Peran RTH Privat Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Kota

Perkembangan pembangunan di suatu kota umumnya tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota. Misalnya melalui penyediaan RTH sebagai salah satu unsur dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota.

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) menurut Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, hal ini disebutkan dalam bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Menurut Pasal 29 Ayat (2) UUPR, luasan RTH paling sedikit seluas tiga puluh persen (30%) dari luas seluruh wilayah kota. Dengan kata lain, proporsi minimal 30% tentunya bukan merupakan “angka mati”, tetapi proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Sedangkan manfaat RTH diantaranya, yaitu berdasarkan fungsinya yang dibagi atas manfaat langsung (berjangka pendek/ tangiable) seperti mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, bunga, dan daun), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang/ intangiable) seperti perlindungan tata air (menjaga kesediaan air) dan konservasi keanekaragaman hayati (Lokakarya IPB, “Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan”, 2005).

Lebih lanjut menurut UUPR, RTH terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH Publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Kemudian RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun/ halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut UUPR, komposisi RTH di suatu kota terdiri atas luasan RTH Publik seluas 20% dan yang berarti RTH Privat seluas 10 % dari luas seluruh wilayah kota. Sebagai gambaran, apabila luas kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha, maka luasan RTH yang harus disediakan untuk dapat menjamin keseimbangan ekosistem kota adalah seluas 975 Ha (30% dari 3.250 ha), dengan komposisi RTH Publik seluas (20% dari 3.250 Ha) 650 Ha dan RTH Privat seluas 325 Ha (10% dari 3.250 Ha).

Kewajiban penyediaan RTH Publik yang dibebankan kepada pemerintah daerah, umumnya sulit untuk dapat direalisasikan. Contohnya kota Jakarta, melalui peryataan Walikotanya yang seolah menyampaikan “ketidakberdayaanya” dalam merealisasikan luasan RTH yang diamanatkan di dalam UUPR (Kompas, 11 Juni 2009). Lahirnya UUPD No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) di satu sisi meningkatkan proses demokrasi di daerah, tetapi di sisi yang lain menjadi beban berat yang harus di tanggung oleh aparatur pemerintah daerah, terkait berbagai kewenangan yang diberikan. Besarnya kewenangan yang dimiliki tersebut apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai maka menuntut pemerintah daerah untuk memilih berbagai prioritas-prioritas dalam upayanya menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk didalamnya beratnya penyediaan RTH Publik, yang umumnya dikarenakan keterbatasan lahan serta pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keadaan tidak berdaya dalam upaya mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus, seolah-olah hukum dianggap tidak berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, melalui penyediaan RTH yang proporsional (30%). Dalam pada itulah RTH Privat dapat mengambil peran sebagai solusi awal dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut dapat diatasi melalui upaya meningkatkan keberadaan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat yang “dibebankan” kepada masyarakat tentunya dapat meringankan beban pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam UUPR (30%).

Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang telah memiliki luasan RTH sesuai ketentuan UUPR (30%), komposisinya sebagian besar terdiri dari RTH Privat, bukan RTH Publik (Laporan Antara BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2008). Sebagai bagian dari RTH (Publik dan Privat), maka RTH Privat tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang sama dengan RTH Publik, yaitu sebagai penjaga keseimbangan ekosistem di suatu kota. Oleh sebab itu, ketersediaan RTH Privat yang lebih luas daripada RTH publik menjadikan RTH Privat sebagai “penjaga utama” dalam hal, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota, seperti di Kota Yogyakarta.
Karena itu, keberadaan RTH Privat dapat menjadi solusi awal untuk mengatasi “ketidakberdayaan” pemerintah daerah dalam rangka menyediakan RTH Publik yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya luasan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional menurut UUPR (30%) serta yang seharusnya menjadi “penjaga utama” dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Melihat potensi RTH Privat tersebut, maka selayaknya pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dapat mengarahkan masyarakatnya untuk membangun RTH Privat di lingkungannya masing-masing serta membimbing penyediaan RTH Privat yang lebih fungsional (ekologis, estetika, sosial dan budaya). Peranan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program program pemerintah dan pemerintah daerah, seperti program insentif dan disinsentif, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, memberi bantuan bibit, dan kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun RTH Privat.

Tentu perlu diingatkan bahwa, keberadaan RTH Privat tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi luasan RTH Publik (20%) yang menjadi kewajibannya. Hal ini mengingat prinsip rule of law dan upaya menjaga luasan RTH yang proporsional terkait hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam memanfaatkannya tanahnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: