Cermin Buruknya Kinerja Aparatur Pemerintahan Indonesia (Bagian II)

POLITIK PENCITRAAN PEMERINTAH

Sabtu, 21/05/2011 13:45 WIB
Din Syamsudin: Presiden Mangkir Dari Amanat Pemberantasan Korupsi – Presiden Mangkir Dari Amanat Pemberantasan Korupsi – Presiden Mangkir Dari Amanat Pemberantasan Korupsi – Presiden Mangkir Dari Amanat Pemberantasan Korupsi

Malang, – Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menuding
presiden Susilo Bambang Yudhoyono mangkir dari amanat pemberantasan korupsi. Hal itu karena selama ini presiden dinilai telah membiarkan dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah.

“Presiden seperti mangkir, dan membiarkan korupsi merajalela,” kata Din Syamsudin kepada detiksurabaya.com di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jl Raya Tlogomas, Jawa Timur, Sabtu (21/5/2011).

Din menyebut dugaan korupsi itu terjadi disejumlah kementerian seperti di Kementrian Agama, Perdagangan, Perhubungan, dan pemuda dan olahraga. Menurutnya, ancaman paling berbahaya saat ini adalah State Culture Corrouption.

“Yaitu korupsi yang dikelola dan direkayasa oleh badan negara,” jelasnya.

Skandal korupsi itu kini tengah merajalela dan cenderung dibiarkan saja oleh pemerintah. Din meminta pemerintah bisa tegas menyikapi ancaman ini.

“Jangan hanya berjanji, tanpa bukti. Namun perlu tegas dalam melakukan tindakan,” imbuhnya.

Ditanya apakah sikap itu membuat citra pemerintah menurun. Din menegaskan, hasil polling Indo Barometer mencatat citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu direnungkan. Melihat sistem kerja pemerintah yang cenderung membiarkan tindak pidana korupsi.

“Patut direnungkan hasil dari Indo Barometer itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, bukan berarti masa sekarang merindukan orde baru, namun seharusnya berkaca pada menurunnya citra pemerintah. Saat ini sangat perlu dilakukan ketegasan dari presiden sebagai kepala negara.

“Presiden harus tegas, jangan hanya menebar janji tanpa bukti,” tegasnya.
http://www.detiknews.com/read/2011/05/21/134557/1643893/10/din-syamsudin-presiden-mangkir-dari-amanat-pemberantasan-korupsi?nd992203605
(gah/mpr)

Tercekik Subsidi BBM
Senin, 09 Mei 2011

PEMERINTAH terjerat politik anggarannya sendiri. Karena mengedepankan popularitas dan pencitraan ketimbang rasionalitas ekonomi, pemerintah terancam tercekik anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bakal terus melonjak.

Pemantik lonjakan subsidi itu adalah harga minyak dunia yang bertahan tinggi di kisaran US$100/barel. Sejak awal Mei lalu harga pertamax mencapai Rp9.050/liter atau dua kali lipat daripada harga premium yang Rp4.500, menyebabkan mereka yang selama ini mengonsumsi BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi. Ini membuat beban anggaran semakin berat.

Akan tetapi, pemerintah bergeming. Pemerintah mengunci berbagai opsi penghematan BBM yang pernah dibuat, termasuk juga opsi menaikkan harga BBM.

Pemerintah bertindak seolah bukan soal, berapa pun biaya yang harus dikeluarkan untuk menyubsidi BBM. Sebab, subsidi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk membantu perekonomian rakyat.

Padahal anggaran subsidi itu praktis habis terbakar di jalan raya, terutama oleh kendaraan pribadi. Adalah lebih bermanfaat bagi perekonomian apabila subsidi BBM itu dikurangi dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi massal.

Transportasi massal yang bersih, lancar, dan aman akan mendorong masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke kendaraan umum sebagai transportasi primer.

Sebab, tidak rasional lagi terus-menerus menyubsidi harga BBM tanpa batas dan membiarkan rakyat tidak tahu bahwa harga minyak sudah mencekik anggaran negara. Lagi pula merupakan satu pembodohan bagi rakyat bila mereka dibiarkan memboroskan BBM yang kini masih mengandalkan energi fosil, yang tidak terbarukan, dan sebentar lagi bakal habis.

Jadi, sangat perlu dan penting untuk mulai mengedukasi masyarakat soal keterbatasan energi sehingga rakyat mau berhemat.

Di lain pihak, pemerintah harus konsisten mengembangkan energi alternatif yang terbarukan secara konsisten serta menjamin tersedianya dari hulu hingga hilir.

Tanpa menutup mata atas terjadinya ledakan tabung gas di sejumlah tempat, pemerintah pernah sukses dengan program konversi minyak tanah ke elpiji. Berdasarkan kenyataan itu, pemerintah seharusnya juga mampu untuk mengonversi penggunaan energi fosil ke energi alternatif.

Era minyak murah sudah berakhir. Ini kenyataan pahit yang harus dihadapi. Jadi, pemerintah jangan bunuh diri dengan politik anggaran yang mengedepankan citra.

Pencemaran Laut Timor

Buruknya Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Oleh Pemerintah

Sumber Daya Air belum Dimanfaatkan secara Optimal
Penulis : Bunga Pertiwi Adek Putri
Sabtu, 14 Mei 2011

JAKARTA–MICOM: Pemanfaatan sumber daya air (SDA) yang belum maksimal serta kurangnya pengelolaan SDA, diakui oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. “Indonesia merupakan negara kelima di dunia yang memiliki SDA terbesar. Jika dikelola dengan baik maka bisa dimanfaatkan untuk irigasi, air minum, bahkan sebagai pengendali banjir,” kata Djoko dalam sambutannya di Media Gathering Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (13/5), di Malang, Jawa Timur.

Ia melanjutkan, permasalahan banjir yang akhir-akhir ini sering melanda berbagai kawasan di Indonesia sebetulnya bisa diatasi dengan pengelolaan air sungai dan waduk.

Dengan pengelolaan waduk yang baik, maka air yang berasal dari hujan bisa ditampung untuk kemudian dikelola untuk berbagai kebutuhan. Dengan pengelolaan yang baik pula ditambah teknologi maju, melimpahnya air di suatu daerah dapat disalurkan ke daerah yang mengalami kekeringan.

Djoko mengatakan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang memiliki lima waduk dan dikelola oleh Perum Jasa Tirta I, mampu mengairi 120 ribu hektare sawah yang berada di sekitarnya dengan sistem irigasi. “Sungai Brantas ini merupakan salah satu sungai yang sudah dikelola dengan baik meski belum 100 persen sempurna,” tuturnya.

Menurut dia, Sungai Brantas yang berada di Provinsi Jawa Timur itu sudah mulai dikelola secara baik mulai tahun 1990-an. Sungai tersebut pun mampu menyediakan kapasitas listrik terpasang hingga 275 megawatt dari pengelolaannya. “Di Indonesia baru ada 26 sungai-sungai besar yang pengelolaannya sudah mencontoh sungai Brantas,” tukasnya. (BN/NG/OL-8)

Mengabaikan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat

Jakarta Miskin Ruang Terbuka Hijau – Media Indonesia
Minggu, 08 Mei 2011

JAKARTA–MICOM: Mungkin ada benarnya jika ibu kota pindah ke Kalimantan karena ruang hijau di Jakarta sangat terbatas, keterbatasan itu bisa menyebabkan tingginya polusi dan suhu udara yang panas.

“Ruang hijau di Jakarta hanya 8 persen, seharusnya ruang hijau itu mengisi 40 persen dari luas wilayah,” kata Gunadi Widjaja, Fengshui Consultant ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Gaya Hidup – Total Wellness” di Healing Fest, Jakarta, Sabtu (7/5).

Gunadi mengatakan fenomena itu akan membuat sirkulasi udara perkotaan tidak lancar dan berdampak pada kesehatan penduduknya seperti masalah pernafasan dan stres. Jika masalah itu sudah menimpa penduduk bagaimana ingin menciptakan ekonomi pembangunan yang kuat dan generasi penerus yang tangguh.

“Jika lingkungan kita saja sudah tidak sehat, bagaimana dengan kehidupan kita,” katanya.

Dia juga mengkritisi tata perkotaan Jakarta yang carut marut, dia bermisal ruang hijau di perumahan sudah termakan dengan badan bangunan dan jalan. Hal itu berbeda dengan fenomena di negara maju seperti Singapura dan New York, walaupun penduduknya padat tapi bentuk bangunannya sudah mengarah vertikal (rumah susun) sehingga ada lahan untuk ruang hijau.

“New York memang padat tapi bangunannya vertikal sehingga ada ruang hijau,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengajak kita untuk menyikapi permasalahan itu dengan menghijaukan dari hal terkecil dulu seperti rumah kita dan meminta pemerintah untuk tegas menggalakan program penghijauan perkotaan.

“Kita yang harus mengerti lingkungan, bukan lingkungan yang mengerti kita,” katanya.

Acara itu adalah salah satu rangkaian acara dari Healing Festival yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas healing (penyembuhan) Life Begin @40 ! bekerjasama dengan Tirtayu Healing Center menggelar acara “Healing Fest” yang akan dilaksanakan pada Jumat – Minggu (6-8/5).

Acara itu berisikan presentasi, talkshows, pelatihan dan konsultasi tentang segala hal yang berhubungan dengan penyembuhan dan keseimbangan tubuh melalui pendekatan holistik baik dengan metode Timur dan Barat.

Liang Lie, praktisi healing Life Begin @40 ! mengatakan acara itu didasari oleh fenomena pola gaya hidup yang tidak sehat yang diadopsi masyarakat saat ini sehingga acara itu akan bertujuan untuk memberdayakan pola gaya hidup yang sehat.

“Acara ini akan mengajarkan bagaimana cara kita mencegah penyakit sebelum menyerang tubuh kita,” katanya. (Ant/OL-12)

BURUKNYA KINERJA KEPOLISIAN INDONESIA

Polri Baru Tahu Situsnya Dibajak – teroris
Penulis : Rita Ayuningtyas
Senin, 16 Mei 2011

JAKARTA–MICOM: Kelompok pendukung mujahidin meng-hack situs http://www.polri.go.id. Situs tersebut dialihkan ke sebuah laman. Namun, belum diketahui hacker dari situs itu. Polri sendiri akan menyelidikinya.

“Polri akan menyelidiki siapa hacker-nya,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam ketika dihubungi Mediaindonesia.com, Jakarta, Senin (16/5). Menurut dia, pihaknya baru mengetahui tentang hal tersebut.

Namun, mereka akan segera menyelidiki pelakunya. Situs http://www.polri.go.id di-hack sehingga tak dapat dibuka dan dialihkan ke laman http://www.polri.go.id/backend/index.html.

Halaman itu berwarna hitam dengan gambar siluet dua orang. Salah satunya sedang mengangkat bendera. Di atas foto tersebut terdapat tulisan berisi pesan kepada umat Islam untuk mendukung mujahidin. (OL-5)

Ruyati Dipancung, ke Mana SBY?
SMS GELAP DATANG, SBY GELAR KONFERENSI PERS
TKI DAN TKW DISIKSA DAN DIBUNUH, SBY TIDAK GELAR KONFERENSI PERS

TKW Dihukum Mati di Arab Saudi
Ruyati Dipancung, ke Mana SBY?
Tri Wahono | Minggu, 19 Juni 2011 | 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPS.com — Eksekusi mati terhadap PRT Migran Indonesia Ruyati binti Sapubi di Saudi Arabia adalah bentuk keteledoran pemerintah melakukan diplomasi. Eksekusi mati ini bukti pidato Presiden SBY pada sidang ILO ke-100 pada 14 Juni 2011 mengenai perlindungan PRT migran di Indonesia hanya buaian saja.

“Dalam pidato itu, Presiden SBY menyatakan di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya. Tentu saja pidato ini menyejukkan dan menjanjikan. Namun buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika hari Sabtu, 18 Juni 2011, muncul berita di banyak media asing. Mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung terhadap Ruyati binti Sapubi, PRT migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia,” tulis Migrant CARE, dalam rilisnya, Minggu (19/6/2011).

Peristiwa ini, menurut Migrant CARE, jelas memperlihatkan apa yang dipidatokan Presiden SBY di ILO tidak sesuai dengan realitas. Dalam soal hukuman mati terhadap PRT migran dan warga negara Indonesia di luar negeri, diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul.

“Di Saudi Arabia, ada sekitar 23 warga negara Indonesia (mayoritas PRT migran) menghadapi ancaman hukuman mati. Kasus terakhir yang muncul ke permukaan adalah ancaman hukuman mati terhadap Darsem. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia lebih berkonsentrasi dalam pembayaran diyat (uang darah) ketimbang melakukan advokasi litigasi di peradilan maupun diplomasi secara maksimal,” kecam Migrant CARE.

Eksekusi mati terhadap Ruyati binti Sapubi, menurut Migrant CARE, merupakan bentuk keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam kasus ini, publik tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Keteledoran ini juga pernah terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, PRT migran Indonesia asal Cianjur yang juga tidak pernah diketahui oleh publik sebelumnya. Bahkan hingga kini jenazah Yanti Iriyanti belum bisa dipulangkan ke Tanah Air atas permintaan keluarganya,” papar Migran CARE.

Dijelaskan, dalam kasus Ruyati binti Sapubi, sebenarnya Migrant CARE telah menyampaikan perkembangan kasus ini ke Pemerintah Indonesia sejak bulan Maret. Namun, ternyata tidak pernah ada tindak lanjutnya.

Migrant CARE menyatakan duka sedalam-dalamnya atas eksekusi mati terhadap almarhumah Ruyati binti Sapubi. Atas kasus ini pula Migrant CARE mendesak Presiden SBY untuk mengusut tuntas keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia.

“Migrant CARE juga mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja (dan jika perlu pencopotan) terhadap para pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus ini seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia,” demikian Migrant CARE.

KI Dihukum Mati
Ruyati dan Pemerintah yang Gagal….

Latief | Minggu, 19 Juni 2011 | 17:20 WIB

KEMATIAN RUYATI GAK DIKETAHUI, KARENA GAK PUNYA HANDPHONE
Oleh Agustinus Yunastiawan

KOMPAS.com — Sabtu (18/6/2011) kemarin, bangsa Indonesia kembali berduka. Bukan karena bencana alam yang rutin menyambangi tanah Zamrud Khatulistiwa ini atau karena ada tokoh besar negara ini meninggal, tapi karena Ruyati binti Satubi, seorang tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, yang dieksekusi pancung.

Lebih tragis lagi, pihak Arab Saudi tidak memberitahukan mengenai kapan pelaksanaan eksekusi tersebut. Akibatnya, Pemerintah Indonesia mengecam hal tersebut dan berniat memanggil duta besar Arab Saudi untuk mengklarifikasi hal ini.

Tanggapan masyarakat kita sangat beragam dan yang paling sering muncul di sebuah forum dunia maya adalah hujatan terhadap Arab Saudi. Namun, penulis merasa tidak ada gunanya mengutuk Arab Saudi sekarang. Toh, akar permasalahan Ruyati dan ribuan buruh migran asal Indonesia lainnya tidak berada di jazirah Arab atau di Semenanjung Melayu, tapi di sini, di rumah kita sendiri.

Ada dua kegagalan Pemerintah Indonesia dalam kasus ini. Yang pertama adalah kegagalan diplomasi. Kesalahan memang tidak mutlak ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sudah berupaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar memberi pengampunan kepada Ruyati. Apalagi, tindakan yang dilakukan oleh Ruyati ini merupakan bagian dari upaya pembelaan diri.

Namun, tampaknya kasus ini agak terpinggirkan, mengingat ketika eksekusi terhadap Ruyati sudah dilaksanakan, barulah kita ribut sendiri. Ke depannya, mungkin kasus-kasus semacam ini perlu mendapat pengawalan ekstra dari pemerintah.

Ada banyak masalah yang harus ditangani oleh pemerintah, pun dalam urusan luar negeri. Namun, kita juga tidak berharap kasus Ruyati ini terulang lagi.

Emansipasi pedesaan

Kegagalan kedua adalah kegagalan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk permasalahan ini, penulis mencoba melihat dari sudut pandang perencanaan kota dan wilayah. Pola pembangunan yang terlalu bersandarkan pada growth pole theory membuat pertumbuhan hanya berpusat pada beberapa simpul pertumbuhan. Teori growth pole ini memandang pertumbuhan ekonomi memang harus dipusatkan demi efisiensi.

Setelah itu, daerah di sekitarnya diharapkan memperoleh rembesan (spill over) dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Namun, pada praktiknya, justru pusat-pusat pertumbuhan tersebut menghisap sumber daya yang luar biasa besar dari kawasan penyangga perkotaan (pedesaan dan periurban).

Akibatnya, daerah pedesaan menjadi daerah tidak menarik, terutama bagi generasi produktif, dan menyisakan generasi yang tidak produktif di kawasan tersebut. Hal ini juga didorong dengan kebijakan perekonomian yang sifatnya urban bias. Desa dipandang sebagai kawasan yang difungsikan untuk menyangga keberadaan kota. Desa tidak dipandang sebagai sebuah kawasan berpotensi untuk mencukupi dirinya sendiri.

Inilah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya paradigma; kalau ingin sukses harus pergi ke kota. Bagaimana jika kota-kota kita sudah terlalu penuh?

Pergi ke luar negeri yang menjanjikan kesempatan kerja lebih besar menjadi pilihan. Inilah yang kemudian melahirkan buruh-buruh migran, termasuk para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dua kegagalan inilah yang kiranya harus menjadi bahan pelajaran bagi kita bersama.

Yang kedua, terkait kegagalan dalam hal menerapkan paradigma pembangunan, menjadi hal yang harus pertama-tama dibenahi. Perlu upaya “emansipasi pedesaan” agar pedesaan dapat berdiri sejajar dengan perkotaan terkait kesempatan lapangan kerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Upaya tersebut penting untuk mengurangi arus buruh migran. Pemberian keterampilan kepada calon TKI bukan solusi tepat. Upaya tersebut tidak dapat menjamin seorang buruh migran tidak mendapatkan perlakuan buruk di tempatnya bekerja nanti. Lebih baik menjamin bahwa seseorang dapat memenuhi hidupnya dan hidup dengan layak di tanah kelahirannya, daripada memberi bekal bagi orang untuk hidup di negeri orang.

NEGARA INDONESIA KEPARAT…RAKYAT MATI, PEMERINTAHNYA CUMA SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB, CUEK, TAK PEDULI….ANJING SEMUA PEJABAT NEGARA INI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: