“Jalan” Memberantas Korupsi – Kota Bandar Lampung – Editan

Rencana pembangunan jalan di wilayah kota Bandar Lampung tentu akan disambut dengan suka ria oleh seluruh masyarakat Bandar Lampung. Penderitaan dan kerugian masyarakat akibat parahnya kerusakan jalan selama ini, akhirnya akan dapat diminimalisir.

Namun, sebagai bagian dari negara yang dikaruniai Indeks prestasi korupsi tertinggi di dunia maka masyarakat Balam sangat layak untuk khawatir akan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berbagai bisnis proyek pemerintah, dengan mengatasnamakan rakyat, umumnya adalah merupakan obyekan para penguasa dengan kerabat atau pelaku bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi. Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia tentunya, ketika dikejutkan dengan praktik korupsi wisma atlet proyek Kementerian Olahraga.

Karena itu, sewajarnya masyarakat Bandar Lampung mengambil sikap siaga!. Kesadaran dan peran serta warga sangat menentukan terwujudnya pembangunan jalan yang optimal, dengan mengantisipasi terjadinya praktik Kkn dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, yang menggunakan dana APBD bernilai puluhan miliar rupiah.

Pengawasan Masyarakat

Selaku pihak yang menderita kerugian akibat kerusakan jalan selama ini dan sebagai pembayar pajak bahkan sekaligus penyumbang dana yang mencapai 1, 65 miliar, membawa konsekuensi adanya pertanggung-jawaban yang akuntabel oleh pemkot. Masyarakat Balam, tentu memiliki hak untuk ikut serta mengawasi terjadinya pembangunan jalan dari praktik Kkn.

Berbagai organisasi, institusi, lembaga, Lsm, akademisi/ pendidikan, pengusaha, serta tokoh-tokoh agama dan media massa, harus bekerja keras agar dapat menjadi obor yang menerangi pengetahuan masyarakat. Kemudian bersatu untuk menyerukan dan membina seluruh masyarakat agar menjalankan hak pengawasan dalam proyek pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan.

Terlebih, selama ini fungsi pengawasan oleh legislatif (DPRD) tidak berjalan dengan optimal, yang tercermin dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) tahun 2010 yang lalu.

Padahal, perilaku Kkn yang sebagian besar dilakukan oleh orang dengan status terhormat, terbukti sangat amat sulit untuk diberantas. Bahkan, menurut Bernard de Speville dalam bukunya Hong Kong: Policy Initiatives Against Corruption secara tegas mengatakan bahwa, “korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling sulit dideteksi, diinvestigasi apalagi dibuktikan”.

Penjahat berkerah putih biasanya telah menganalisa celah-celah hukum yang ada untuk dapat membebaskan diri dari jerat hukum. Ironisnya, mereka terkadang menggunakan hukum sebagai alat legalisasi (pembenar) tindakan Kkn yang mereka lakukan. Akibatnya, walaupun penegak hukum telah merasakan adanya praktik Kkn, tetapi sangat sulit untuk membuktikannya atau hukum tidak akan mampu menjerat mereka, sebab tindakan mereka tidaklah menyalahi aturan hukum yang ada.

Karena itu, keikutsertaan masyarakat mengawasi proyek pembangunan jalan sangat mutlak diperlukan demi menutup rapat ruang gerak koruptor pembangunan jalan.

Berbagai modus korupsi dalam pembangunan jalan yang harus diawasi oleh masyarakat antara lain, yakni yang pertama adalah merekayasa dan memanipulasi volume pekerjaan seperti, mengurangi ketebalan konstruksi jalan yang seharusnya; memanfaatkan material yang sudah ada sebelumnya; memasang patok STA tidak sesuai dengan yang seharusnya; membuat addendum kontrak akal-akalan sehingga bisa menambah volume pekerjaan; dan memperpanjang waktu pelaksanaan supaya tidak kena denda apabila terlambat.

Cara kedua adalah merekayasa dan memanipulasi kualitas pekerjaan, seperti mengubah komposisi campuran aspal dengan menambah material yang lebih jelek yang berharga misalnya memperbanyak komposisi pasir sehingga porsi batu pecah berkurang; mengubah komposisi konstruksi Aspal, dengan cara mengurangi kadar aspal dan menambah porsi pasir sehingga Berat Jenis Aspal menjadi lebih rendah; dan mengurangi porsi pemadatan sehingga mengakibatkan material yang dihampar kurang pemadatan.

Terakhir, yang ketiga adalah dengan merekayasa, memanipulasi, dan mengkondisikan pemeriksaan aparat pengawas pembangunan, yaitu: dengan menyiapkan dana taktis yang “cukup”; menyiapkan dan mengarahkan pemerikasaan menuju “Area Tertentu” yang sengaja dipersiapkan untuk dapat memenuhi syarat ketebalan dan kualitas yang sesuai, sehingga pada saat diperiksa di area tertentu tersebut, akan dapat memenuhi syarat; dan menyiapkan dokumentasi dan administrasi “fiktif” proyek yang memenuhi syarat tender.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan, nantinya dapat pula menjadi acuan bagi masyarakat bandar lampung, untuk mengetahui dan menindak tegas siapakah pihak-pihak yang termasuk dalam golongan pro koruptor!.

Sikap tegas dan tidak pandang bulu harus menjadi spirit pemberantasan korupsi, sama seperti tidak pandang bulunya gurita korupsi dalam memilih korbannya. Politisi, pejabat tinggi, pengusaha, akademisi, agamawan, dan rakyat sama-sama memiliki tingkat kerapuhan yang sama untuk melakukan korupsi. Artinya, tidak ada seorang pun di negeri ini yang kebal (immune) dari lambaian seksi godaan korupsi.

Transparansi Proyek Pembangunan

Peran serta masyarakat tentu dapat diwujudkan secara optimal apabila Pemkot melaksanakan transparansi dalam setiap proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan. Transparansi merupakan prasyarat mutlak, agar publik mampu menilai kinerja dan akuntabilitas aparatur negara.

Hak masyarakat untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh Konstitusi UUD 45, sekaligus sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Ketertutupan informasi dengan mengenyampingkan hak masyarakat untuk mengetahui menjadi landasan, menilai niatan sebenarnya jajaran Pemkot membangun jalan. Niatan yang tulus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan fasilitas publik, ataukah dibaliknya teryata terselubung niatan jahat Kkn dengan membagi-bagikan “kue APBD” kepada segelintir oknum terdekat atau “sponsor pilkada yang lalu”.

Karena itu, Pemkot Balam diharapkan memiliki kemauan membuka informasi yang ada, serta tidak berperilaku prokoruptif, dengan berlindung dibalik alasan rahasia negara, jabatan, lembaga dan alasan lain yang cenderung dibuat-buat.

Kewajiban menyediakan dan memfasilitasi keberadaan akses informasi seputar pembangunan jalan diharapkan membuat jajaran Pemkot semakin termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dijelaskan dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang diberikan tentunya diprioritaskan pada berbagai proses pembangunan jalan yang berpotensi terjadinya penyimpangan, sebagaimana tersebut di atas. Berbagai informasi yang disampaikan tentunya bukan terdiri dari angka-angka yang terlalu bersifat tekhnis dan rumit untuk dimengerti.

Alangkah baiknya apabila informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Misalnya saja hal-hal yang sederhana dan bersifat substansial, seperti berapa jumlah anggaran, lama pelaksanaan, material apa yang digunakan, jenis dan ketebalan, daya tahan aspal, serta bagaimana mekanisme laporan, monitoring, evaluasi, dan pertanggung jawabannya.

Selain itu, Pemkot sebagai pemegang peran sentral (regulator) dan DPRD, tetaplah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dalam rangka meminimalisir dan menutup ruang gerak koruptor dalam birokrasi melalui penerapan reformasi birokrasi, pengawasan yang efektif, dan penerapan transparansi.

Ketidakjelasan anggaran dan akuntabilitas pembangunan jalan di tahun 2010 dapat menjadi cermin, untuk memperbaiki dan mencegah berulangnya kembali ketidakjelasan penggunaan anggaran pembangunan jalan yang mengakibatkan terbengkalainya pembangunan jalan di Balam.

Tunjukkanlah kepada masyarakat sebuah kerja konkret, dengan membuktikan kesungguhan komitmen Anti Korupsi jajaran Pemkot Bandar Lampung pada proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung. Dengan begitu pembangunan jalan yang dilaksanakan akan sejalan dengan upaya memberantas praktik KKN di kota Bandar Lampung.

Harapannya tidak hanya pembangunan jalan yang ”dalam arti yang sebenarnya” berkualitas optimal dapat terwujud, tetapi juga “dalam arti yang lain” yakni sebuah rintisan jalan dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Bandar Lampung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: