Archive for Juni, 2010

Biaya Haji di MArk-UP

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia Corruption Watch, pengiat antikorupsi, melaporkan potensi kerugian jemaah dalam musim haji 2010 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, pada musim haji kali ini total kerugian jemaah mencapai US$ 90,4 juta atau setara Rp 859,4 miliar.

“Sehingga, usulan biaya haji Kementerian Agama tak realistis dan merugikan jemaah,” kata Firdaus Ilyas, Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, seusai melaporkan kasus tersebut ke ICW di gedung KPK, Rabu (23/6).

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji tahun ini sebesar US$ 4,043 atau setara Rp 38,4 juta per jemaah. Biaya itu terdiri dari komponen biaya langsung sebesar US$ 3,587 dan sisanya biaya tak langsung sebesar US$ 466,3, yang ditanggung jasa bunga giro setoran awal jemaah.

Dalam hitungan ICW, justru angka US$ 3,587 tersebut sudah termasuk biaya tak langsung yang ditanggung jasa bunga setoran awal jemaah. Sehingga, bila dikurangi biaya tak langsung, biaya haji yang harus dibayar tiap jemaah hanya US$ 3,119.7.

Menurut ICW, biaya tak langsung sebesar US$ 466,3 per jemaah atau total US$ 90,4 juta itu yang jadi kerugian 194 ribu calon jemaah haji tahun ini. “Kami meminta KPK bertindak agar uang jemaah tak dikorupsi,” kata Firdaus.

Selain melaporkan potensi kerugian musim haji tahun ini, ICW juga mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan mereka sebelumnya soal dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2008 dan 2009. Selama dua tahun ke belakang, diduga terjadi korupsi biaya haji sebesar US$ 45,05 juta atau setara Rp 428 miliar.

“KPK jangan hanya melakukan pencegahan tapi juga harus menindaklanjuti dugaan korupsi selama dua tahun terakhir,” kata Firdaus.

ANTON SEPTIAN

Iklan

Leave a comment »

BANJIR PROYEK SAMPAH

Pada dasarnya, bencana banjir merupakan akibat dari pola pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung). Sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang holistik, maka permasalahan banjir akan terkait erat dengan permasalahan pola pembangunan serta permasalahan kependudukan. Oleh karena itu, umumnya solusi yang tepat seharusnya selalu mensyaratkan terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup, partisipasi, dan keterpaduan seluruh stakeholders dalam upaya mengatasinya.
Namun secara factual, selama ini penanganan menghadapi bencana banjir, misalnya di Jakarta, cenderung mengikuti kemauan dan keinginan pemerintah tanpa diiringi akuntabilitas yang jelas. Solusi yang dilaksanakan umumnya tanpa dilandasi sebuah perencanaan yang matang serta diiringi dengan minimnya keterpaduan dan peranserta seluruh stakeholders.
Selama ini, pemerintah cenderung memprioritaskan kebijakan penanganan banjir yang mencerminkan paradigma “penguasa alam” daripada kebijakan yang bersahabat dengan alam, misalnya melalui revitalisasi tata ruang Ja-bo-de-ta-bek-pun-jur, penyediaan luasan minimal RTH, dan lubang biopori. Proyek seperti pembuatan tanggul, drainase, waduk, dan Banjir Kanal Timur (BKT), dengan melibatkan ratusan Kontraktor pembangunan, yang tidak jelas ujungnya, oleh pemerintah diangan-angankan dan diharapkan mampu mengatasi limpahan air banjir. Lalu pertanyaan kritis yang timbul adalah, mampukah?, mengingat pada tahun 2007 lalu, banjir menggenangi 70% dari seluruh wilayah Jakarta.
Ironisnya, jika banjir dihubungkan dengan aspek politis dan kekuasaan, maka situasi pengelolaannya akan dibuat sedemikian sulit dan kritis. Sulit sehingga penanganannya diperlukan mega-proyek dengan dana super besar sesuai keinginan pemerintah, yang karena sifatnya kritis maka tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Jeratan aspek politis dan vested interest dari kelompok-kelompok yang sedang berkuasa semakin membenamkan akar permasalahan persoalan banjir sehingga berlarut-larut dan semakin sulit diselesaikan.
Selain itu, dengan menafikkan keterkaitan antara pola pembangunan dan kependudukan seperti permasalahan kemiskinan dan pertambahan penduduk, pemerintah asik bermain sendirian di saluran-saluran drainase yang penuh dengan sampah. Tanpa melibatkan peran serta masyarakat, aparat pemerintah dengan dana APBD dikantongnya, bekerja tak kenal lelah memperbaiki saluran drainase yang tersumbat oleh sampah. Sementara di lain pihak, masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan, masih dan akan terus berlanjut membuang sampah sembarangan, karena faktor kemiskinan serta belum terwujudnya pola pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UUPS). Lalu pertanyaanya, seberapa efektif dan efisienkah usaha pemerintah tersebut?

contoh terbarunya…
JAKARTA (Bisnis.com): Kendati dana telah tersedia, Pemprov DKI baru akan menyelesaikan aturan hukum dalam penggunaan pinjaman Rp1,5 triliun untuk pengerukan 13 sungai pada Juli 2010.

Kedua pertanyaan tersebut diatas, merupakan sedikit gambaran dari akar persoalan banjir, sebagai stimulan yang ditujukan untuk menyadarkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan penanganan banjir. Sebab, siap ataupun tidak, hujan sebagai fenomena alam akan terus datang. Kemudian apabila daya dukung dan daya tampung alam menurun, maka timbullah bencana banjir.

Leave a comment »

Peran RTH Privat Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Kota

Perkembangan pembangunan di suatu kota umumnya tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota. Misalnya melalui penyediaan RTH sebagai salah satu unsur dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota.

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) menurut Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, hal ini disebutkan dalam bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Menurut Pasal 29 Ayat (2) UUPR, luasan RTH paling sedikit seluas tiga puluh persen (30%) dari luas seluruh wilayah kota. Dengan kata lain, proporsi minimal 30% tentunya bukan merupakan “angka mati”, tetapi proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Sedangkan manfaat RTH diantaranya, yaitu berdasarkan fungsinya yang dibagi atas manfaat langsung (berjangka pendek/ tangiable) seperti mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, bunga, dan daun), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang/ intangiable) seperti perlindungan tata air (menjaga kesediaan air) dan konservasi keanekaragaman hayati (Lokakarya IPB, “Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan”, 2005).

Lebih lanjut menurut UUPR, RTH terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH Publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Kemudian RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun/ halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut UUPR, komposisi RTH di suatu kota terdiri atas luasan RTH Publik seluas 20% dan yang berarti RTH Privat seluas 10 % dari luas seluruh wilayah kota. Sebagai gambaran, apabila luas kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha, maka luasan RTH yang harus disediakan untuk dapat menjamin keseimbangan ekosistem kota adalah seluas 975 Ha (30% dari 3.250 ha), dengan komposisi RTH Publik seluas (20% dari 3.250 Ha) 650 Ha dan RTH Privat seluas 325 Ha (10% dari 3.250 Ha).

Kewajiban penyediaan RTH Publik yang dibebankan kepada pemerintah daerah, umumnya sulit untuk dapat direalisasikan. Contohnya kota Jakarta, melalui peryataan Walikotanya yang seolah menyampaikan “ketidakberdayaanya” dalam merealisasikan luasan RTH yang diamanatkan di dalam UUPR (Kompas, 11 Juni 2009). Lahirnya UUPD No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) di satu sisi meningkatkan proses demokrasi di daerah, tetapi di sisi yang lain menjadi beban berat yang harus di tanggung oleh aparatur pemerintah daerah, terkait berbagai kewenangan yang diberikan. Besarnya kewenangan yang dimiliki tersebut apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai maka menuntut pemerintah daerah untuk memilih berbagai prioritas-prioritas dalam upayanya menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk didalamnya beratnya penyediaan RTH Publik, yang umumnya dikarenakan keterbatasan lahan serta pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keadaan tidak berdaya dalam upaya mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus, seolah-olah hukum dianggap tidak berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, melalui penyediaan RTH yang proporsional (30%). Dalam pada itulah RTH Privat dapat mengambil peran sebagai solusi awal dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut dapat diatasi melalui upaya meningkatkan keberadaan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat yang “dibebankan” kepada masyarakat tentunya dapat meringankan beban pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam UUPR (30%).

Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang telah memiliki luasan RTH sesuai ketentuan UUPR (30%), komposisinya sebagian besar terdiri dari RTH Privat, bukan RTH Publik (Laporan Antara BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2008). Sebagai bagian dari RTH (Publik dan Privat), maka RTH Privat tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang sama dengan RTH Publik, yaitu sebagai penjaga keseimbangan ekosistem di suatu kota. Oleh sebab itu, ketersediaan RTH Privat yang lebih luas daripada RTH publik menjadikan RTH Privat sebagai “penjaga utama” dalam hal, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota, seperti di Kota Yogyakarta.
Karena itu, keberadaan RTH Privat dapat menjadi solusi awal untuk mengatasi “ketidakberdayaan” pemerintah daerah dalam rangka menyediakan RTH Publik yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya luasan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional menurut UUPR (30%) serta yang seharusnya menjadi “penjaga utama” dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Melihat potensi RTH Privat tersebut, maka selayaknya pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dapat mengarahkan masyarakatnya untuk membangun RTH Privat di lingkungannya masing-masing serta membimbing penyediaan RTH Privat yang lebih fungsional (ekologis, estetika, sosial dan budaya). Peranan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program program pemerintah dan pemerintah daerah, seperti program insentif dan disinsentif, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, memberi bantuan bibit, dan kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun RTH Privat.

Tentu perlu diingatkan bahwa, keberadaan RTH Privat tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi luasan RTH Publik (20%) yang menjadi kewajibannya. Hal ini mengingat prinsip rule of law dan upaya menjaga luasan RTH yang proporsional terkait hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam memanfaatkannya tanahnya.

Leave a comment »

Salah Satu Penyakit-Penyakit Hukum

Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan denda Rp290 miliar terhadap 20 produsen minyak goreng curah dan kemasan, karena terbukti melakukan praktik kartel, oligopoli, dan penetapan harga minyak goreng. Padahal berdasarkan hasil kajian KPPU, diperoleh fakta adanya kerugian konsumen selama periode April – Desember 2008 sebesar Rp1,27 triliun untuk minyak goreng curah dan Rp374,3 miliar untuk kemasan.

Menariknya kasus tersebut untuk dibahas yakni, adanya perkataan Didi Achmadi, Komisioner KPPU yang berujar bahwa, “Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang seharusnya didenda hingga Rp100-an miliar, tetapi kami mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga maksimal denda hanya Rp25 miliar,”. (Bisnis Indonesia, “Mariyati, KPPU, dan Kartel Minyak Goreng”, Selasa, 11/05/2010)

Sanksi denda yang kurang memadai serta sanksi pidana tambahan yang tdak dijatuhkan dalam kasus usaha tidak sehat dan benar tersebut merupakan masalah yang menarik untuk kita bahas bersama-sama.

Apabila kajian KPPU mengenai kerugian yang diderita oleh masyarakat tersebut benar adanya, maka sanksi denda yang dijatuhkan kepada beberapa perusahaan tersebut masih terlampau kecil apabila dibandingkan dengan kerugian yang diderita konsumen. Dengan kata lain, perusahaan tetap untung. Selanjutnya, apakah perusahaan tidak akan mengulangi kembali??

KPPU pun sesungguhnya telah menyadari bahwa pidana denda maksimal yang diatur dalam UU kurang memadai mengingat besarnya keuntungan yang dirampok perusahaan-perusahaan tersebut dari kantung masyarakat. Terlepas dari pikiran bahwa tindakan tersebut semata-mata hanya untuk menegakkan asas legalitas ataukah mungkin ada maksud lain, namun fakta yang ada yakni, KPPU merasa telah bertindak berdasarkan hukum (Undang-Undang).

Taverne pernah mengatakan, “Berikan kepada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan undang-undang yang buruk saya bisa menghasilkan putusan yang bagus”. Menurut alm. Satjipto, maka undang-undang adalah adalah penting dalam negara hukum tetapi ia bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran dan penerapan Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut menurut Pak Tjip, diatas peraturan perundang-undangan, lebih penting lagi adalah perilaku manusia (para penegak hukum) yang memiliki komitmen terhadap kesusahan orang banyak, terutama rakyat kecil. Dalam hubungan ini diAmini benar, bahwa hukum itu bukan sekedar daftar Pasal-Pasal seperti buku telepon, tetapi adalah perjuangan, semangat, dan komitmen.

Leave a comment »

Mengawal UUPPLH

Sudah tiga kali Undang-Undang lingkungan hidup kita berganti, yakni UULH tahun 1982, UUPLH 1997, dan yang terakhir adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Semua hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di negara Indonesia. Namun keyataannya, sampai saat ini pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum terwujud dikarenakan aspek ekonomi lebih dipertimbangkan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Selain itu, tumbuh suburnya budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) juga menambah rumit permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Kehadiran UUPPLH 2009 melahirkan berbagai angan dan harapan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan isi materi UUPPLH yang memasukkan berbagai instrumen baru, antara lain seperti inventarisasi lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), kajian lingkungan hidup strategi (KLHS), ekoregion, serta penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam perizinan lingkungan.

Lalu apakah UUPPLH 2009 yang baru ini dapat memberikan jaminan terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia?.

Perlu diingatkan, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Rencana Tata Ruang saja tidak terlaksana (sampai saat ini baru 5 dari 33 propinsi yang memiliki RTR), lantas hal yang wajar apabila kita meragukan kemampuan aparatur pemerintah melaksanakan UUPPLH. Mengingat UUPPLH membebani pemerintah dengan kewajiban membuat RPPLH, KLHS, dan ekoregion.

Pemberlakuan Undang-undang (UU) baru tentu tidak mampu menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sebab UUPPLH tidak lain sarana berupa benda mati, yang dapat dipergunakan sesuai kehendak si penggunanya. Oleh karena itu, perhatiannya adalah bagaimana cara dan pelaksanaan supaya bangsa Indonesia mampu mencapai tujuan UUPPLH yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KNLH sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tentunya memegang peranan sentral dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan oleh UUPPLH. Visi misi KNLH yang selaras dengan tujuan UUPPLH yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan, secara otomatis seharusnya menjadikan lembaga ini sebagai pengawal UUPPLH yang utama dan pertama.

Pada awal berdirinya (1978), KNLH merupakan wujud kesadaran lingkungan pemerintahan orde baru. KNLH dengan dukungan Soeharto dan Segitiga Emil Salimnya mampu melahirkan UULH 1982 serta mampu memainkan peranan positif dalam rangka penajaman, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi program sektoral pemerintah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pelaksanaan pembangunan. Namun dalam perjalanannya, terutama saat terjadinya berbagai bencana lingkungan dan kebakaran hutan di Indonesia, KNLH semakin kehilangan jejaknya.

Marjinalisasi peran KNLH dalam pengelolaan lingkungan oleh departemen sektoral selama ini, membuat KNLH terkucilkan dalam perumusan perencanaan kebijakan semata. Sementara itu, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, yang seharusnya dikoordinasikan dengan KNLH, kenyataanya dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh departemen sektor. Selama ini departemen sektoral seolah menafikkan UULH dan UUPLH sebagai payung hukum (umbrella act) peraturan perundang-undangan (PUU) sektoral, yang mendelegasikan peran sentral kepada KNLH untuk mewujudkan keterpaduan melalui upaya koordinasi pada bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Sayangnya, KNLH terkesan hanya berdiam diri tanpa berbuat apapun. Selama ini KNLH belum memiliki rencana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yang mampu menjadi acuan departemen sektoral dan pemerintahan daerah. Akibatnya, KNLH cenderung diposisikan sebagai “pemadam kebakaran” dan bahkan parahnya, terkadang KNLH menjadi “kambing hitam” atas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi.

Mengingat peranan dan berbagai permasalahan KNLH di masa lalu, maka kelahiran UUPPLH layak dijadikan momentum kebangkitan KNLH sebagai lokomotif pendorong dalam mengarustengahkan aspek lingkungan. KNLH harus berdiri paling depan dalam mengawal UUPPLH, dengan tujuan utama mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di negara Indonesia.

KNLH pertama-tama tentunya harus memahami kewenangan yang diberikan UUPPLH kepadanya, seperti merumuskan berbagai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memutuskan, mengendalikan, dan mengawasi perizinan lingkungan. Dengan ini maka KNLH dapat menunjukkan keberadaanya sebagai lembaga pengawal UUPPLH. Bahkan kalau perlu, berani berperang demi menegakkan UUPPLH!, sebagaimana yang dilaksanakan pada masa Pak Sony Keraf saat berhadapan dengan gubernur DKI Jakarta pada kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Selain itu, KNLH juga harus memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Percuma saja selalu mengeluh kurang kewenangan dan anggaran dana sementara di lain sisi, kewenangan yang ada belum dilaksanakan dengan optimal. Dalam hal ini, KNLH harus mampu merumuskan dan membuat rencana-rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang telah diamanatkan sejak lahirnya UUPLH 1997, sebagai acuan bagi instansi atau departemen sektoral lainnya.

Kemudian, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM jajaran aparatur KNLH sendiri harus dilaksanakan. Jajaran KNLH harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjadi aktor dan aktivis lingkungan yang gigih, dapat menjadi provokator, edukator, fasilitator, mediator, agar mampu untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang bersifat sektoral dan lintas batas negara dan daerah.

Keberadaan jajaran KNLH yang berkualitas tentunya ditujukan agar mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap kelestarian lingkungan serta dapat meyakinkan departemen sektoral agar mengarustengahkan aspek lingkungan ke dalam setiap kebijakan yang dijalankan. Bahkan bila perlu dapat menghalangi dan menelanjangi segala kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang bermain di belakang setiap kebijakan departemen sektoral, yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Peningkatan kapasitas tersebut dapat pula dilaksanakan dengan mencari dan mendidik bibit muda yang memiliki pengetahuan lingkungan hidup yang baik, misalnya melalui keberadaan lomba tulis seperti ini, membuat forum dan bentuk kegiatan lain yang dapat memberikan peluang kepada bibit muda untuk menyalurkan pemikirannya.

Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) selaku pimpinan KNLH harus menjadi panglima perang dalam menegakkan tujuan UUPPLH. Keberadaan teladan seorang Emil Salim dengan pengaruh yang dimilikinya dapat dicontoh oleh MenLH yang baru. Pengaruh tersebut nantinya sangat berguna untuk membangun hubungan, jaringan-jaringan, dan merumuskan strategi guna mencari sarana dan prasarana serta pasukan pendukung, yang nantinya digunakan dalam mencapai tujuan UUPPLH.

MenLH dapat meniru Segitiga Emil Salim, yakni kerjasama yang dilakukan antara KNLH (pemerintah), perguruan tinggi, dan LSM. KNLH tentunya dapat mengembangkan segi tiga, empat, lima, dan enam, atau bahkan segi tak terhingga berwujud lingkaran environmentalis (pendukung gerakan lingkungan) dalam upayanya bekerjasama antara lain dengan LSM, perguruan tinggi, kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pers.

Mengingat keberadaan “politik dagang sapi” di negara ini, maka Pak Gusti M Hatta sebagai MenLH dalam melaksanakan tugasnya jangan takut untuk diberhentikan oleh presiden. Bahkan kalo mau ekstrim maka MenLH dapat bertindak Extraordinary Measures (Prosedur Luar Biasa) misalnya dengan melakukan Hak Veto terhadap kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan.

Semangat dan komitmen KNLH dan MenLH yang tinggi serta mampu membangkitkan semangat seluruh masyarakat Indonesia termasuk seluruh stakeholders, niscaya akan mendorong tercapainya tujuan UUPPLH, yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Leave a comment »

Perjalanan Membara

Perjalanan saya hari ini serasa membara karena berpapasan dengan kendaraan lainnya, seperti becak, motor, mobil, delman, bus, taksi, dan lain sebagainya. Bagaimana tidak, di awal perjalanan saja, saya berpapasan dengan motor yang mencoba menyalip saat sedang melaju di tikungan. Entah bodoh atau apa, namun tindakannya tersebut menurut saya terlalu “maksa gitu loh”, menurut saya seharusnya ia menyalip setelah melalui tikungan.

Selanjutnya ada pula tukang becak, yang seolah-olah memiliki jalanan sehingga enggan untuk mengerem, saat kendaraan saya yang secara teknis layak untuk lebih di dahulukan. Mungkin capai atau memang si tukang becaknya “keparat”, dia ogah mengerem becaknya. Mau tidak mau saya yang mengerem kendaraan saya, sambil berguman “ehh… babi bodoh”. Saya merasa, si tukang becak tidak memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa, sebagaimana yang diajarkan oleh guru SD saya (mungkin karena negara gak mampu menyediakan pendidikan yang bener-bener gratis). Dalam hati ini bersungut, “untung saja lu macho, kalo nggak… gw gibas dah”.

Kemudian ada juga ibu-ibu yang “setengah bisa” membawa motor dan pengendara mobil yang mengambil jalur kanan padahal sisi kanan mobilnya masih jauh dengan pembatas garis. Hati ini sempat bertanya, “apakah saya yang salah, tidak bisa membawa motor dan mengerti etika berkendara?”, kalau tidak, mengapa hal seperti ini lazim saya temui di setiap perjalanan saya!. Sambil terseyum (senyum karena dia ibu-ibu, jadi inget emak gw di lampung) sendiri, saya simpulkan bahwa, mungkin saya yang salah, sebab saya memang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain itu, saya juga menjumpai delman yang berjalan di tengah jalan. Sempat saya berkendara agak lama dibelakang delman tersebut untuk menguji, apakah si sais (pengendara delman apa namanya yah?, sais bukan?) delman memiliki niatan untuk segera ke kiri jalan. Kenyataanya, si delman tampaknya enggan untuk mengambil jalur di sebelah kiri, lalu saya memacu kendaraan ke kanan untuk segera melalui delman tersebut. Setelah berada di sampi si sais delman, saya berkata dengan suara kecil, “wihhh…kalo gak ke tengah kudanya gak bisa jalan yah”, habis takut si binatang ngamuk sih.

Setelah si delman, seratus meter kemudian, saya di stop oleh tukang parkir yang sedang memarkir kendaraan langganannya. Saya simpulkan dia sempat menimba ilmu di banten selama bertahun-tahun, sehingga dengan percaya diri ia memberhentikan semua kendaraan yang sedang melaju. Wahhhh, tambah panas hati ini, dengan tatapan tajam, saya pelototin tuh tukang parkir yang sedang berdiri membelakangi saya.

Akhirnya saya sampai di rumah, saya berpikir sejenak sambil duduk beristrahat, coba memaknai perjalanan macam apa yang barusan telah saya lalui. Hemmm, “Kalo banyak duit, enaknya besok-besok naik bus aja deh, biar darah gak membara terus”. Sayangnya hal itu tak mungkin saya lakukan, mengingat tujuan saya yang tidak dapat selalu di tempuh dengan kendaraan umum serta tariff angkot yang tidak sesuai dengan kemampuan kantong saya yang, nge-pas.

Lantas pertanyaanya, siapa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengendalikan pemakaian jalan raya tersebut?. Tentu saja POLANTAS. Sebab merekalah yang berwenang mengeluarkan SIM dan mengatur jalan raya.

Selain hal tersebut diatas, masih banyak lagi sikap berkendara yang membuat hati ini jengkel, seperti saat saling berebut jalan untuk melalui pertigaan dan perempatan, yang tidak ada lampu merahnya, parkir sembarangan, tidak atau terlambatnya penggunaan lampu sen pada mobil, jalan di jalur berlawanan arah, dan aturan “bodoh” bagi sepeda motor untuk berada di lajur kiri, bersama dengan sepeda, parkir motor dan mobil sembarangan, tukang becak, pejalan kaki, lalu kondisi jalan rusak yang umumnya berada di sebelah kiri.

Dengan kemampuan otaknya yang “nge-pas”, polentas harus belajar untuk tidak hanya menjadi corong peraturan perundang-undangan lalu lintas. Seharusnya mereka memperhatikan pelaksanaan seluruh etika pemakaian jalan, bukannya hanya duduk-duduk sambil makan gaji buta saja, kerja cuma saat pagi dan sore -masing-masing dengan waktu sejam-, lalu saat sedang sibuk “razia/ cegatan” saat tanggal tua, dan saat atasan atau pejabat lewat saja.

Memang sih jalanan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali baik lelaki maupun perempuan serta si tukang becak ataupun presiden sekalipun. Namun pemakaian fasilitas publik tersebut harusnya dibarengi dengan etika berkendara. Dengan begitu hal ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan, kekerasan di jalan raya, dan kemacetan akibat ketidakmampuan negara menyediakan infrastruktur publik.

Comments (1) »

Kalau NAik, Mundur Saja

Kalau Naik, Mundur Saja!
Pencabutan Subsidi BBM!, wacana tersebut boleh saja dilaksanakan tetapi, Presiden selaku pimpinan pemerintah yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sudah sewajarnya mengundurkan diri karena ketidakmampuannya. Turunnya presiden dan wakil presiden merupakan timbal balik yang tergolong ringan apabila dibandingkan dengan jutaan saudara kita yang terkena dampak pencabutan subsidi BBM.

Ketidakmampuannya melaksanakan sumpah jabatannya untuk menjadi Presiden RI dengan sebaik-baiknya serta mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Kemudian ketidakmampuannya mengupayakan suatu perencanaan dan upaya preventif lainnya, yang sistematis dan terstruktur, dalam mengatasi permasalahan pencabutan subsidi BBM sebagaimana terjadi saat dirinya menghilangkan subsidi BBM pada periode pemerintahan sebelumnya.

Faktor yang terakhir disebut, mengingatkan kita pada kenaikan BBM 2005 lalu yang berakibat semakin miskinnya jutaan rakyat Indonesia serta meningkatnya pemakai kendaraan pribadi terutama sepeda motor bagi rakyat miskin. Ketidakpekaan pemerintah dalam mengatasi kembali terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak negatif tersebut merupakan cermin ketidakpedulian pemerintah terhadap jutaan rakyat yang terkena imbas kenaikan harga BBM secara mendadak.

Lalu dilain sisi, berbagai cara yang sistematis dan terstruktur telah diungkapkan oleh mayarakat serta tokoh-tokoh “jujur” lainnya untuk mengatasi permasalahan substansial bangsa ini, seperti ketersediaan lapangan kerja, transportasi umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan KKN keyataannya, hanya sedikit yang dilaksanakan. Akibatnya masyarakat semakin terbelenggunya optimisme, selanjutnya hanya bisa pasrah…

Pada akhirnya, pemerintah dengan dalih bahwa pemecahan persoalan tidak semudah membalik tangan, semakin memuluskan kecenderungan kebijakan pemerintah yang bersifat “tambal sulam”, seperti BLT dan kenaikan gaji PNS. Padahal pada prinsipnya walaupun tanpa adanya kenaikan BBM hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dicitrakan menjadi sebuah upaya, bahwa pemerintah berkomitmen dan konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membantu dan mengatasi dampak negatif yang menimpa masyarakat miskin akibat kenaikan BBM.

Seharusnya Presiden mencari jalan keluar dengan memprioritaskan pelaksanaan amanat dari UUD NRI 1945, dengan mengurungkan niatnya mengurangi subsidi BBM yang saat ini akan berdampak negatif, hanya bagi jutaan rakyat miskin. Misalnya saja dengan menghemat keuangan negara dengan menurunkan gaji dan tunjangan aparaturnya, menjual mobil Toyota crown para pejabat lalu diganti dengan mini bus, meningkatkan prosentase bagi hasil pertambangan sumberdaya alam, memberantas KKN, lalu meningkatkan pajak dan tariff parkir kendaraan bermotor, serta mengurungkan niat membeli pesawat kepresidenan, membuat Jembatan Selat Sunda, gedung DPR terbaru, serta niatan lain yang seharusnya berada di bawah lingkaran prioritas mensejahterakan rakyat.

Selain itu, rakyat yang selama ini bersedia memikul beban pajak sebagai sumber pemasukan negara paling dominan, tentu berhak mendapatkan seorang presiden yang lebih jujur dan mumpuni.

Comments (1) »