Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pengantar – Rakyat Sebagai Tumbal Kegagalan Pengelolaan Hutan Indonesia – Omong-Kosong

Setelah terbukti tidak berjalan maksimal dengan berbagai program pro pemberdayaan masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian kembali mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada tahun 2006 Departemen Kehutanan memproyeksikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 5,4 juta hektar, dalam rentang 2007-2009. Direncanakan di Sumatera 3,9 juta hektar, sedangkan di Kalimantan 1,5 juta ha. (Efektifitas Hutan Tanaman Rakyat Diragukan, Laporan Wartawan Kompas Haryo Damardono, desember 2006).

Pada tahun 2011 ini, dapat kita buktikan dengan nyata, apakah Dephut hanya mampu Omong Kosong belaka ataukah memang pemerintah yang dicap sebagai negara terkorup di dunia ini mampu merealisasikan janji-janjinya.

Selanjutnya, berdasarkan sumber harian Kompas (6/4/10) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan lahan seluas 480.303 hektar hutan tanaman produksi untuk pengembangan program hutan tanaman rakyat.

Sayangnya, masyarakat awam seperti saya kesulitan untuk memberikan penilaian, sebab data yang dibutuhkan sangat sulit untuk diperoleh. Kalau ada pun, tidak pernah dipublikasikan secara sederhana, ekonomis, dan efesien, sebagaimana diamanatkan di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

HTR secara langsung mencerminkan kegagalan menjamin pasokan kayu oleh pengusaha HPH, yang selama ini terbukti hanya menebang kayu, dan kemudian menelantarkan lahannya tanpa ditanam kembali. Pengusaha HPH ini kemudian mengajukan lahan HPH baru untuk diambil kayunya, dan kemudian kembali ditinggalkan.

Hutan yang telah rusak, peninggalan pengusaa HPH itulah, yang kemudian akan dikonsesikan kepada masyarakat. Parah kan negara ini…. Padahal sebelumnya, akibat berbagai konsesi yang diberikan kepada pengusaha HPH, terkadang memicu konflik diiringi berbagai bentuk penindasan berbagai Hak Asasi Manusia, yang sering menimbulkan korban jiwa.

Sayangnya, perbuatan melawan hukum para pengusaha HPH tersebut tidak pernah disentuh oleh tindakan hukum. Akibatnya, kerusakan hutan Indonesia terjadi dimana-mana. Kerugian negara Indonesia juga sudah tak terhitung banyaknya, baik kerugian ekologis, ekonomis, dan sosial budaya.

Memang payah kalau hidup di negara korup seperti di Indonesia, Makan HATI.

Landasan Hukum terkait Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No.061/PMK.01/2007 dan 02/MENHUT-II/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan (RPH) yang dipindahbukukan pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) (PPK_BLU) berdasarkan Rencana Kerja dan RBA (pasal 7)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: