Bobroknya Kepolisian

Mahfud MD atas nama Mahkamah Konstitusi, mengaku melaporkan kasus pembuatan surat MK palsu yang diduga melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kala itu Andi Nurpati, pada 12 Februari 2010.

Anehnya ketika dimintai konfirmasi, kepolisian menyatakan tidak menerima laporan ini. Bahkan kepolisian sempat menyebutkan tidak ada nama Andi Nurpati dalam laporan tersebut.

Kemandekan perkara selama 12 februari 2010- 1 tahun 3 bulan lebih -sekarang (3 Juni 2011)- patut untuk dipertanyakan. Dugaan adanya tebang pilih dalam upaya penegakan hukum amatlah sangat wajar untuk di dengungkan bagi orang dengan akal dan moral yang sehat.

Menurut pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, polisi harusnya taat pada peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Salah satu isinya, ujar Bambang, apapun bentuk laporan yang masuk, kepolisian harus menindaklanjutinya. Polisi pun, katanya, harus memanggil pelapor dulu untuk dimintai keterangan. Bila kemudian laporan itu salah, maka polisi bisa memanggil pelapor untuk memperjelas laporannya.

Menurutnya, mandeknya pemeriksaan kasus yang melibatkan Andi Nurpati, karena penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan adalah bawahan presiden. Struktur atas bawah itulah yang membuat kepolisian tak bebas bergerak menyelidiki jika menyangkut kelompok politik yang dianggap dekat dengan presiden.

Bambang pun menegaskan praktik tersebut tidak sehat dan tidak bisa diatasi hanya dengan komitmen dari kekuatan politik, presiden maupun kepolisian untuk independen. Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada regulasi yang mengikat polisi, jaksa agung, dan presiden.

Anehnya, perlakuan polisi soal laporan MK sangat berbeda dengan upaya mengatasi ribut-ribut soal SMS fitnah terhadap Yudhoyono. Hanya dalam waktu 2 hari, kepolisian telah siap siaga, membentuk tim khusus untuk menangani “kasus sms fitnah”.

Dengan mudah, kita dapat menyimpulkan, bahwa Penegakan Hukum di Indonesia, khususnya oleh aparat kepolisian sangat-sangat MENJIJIKAN/ TEBANG PILIH/ TIDAK ANTI KORUPSI.

Jalan atau tidaknya hukum di Indonesia teryata ditentukan kalangan penguasa yang tak bermoral dan bejat saja… IRONIS>>>>

KEPOLISIAN JANGAN CUMA MAKAN GAJI BUTA – TRUS TANPA MALU MINTA RENUMERASI – KALAU PEKERJAAN ANDA SEPERTI INI…NEGARA HUKUM MACAM APA BANGSA INI……

review sumber – berita
EDITORIAL MEDIA INDONESIA – (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/230409/70/13/Kasus-Andi-Nurpati-)
Kasus Andi Nurpati
Rabu, 01 Juni 2011 00:00 WIB
Komentar: 34
4 Like Dislike 0

POLISI masih memperlihatkan wajah ganda dalam penegakan hukum. Di satu pihak mereka tampil sigap, bahkan luar biasa tangkas, mengusut perkara untuk kepentingan penguasa. Sebaliknya, polisi sepertinya lemas lunglai mengusut perkara yang mengusik kepentingan elite partai berkuasa.

Hanya dalam tempo singkat, kurang dari tiga hari, polisi sudah membentuk tim untuk menyelidiki SMS gelap yang antara lain isinya menohok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim itu dibentuk atas inisiatif polisi, tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Sebaliknya, polisi malah linglung mengusut kasus yang diadukan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang kuat. Kini, setelah 15 bulan berlalu, polisi baru mau mengusut laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD perihal dugaan pemalsuan surat yang melibatkan Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum kala itu.

Andi Nurpati dilaporkan ke polisi pada 12 Februari 2010 karena diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan calon anggota legislatif Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli Mahkamah Konstitusi menyebut calon anggota legislatif Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak duduk di Senayan.

Mahkamah Konstitusi tidak asal melapor kepada polisi. Laporan itu dibuat setelah mahkamah melakukan investigasi internal dan beberapa pelakunya sudah mengakui membuat surat palsu tersebut di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian, surat itu seolah-olah dikirimkan melalui faksimile Mahkamah Konstitusi. Setelah dicek Telkom, nomor faksimile itu sudah lama mati.

Semula polisi mengakui tidak menerima laporan dari Mahkamah Konstitusi.

Setelah Mahfud MD membeberkan secara terbuka kepada publik, barulah polisi mengusutnya. Namun, mereka tetap berkukuh bahwa dalam laporan itu tidak disebutkan secara eksplisit nama Andi Nurpati.

Ketidaksigapan polisi mengusut kasus yang dilaporkan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan banyak tafsir. Apakah polisi takut karena Andi Nurpati kini menjadi pejabat teras partai berkuasa, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik? Jika laporan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi saja diabaikan polisi, apalagi laporan masyarakat biasa.

Wajah ganda penegakan hukum itu justru melanggengkan persepi buruk publik terhadap polisi sebagai tameng kekuasaan. Ia dianggap sebagai pelindung pejabat kala sang pejabat bersengketa dengan warga. Polisi tidak maksimal tampil sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat seperti moto mereka.

Penting untuk diingatkan, polisi jangan sampai terkecoh oleh argumentasi Andi Nurpati bahwa kasus yang menjeratnya ialah sengketa pemilu yang sudah kedaluwarsa. Itu ialah kasus pemalsuan dokumen yang kedaluwarsa setelah 12 tahun kemudian, atau pada akhir 2022. Ancaman hukumannya pun sangat jelas, yaitu lima hingga tujuh tahun masuk bui.

Mari kita lihat apakah polisi tetap pura-pura tidak tahu terhadap kasus Andi Nurpati. Apakah polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?

( http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/230700/284/1/Polisi_tidak_Bisa_Leluasa_Periksa_Andi_Nurpati )
Polisi tidak Bisa Leluasa Periksa Andi Nurpati
Penulis : Dika Dania Kardi
Rabu, 01 Juni 2011

JAKARTA–MICOM: Laporan Mahkamah Konstitusi ke kepolisan atas dugaan pemalsuan surat MK oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang mengendap hingga setahun lebih, bisa menimbulkan beragam pertanyaan.

“Dugaan intervensi kekuatan politik terhadap Polri sudah tering terjadi. Termasuk kasus yang dialami oleh Andi Nurpati. Orang juga mengaitkan dengan posisinya sebagai pengurus Partai Demokrat,” ujar pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Rabu (1/6).

Bambang menegaskan, polisi harusnya taat pada peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Salah satu isinya, ujar Bambang, apapun bentuk laporan yang masuk, kepolisian harus menindaklanjutinya. Polisi pun, katanya, harus memanggil pelapor dulu untuk dimintai keterangan. Bila kemudian laporan itu salah, maka polisi bisa memanggil pelapor untuk memperjelas laporannya.

Menurutnya, mandeknya pemeriksaan kasus yang melibatkan Andi Nurpati, karena penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan adalah bawahan presiden. Struktur atas bawah itulah yang membuat kepolisian tak bebas bergerak menyelidiki jika menyangkut kelompok politik yang dianggap dekat dengan presiden.

Bambang pun menegaskan praktik tersebut tidak sehat dan tidak bisa diatasi hanya dengan komitmen dari kekuatan politik, presiden maupun kepolisian untuk independen. Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada regulasi yang mengikat polisi, jaksa agung, dan presiden.

“Perlakuan polisi soal laporan MK ini beda dengan ribut-ribut soal SMS fitnah kemarin. Mereka bisa cepat, langsung memeriksa,” ujarnya. (OL-8)

Mahfud MD Tagih Kepolisian soal Andi Nurpati
Penulis : Aryo Bhawono
Kamis, 02 Juni 2011
(http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/230846/284/1/Mahfud_MD_Tagih_Kepolisian_soal_Andi_Nurpati)

JAKARTA–MICOM: Mahkamah Konstitusi (MK) tagih penyelesaian kasus pembuatan surat MK palsu yang diduga melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kala itu Andi Nurpati. Polisi sengaja lalai menindaklanjuti surat pengaduan MK.

Ketua MK Mahfud MD menegaskan bahwa keberlanjutan kasus pembuatan surat MK palsu yang diduga melibatkan Andi Nurpati merupakan kewajiban hukum kepolisian.

Ia menyatakan kepolisian berhak untuk menyebutkan orang-orang yang diduga terlibat dengan Andi Nurpati dalam pembuatan surat MK palsu.

“Kalau kewajiban hukum saya sudah selesai dengan pelaporan. Sekarang yang perlu dicari adalah kewajiban hukum kepolisian,” ujarnya ketika ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (2/6).

Mahfud mengaku melaporkan kasus ini pada 12 Februari 2010. Anehnya ketika dimintai konfirmasi, kepolisian menyatakan tidak menerima laporan ini. Bahkan kepolisian sempat menyebutkan tidak ada nama Andi Nurpati dalam laporan tersebut.

Ia mengaku merahasiakan pelaporan ini dari pemberitaan. Pelaporan ini terungkap ketika dirinya menjelaskan alasan pelaporan kader Partai Demokrat, M Nazaruddin, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kalau soal Nazaruddin dengan MK menurut saya belum masuk wilayah hukum, saya lapor ke Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat. Nah, kalau Andi Nurpati ini kan jelas masalah hukumnya,” tegasnya. (OL-12

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: