Dibalik Razia Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian

Razia Polisi, Mengapa Ditutupi?

Oleh ALOYSIUS SONI BL DE ROSARI

Mengapa sekadar meliput razia kendaraan bermotor saja polisi begitu rapat menutupi akses bagi wartawan? Apa yang membuat mereka khawatir dan takut? Apa pula sebenarnya yang sedang ditutup-tutupi? Adakah ketidakberesan yang berusaha disembunyikan? Pertanyaan- pertanyaan ini sontak mengganggu pikiran saya ketika membaca berita perlakuan aparat Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menghalangi- halangi tugas dua wartawan yang sedang meliputi razia kendaraan yang digelar Satuan Lalu Lintas Poltabes Yogyakarta, di Jalan Mangkubumi, Jumat, 6 Agustus 2010.

Kamera wartawan Tempo Bernada Rurit dirampas dan foto-foto hasil jepretannya pun dihapus. Regina Septiarini Safri, wartawan Antara, beruntung karena berhasil mengamankan kamera miliknya walaupun ada oknum polisi yang berusaha mengambilnya.

Ketertutupan dan ketakutan berlebihan ini terasa aneh dan menggelikan dari sebuah lembaga pelayanan publik di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati. Bukankah publik perlu tahu kinerja, profesionalisme, dan etos kerja yang dilakukan Polri sebagaimana amanah yang diamanatkan dan dana yang telah dikucurkan. Masyarakat, seperti halnya individu ataupun badan usaha, tentu tidak mau memberi gaji buta, apalagi dana untuk itu sangat besar.

Publik pun tidak rela jika mandat yang diberikan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Itu sebabnya negara membuat payung hukum untuk memberi kewenangan kepada pers melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik.

Adakah yang tidak beres?

Penulis masih ingat, beberapa tahun silam sebagai wartawan sering diundang polisi untuk meliput rencana, kegiatan, atau keberhasilan sejumlah operasi yang dilakukan seperti gelar operasi ketupat/lilin, keberhasilan membongkar kejahatan, atau bahkan pelayanan bimas ke kampung-kampung atau lokasi binaan.

Lho, kok ini malah ditutup-tutupi, bahkan sampai nekat merampas kamera dan kemudian menghapus file foto wartawan segala. Akal sehat kita langsung terentak. Pasti ada sesuatu yang tidak beres.

Sebab, adalah naluri manusiawi yang sangat mendasar untuk selalu berusaha menutup dan menjaga dengan ketat kekurangan apalagi aib yang akan mencoreng nama baik, mengancam posisi dan jabatan, mengurangi sumber-sumber penghasilan, atau menghancurkan status sosialnya. Perbuatan nekat pun akan diambil untuk menjaga kerahasiaan aib ini.

Jadi, ketidakberesan apa yang sebenarnya hendak ditutup di balik operasi razia kendaraan Poltabes Yogyakarta di atas. Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di era Gus Dur, Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail, mengatakan bahwa polisi yang terlalu rajin melakukan razia bukanlah polisi pengayom namun justru polisi pengusik! Terlalu rajin melarang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat justru akan menghilangkan empati publik.

Penulis sendiri merasa sangat kecewa terhadap polisi ketika beberapa waktu lalu aksi pembacokan marak terjadi di beberapa tempat di DIY. Kecewa karena pada saat yang sama kita melihat polisi begitu rajin melakukan razia kendaraan, tetapi sepertinya alpa menjaga keselamatan masyarakat sehingga aksi pembacokan merebak.

Lantas adakah aib yang harus dijaga rapat dalam razia kendaraan di Jalan Mangkubumi? Dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 disebutkan, langkah pertama yang akan dilakukan Polri (2005-2010) adalah membangun kepercayaan masyarakat. Polri sadar betul ada kesan buruk yang harus segera dibenahi, seperti masih bergaya militeristik, tidak transparan, lebih suka dilayani daripada melayani, mudah disuap atau memanfaatkan jabatan dengan melakukan pemerasan.

Kembali ke razia kendaraan, kiranya sudah merupakan rahasia umum bahwa jurus “tahu sama tahu” dapat menjadi jalan pintas merampungkan pelanggaran kelengkapan berkendaraan yang terkena bukti pelanggaran (tilang).

Lihat saja berita utama Kompas Yogyakarta, Kamis, 19/8/2010. Jumlah denda tilang di DIY tahun 2009 dengan 80.761 kasus hanya mencapai Rp 1,15 miliar. Memang ada peningkatan 23,16 persen dari tahun 2008 (73.101 kasus dengan denda Rp 935,44 juta).

Akan tetapi, mari kita berhitung. Disebutkan dalam berita, denda satu pelanggaran berkisar Rp 25.000, maka seharusnya pada tahun 2009 denda tilang yang diperoleh sebesar Rp 20,1 miliar. Ke manakah larinya lebih dari Rp 18 miliar. Ini fakta tak terbantahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik dalam persoalan denda tilang sangat lemah. Razia kendaraan bermotor ternyata bisa membuat gemuk kantong oknum tak bermoral, bukan negara.

Betul, kata Kapoltabes Yogyakarta Kombes Atang Heradi bahwa penghapusan file foto wartawan Tempo merupakan tindakan perorangan, bukan institusi kepolisian. Namun, masyarakat menunggu sikap tegas institusi terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran hukum, disiplin, dan pencemaran nama baik korps sebagai komitmen membangun paradigma baru, yaitu Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Kita juga perlu tahu apa motivasi pelarangan terhadap kerja wartawan tersebut. Tak kalah pentingnya, Polri juga harus menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan razia kendaraan serta dana publik yang dikumpulkan dari denda tilang.

ALOYSIUS SONI BL DE ROSARI Editor, Tinggal di Yogyakarta

Kopas 28 agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: