakan pemkot yang secara jelas melanggar peruntukan Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang Nasional karena hutan kota ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.

’’Masing-masing koordinator masih menyusun langkah dan materi sebagai upaya mendukung koalisi ini. Niat menggugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lampung terkait sertifikat HGB tanah hutan kota atas nama PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) baik secara perdata, pidana, maupun administrasi segera diputuskan setelah materi terkumpul,” terang Hendrawan usai rapat koordinasi di LBH Bandarlampung kemarin (9/6).

Ia pun menegaskan, bentuk kampanye untuk mendukung perlawanan ini, KRPTHK akan me-launching pengumpulan Koin untuk Taman Hutan Kota. ’’Insya Allah dalam waktu dekat kami launching,” ujar Hendrawan.

Senada, Direktur LBH Bandarlampung Indra Firsada menyatakan, advokasi membutuhkan waktu dan materi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perjuangan ini perlu skenario agar tidak mentah di tengah jalan. Meski indikasi itu cukup kuat karena lahan tersebut tidak pernah tercatat sebagai aset Pemkot Bandarlampung atau Pemprov Lampung.

PT Way Halim Permai (WHP) sudah melepaskan tanah tersebut ke PT HKKB. BPN pun sudah mengeluarkan Surat No. 04/HGB/BPN/18/2010. Anehnya, Plt. Kepala Bidang Kajian dan Penanganan Sengketa Lahan BPN Bandarlampung Alfarabi sempat menegaskan bahwa sertifikat HGB atas nama PT HKKB sudah sesuai dengan hukum pertanahan.

’’Skenario kami susun. Percayalah, ini niat baik, untuk kota ini. Tidak ada maksud lain,” tandas Indra. (ful/c1/fik)

Kota Butuh Pohon, Bukan Beton!
Kamis, 09 Juni 2011 |

Pussbik Dukung Langkah Walhi-LBH
BANDARLAMPUNG – Upaya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menggugat kebijakan Pemkot Bandarlampung atas rencana alih fungsi lahan Taman Hutan Kota Wayhalim mendapat dukungan. Di antaranya datang dari Pusat Studi Strategi Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung.

Pussbik menilai Taman Hutan Kota merupakan hak publik, tidak bisa dikomersialkan untuk kepentingan bisnis atau sekadar pusat perkantoran. Direktur Eksekutif Pussbik Lampung Aryanto Yusuf menegaskan, upaya Walhi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung memang sepantasnya mendapat dukungan dari semua masyarakat kota.

’’Walhi-LBH berupaya meluruskan kebijakan, maka Pussbik pun ikut mendukung upaya ini,” terang Aryanto kepada harian ini kemarin.

Taman Hutan Kota, lanjut Aryanto, merupakan ruang publik yang ada di Bandarlampung. Yang fungsinya selain sebagai wahana berkreasi bagi masyarakat, juga ruang terbuka hijau yang dilindungi Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002 tentang Keberadaan Hutan Kota sebagai Ruang Publik. Selain itu juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

’’Saat ini ruang terbuka di Bandarlampung masih kurang dari 20 persen atau baru sekitar 11 persen dari 30 persen total luas kota seperti yang dimandatkan oleh UU Tata Ruang,” bebernya.

Menurutnya, pemkot harus bisa lebih menghargai keberadaan lingkungan, ekosistem, dan pola interaksi sosial penghuni kota. Saat ini pembangunan di Bandarlampung hampir tidak mampu terkendalikan. Terlalu banyaknya pembangunan ruko menjadikan tata ruang Kota Bandarlampung terasa sesak dan tidak indah serta kurang berbudaya.

Ia pun meminta semua kalangan masyarakat untuk mendukung upaya ini. Pussbik juga menuntut pemkot dan DPRD Bandarlampung konsisten mempertahankan keberadaan Hutan Kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tapis Berseri.

’’Bandarlampung saat ini tidak butuh beton tapi pohon, tidak butuh gedung tapi butuh lapangan, tidak butuh bangunan tapi taman, supaya bisa lebih sehat, sejuk, dan nyaman serta berbudaya,” sindir Aryanto.

Diketahui, sebelumnya Ketua LBH Bandarlampung Indra Firsada menegaskan, pihaknya masih mengkaji beberapa kemungkinan gugatan. Rencananya, masalah itu hari ini (9/6) dibahas di Kantor LBH Bandarlampung. ”Insya Allah jadwalnya tidak berubah,” terang Indra.

Indra menegaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung juga akan menjadi fokus gugatan pasalnya ada beberapa kesalahan mendasar. Salah satunya adalah menerbitkan HGB atas Taman Hutan Kota Bandarlampung selama 20 tahun kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu.

Direktur Walhi Hendrawan menegaskan, penerbitan SHGB itu melanggar aturan tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang peruntukan ruang terbuka hijau, dan SK Wali Kota no 141 tahun 2009 tentang penetapan area tanah sebagai Taman Hijau Kota.

Ya, berdasarkan data Walhi Lampung luasan areal RTH di Bandarlampung baru mencapai 21 persen dari total luasan keseluruhan, dan akan semakin berkurang akibat penerbitan SHGB tersebut. Padahal, penerbitan SHGB itu jelas akan mengalihfungsikan lahan Taman Hutan Kota yang sudah terlanjur hijau, karena dalam SHGB tertulis izin pengalifungsian lahan menjadi ruko selama 20 tahun ke depan. (ful/c1/fik)

Walhi-LBH Siapkan Gugatan
Rabu, 08 Juni 2011

BANDARLAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung tetap pada pendiriannya untuk menggugat pemkot, dalam hal ini Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. selaku pengambil kebijakan.

Tidak hanya itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung juga akan menjadi sasaran gugatan atas beberapa kesalahan mendasar.

Gugatan dilayangkan karena ulah pemkot menerbitkan hak guna bangunan (HGB) atas Taman Hutan Kota Bandarlampung selama 20 tahun kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu.

’’Di sini ada unsur pelanggaran terhadap aturan tentang lahan terbuka hijau dalam penerbitan HGB itu. Dan Pemkot Bandarlampung terbukti telah lalai dalam pengawasan aset yang mereka miliki,” pungkas Ketua LBH Bandarlampung Indra Firsada kemarin.

Padahal, lanjut dia, HGB yang dipegang PT WHP terhadap lahan yang menjadi Taman Hutan Kota itu telah habis masa berlakunya pada 2001. Dan seharusnya pengelolaan terhadap lahan hijau itu kembali diwenangkan kepada negara melalui Pemkot Bandarlampung.

’’Artinya kelalaian terbukti karena terjadi pemindahan hak keperdataan antara pemegang HGB sebelumnya, yaitu PT Way Halim Permai (WHP), kepada PT HKKB tanpa melalui Pemkot Bandarlampung,” tandas dia.

Yang lebih aneh, imbuh Indra, pemkot terkesan tidak menaruh perhatian terhadap masalah itu. Secara tiba-tiba, terbit SHGB baru kepada PT HKKB oleh BPN Lampung pada Januari 2010.

Sedangkan Direktur Walhi Hendrawan menegaskan, penerbitan SHGB itu melanggar aturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peruntukan RTH, serta SK Wali Kota No. 141 Tahun 2009 tentang Penetapan Area Tanah sebagai Taman Hijau Kota.

Disinggung bentuk gugatan, Indra menjelaskan masih belum mengambil sikap. Keputusan akan ditetapkan dalam rapat bersama elemen peduli lingkungan dalam beberapa hari ke depan.

’’Kami masih mengkaji kemungkinan gugatan, baik secara perdata, pidana, atau administrasi. Tergantung konsepnya nanti berdasarkan keputusan bersama rekan-rekan,” beber Indra.

Diketahui, berdasarkan data Walhi Lampung, luasan areal RTH di Bandarlampung baru mencapai 21 persen dari total luasan keseluruhan, dan akan semakin berkurang akibat penerbitan SHGB tersebut.

Padahal, penerbitan SHGB itu jelas akan mengalihfungsikan lahan Taman Hutan Kota yang sudah telanjur hijau. Karena dalam SHGB tertulis izin pengalihfungsian lahan menjadi ruko selama 20 tahun ke depan. (ful/c1/fik)

BPN akan Sulap Hutan Kota Bandar Lampung Jadi Ruko dan Hotel
Jumat, 31 Desember 2010 05:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG-–Hutan kota Bandar Lampung di kawasan Way Halim akan disulap menjadi hamparan rumah toko (ruko) dan hotel mewah. Pihak developer telah mengantongi izin hak guna bangunan (HGB) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, padahal area ini masuk ruang terbuka hijau ibukota Lampung.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung memprotes alih fungsi taman hutan kota dengan pemberian izin prinsip HGB dari BPN kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Januari 2010 lalu. Hal ini terungkap dalam aksi yang digelar Walhi Lampung dan LSM peduli lingkungan di Bandar Lampung, Kamis (30/12).

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, pemberian izin ini telah melanggar Perda ruang terbuka hijau dan Undang Undang Nomor 26/2007. Di dalam izin HGB tersebut, PT HKKB akan menyulap taman kota itu menjadi ruko dan hotel. HGB ini berlaku selama 20 tahun. “Kami desak pembatalan izin HGB tersebut,” ungkapnya.

Walhi akan mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memperjuangkan taman hutan kota sebagai sarana penghijauan Kota Bandar Lampung.

Sebelumnya, areal hutan taman kota ini pernah dikuasai PT Way Halim Permai (WHP), namun telah berakhir pada tahun 2001. PT WHP ini juga pengembang perumahan di wilayah taman hutan kota tersebut. Kota Bandar Lampung berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2004, diamanatkan untuk mengalokasikan lahan terbuka hijau seluasa 30 persen. Namun, Walhi menyatakan Pemkot Bandar Lampung baru mampu menyediakan 21 persen.

Lahan terbuka hijau 21 persen ini saja, mau dialihfungsikan lagi kepada swasta lewat HGB, jelas akan mengurangi lahan terbuka hijau. Ini melanggar dan artinya Pemkot tidak peduli lingkungan.

Informasi yang diperoleh, ada dugaan kasus ini diselesaikan bawah tangan antara PT WHP dan PT HKKB dengan keluarnya izin prinsip HGB dari BPN setempat. PT WHP menguasai 12,6 hektare lahan hutan taman kota dan telah berakhir 2001. Sepanjang saat itu hingga 2010, seharusnya hutan kota (lahan terbukan hijau) itu dikembalikan ke negara (pemkot), bukan malah diserahkan swasta lagi.
Redaktur: Krisman Purwoko
Reporter: mursalin yasland

STMIK AMIKOM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: