Paper Hukum Lingkungan

TUGAS KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Alternatif Disputes Resolution)

KAJIAN HUKUM
PENGGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DENGAN MEDIASI
Pencemaran Sungai Ngerong di Gempol Pasuruan

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2007

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” atau (di dalam pengadilan) yang konfrontatif dan njelimet adalah extrajudicial settlement of disputes atau populer disebut alternative dispute resolution (ADR) yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya: negotiation, conciliation, mediation, fact finding dan arbitration. Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan (hybrid) semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat (med-arb).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki kelebihan yang utama dengan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance), kelebihan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dirasa oleh dan untuk para pihak yang bertikai ”ADIL”, sebab apabila salah satu pihak merasa dirugikan ia tidak akan mau menerima kesepakatan yang dihasilkan melalui proses ADR dan melanjutkannya penyelesaian sengketa tersebut ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi acuan bahwa hasil dari ADR merupakan sebuah kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaanya tidak memakai kata penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antardaerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikan dalam bentuk ”musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh para founding fathers dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini, menurut UUPLH dinamakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, ”penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Selanjutnya pada pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan engketa lingkungan hidup. Adanya kata “… dapat … untuk membantu …” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Dalam pasal 20 (a.2) UULH serta penjelasannya dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan tripihak adalah ”mandatory/suatu keharusan”, artinya apabila tripihak tidak mencapai kesepakatan barulah dicapai ke pengadilan negeri. Dalam kenyataanya, pembentukan tripihak serta penyelesaian kesepakatannya mengalami kesulitan, dan menyebabkan proses penyelesaiaan sengketa lingkungan tidak berjalan memuaskan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diatas diatur lebih lanjut oleh peraturan, seperti UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (alternatife disputes resolution) mempunyai manfaat untuk menghindari bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung (achmad sentosa). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan APS sebagai cara penyelesaian sengketa, contohnya sengketa Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan denga PT Sorini Corp, tentang Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Sorini Corp.

Perumusan Masalah
Dalam hal ini penulis coba membatasi masalah pada :
1. Apakah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus pencemaran sungai oleh PT Sorini Corp telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian sengketa warga Gempol melalui APS, (alternatif penyelesaian sengketa) dengan proses mediasi memiliki kelebihan daripada penyelesaian melalui pengadilan?

Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Lingkungan, ADR (Alternatif Disputes Resolution).

Manfaat
Manfaat penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

PEMBAHASAN MASALAH

Kasus Posisi

Kasus ini merebak pada tahun 2004 di Dusun Karangrejo, Dusun Bangkok dan Dusun Kawung Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bermula ketika diketahui, PT Sorini Corp membuang limbah ke sungai sungai Ngerong di daerah Gempol Jatim dan melebihi ambang batas baku mutu akibatnya mutu air sungai Ngerong menurun dan menimbulkan bau yang tak sedap yang dirasakan oleh warga disekitar sungai tersebut, selain itu dampak lain yang ditimbulkan oleh tercemarnya air sungai Ngerong tersebut adalah ikut tercemarnya sumur warga di daerah sekitar sungai Ngerong.

Tindakan warga sekitar akibat terjadinya pencemaran lingkungan di sungai ngerong tersebut adalah dengan menutup saluran limbah PT Sorini Corp yang diduga warga sebagai penyebab terjadinya pencemaran di sungai Ngerong. Instalasi Pembuangan Limbah PT Sorini diblokir warga dengan batu kali dan semen agar. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat buangan air limbah PT Sorini yang berdampak negatif terhadap mutu air sungai Ngerong, sumur dan lahan pertanian warga.

Kasus ini berakhir dengan damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi. Mediasi dilakukan antara PT Sorini Corp dengan warga, dan hasil mediasi tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara pihak yaitu PT Sorini menyanggupi memberikan kompensasi pengadaan air bersih bagi warga sekitar (120 Kepala Keluarga di 3 dusun) dan warga mempersilahkan pabrik untuk membongkar penutup saluran limbah yang diblokir warga dengan batu kali dan semen.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR/APS) diatur dalam perangkat hukum Indonesia yaitu :
1. Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Ketiga perangkat hukum diatas merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR sudah semakin meningkat penggunaanya di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat melalui penyelesaian sengketa ADR, daripada melalui pengadilan.

Menurut Achmad Sentosa APS yang diterapkan di Indonesia juga hampir sama seperti yang diterapkan di Amerika dan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang sama yaitu sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court congestion). Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara.
c) Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).
d) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance).

Menelaah dengan seksama mengenai latar belakang timbulnya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan seperti di Amerika sebagaimana uraian diatas, maka Indonesia perlu pula menerapkanya dalam kasus yang bersifat Perdata dan lebih mensosialisasikannya pada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung Indonesia.

Setelah lahirnya UU No.23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki pilihan ”opsi” untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Seperti yang telah diuraikan di Pendahuluan, sebelum berlakunya UUPLH, atau dalam UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) tidak diberikan suatu pilihan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Tetapi dengan berlakunya UUPLH masyarakat yang bersengketa di bidang Lingkungan Hidup dapat memilih atau menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut.

hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal Pasal 30 ayat (1) UU No.23 Th. 1997 (UUPLH), ”penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasar pasal 30 UUPLH diatas menjelaskan bahwa masyarakat Gempol Pasuruan dan PT Sorini Corp berhak menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Selain itu sengketa tersebut juga tergolong sengketa lingkungan hidup seperti yang dijelaskan di Pasal 1 a.2 PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, ”Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dan penyelesaian sengketa melalui penunjukan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 15 PP no.54 Tahun 2000.

Sesuai Pasal 15 PP No.54 Tahun 2000 yaitu: Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat :

a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Berdasar pasal 1 ayat (2) PP No.54 tahun 2000, dan pasal 30 UUPLH maka apa yang dilakukan PT Sorini Corp dan warga Gempol untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 4 PP No.54 tahun 2000, ”Para pihak bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup”. Dalam kasus ini PT Sorini Corp dan Warga Gempol memilih menyelesaikan sengketa lingkungan mereka melalui seorang Mediator, seperti yang diatur dalam pasal 6 PP No.4 Tahun 2000 ” Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya”, artinya penggunaan mediator dalam penyelesaian sengketa ini menunjukan dilakukannya prosedur Mediasi. Prosedur Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Sesuai dengan Pasal 8 PP No.54 Tahun 2000, Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah :

(1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa :

1. Negosiasi (negotiation), yang dalam bahasa inggris artinya ”berunding” atau ”bermusyawarah”. Dapat diartikan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan antar pihak, dan atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Konsiliasi (conciliation), dalam bahasa Indonesia mempunyai makna, usaha (seorang konsiliator) mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Perlu diingat bahwa seorang konsiliator hanya memainkan peran pasif.

3. Mediasi (mediation), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan menengahi. Menurut greenville-wood, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian suatu sengketa.

4. Pencari Fakta (fact finding), adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menggunakan pihak pihak yang netral dan imparsial yang bertugas mengumpulakn bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta rekomendasi penyelesaian masalah.

5. Arbitrase (arbitration), secara etimologis, penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga (netral/arbitrator) yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Arbitrator mempunyai peran yang aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa antara PT Sorini Corp dan Warga Gempol, Pasuruan melalui Mediasi, menghasilkan suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,00 kepada 3 dusun di sekitar sungai Ngerong yang terkena dampak pencemaran sungai.
2. PT Sorini Corp akan menyediakan air bersih berupa sarana PDAM kepada 120 kepala keluarga yang terkena dampak pencemaran sungai.
3. PT Sorini Corp bersedia melakukan pembersihan terhadap sumur-sumur warga yang terkena dampak pencemaran sungai Ngerong.
4. PT Sorini Corp akan meningkatkan kinerja instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)nya agar sesuai dengan standar baku mutu limbah cair, agar air buangan limbah tidak lagi mencemari sungai Ngerong khususnya dan lingkungan pada umumnya.
5. PT Sorini Corp harus menyesuaikan kapasitas produksi dengan kinerja IPALnya, dan menghentikan produksinya untuk sementara sampai IPALnya telah berfungsi dengan baik.

Kesepakatan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (PT Sorini Corp dan Warga Gempol yang terkena dampak). Hal ini membuktikan efektivitas prosedur APS dalam menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain menghemat biaya, penyelesaian melalui proses Mediasi ini juga berlangsung dalam waktu yang singkat dan menghasilkan kesepakatan yang diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Keuntungan tersebut diatas menunjukan kelebihan proses APS yang lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP
Kesimpulan

Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis menyebabkan korban pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum. Oleh karena itu mekanisme ADR sangat bermanfaat bagi perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Berdasarkan kasus PT Sorini Corp dan warga Gempol, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR/ diluar pengadilan memiliki banyak kelebihan ketimbang penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilakan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance). Penyelesaian melalui pengadilan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan bagi salah satu pihak yang dikalahkan.

2. Mempercepat waktu dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan (court congestion) menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan serta memakan waktu.

3. Meringankan biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memakan biaya yang tinggi.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan otonomi masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara Untuk memperlancar serta memperluas akses kepada keadilan (acces to justice).

Berdasar hal diatas sebaiknya penggunaan ADR dalam kasus-kasus perdata tertentu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peran aktif Pengadilan sangat diharapkan, dengan memberikan saran kepada pihak yang bersengketa agar mencoba menyelesaikan perkaranya melalui prosedur ADR terlebih dahulu. Selain penyelesaian sengketa di bidang lingkungan ADR juga dapat diterapkan di bidang perdata yang lain.

Saran

Di negara-negara maju, ternyata sudah mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui ADR/APS, atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus lebih diutamakan, mengingat manfaatnya daripada melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui ADR/APS sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi sosialisasi dan kelembagaan penyedia jasa pihak ke-3 masih belum maksimal dalam hal kuantitasnya. Padahal penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR banyak memiliki manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Seharusnya pemerintah mengusahakan agar tersedianya lembaga penyedia jasa pihak ke-3 lebih banyak lagi. Hal ini dilandasi oleh, pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat.

Penutup
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia demi daya dukungnya yang lestari. Penyusun mengharapkan kritik dan saranyang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, serta mohon maaf bila ada kekurangan dalam tulisan ini.
Terima Kasih WR.WB.

Daftar Pustaka

Buku :
Hardjasoemantri Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Tahun.2002.
Hamzah Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta ; Sinar Grafika.

Internet
Hukum.Online
Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jatim.online

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PP No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: