‘Jalan’ Memberantas Korupsi

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2011060222442829

Jum’at, 3 Juni 2011
OPINI
‘Jalan’ Memberantas Korupsi

Faisol Rahman

Alumnus Fakultas Hukum UGM, tinggal di Bandar Lampung

Rencana pembangunan jalan di wilayah Kota Bandar Lampung tentu akan disambut dengan suka ria oleh seluruh masyarakat Bandar Lampung. Namun, kita pantas untuk khawatir, sebab sudah menjadi rahasia umum dan bukannya tanpa alasan, bahwasanya proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan jalan selama ini sebagian besar terbukti dikorupsi oleh segelintir manusia yang tidak bermoral.

Masih segar dalam ingatan kita semua tentunya, bagaimana publik Indonesia dikejutkan dengan penangkapan terhadap pejabat dan pengusaha yang diduga melakukan praktek korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet milik pemerintah.

Karena itu, sewajarnya masyarakat Bandar Lampung sebagai bagian dari negara yang dikaruniai indeks prestasi korupsi tertinggi di dunia mengambil sikap siaga. Hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, yang menggunakan dana APBD bernilai puluhan miliar rupiah.

Pengawasan Masyarakat

Masyarakat Bandar Lampung, sebagai pihak yang selama ini secara langsung menderita kerugian akibat kerusakan jalan di Kota Bandar Lampung tentu memiliki hak untuk ikut serta mengawasi terjadinya praktek KKN. Pajak dari masyarakat sekaligus sumbangan para pengusaha yang mencapai Rp1,65 miliar membawa konsekuensi adanya pertanggungjawaban yang akuntabel oleh Pemkot.

Berbagai organisasi, institusi, lembaga, LSM, akademisi/pendidikan, pengusaha, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat harus bersatu padu menyerukan dan membina seluruh masyarakat agar menjalankan hak pengawasan dalam proyek pembangunan jalan yang sekarang sedang dilaksanakan. Terlebih, selama ini fungsi pengawasan oleh legislatif (DPRD) tidak berjalan dengan optimal, yang tercermin dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) tahun 2010 yang lalu.

Transparansi Proyek Pembangunan

Peran serta masyarakat tentu dapat diwujudkan secara optimal apabila Pemkot melaksanakan transparansi dalam setiap proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh Konstitusi UUD ‘45, sekaligus sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kewajiban menyediakan dan memfasilitasi keberadaan akses informasi seputar pembangunan jalan diharapkan membuat Pemkot termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dijelaskan dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang diberikan tentunya diprioritaskan pada berbagai proses pembangunan jalan yang berpotensi terjadinya penyimpangan, sebagaimana tersebut di atas.

Berbagai informasi yang disampaikan tentunya bukan terdiri dari angka-angka yang terlalu bersifat tekhnis dan rumit. Alangkah baiknya apabila informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Misalnya saja hal-hal yang bersifat substansial, seperti berapa jumlah anggaran, lama pelaksanaan, material apa yang digunakan, jenis dan ketebalan, daya tahan aspal, serta bagaimana mekanisme laporan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawabannya.

Selain itu, Pemkot sebagai pemegang peran sentral (regulator) harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan dalam rangka meminimalisasi dan atau bahkan menghilangkan peluang-peluang terjadinya praktek KKN. Hal tersebut dilaksanakan dengan menutup ruang gerak koruptor dalam birokrasi melalui penerapan reformasi birokrasi, pengawasan yang efektif, dan penerapan transparansi.

Ketidakjelasan anggaran dan akuntabilitas pembangunan jalan di tahun 2010 dapat menjadi cermin, untuk memperbaiki dan mencegah berulangnya kembali ketidakjelasan penggunaan anggaran pembangunan jalan yang mengakibatkan terbengkalainya pembangunan jalan di Balam.

Besar harapan masyarakat agar pembangunan jalan tersebut mampu mewujudkan kualitas jalan yang optimal, sekaligus pula dapat menjadi momentum untuk membuktikan kesungguhan komitmen antikorupsi jajaran Pemkot Bandar Lampung. Tunjukkanlah kepada masyarakat sebuah kerja konkret, dengan memprioritaskan upaya pemberantasan KKN di dalam proyek pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan.

Dengan begitu, upaya pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan akan sejalan dengan upaya memberantas praktek KKN di Kota Bandar Lampung. Harapannya tidak hanya pembangunan jalan yang “dalam arti yang sebenarnya” berkualitas optimal dapat terwujud, tetapi juga “dalam arti yang lain”, yakni sebuah rintisan jalan dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Bandar Lampung. n

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: