Posts tagged Kerusakan Hutan Indonesia

Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Adat

Baca koran hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012

Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, bodoh serta masyarakat adat di Indonesia selalu diabaikan oleh aparat pemerintah. Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia. cenderung berpihak kepada pengusaha.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Pengelolaan Hutan aLa Indonesia – NGAWUR ABISS

KONFLIK LAHAN: Jika Kemenhut Tidak Tegas, Semakin Banyak Kasus
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 18:19 WIB

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan konflik lahan pada tahun ini akan semakin banyak dibandingkan dengan tahun lalu, jika Kementerian Kehutanan tidak tegas menerapkan kepastian hukum yang mengatur iklim usaha di sektor kehutanan.

Ketua Umum Bidang Hutan Tanaman Industri APHI Nana Suparna menjelaskan konflik lahan yang dibiarkan terus menerus akan berujung pada kasus konflik lahan di wilayah lain, karena pemerintah tidak mengambil sikap tegas dalam mengatasi konflik-konflik tersebut.

“Hanya dengan demo sedikit saja, langsung berhentikan izin suatu usaha, seharusnya pemerintah lebih tegas dan tidak takut dengan para pendemo ini,” katanya saat diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan Yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana mencontohkan banyak masyarakat yang meninggal akibat konflik lahan seperti kasus di Mesuji, Lampung dan Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau serta konflik di Bima. “Yang disesalkan ada pekerja tewas, tetapi tidak ada penegakan hukum di sana, sampai sekarang saja belum ditangkap pelaku pembunuhan tersebut. Ini berakibat daerah lain yang berpotensi konflik ikut-ikutan dengan kasus serupa,” katanya.

Selain itu, banyak diketahui adanya illegal logging di kawasan kubah gambut hutan lindung juga tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum. “Sementara yang jelas-jelas sudah berizin diberhentikan operasionalnya, ini kan sama saja pemerintah takut dengan para pendemo,” katanya.

Dia memaparkan kasus berkepanjangan konflik lahan di Pulau Padang Kabupaten Meranti memberikan preseden buruk dalam investasi sektor kehutanan. Padahal, potensi investasi di sektor kehutanan terutama pada hutan tanaman industri sangat besar. “HTI jadi pasokan bahan baku utama keberlangsungan industri pulp dan kertas nasional yang bisa jadi pemimpin pasar dunia dalam hitungan tahun.”

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan masalah konflik lahan merupakan gangguan dalam perkembangan suatu industri. “Iklim usaha stabil, tetapi menuju besar itu pasti ada gangguan, tidak mulus terus,” katanya.

Meskipun begitu, Hadi meminta pengusaha tak perlu takut dalam berusaha di sektor kehutanan. Selama ada hukum dan undang-undang, maka ketidakpastian di kawasan hutan bisa diminimalisir. “Selama ada dua itu [hukum dan peraturan] jangan takut, tenang saja,” ujarnya.

Sebagai antisipasi konflik lahan, pemerintah akan mempertegas tata batas secara partisipatif dengan pengusaha pemegang konsesi baik HPH maupun HTI. “Selama ini kan kurang tegas, tadinya HPH kemudian ada tambang masuk lalu kebun, belum lagi masyarakat. Ini yang akan kami pertegas.”(bas)

HUTAN TELANTAR: Lebih Dari 30 Juta Ha Tak Diminati Investor
Oleh Sepudin Zuhri – © Copyright 2011 Bisnis Indonesia
Senin, 30 Januari 2012 | 17:35 WIB

JAKARTA: Hutan telantar bekas hak penguasaan hutan (HPH) lebih dari 30 juta hektare tidak diminati oleh investor, karena tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal, hutan telantar itu perlu dikelola, karena selama ini tidak ada pihak yang mengelola hutan terlantar itu.

Ketua Bidang Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan hutan lindung seluas 30 juta ha tidak ada yang mengelola, karena kekurangan sumber daya manusia dan pendanaan. Hal itu, katanya, akan mengancam kelestarian hutan lindung. Bahkan, sudah banyak hutan lindung yang tidak terawat dengan baik.

Selain hutan lindung, sambungnya, ada sekitar 35 juta ha hutan produksi bekas HPH yang telantar. Hutan produksi telantar itu juga belum ada yang mengelola, sehingga justru semakin memperparah kerusakan hutan.

“Masih banyak hutan yang tidak ada pengelolanya, maka hutan itu akan semakin rusak. Oleh karena itu, harus ada pengelolanya. Hutan lindung tidak ada [pengelola], tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya seusai diskusi Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan yang Merusak Iklim Investasi, Senin 30 Januari 2012.

Nana menuturkan pemerintah tidak mampu mengelola hutan lindung, sehingga perlu banyak pihak untuk mengelola hutan tersebut.

Luas hutan di Indonesia sekitar 132 juta ha terdiri dari hutan konservasi 20 juta ha, hutan lindung 30 juta ha, dan hutan produksi 82 juta ha. Hutan produksi seluas 82 juta ha terdiri dari HPH dan hutan restorasi ekosistem 26 juta ha, hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) 11 juta ha, perkebunan 10 juta ha, dan hutan produksi terlantar sekitar 35 juta ha.

Dia menjelaskan kawasan hutan lindung tidak bisa digunakan untuk bisnis kayu, karena fungsi perlindungan harus tetap dijaga, sehingga tidak boleh ada penebangan. Namun, hutan lindung, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, air, keanekaragaman hayati, flora, dan fauna, sehingga akan menghasilkan pendapatan.

Pemanfaatan hutan lindung itu, menurutnya, dapat digunakan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan tersebut. Jika hutan konservasi ada penanggung jawab balai pengelola, sedangkan hutan lindung tidak ada pengelola. “Misalkan pemanfaatan sumber air dari hutan lindung, sehingga ada nilai. Jangan dianggurkan.”

Sementara itu, hutan produksi terlantar seluas 35 juta ha juga harus dimanfaatkan dengan memberikan akses kepada masyarakat, koperasi, dan investor.

Menurut dia, investor tidak tertarik untuk mengelola hutan produksi telantar eks HPH itu, karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Pemanfaatan hutan eks HPH itu kepada masyarakat sekitar, katanya, akan mengurangi konflik kehutanan yang selama ini masih sering terjadi.

Nana memaparkan ketidaktertarikan investor untuk menggarap hutan produksi terlantar itu, karena ada aturan dari pemerintah yang tidak boleh untuk menebang habis kayu di hutan alam.

Padahal, luas izin HTI saat ini sekitar 9 juta ha baru dimanfaatkan sekitar 50% atau 4,5 juta ha. Demikian juga dengan izin HPH saat ini sekitar 28 juta ha hanya dimanfaatkan sekitar 50% saja. “Pengelola HTI yang semakin berkurang ini juga akan menjadi masalah.”

Apalagi, jumlah HPH terus menurun. Jika areal HPH terus menurun, berarti hutan itu ditinggalkan, sehingga semakin banyak hutan yang terlantar.

“HPH dan HTI hanya separuh saja yang bekerja, karena tidak layak dengan adanya ketentuan tebang pilih. Bekas HPH yang sudah ditinggal juga tidak lagi memiliki nilai ekonomi.

Kondisi HPH dan HTI yang ada saat ini lebih bagus dibandingkan dengan eks HPH yang terlantar. “HTI dan HPH yang masih lebih bagus saja baru dimanfaatkan separuhnya, apalagi huan bekas HPH yang jauh lebih jelek, tentu tidak akan menarik bagi investor.”

Dia menjelaskan kendati ada hutan produksi terlantar 35 juta ha, tetapi pengusaha HTI hanya membutuhkan tambahan 10 juta ha hingga 2020.

Jika ada penambahan area HTI itu, sehingga menjadi 15 juta ha, Indonesia akan menjadi produsen kayu terbesar kelima di dunia.

Dia menyarankan agar hutan terlantar itu tidak dijadikan hutan tanaman industri seluruhnya, karena masih perlu adanya hutan alam untuk menjaga keanekaragaman hayati. “Pemerintah harus mencari solusi agar hutan alam ekonomis lagi.

Produksi kayu di HPH, katanya, lebih rendah dibandingkan dengan HTI, sehingga tidak menarik bagi investor. “Biaya produksi [HPH] harus murah, pungutan terlalu banyak [pada saat melakukan penebangan].”

Secara bersamaan, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan sampai saat ini seluruh pihak tidak mengetahu akar masalah yang membuat HTI dan HPH tidak dimanfaatkan 100%. “Apa karena pengelolanya yang tidak aktif, karena tidak ekonomis.”

Pemerintah mengakui kawasan hutan lindung terlantar seperti maraknya pembalakan kayu, penyerobotan lahan, dan peralihan fungsi.

Hadi menuturkan pemerintah telah membuat solusi untuk mengelola hutan lindung tersebut dengan meminta pemerintah daerah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kemenhut menargetkan sampai dengan 2015 dapat terbetuk 120 KPH. Satu KPH memiliki luas ideal 50.000-70.000 ha di Pulau Jawa dan di luar Jawa berkisar 75.000-100.000 ha.

“KPH solusinya, pemda yang akan bertanggung jawab. Kita latih bantu pelatihan. Hutan produksi terlantar 35 juta ha diprioritaskan untuk investasi.”(bas)

Home Republika Online
Koran » Berita Utama
Selasa, 27 Desember 2011 pukul 08:57:00

Polri Abaikan Rakyat

Erdy Nasrul, Muhammad Fakhruddin
Presiden SBY diminta tidak diam saja.
JAKARTA — Aparat Polri dinilai bertindak represif saat membubarkan paksa warga yang berdemonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12) lalu, yang menewaskan dua warga. Wakil Ketua Komisi III Muhammad Nasir Djamil mengatakan aparat seharusnya bertindak untuk sekadar melumpuhkan, bukan menewaskan warga.

Aparat, kata Nasir, juga semestinya melindungi aspirasi warga karena mereka yang berkepentingan dengan daerah tempat tinggalnya. Tindakan berlebihan aparat Polri di Sape dianggap lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal dan mengabaikan rakyat. ”Bagaimanapun masyarakat yang harus dibela,” katanya, Senin (26/12), mengomentari insiden di Bima.

Semestinya pula, Polri bisa mengantisipasi demonstrasi warga yang menuntut pencabutan Izin Usaha Penambangan (IUP) emas di Sape dan Lambu yang telah berjalan sejak berbulan lalu. IUP dikeluarkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen untuk PT Sumber Mineral Nusantara. Melalui izin tersebut, penambangan emas tradisional milik rakyat menjadi terlarang dan dianggap melanggar hukum.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan tindakan represif aparat keamanan di Sape tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Dia mempertanyakan penggunaan peluru tajam oleh aparat untuk mengendalikan demonstran. ”Ini menunjukkan karakter aparat tidak berubah, masih menghadapi rakyat dengan kekerasan,” kecamnya.

Akil menilai peristiwa Sape menunjukkan posisi aparat yang memandang rakyat sebagai musuh. Jatuhnya korban jiwa menandakan pula bahwa polisi berpihak kepada kekuasaan yang disponsori pemodal kuat.

Seperti di daerah lain, menurut Akil, aksi rakyat hanyalah akumulasi dari aspirasi mereka yang tidak terjalin baik dengan pemerintah. Biasanya, bentrokan terjadi karena tak ada kesepakatan antara rakyat dan penguasa soal pengelolaan sumber daya alam. Aparat tak pantas menghadapi rakyat dengan senjata. ”Peristiwa ini berpotensi besar melanggar HAM.”

Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh meminta perusahaan penambangan emas di Sape ikut bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa. Dia menengarai kepentingan korporasi berada di balik konflik agraria. Perusahaan atau korporasi besar selalu ikut campur dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan memengaruhi aparat keamanan untuk berpihak kepada mereka dengan berbagai cara.

Akibatnya, ujar Ridha, rakyat yang coba mempertahankan haknya dianggap sebagai pihak yang mengganggu. Rakyat menjadi korban dan ditembak aparat karena dituding melanggar aturan. ”Padahal tidak ada prosedur main tembak seperti itu,” katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta pemerintah mereformasi total Polri agar kembali ke tugas pokok awalnya sebagai polisi rakyat. Insiden Bima, kata Said, terjadi karena polisi tidak melihat rakyat sebagai objek yang semestinya dilindungi dan diayomi. Polri dianggapnya telah keluar dari ruhnya sebagai polisi rakyat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tinggal diam melihat insiden Sape. Dia mendesak Kapolri bertanggung jawab atas insiden itu. Insiden yang dinilainya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha. c13/nashih nasrullah/a syalaby ichsan ed: budi raharjo

insiden Bima
Usman: Perilaku Aparat Bermental “Centeng” Modal
Ary Wibowo | Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 25 Desember 2011 | 08:58 WIB

Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis hak asasi manusia, Usman Hamid mengatakan, tindakan aparat keamanan yang menembaki dan menangkap warga yang melakukan aksi penolakan terhadap proyek pertambangan menunjukkan bahwa kepentingan bisnis di atas segalanya. Bahkan, menurutnya, perilaku aparat kini tak lagi memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut, yaitu merenggut nyawa rakyat.

Hal itu diungkapkan Usman menanggapi insiden penembakan terhadap tiga pengunjuk rasa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12/2011).

Ia meyakini, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menutup alur di pintu masuk Pelabuhan Sape saat melakukan aksinya.

“Perilaku aparat negara dalam insiden Bima itu juga merupakan perilaku bermental centeng modal. Perilaku yang hanya mungkin dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, bukan kepada rakyat,” ujar Usman kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Menurut Usman, insiden tersebut adalah bentuk kekerasan negara yang secara jelas menunjukkan karakter banal dari kekuasaan. Pasalnya, tidak ada satu pun kaidah hukum, mau pun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan dalam insiden tersebut.

“Kekerasan dalam mengamankan itu sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi sampai mengakibatkan nyawa rakyat hilang,” kata Usman.

Oleh karena itu, menurut Usman, pemerintah harus bertanggungjawab menyelesaikan persoalan tersebut dari akar masalahnya. Pemerintah, kata Usman, harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan sektor sumber daya alam, termasuk emas, yang mengalami percepatan yang tinggi belakangan ini khususnya sejak Presiden memaksakan pertumbuhan ekonomi.

“Dan kita juga harus menyerukan kepada semua kalangan di Bima dan wilayah mana pun untuk terus menggugat legitimasi kebijakan-kebijakan yang salah, yang merusak alam, yang mengeruk kekayaan alam hanya untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Insiden bentrokan di Sape terjadi saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga yang disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar persegi. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Korban tewas dalam insiden itu mencapai tiga orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tiga korban tewas tersebut yakni dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18), Syaiful (17), dan Immawan Ashary, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.

Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima
Penulis : Anata Syah Fitri
Rabu, 04 Januari 2012 07:30 WIB
Komentar: 1
0 Like Dislike 0

TERKAIT
Polri Enggan Perdebatkan Temuan Komnas HAM
Polri akan Cek Silang Temuan Komnas HAM terkait Bima
Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Bima

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan adanya pelanggaran HAM dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dalam peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam undang-undang,” papar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Selain itu, Komnas HAM menegaskan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian tersebut tidak sesuai dengan prosedur tetap. Komnas HAM juga menyatakan korban tewas dalam bentrokan warga dengan aparat kepolisian berjumlah tiga orang.

Adapun bentuk pelanggaran HAM itu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik.

Meski demikian, Komnas HAM belum menyatakan pelanggaran HAM di Bima termasuk pelanggaran HAM berat. Ifdhal menjelaskan penyelidikan yang dilakukan baru sebatas pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Kelalaian aparat negara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dan hak-hak yang dijamin di undang-undang,” terangnya.

Ifdhal menambahkan, mengenai hal itu pihaknya akan menemui Kapolri untuk membahas rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kekerasan tersebut.

“Kami akan minta pertemuan dengan Kapolri pada Jumat (6/1). Saat pertemuan nanti, itu kan bisa kami klarifikasi, temuan dari Komnas HAM juga temuan dari Kapolri,” tegas Ifdhal.

Rekomendasi dari Komnas HAM diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Pasalnya, selama ini cukup sering rekomendasi dari Komnas HAM tak mendapat tanggapan.

Beberapa rekomendasi itu termasuk agar Kapolri melakukan penyelidikan independen untuk memeriksa seluruh aparat kepolisian yang diduga telah melanggar HAM. “Agar juga diberikan sanksi hukum tegas kepada pelaku,” papar Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.

Saat menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan akan menyamakan persepsi dengan Komnas HAM. “Nanti kita akan samakan dan Komnas HAM akan menyampaikan hasilnya kepada saya. Nanti akan kita komunikasikan,” ujarnya di Kantor Presiden, kemarin. Namun, kepolisian masih akan menunggu pemeriksaan yang lengkap.

Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar meminta pemerintah mendukung hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Sebagai institusi negara, Komnas HAM diberi kewenangan dan tugas melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. “Masak temuan Komnas HAM dianggap angin lalu seperti temuan LSM saja. Padahal mereka kan institusi negara. Temuan Komnas HAM harusnya didukung pemerintah,” tegas Akil, kemarin.

Akil menambahkan, konflik agraria yang terjadi belakangan menunjukkan ada yang salah dengan peraturan investasi di daerah. (*/Bob/X-9) – Media Indonesia

Komnas HAM:
Bentrok Bima, Polisi Salahi Protap
Selasa, 03 Januari 2012 14:23 WIB
Komentar: 0
0 Like Dislike 0

JAKARTA–MICOM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai aparat kepolisian menyalahi prosedur tetap dalam menangani pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (24/12), sehingga terjadi bentrokan.

“Ada empat protap yang dilewati kepolisian, yakni tidak ada pengendalian massa dengan tangan kosong lunak, pengendalian massa dengan tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul dan penggunaan senjata kimia seperti pakai air cabai”, kata Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (3/1). “Namun polisi justru langsung menggunakan senjata api.”

Disebutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap No: 1 Tahun 2009, telah diatur enam tahap tentang tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul (senjata kimia, gas air mata, semprotan cabe), dan kendali senjata api.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yakni keterangan saksi dan tayangan video, ternyata aparat kepolisian tidak melaksanakan sesuai protap.

Ketua Tim Investigasi Kasus Bima yang juga anggota Komnas HAM Ridha Saleh, mengatakan, dalam gambar video saat pembubaran unjuk rasa tersebut, terlihat jelas bagaimana sejumlah aparat Brimob menggunakan senjata api dalam mengusir warga. Bahkan, sejumlah anggota Brimob, tampak mengambil dan mengantungi beberapa peluru-peluru yang jatuh ke tanah, agar tidak dapat dijadikan barang bukti.

“Kalau kita lihat, ada reserse, yang terlibat dalam operasi terbuka itu. Mereka terlihat memukuli dan menendang warga yang sudah menyerah. Kan seperti ini jelas sekali menyalahi protab,” katanya.

Ridha menambahkan, aksi represif dari kepolisian itu juga dinilai menyalahi aturan, karena sekitar 100 pengunjuk rasa telah mengikuti arahan polisi, dan tidak melakukan penyerangan atau perlawanan sama sekali.

“Polisi melakukan penyerangan dan penembakan terhadap warga yang sudah menyerah. Kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara ditembak dari jarak dekat, dipukul, diseret, dan ditendang,” ujar Ridha.

Dalam kasus bentrokan itu, tiga orang tewas dan 30 orang mengalami luka tembak serta sembilan orang merupakan korban kekerasan aparat.

“Dari tiga orang yang tewas dan 30 orang yang luka akibat luka tembak tersebut, 10 orang diantaranya merupakan anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun,” kata Ketua Tim Investigasi Lapangan Kasus Bima, yang juga Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa. (Ant/wt/X-12

Setelah Meninggal, Baru Digantung
Kamis, 12 Januari 2012 | 13:44 WIB 56 Kali Dibaca

DuGAAN Pembunuhan Tahanan Kepolisian
dugaan Tahanan dibunuh di dalam SeL kepolisian

JAKARTA – Keluarga Faisal dan Butri, dua tahanan yang tewas di sel Polsek Sijunjung, Padang, Sumatera Barat, terbang ke Jakarta kemarin (11/1). Yusmindar, ibu korban, dan Didi Firdaus kemarin menemui pengacara di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka didampingi oleh tim pengacara dari LBH Padang.

’’Saya berharap Kapolri mau mengumumkan bahwa adik saya dibunuh bukan gantung diri,’’ kata Didi dengan raut muka murung. Selama ini upaya keluarga selalu kandas. Pihak Polda Sumbar dianggap tidak kooperatif karena menolak menemui keluarga.

Faisal dan Butri, kata Didi, bukan penjahat. ’’Mereka masih anak-anak, biasa saja pergaulan anak-anak,” katanya. Ketika keduanya dipulangkan polisi dalam selubung kain kafan, Yusmindar sempat pingsan. ’’Kami minta keadilan,” imbuh Didi.

Alvon Kurnia Parma dari YLBHI menduga dari fakta yang dibawa keluarga, korban memang sudah meninggal sebelum digantung. ’’Hasil autopsi tidak menyebutkan kematiannya karena gantung diri,” paparnya.

Secara forensik, fakta-fakta pendukung yang biasanya menyertai korban gantung diri juga tidak ditemukan. Misalnya, lidah terjulur kaku dan keluar sperma secara otomatis. ’’Ada kemungkinan mereka meninggal, lalu untuk menutupi jejak lantas digantung secara bersama-sama. Kalau ini benar, kejam sekali,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menjelaskan, Polri tidak menutupi kasus meninggalnya tahanan di Sijunjung. ’’Kami justru sedang bekerja untuk mengungkapnya,” kata dia.

Mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur, itu memastikan ada tindakan hukum jika diperoleh fakta bahwa kedua tahanan itu meninggal akibat kesalahan petugas. ’’Pasti, tidak ada yang ditutupi. Kawan-kawan bisa pantau terus perkembangannya,” ujarnya. (jpnn/c1/ary)

Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia
Oleh Gloria Samantha | 19-01-2012 | http://ngi.cc/nGJ | alam dan lingkungan
Longsor dan Banjir Masih Mengancam Indonesia

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda di banyak wilayah provinsi di Indonesia membuat tekstur tanah menjadi labil sehingga amat rawan longsor. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/1) lalu, bencana longsor terjadi di daerah Kecamatan Talegong.

Dari Purworejo, Yogyakarta, dilaporkan sebanyak enam rumah terbenam longsor akibat hujan terus-menerus, yang memicu air mengalir dari puncak tebing yang gundul, dan menyebabkan tanah di tebing setinggi 20 meter lebih bergerak turun. Tebing ini telah mengalami dua kali longsor di bulan Desember 2011, ditambah pada Senin kemarin (16/1).

Hujan berintensitas tinggi yang telah melanda Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selama sepekan terakhir ini juga mengakibatkan pemukiman penduduk di wilayah perbukitan Kendari terkena ancaman longsor. Tiga buah rumah warga serta sebuah sekolah di Kecamatan Jati Mekar tertimbun tanah longsor, Selasa (17/1).

Sementara lajur jalan di Kabupaten Lumajang menuju ke Malang tertutup longsoran tanah sejak Selasa (17/1) malam. Padahal kawasan selatan ini merupakan satu-satunya akses ke Malang beserta kota-kota lainnya di selatan Jawa Timur dan sering digunakan pula sebagai jalur alternatif pantura. Kini upaya pembersihan timbunan tanah sudah dikerjakan warga dan aparat secara gotong royong.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa meningkatnya curah hujan ini telah mengakibatkan banjir terjadi di 14 wilayah di Indonesia yakni Pandenglang, Lebak, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang, Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Landak, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Khusus di daerah Jawa Timur, luapan air Sungai Bengawan Solo menggenangi puluhan hektar sawah di Kabupaten Bojonegoro. Sungai mulai meluber setelah hujan tak berhenti sejak Jumat (14/1).

DPRD Lampung Selatan dilawan oleh pengusaha Tambang

PT JPP Tak Gubris Larangan Dewan
Senin, 06 February 2012 18:01

SRAGI (Lampost.com): PT Jaya Pasipic Propindo (JPP) mengabaikan himbauan Komisi C DPRD Lamsel untuk membuat izin eksplorasi penambangan pasir di Way Sekampung, Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan (Lamsel).

Pasalnya, hingga kini Senin (6-2), PT JPP masih terlihat menyedot pasir di dasar sungai yang berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur tersebut.

Hasan (35), seorang warga Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi mengatakan, sampai saat ini PT JPP masih menyedot pasir di muara Way Sekampung. Padahal, Komisi C DPRD Lamsel telah melarang perusahaan tersebut melakukan eksplorasi sebelum mengantongi izin dari Pemkab setempat.

“Kegiatan penyedotan pasir di sungai Way Sekampung ini agar dihentikan, apa bila JPP belum ada izin dari Pemkab. Tapi pihak perusahaan masih membangkang padahal hasil hearing dengan Komisi C DPRD Rabu (1-2) lalu melarang perusahaan ini melakukan eksplorasi,” kata Hasan kepada Lampung Post, Senin (6-2).

Ia meminta pemkab segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas PT JPP yang bakal berdampak buruk bagi warga yang tinggal di sekitar way sekampung. ”Dampaknnya abrasi. Kalau mau ngeruk, seharusnya terlebih dahulu membuat tanggul agar tidak longsor. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka warga yang akan menghentikan kegiatan PT JPP,” ancam Hasan.

Di sisi lain, ujar dia, PT JPP juga belum ada kata kesepakatan dengan masyarakat. Pihak perusahaan langsung melakukan eksplorasi.”Kami berharap Pemkab segera turun tangan,” harap dia.

Hal senada disampaikan oleh Rohani, tokoh masyarakat dusun setempat. Ia meminta Pemkab Lamsel meninjau langsung aktivitas kapal tongkang yang melakukan penyedotan pasir di muara Way Sekampung.

Sementara, Hipni anggota Komisi C DPRD Lamsel meminta sebelum melakukan eksplorasi, PT JPP membuat tanggul pencegah abrasi. Dengan begitu masyarakat menjadi tenang. ”Jadi PT JPP jangan hanya mengantongi izin dari Pemkab Lamtim saja. Berhubung wilayah eksplorasi berbatasan dengan Lamsel. Maka PT JPP harus mengantongi izin dari Pemkab Lamsel. Namun masalah perizinan mutlak wewenang pemerintah,” ujar politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu.

Diberitakan sebelummnya, kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Lamsel , Camat Sragi, Kepala Desa Bandar Agung dan dua pihak perusahaan , yakni PT JPP dan PT Wahana Pasir Sakti (WPS), Rabu (1-2) terungkap PT JPP harus membuat dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). PT JPP juga diminta transparan dalam pendalaman sungai didaerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamtim dan Lamsel.
(KRI/L-1) – Lampung Post Online

Ajukan Keberatan Retribusi Sampah
Minggu, 05 February 2012
Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung membuka diri atas keluhan warga mengenai tarif retribusi sampah yang naik hingga 100%. Beberapa warga menilai Perda Retribusi Sampah tidak berbeda dengan IMB, karena dihitung berdasarkan luas bangunan, bukan volume sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung Budiman, Jumat (3-2), mengatakan surat keberatan dari warga akan menjadi dasar peninjauan ulang penetapan tarif retribusi sampah.

“Silakan warga mengajukan keberatan, setelah itu tentunya akan kami evaluasi lagi. Namun, sejauh ini kita ikuti saja peraturan daerah (perda) yang ada. Kemudian, baru bisa kita tinjau ulang,” kata dia.

Menurut dia, tarif retribusi sampah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penyusunan perda itu dilakukan bersama-sama dengan legislatif dan stakeholder serta melalui pengkajian penerapan tarif di masyarakat.

Besaran tarif retribusi sampah sebenarnya tertuang dalam Perwali No. 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Beberapa poin dalam perwali itu menyebutkan tarif retribusi sampah untuk rumah toko (ruko) satu lantai sebesar Rp75 ribu/bulan, dua lantai Rp100 ribu/bulan, dan tiga lantai Rp125 ribu/bulan.

Sebelumnya, tarif retribusi sampah untuk ruko hanya Rp30 ribu/bulan untuk semua kondisi ruko. Meskipun demikian, kata Budiman, objek retribusi sampah yang merasa keberatan dengan besaran tarif retribusi tersebut bisa mengajukan keberatan kepada pihaknya.

Diakui Budiman, telah banyak warga yang mengirimkan surat keberatan, dan pihaknya telah melakukan penyesuaian, mengingat pihaknya juga melakukan subsidi silang dalam penetapan tarif.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi C DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan mengatakan dengan adanya surat keberatan itu, Pemkot akan melakukan kajian apakah akan memberikan keringanan atau tidak.

Menurut dia, jika memang masyarakat merasa keberatan, tarif retribusi bisa ditinjau ulang. Sejumlah warga menilai Perda No. 5/2011 itu mirip dengan retribusi izin mendirikan bangunan (UMB), karena dihitung berdasarkan luas area bangunan, bukan volume sampah.

Misalnya, untuk restoran dengan luas area lebih dari 500 meter persegi dikenakan Rp750 ribu/bulan, pergudangan dengan luas lebih 500 meter persegi Rp1,5 juta/bulan, atau toko swalayan dengan luas lebih dari 500 meter persegi Rp3 juta/bulan, atau luas area antara 150 meeter persegi sampai dengan 500 meter persegi sebesar Rp600 ribu/bulan.

“Aneh, kok sampah dihitung berdasarkan luas area, bukan pada volume sampah. Sampahkan diukur dengan volume. Kalau begini, ya harus ditimbang dong, baru adil,” kata seorang pemilik toko yang mengaku sampah tokonya cuma kardus dan kertas yang bisa dijual, sehingga tidak menimbulkan polusi udara atau mencemari lingkungan. (VER/K-1) - Lampung Post Online

Sanksi Pemecatan terhadap Jaksa Korup hanya BOHONG belaka
Kejaksaan pekerjakan Jaksa Tidak Hormat
Kompas.com
Palsukan Surat, Jaksa “Sahabat” Amrozy Dipecat
Muhammad Hasanudin | Tri Wahono | Senin, 6 Februari 2012

DENPASAR, KOMPAS.com – Gara-gara ketahuan memalsukan surat putusan kasus narkotika warga Filipina, Steven Antony Gamboa, seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali diberhentikan dengan tidak hormat. Jaksa bernama Sunaryo ini pada saat kasus bom Bali tahun 2002 silam dikenal sangat dekat dengan salah seorang pelaku bom Bali yakni Amrozy.

“Dulu di Pidum, salah satu orang yang bisa berkomunikasi dengan Amrozy ya dia. Amrozy cuma mau sama dia. Jaksa lain enggak mau,” ujar Kepala Seksi Bagian Pembinaan (Kasubbagin), Anak Agung Kusimantara kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin (6/2/2012) sore tadi. “Bahkan saat mau dibawa, Amrozy cuma mau dipegang tangannya dia,” imbuh Kusimantara.

Kasus pemalsuan surat putusan hakim ini sendiri terjadi pada tahun 2006 silam. Gamboa yang seharusnya divonis 8 bulan penjara diubah menjadi 4 bulan penjara oleh Sunaryo. Dalam surat putusan palsu tersebut Gamboa hanya menjalani separuh hukumannya dan bebas pada 10 Oktober 2006. Padahal dalam putusan asli Gamboa bebas pada Februari 2007.

Meski sudah cukup lama, kasus pemalsuan putusan ini kembali mencuat karena banding dari Sunaryo ditolak dan tetap diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat baru-baru ini. Uniknya, meski telah dipecat, Sunaryo masih diperkenankan bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai tenaga honorer.

“Dia di bagian umum, bisa sopir, dan tukang kebun karena kita kekurangan tenaga di bagian kebersihan,” jelas Kusimantara.

Kejaksaan Tanggung Kehidupan Jaksa Nakal

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar… – kompas.com
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012 | 08:28 WIB

Pemerintah Menghambat Peran serta masyarakat di Bidang lingkungan
Pemerintah Indonesia mempersulit Konservasi orang hutan
pemerintah Indonesia meminta Sewa untuk rumah orang hutan
Orang Hutan Bayar Sewa Miliaran Buat dapat Rumah Yang Layak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Saat ini ada 850 orangutan di pusat rehabilitasi yang harus dilepasliarkan. Dengan luas ideal 100-150 hektar per orangutan, jumlah lahan yang tersedia tidak memadai.

“Kami mengusulkan untuk menambah 30.000 hektar lagi,” kata Jamartin dalam konferensi pers yang digelar Kamis, (2/2/2012) di Jakarta. Untuk pengadaan lahan itulah pembayaran diperlukan. Pasalnya, tak ada lahan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah untuk melepasliarkan orangutan.

“Inilah ironisnya. Jumlah biaya yang kita bayar ini sama saja dengan jumlah yang dibayar oleh mereka yang mau tebang hutan,” kata Jamartin.

Untuk lahan seluas 86.000 hektar dengan izin sewa 60 tahun, biaya yang harus dibayar adalah Rp 13 miliar per bulan. Biaya per luas lahan adalah Rp 150.000. Dengan hitungan yang sama, Jamartin mengatakan, “Untuk 30.000 hektar lahan yang diusulkan, kami harus mengeluarkan lagi 4,5 miliar.”

BOSF telah mengajukan keberatan tentang pembayaran kepada Kementerian Kehutanan, tetapi tak menuai hasil. Akhirnya, untuk lahan seluas 86.450 hektar, pembayaran pun dilakukan. “Kami tidak bisa menunggu aturannya berubah. Orangutan tidak bisa menunggu lama, yang siap harus dilepasliarkan,” papar Jamartin.

Adanya pemungutan biaya untuk pelepasliaran orangutan mesti jadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pemerintah punya target bahwa pada 2015, semua orangutan harus dilepasliarkan. Masalahnya kemudian, bagaimana mau melepasliarkan orangutan kalau tidak ada hutan dan kalau harus terus mengeluarkan biaya miliaran?

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Kepunahan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati -Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

ini adalah bukti buruknya pengelolaan sumber daya alam yang diamanatkan kepada pemerintah Indonesia.

Duh, Populasi Hewan Langka Kalsel Terancam Punah
Penulis : Denny Susanto
Kamis, 02 Juni 2011 20:41 WIB

BANJARMASIN–MICOM: Kerusakan hutan akibat maraknya penebangan liar, kebakaran, serta alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan menyebabkan populasi sejumlah satwa langka di Kalimantan Selatan terancam punah.

Beberapa satwa langka khas kalimantan Selatan (Kalsel) yang terus berkurang dan terancam punah tersebut antara lain beruang madu, owa-owa, kijang emas, dan Bekantan.

“Dalam lima tahun terakhir terlihat populasi berbagai jenis satwa, termasuk satwa langka, semakin berkurang bahkan terancam punah,” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Bambang DA di Banjarmasin, Kamis (2/6).

Menurutnya, pihaknya sangat prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan, terutama degradasi hutan akibat masih maraknya penebangan dan alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai aktivitas seperti pertambangan dan perkebunan. “Kerusakan hutan otomotis membuat habitat satwa ikut rusak, sehingga banyak satwa mati,” tambahnya.

Fakktor lain penyebab terus berkurangnya satwa adalah kebakaran hutan dan masih adanya aksi perburuan satwa langka oleh masyarakat. “Perburuan dan perdagangan satwa langka ini, menjadi masalah tersendiri yang perlu ditangani,” ucapnya. (DY/OL-01)

Tangkapan Ikan Sidat Mulai Menurun
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Jumat, 17 Juni 2011 | 18:16 WIB

KOMPAS.com – Hasil tangkapan ikan sidat sudah mulai menurun. Dr Hagi Yuli Sugeha, peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkannya dalam wawancara usai presentasi hasil penelitian ikan sidat di Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/6/11).

“Belakangan sudah mulai menurun hasil tangkapannya. Ukuran yang ditangkap juga sudah kecil-kecil,” katanya. Menurutnya, penyebabnya adalah pola penangkapan memakai jebakan permanen sehingga tak satu pun ikan sidat yang bisa lolos dari jebakan.

Hagi juga mengungkapkan bahwa banyak nelayan masih menangkap juvenile sidat di muara sungai. “Di Danau Poso juga banyak yang menangkap sidat yang akan bertelur,” kata Hagi. Hal ini adalah salah satu faktor yang membuat populasi ikan sidat bisa menyusut.

Menurut Hagi, sebenarnya ukuran konsumsi ikan sidat adalah 50 cm. Namun, ikan sidat dewasa biasanya sulit ditangkap. Hal ini mendorong masyarakat untuk tetap menangkap juvenile. Sementara, penangkapan ikan yang akan bertelur tetap dilakukan sebab telurnya pun bisa dimanfaatkan.

“Bagian tubuh ikan sidat itu semuanya bisa dimanfaatkan. Telurnya bisa untuk bikin caviar, lalu juvenile-nya bisa untuk sashimi, dewasanya untuk sushi dan tulangnya juga bisa dibuat keripik di Jepang,” ungkap Hagi.

Menurut Hagi, sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah pada tahun 2009 yang melarang ekspor sidat, terutama juvenile. Tapi, kenyataannya hal itu masih berlanjut. “Ini DKP dan pemerintah daerah juga harus bekerjasama mengawasi di lapangan,” saran Hagi.

Pada masyarakat, ia menganjurkan untuk menangkap berdasarkan musim serta perbaikan alat penangkapan. “Sebenarnya bisa menggunakan seser, itu semacam sekop. Kalau dengan trap seperti sekarang kan tidak ada yang bisa lolos. Apalagi trap-nya permanen,” jelasnya.

Ia mengakui, memang sulit melakukan pengaturan sebab masyarakat pun mencari penghasilan. Namun, ke depan ia berupaya untuk mengembangkan artificial reproduction. “Tapi untuk ini kita masih perlu paham dulu tentang sidat tropis ini. Jadi masih perlu penelitian,” urainya.

Ikan sidat adalah jenis ikan yang hidup di air tawar dan air laut. Ikan sidat biasa bereproduksi di laut sementara anakannya akan tumbuh di air tawar. Ikan ini merupakan salah satu komoditi penting sebab bisa diekspor dengan harga Rp 250 ribu per kilogram. Biasanya, jenis ikan ini diekspor ke China dan Jepang.

HARIMAU SUMATRA
Populasi Harimau Sumatra di Bengkulu Mengkhawatirkan
Kamis, 12 Mei 2011 11:30 WIB

BENGKULU–MICOM: Populasi harimau Sumatra di Bengkulu saat ini terancam punah karena habitatnya banyak dirusak oleh sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu Amon Zamora, Kamis (11/5) mengatakan populasi harimau Sumatra di daerah ini kini hanya sekitar 50 ekor yang tersebar di enam kabupaten.

“Keberadaan harimau Sumatra yang terdapat di Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Mukomuko dan Lebong saat ini kami perkirakan hanya berjumlah sekitar 50 ekor saja akibat banyaknya perusakan hutan lindung yang menjadi habitat satwa-satwa langka tersebut,” ujarnya.

Hewan dengan nama latin Panthera Tigris Sumatrae tersebut kerapkali terlihat di sekitar lahan perkebunan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung. Kemunculan sang raja hutan tersebut biasanya berakibat hilangnya ternak-ternak warga akibat dimangsa oleh satwa langka tersebut.

Harimau Sumatra yang muncul di lahan perkebunan sekitar hutan hutan lindung juga terkadang menyerang manusia yang sedang berkebun. “Kemunculan harimau di sekitar perkebunan petani seringkali dimanfaatkan pemburu untuk memasang jerat atau menembak sang raja hutan untuk diperjualbelikan. Selain warga setempat, pemasangan jerat dan pemburuan harimau sumatera juga sering dilakukan para pemburu profesional yang datang dari luar Provinsi Bengkulu,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu kendala mengatasi perburuan liar terhadap harimau sumatera di hutan lindung wilayah Provinsi Bengkulu adalah terbatasnya jumlah polisi kehutanan. Saat ini polisi kehutanan di setiap Kabupaten atau Kota sekitar puluhan orang sehingga tidak mampu mengawasi wilayah hutan yang sangat luas.

“Untuk mengatasi kekurangan, kami telah mengusulkan penambahan jumlah tenaga polisi kehutanan ke Kementrian Kehutanan Republik Indonesia agar pengawasan hutan lindung dan khususnya harimau sumatera bisa dilakukan dengan maksimal,” katanya. (Ant/OL-04)

Kelestarian Harimau Sumatra Mengkhawatirkan
Jumat, 24 Juni 2011 10:23 WIB

BENGKULU–MICOM: Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Amon Zamora mengatakan kelesatarian Harimau Sumatra (Panthera tigris Sumatrae) semakin mengkhawatirkan, karena ancaman terhadap habitatnya semakin serius.

“Habitatnya terus terganggu karena penebangan hutan secara liar dan perambahan liar masih marak,” katanya di Bengkulu, Jumat (24/6).

Akibatnya, selama 2011 terdapat tujuh laporan konflik antara manusia dengan harimau yang memasuki kebun dan perkampungan warga.

Tidak sedikit ternak peliharaan warga yang dimangsa satwa yang terancam punah itu.

“Tujuh kasus ini yang dilaporkan resmi ke BKSDA, kami yakin banyak kasus yang tidak sampai. Jumlah ini termasuk tinggi dan membuktikan ancaman terhadap harimau juga semakin serius,” jelasnya.

Ia mengatakan tujuh kasus tersebut tersebar di lima kabupaten yakni Seluma, Bengkulu Utara, Muko Muko, Lebong dan Kaur.

Dari tujuh kasus tersebut enam kasus bisa diselesaikan dengan pengusiran harimau ke dalam hutan.

Sementara satu kasus yakni di Kabupaten Seluma, seekor harimau harus diamankan dan saat ini sudah direlokasi ke Tambling Provinsi Lampung.

“Evakuasi adalah jalan terakhir, kalau masih bisa diusir ke dalam hutan akan kami upayakan,” tambahnya.

Amon mengatakan tidak hanya perambahan untuk berkebun, tidak sedikit pemukiman warga yang berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Menurutnya, kondisi ini akan membuat konflik manusia dengan harimau semakin tinggi sebab manusia yang memasuki habitat satwa tersebut.

Data BKSDA menyebutkan dari 45 ribu hektare luas kawasan hutan konservasi yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di daerah itu 70% sudah dirambah.

“Tapi kami sudah berhasil mengatasi 40 persen ganguan terhadap kawasan hutan konservasi itu,” katanya.(Ant/Ol-3)

Selasa, 11 Januari 2011
RUWA JURAI
SATWA LANGKA: Harimau Sumatera di TNWK Terancam Punah

LABUHANRATU (Lampost): Populasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang menghuni kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terancam punah. Kepunahan populasi satwa yang dijuluki si raja hutan itu, selain disebabkan faktor alam ,juga faktor manusia, yaitu perburuan liar.

Koordinator Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) Sumianto mengatakan pada 1999-2000, populasi harimau di kawasan TNWK diperkirakan 36-40 ekor. Sementara itu, data terakhir 2010, jumlah populasi satwa pemangsa daging itu tak lebih 30 ekor, dengan perbandingan 2 betina dan 1 jantan.

Berkurangnya populasi harimau sumatera yang menghuni kawasan seluas 125 ribu hektare itu disebabkan banyak faktor. Seperti faktor alam dan faktor manusia.

“Sepanjang tahun kami terus melakukan pemantauan lewat kamera pengintai. Dan, sepanjang 2010, populasi harimau sumatera diperkirakan 30 ekor. Jumlah itu menurun dibanding 1999-2000,” kata Sumianto, Senin (10-1).

Menurut Sumianto, Yayasan PKHS yang merupakan mitra Balai TNWK, mengajak menjaga agar populasi harimau sumatera di kawasan taman nasional itu tak punah. Apalagi, satwa itu termasuk satwa yang tak agresif dalam masalah berkembang biak.

“Dalam hitungan normal, masa kehamilan harimau hingga melahirkan berlangsung 20 bulan. Tapi, hal itu tak dapat jadi jaminan. Sebab, harimau termasuk satwa yang kurang agresif dalam soal berahi,” kata dia.

Ditanya maraknya aksi perburuan liar, menurut dia, sejauh ini pihak PKHS belum pernah memergoki pelaku membantai satwa itu. Tapi, sekitar 2002 silam, PKHS bersama pihak TNWK pernah memergoki sejumlah pelaku dalam hutan yang diduga akan berburu satwa. (DIN/D-3)

Harimau Sumatera di Ambang Kepunahan
Minggu, 10 Oktober 2010 14:25 WIB | Warta Bumi | Konservasi/Pelestarian | Dibaca 1408 kali
Medan (ANTARA News) – Keberadaan Harimau Sumatera yang berada di beberapa provinsi di Sumatera terancam punah akibat semakin tingginya perambahan hutan yang menjadi habitat hidupnya hewan satwa langka tersebut.

Direktur Sumatra Rainforest Insitute (SRI) Rasyid Assaf Dongoran, di Medan, Minggu, mengatakan, dewasa ini perambahan hutan makin banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini pupulasi Harimau Sumatra ( Phantera tigris sumatrae) tersebar terbatas di beberapa wilayah hutan yang terbatas yakni Aceh, Sumatera, Riau, Sumatera Barat Lampung dan Jambi dengan pupulasi diperkirakan tidak lebih dari 300-400 ekor.

“Jika hutan terdegrasi secara cepat dan tidak terkendali akibat lalainya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat, maka bencana akan segera datang,” katanya.

Secara umum bencana yang dipastikan datang adalah bencana banjir di saat musim hujan, bencana kekurangan air hebat dan tanah mengalami degradasi kesuburan, bencana hama wereng, bencana iklim dan bencana penyerangan satwa ke perladangan.

“Problem yang ada adalah sering sekali data luas hutan di atas kertas tidak sesuai dengan kenyataan luasan hutan yang ada di lapangan, akibatnya tidak ada kepastian luasan hutan lindung di Sumatera Utara,” katanya.
(ANT/A038)

kepunahan satwa jenis PRIMATA

4 Spesies Primata Indonesia Nyaris Punah
K1-11 | Glori K. Wadrianto | Minggu, 3 Juli 2011 | 13:37 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jenis primata paling bervariasi di dunia? Dari 200 jenis primata yang tercatat di muka Bumi, di Indonesia terdapat 40 jenis atau sekitar 25 persen.

Ironinya, dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen terancam punah akibat banyak habitat primata yang rusak dan penangkapan ilegal untuk diperdagangkan. ProFauna Indonesia mencatat setiap tahunnya ribuan kera hasil tangkapan alam diperdagangkan di Indonesia untuk dikonsumsi atau dijadikan satwa peliharaan.

“Sampai saat ini masih ada pengiriman. Kalau dipelihara sepertinya hanya sedikit, lebih banyak dikonsumsi, otak dan dagingnya,” kata Ketua Pro Rosek Nursahid di sela-sela kampanye penyelamatan primata di Renon, Denpasar, Minggu (3/7/2011).

Tingginya angka konsumsi primata di Indonesia terjadi karena sebagian masyarakat masih percaya mitos bahwa kera dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya asma, meski sampai saat ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Akibat eksploitasi yang membabi buta ini, sedikitnya 4 primata asal Indonesia benar-benar akan punah jika tidak segera diselamatkan. Mereka adalah orangutan sumatera (Pongo abelii), kukang jawa (Nyeticebus javanicus), tarsius siau (Tarsius tumpara), dan simakubo (Simias cocolor).

Menyelamatkan mereka tak cukup dengan mengandalkan kepedulian para LSM pecinta satwa saja, tetapi kesadaran dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan pentingnya menjaga habitat bangsa kera dan monyet yang merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia ini.

200 Ekor Primata Dikirim Jawa ke Bali untuk Disantap
Minggu, 03 Juli 2011 15:56 WIB

DENPASAR–MICOM: Ketua ProFauna Indonesia Rosek Nursahid menyebutkan, lebih dari 200 ekor primata dikirim dari Jawa ke Bali untuk kepentingan konsumsi.

“Tiap bulannya lebih dari 200 ekor primata jenis lutung Jawa dari Jember, Lumajang, dan Banyuwangi didatangkan ke Bali untuk jadi santapan. Ini ancaman yang memprihatinkan bagi satwa tersebut,” kata Rosek Nursahid di Denpasar, Bali, Minggu (3/7).

Pada unjuk rasa di depan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, itu, ia mengatakan, primata merupakan hewan yang keberadaannya nyaris punah. Ironisnya, primata yang diperdagangkan ke Bali itu bukan hasil penangkaran, melainkan dari alam liar.

Lutung Jawa sendiri merupakan primata yang dilindungi. Di dunia terdapat sekitar 200 jenis primata. Dari jumlah itu, 40 jenis atau sekitar 25 persen di antaranya hidup di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun kaya akan jenis primata, kata dia, namun kondisinya hampir 70 persen primata di Indonesia itu terancam punah akibat rusaknya habitat dan penangkapan ilegal untuk diperdagangkan.

“Sejak 2000, Badan Konservasi Internasional (IUCN) menerbitkan daftar 25 jenis primata yang terancam punah di dunia. Dari 25 jenis primata itu, empat di antaranya adalah primata asal Indonesia yaitu, Orang Utan Sumatra, Tarsius Siau, Kukang Jawa, dan Simakubo,” katanya. (Ant/OL-5)

70 Persen Primata Indonesia Terancam Punah
Penulis : Bagus Suryo
Selasa, 07 Juni 2011 05:10 WIB

MALANG–MICOM: Sekitar 70 persen primata yang hidup dan berkembang di Indonesia terancam punah akibat rusaknya habitat primata serta penangkapan secara ilegal untuk kemudian diperdagangkan secara bebas.

Menurut Direktur ProFauna Indonesia Rosek Nursahid, Senin (6/6), populasi primata di dunia ada sekitar 200 jenis dan 40 jenis di antaranya berada di Indonesia. Namun, dari 40 jenis itu sekitar 70 persennya terancam punah.

“Sejak tahun 2000, badan konservasi internasional menerbitkan daftar 25 jenis primata yang paling terancam kepunahannya di dunia.Dari 25 jenis primata itu, empat diantaranya adalah primata asal Indonesia, yakni jenis orangutan Sumatera (Pongo Abeli), Tarsius Siau (Tarsius Tumpara), Kukang Jawa (Nycticebus javanicus), dan Simakubo (Simias cocolor),” kata Rosek di sela-sela aksi kampanye pelestarian primata di Jalan Veteran, Kota Malang.

Dalam aksi (kampanye)-nya itu puluhan aktivis ProFauna tersebut membawa poster bergambar aneka jenis primata, seperti orangutan, lutung jawa, bekantan, kukang, dan monyet ekor panjang. Selain itu juga membagikan brosur dan stiker kepada masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Lebih lanjut Rosek mengatakan, beberapa jenis primata tersebut akan benar-benar punah dari alam jika tidak ada upaya nyata untuk menyelamatkannya.

Menurut dia, salah satu faktor utama semakin terancam punahnya primata Indonesia adalah perdagangan primata, karena sebagian besar primata yang diperdagangkan adalah hasil tangkapan dari alam.

Setiap tahunnya ada ribuan primata dari berbagai jenis yang ditangkap dari alam untuk diperdagangkan sebagai satwa peliharaan atau juga dimakan dagingnya.

Beberapa jenis primata masih diburu untuk diambil dagingnya misalnya lutung jawa, monyet ekor panjang, lutung Sumatera dan beruk. Daging primata dipercaya juga sebagai obat penyakit seperti asma, walaupun sama sekali tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini.

Rosek mengungkapkan, primata yang diperdagangkan kebanyakan masih bayi atau anak-anak, karena masih terlihat lucu dan ada banyak kemiripan dengan manusia. Walaupun seringkali ketika beranjak dewasa primata yang dipelihara oleh masyarakat tersebut kemudian akan ditelantarkan atau bahkan dibunuh.

Di pasaran harga primata bervariasi, semakin langka maka harganya akan semakin mahal. Seekor lutung jawa dijual seharga Rp 200.000, kukang Rp200.000 hingga Rp300.000, owa Rp1 juta, dan orangutan diatas Rp2 juta per ekor.

“Sebagian besar primata Indonesia sudah dilindungi undang-undang, yang artinya primata tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dipelihara sebagai satwa peliharaan. Perdagangan primata yang dilindungi itu adalah tindakan kriminal dan sarat dengan kekejaman terhadap primata,” tegasnya.

Menurut UU tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan termasuk yang memelihara satwa dlindungi itu bisa dikenakan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

“Kami akan terus melakukan kampanye untuk menghentikan perdagangan primata yang bukan hanya menyebabkan primata tersebut semakin terancam punah, tetapi juga karena perdagangan primata itu penuh dengan kekejaman dan penderitaan primata. Semakin banyak primata yang dibeli masyarakat, maka akan semakin banyak primata yang ditangkap dari alam,” ujar Rosek. (Ant/OL-12)

/Home/Sains/Konservasi
50 Persen Orangutan Punah akibat Ulah Manusia

Selasa, 9 Juni 2009 | 15:21 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com — Populasi orangutan liar di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan berkurang 50 persen dalam 10 tahun terakhir karena hilangnya hutan dataran rendah.

Humas Yayasan Titian, lembaga yang hirau terhadap populasi dan perkembangbiakan orangutan, Ade Yuliani di Pontianak, Selasa (9/6), mengatakan, jumlah orangutan liar di Kalbar diperkirakan tersisa 6.675 individu dengan dua spesies utama Pongo pygmaeus pygmaeus dan Pongo pygmaeus wurmbii.

“Pembalakan liar, penambangan hutan, kebakaran hutan, dan konversi hutan untuk perkebunan skala besar menjadi faktor utama yang mengancam keberadaan populasi orangutan liar di alam,” katanya.

Selain itu, orangutan juga diburu untuk konsumsi dan perdagangan. Salah satu daerah di Kalbar yang cukup gencar melakukan pembukaan lahan adalah Kabupaten Kayong Utara.

Menurut Ade, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, kabupaten induk Kayong Utara, terdapat 47 perusahaan sawit yang sedang dan akan beroperasi. Sebagian kawasan hutan yang masuk areal konsesi perkebunan di Kayong Utara merupakan habitat orangutan.

Sementara sebelumnya, WWF-Indonesia untuk wilayah Putussibau menyatakan, jumlah orangutan di Taman Nasional Danau Sentarum (TDNS) Kabupaten Kapuas Hulu menurun hingga 62 persen dibanding 10 tahun lalu ketika populasi mereka mencapai 1.300 ekor.

Menurut WWF, TNDS memiliki tingkat kerapatan yang tinggi untuk hunian orangutan karena dengan luas 130.000 hektar, seluruh kawasan cocok bagi primata itu. Sedangkan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dengan luas 800.000 hektar namun yang cocok untuk orangutan hanya separuhnya. Jumlah orangutan di TNBK berkisar 1.030 ekor

kepunahan Satwa Jenis BURUNG

Selamatkan Maleo di Cagar Alam Panua
Minggu, 03 Juli 2011 22:52 WIB

GORONTALO–MICOM: Kelestarian satwa endemik Pulau sulawesi seperti Burung Maleo yang tadinya hidup bebas di kawasan Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato kini mulai terancam punah.

Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato yang juga adalah jagawana pada Cagar Alam Panua, Tatang Abdulah mengatakan bahwa saat ini di kawasan itu hanya bisa dijumpai dua atau tiga pasang burung maleo. Padahal kata dia, kawasan Cagar Alam Panua yang seluas 45.575 Hektare Area (Ha) itu, sebagiannya pernah dipakai untuk penangkaran burung maleo sepanjang tahun 2004-2006.

“Wilayah penangkaran waktu itu seluas lima ribu hektare area,” Ujar Tatang, Minggu (3/7).

Dia menambahkan, Pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam Seksi Konservasi Wilayah Gorontalo ketika itu bekerja sama dengan sebuah organisasi nirlaba di bidang pelestarian satwa langka menjalankan usaha penangkaran tersebut. Saat itu kata dia, Burung Maleo masih banyak ditemui di kawasan Cagar Alam Panua hingga belasan pasang.

“Setelah penangkaran selesai, tidak ada lagi kontrol terhadap burung tersebut,” kata Tatang.

Dia mengatakan, ancaman serius terhadap musnahnya burung maleo di Kawasan Cagar Alam Panua berupa perburuan liar oleh warga serta penggembalaan ternak di lokasi peneluran. Menurut dia, upaya pengawasan kawasan Cagar Alam Panua pun kurang maksimal sebab petugas yang di tempatkan diwilayah itu masih tergolong minim.

“Saat ini kami hanya berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin,” Kata Tatang. (Ant/OL-2)

Penggundulan tak Terkendali, Habitat Rangkong Terancam Punah
Thursday, 30 June 2011 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Habitat Rangkong Indonesia terancam hilang akibat eksploitasi hutan yang membuat sumber pakannya menjadi berkurang.

“Kegiatan penggundulan hutan tanpa tebang pilih membuat sumber pakan Rangkong banyak yang rusak. Kondisi ini membuat rangkong semakin terjepit dan mulai kehilangan habitatnya,” kata Dwi Mulyawati Bird Conservation Officer Burung Indonesia dalam siaran pers yang dikirim melalui pesan elektroniknya, Sabtu.

Dwi mengatakan, Rangkong merupakan hidupan liar yang sangat berjasa pada regenerasi hutan. Tanpa Rangkong, diperkirakan hutan akan segera hancur dan potensi yang terkandung didalamnya ikut tergusur.

Banyak jenis pohon yang kelanjutan hidupnya bergantung pada hewan pemakan buah dalam penyebaran bijinya. “Menurut para peneliti Rangkong dijuluki sebagai petani hutan karena kehebatannya menebar biji,” kata Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan seekor Rangkong dapat terbang dalam radius 100 km persegi. Artinya, burung yang termasuk dalam keluarga Bucerotidae ini dapat menebar biji hingga 100 km jauhnya.

Penelitian yang dilakukan di kawasan hutan produksi menunjukkan, sumber pakan Rangkong menyusut hingga 56 persen karena berkuranganya pohon pakan sebanyak 76 persen.

Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature (IUCN), dari 13 jenis Rangkong yang ada di Indonesia, Julang Sumba (Aceros everetti) merupakan jenis terancam punah yang masuk pada kategori rentan (Vulnerable/VU).

Di Indonesia, Rangkong disebut juga dengan Julang, Enggang, atau Kangkareng “Jenis yang hanya dijumpa di Pulau Sumba ini diperkirakan hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor dengan kepadatan rata-rata enam ekor per km persegi,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan, Rangkong merupakan jenis burung yang melakukan kegiatan tersebutt. Tanpa peran Rangkong, bisa dipastikan jenis pohon tertentu akan lenyap karena induk pohon yang menua akan mati tanpa pengganti.

Buah Ara merupakan salah satu pakan favorit Rangkong yang tersedia hampir sepanjang tahun.

Diperkirakan, ada 200 jenis pohon Ara yang menjadi pakan utama Rangkong. Dan bila dibanding burung lainnya, Rangkong dianggap paling mampu dalam menebarkan biji ara, karena daya jelajahnya yang tinggi.

“Menurut Margaret F. Kinnaird dan Timothy G. O`Brien, peneliti Rangkong dan hutan tropis, terdapat korelasi erat antara Rangkong dengan hutan yang sehat,” kata Dwi.

Burung Rangkong termasuk dalam Famili Bucerotidae, kelompok burung berukuran besar yang mudah dikenali, terutama dari cula (casque) pada pangkal paruhnya. Di seluruh dunia terdapat 55 jenis yang tersebar di kawasan tropis Asia dan Afrika.

Tercatat ada 13 jenis Rangkong yang ada di Indonesia. Sembilan jenis di Sumatera: Enggang Llihingan, Enggang Jambul, Julang Jambul-Hitam, Julang Emas, Kangkareng hitam, Kangkareng Perut-Putih, Rangkong Badak, Rangkong Gading, dan Rangkong Papan. Empat jenis lagi berada di Sumba (Julang Sumba), Sulawesi (Julang dan Kangkareng Sulawesi), serta Papua (Julang Papua). Kalimantan memiliki jenis Rangkong yang sama seperti Sumatera, kecuali Rangkong Papan.

Burung Indonesia adalah organisasi nirlaba dengan nama lengkap Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Birdlife Indonesia Association) yang menjalin kemitraan dengan BirdLife International, yang berkedudukan di Inggris.
Redaktur: taufik rachman
Sumber: antara

Elang Jawa Terancam Punah
Jumat, 27 Mei 2011 14:42 WIB

MALANG–MICOM: Keberadaan elang jawa (Spizaetus bartelsi) di Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur (Jatim), kian menipis, bahkan terancam punah.

Chairman ProFauna Indonesia Rosek Nursahid di Malang, Jumat (27/5), mengatakan, hasil survei terakhir yang dilakukan ProFauna Indonesia belum lama, jumlah elang jawa di Tahura menurun drastis dan saat ini diperkirakan hanya tinggal 2 ekor.

“Tahun 1997 di Tahura masih ditemukan sedikitnya 6 ekor elang jawa dan saat ini tim survei ProFauna hanya bisa menjumpai 2 ekor saja,” katanya menambahkan.

Elang Jawa adalah satwa langka yang telah ditetapkan sebagai burung nasional pada tahun 1993 karena selain kelangkaannya, burung ini juga dianggap mirip dengan burung garuda yang menjadi lambang negara Indonesia.

Elang jawa juga masuk dalam daftar satwa yang dilindungi, sehigga penangkapan, perdagangan maupun pemeliharaannya dilarang oleh Undang-undang. Semua ini untuk memastikan agar elang jawa tetap lestari dihabitatnya.

Menurut Rosek, menurunnya kualitas habitat membuat populasi elang jawa kian menyusut. Elang jawa adalah burung pemburu berukuran besar (60 cm) yang hidup di hutan primer yang ada di Pulau Jawa.

Dalam rantai makanan, Elang jawa berposisi sebagai top predator yang memangsa burung-burung besar dan mamalia seperti ayam hutan, tupai, musang, jelarang dan kelelawar buah.

Habitat yang rusak membuat mangsa elang jawa semakin berkurang, apalagi penggunaan pestisida di lahan pertanian yang berbatasan dengan hutan juga turut mempengaruhi keberadaan elang jawa.

Rosek juga menyayangkan menurunnya populasi elang jawa di Tahura R. Soerjo tersebut, karena merupakan kekayaan alam yang luar biasa, apalagi diperkirakan populasi total elang jawa di alam tidak lebih dari 400 ekor.

Menyusutnya hutan primer yang menjadi habitat elang jawa memberikan kontribusi besar bagi menurunnya populasi elang jawa dan seharusnya pemerintah menghentikan laju deforestasi di Pulau Jawa.

Menurut catatan ProFauna, selain di Tahura R Soerjo ada beberapa tempat lain di Jatim yang juga menjadi habitat elang jawa, seperti di Pulau Sempu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Merubetiri, Taman Nasional Alas Purwa, Lebakharjo, Pegungan Hyang dan Kawah Ijen.

Hanya saja, sampai saat ini belum diketahui secara pasti status populasi terkini dari elang jawa di tempat-tempat tersebut. Elang jawa bisa hidup di hutan primer mulai dari ketinggian 0 meter hingga 3000 meter dari permukaan laut.

Ia mengemukakan, selain faktor rusaknya habitat dan juga diduga faktor penggunaan pestisida, secara alami memang pertumbuhan elang jawa boleh dibilang lambat. Elang jawa dianggap dewasa ketika berumur 3 atau 4 tahun dan hanya berbiak satu atau dua tahun sekali.

Elang jawa hanya bisa bertelur satu butir yang akan dierami selama sekitar 47 hari. Setelah anaknya lahir, selama 1,5 tahun anak elang jawa itu akan hidup bersama induknya.

“Dengan perkembangbiakan yang lambat tersebut, juga memicu rendahnya laju survival elang jawa,” ujar Rosek menambahkan. (Ant/wt/X-12)

Elang Jawa Tinggal Dua Ekor di Hutan Raya Jawa Timur
Penulis : Bagus Suryo
Sabtu, 28 Mei 2011 06:07 WIB

MALANG–MICOM: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) di Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo Jawa Timur semakin terancam punah dan jumlahnya kini diperkirakan hanya tinggal dua ekor.

Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid, mengatakan, berdasarkan survei terakhir yang dilakukan ProFauna Indonesia, menunjukan bahwa populasi Elang Jawa di Tahura R Soerjo menurun drastis.

ProFauna yang merupakan sebuah organisasi bergerak di bidang pelestarian hutan dan satwa liar ini mencatat pada 1997 ditemukan sedikitnya enam ekor Elang Jawa, namun saat ini tim ProFauna hanya bisa menjumpai dua ekor.

“Elang Jawa adalah satwa langka yang telah ditetapkan sebagai burung nasional pada 1993, karena selain kelangkaannya, burung ini juga dianggap mirip dengan burung garuda yang menjadi lambang negara Indonesia,” katanya, di Malang, Jumat (27/5).

Menurunnya populasi Elang Jawa, kata Rosek, akibat rusaknya habitat hutan dikarenakan faktor penggunaan pestisida secara berlebih.

“Memang, secara alami pertumbuhan Elang Jawa sangat lambat, dan Elang jawa dianggap dewasa ketika berumur 3-4 tahun dan hanya berkembang biak satu atau dua tahun sekali,” katanya.

Ia menjelaskan, Elang Jawa hanya bisa bertelur satu butir yang akan dierami selama sekitar 47 hari. Setelah anaknya lahir, selama 1,5 tahun anak Elang Jawa itu akan hidup bersama induknya.

Dengan perkembangbiakan yang sangat lambat memicu rendahnya laju pertahanan untuk hidup pada elang jawa, sehingga membuat kualitas habitat populasi Elang Jawa menyusut.

Sementara itu, dalam mata rantai makanan, Elang Jawa berposisi sebagai top predator yang memangsa burung-burung besar dan mamalia seperti ayam hutan, tupai, musang serta kelelawar buah.

“Saat ini, banyak habitat yang menjadi mata rantai Elang Jawa rusak, sehingga membuat mangsa Elang Jawa semakin berkurang, ditambah penggunaan pestisida di lahan pertanian yang berbatasan dengan hutan juga turut mempengaruhi keberadaan Elang Jawa,” katanya.

ProFauna mencatat, selain di Tahura R Soerjo ada beberapa tempat lain di Jawa Timur yang juga menjadi habitat Elang Jawa, antara lain Pulau Sempu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Merubetiri, Taman Nasional Alas Purwa, Lebakharjo, Pegungan Hyang dan Kawah Ijen.

“Namun belum diketahui pasti status populasi terkini dari Elang Jawa di tempat-tempat tersebut, dan Elang Jawa hanya bisa hidup di hutan primer mulai dari ketinggian 0 meter hingga 3.000 meter dari permukaan laut.

Diperkirakan, populasi total Elang Jawa di alam Indonesia tidak lebih dari 400 ekor.

“Satwa ini termasuk yang dilindungi, sehingga penangkapan, perdagangan maupun pemeliharaannya dilarang undang-undang,” katanya. (Ant/OL-12)

Sebagian Kelelawar Sudah Sulit Ditemukan
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Senin, 6 Juni 2011 | 16:28 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Beberapa spesies kelelawar di Indonesia sudah sulit ditemukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Ibnu Maryanto, peneliti kelelawar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di sela acara Konferensi Internasional Kelelawar Asia Tenggara 2 hari ini (6/6/11) di Bogor.

Jenis kelelawar yang sudah sulit ditemukan itu antara lain Otomops johnstonoi yang endemik wilayah Alor dan Neopterus trostii yang biasa ditemukan di wilayah Sulawesi. “Sudah sulit ditemukan spesies itu. Paling cuma 1 atau 2 individu yang ditemukan,” ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, salah satu tekanan bagi kelelawar adalah perusakan kawasan karst atau perbukitan kapur di mana terdapat gua tempat kelelawar hidup. Faktor lain adalah berkurangnya jenis tumbuhan yang biasa menjadi sumber makanan kelelawar pemakan buah. “Hilang satu tumbuhan, hilang juga kelelawar,” cetus Ibnu.

Ibnu mengatakan, sulit ditemukannya spesies kelelawar tertentu sangat disayangkan. Pasalnya, kelelawar memainkan peranan penting dalam ekosistem. Misalnya perannya dalam penyerbukan bunga, pengendalian populasi serangga oleh kelelawar pemakan serangga dan suplai energi bagi biota yang hidup dalam gua.

“Banyak buah seperti rambutan, durian dan duku penyerbukan bunganya dibantu kelelawar. Kalau kelelawar hilang, buah pun bisa lenyap,” urai Ibnu. Menurutnya, salah satu sebab terganggunya panen rambutan, duku, durian, dan mangga tahun lalu adalah berkurangnya jumlah kelelawar yang menyerbukka bunganya.

Tanggung jawab biodiversitas

Kepala LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim mengungkapkan, Indonesia merupakan negara megabiodiversity. Oleh karena itu, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam pelestarian biodiversitas, termasuk kelelawar. Menurutnya, pelestarian kelelawar bisa dibantu dengan pemanfaatan kebun raya untuk konservasi ex situ.

Lukman mengungkapkan, “Indonesia idealnya mempunyai 54 kebun raya. Kebun raya itu terutama berfungsi untuk aktivitas penelitian, konservasi dan pendidikan. Kemudian untuk wisata.”

Menurut Lukman, kebun raya sangat potensial untuk pendidikan bagi generasi muda sehingga memiliki kesadaran konservasi. Sementara, Ibnu mengatakan bahwa perlindungan kelelawar bisa dilakukan dengan memelihara kawasan karst.

“Kan sudah ada aturan kawasan karst yang bisa ditambang dan tidak. Yang ada kelelawar dan wallet kan nggak boleh ditambang. Tapi, kenyataannya sekarang kelelawarnya diusir dulu baru ditambang,” ungkapnya.

Jika perlindungan kelelawar tidak dilakukan, maka ada konsekuensi yang muncul. Karena berkurangnya populasi pengontrol, maka nyamuk malaria bisa meningkat dan meningkatkan pula wabah malaria.

“Karena kelelawar itu dalam satu jam bisa makan 6.000 nyamuk,” kata Ibnu.

Konsekuensi lain ialah terganggunya produksi beberapa buah. Saat ini, menurut Ibnu, ada 225 jenis kelelawar tersebar di Indonesia. 150 jenis di antaranya merupakan pemakan serangga dan 75 lainnya pemakan buah.

Indonesia menurutnya merupakan negara dengan keanekaragaman hayati kelelawar tinggi, kurang lebih 11 persen dari total jumlah spesies kelelawar dunia. Jika dieksplorasi, menurut Ibnu, masih ada 10 spesies kelelawar yang bisa ditemukan per tahunnya di Indonesia.

/Home/Sains/Konservasi
Mentok Rimba, Sudah Punah di Jawa, Jangan Terulang di Sumatera

Selasa, 28 Juli 2009 | 22:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mentok rimba (Cairina scutulata) merupakan salah satu jenis burung dilindungi yang masuk dalam seri perangko “Pusaka Hutan Sumatera”. Hingga kini, di seluruh dunia hanya tersisa 1.000 ekor, termasuk 150 ekor yang ada di Sumatera dan diperkirakan telah punah di Jawa.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengelompokkannya ke dalam status “Genting” (Endangered/EN). Persebarannya kini hanya meliputi hutan dataran rendah Sumatera bagian timur dan barat laut.

Mentok berukuran besar antara 66-75 cm. Bentuknya hampir menyerupai bebek. Warna bulunya gelap dan kepala serta lehernya keputih-putihan. Penutup sayap kecil putih, penutup sayap tengah dan spekulum abu-abu biru.

Mentok rimba sangat tergantung pada lahan basah alami maupun buatan yang dekat dengan hutan rawa, hutan awet-hijau, maupun hutan luruh-daun sebagai lokasi berbiak dan istirahat. Burung jenis ini suka sekali bersembunyi dan pada malam hari mereka juga dapat aktif mencari makan sendiri, berpasangan, maupun berkelompok 6-8 ekor.

Karena hidupnya di lahan basar (air), maka pembangunan listrik tenaga air dan polusi menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Selain itu, penurunan polulasinya juga diakibatkan oleh kerusakan, degradasi, dan gangguan habitatnya termasuk kehilangan koridor hutan di tepi sungai. Polulasinya yang tinggal sedikit ini sangat beresiko terhadap kepunahan.

Perkembangbiakan burung jenis ini tergantung pada musim. Betina bertelur pada akhir musim kering dan telurnya akan menetas pada awal musim hujan. Sekali berbiak, betina dapat bertelur sampai 10 kali pada satu lubang sarang.

Walaupun burung jenis ini sudah punah di Jawa, tetapi kita masih bisa melestarikan salah satu kekayaan alam ini di Sumatera. Jangan sampai kita “kecolongan” untuk yang kedua kalinya. Mari kita lestarikan mentok rimba!

Kepunahan Jenis IKAN (Fish)

Ikan Hias di Danau Ayamaru Terancam Punah

Selasa, 31 Mei 2011 16:55 WIB | 375 Views

Danau Ayamaru ( (www.aidilheryana.blogspot.com))

Jayapura (ANTARA News) – Berbagai jenis ikan hias bernilai ekonomi tinggi di Danau Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Jayapura, terancam punah akibat menurunnya permukaan air danau dan penangkapan tidak terkendali oleh nelayan tradisional.

Tokoh masyarakat Ayamaru, Johnson Salossa, di Jayapura, Selasa, menyatakan keprihatinannya karena berbagai jenis ikan hias bernilai ekonomi tinggi yang berkembang biak di danau pedalaman daerah Kepala Burung Tanah Papua itu terancam punah.

Ancaman terhadap ikan hias itu akibat permukaan air danau menurun, bahkan areal tertentu sudah kering dan ditumbuhi semak belukar, serta perburuan oleh nelayan tradisional.

Selain sedimentasi, kata Salossa, sejumlah oknum pejabat mempekerjakan masyarakat lokal menangkap ikan hias untuk diperdagangkan.

Ikan hias itu, lanjut dia, dikirim keluar Papua melalui kapal laut dan pesawat dari Bandara Sorong ke Pulau Jawa yang dipasarkan dengan harga yang menggiurkan.

Ia mengatakan, pendangkalan danau, juga diakibatkan oleh pertambangan minyak oleh PT.Pertamina Unit Eksplorasi Sorong di wilayah Klamono, Kabupaten Sorong, yang berbatasan dengan Maibrat.

Ia menjelaskan, sebelum tahun 1990-an, ahli dari Belanda mengadakan penelitian dengan menangkap beberapa jenis ikan hias dan menemukan bahwa ikan hias Danau Ayamaru bernilai ekonomi tinggi.

Satu ekor ikan bisa mencapai Rp1 juta. Harga itu berlaku di Jakarta, sehingga diperkirakan lebih mahal jika dikirim ke luar negeri.

Sesudah tahun 1990-an itu, lanjut dia, para nelayan tradisional tidak lagi menemukan ikan hias. Ikan hias itu terdiri atas beberapa warna seperti kemerah-merahan, kuning, kepala putih dan badan hitam serta ekor bercabang empat dan masih ada lagi jenis ikan hias yang belum diketahui namannya oleh masyarakat setempat.

Johnson Salossa mengemukakan, tidak hanya ikan hias melainkan ikan mas, mujair, sepat, ikan sembilan hitam, siput danau dan beberapa jenis udang danau pun terancam punah.

Padahal, menurut dia, sebelum penurunan permukaan air danau, biota danau itu menjadi bahan kontak antara masyarakat dengan sistem barter tradisonal atau sistem kona sampai di bagian timur yang kini berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw.

Danau Ayamaru terbentang membelah Kampung Segior, Woman, Mefkajem, Kartapura, Mapura, Yukase, Karetubun dan Kampung Jitmau dan bermuara di Kali Kais, Distrik Inanawatan, Kabupaten Sorong Selatan dan sebagian masuk Kabupaten Teluk Bintuni.

Salossa berharap pemerintah Kabupaten Maibrat dapat menyelamatkan berbagai jenis ikan hias maupun biota danau lainnya dengan mengalokasikan dana dan menyalurkan kepada masyarakat menangkar bibit ikan hias tersebut sebagai sumber penghasilan masyarakat.

Mantan Pimpinan Proyek Bendungan Danau Ayamaru Sub-Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Selvianus Atanay, ST yang dihubungi terpisah di Jayapura menjelaskan, pihaknya telah mengerjakan bendungan di Danau Ayamaru agar biota danau tetap lestari dan danau tetap menjadi sumber air bersih bagi penduduk.

Pengerjaan bendungan dilakukan sejak 2001, tetapi pemerintah pusat pada tahun 2003 memekarkan Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari, sehingga ia tidak tahu apakah proyek itu masih dilanjutkan atau tidak.

Selvianus mengatakan, foto satelit menunjukkan penurunan permukaan Danau Ayamaru karena patahan batuan dari dalam tanah.

Tetapi, lanjut Selvianus, dokumen-dokumen terkait mencatat bahwa air Danau Ayamaru merupakan tempat persinggahan ribuan burung Flaminggo dalam migrasi antar-Benua, dari Asia ke Australia atau sebaliknya.

“Masih ada foto burung Flaminggo meminum atau mandi sebelum terbang ke Asia dan sebaliknya ke benua Australia,” katanya.
(K006/S016)
(ANTARA)
Ikan Hias di Danau Ayamaru Terancam Punah
Selasa, 31 Mei 2011 16:55 WIB | 375 Views
Danau Ayamaru ( (www.aidilheryana.blogspot.com))

Ikan Belida Terancam Punah
Sabtu, 6 November 2010 | 02:51 WIB

Palembang, Kompas – Ikan belida (Notopterus chitala) yang habitat aslinya di Sungai Musi mulai terancam punah karena populasinya turun 50 persen lebih selama lima tahun terakhir. Kondisi itu dipicu maraknya penggunaan listrik dan bom ikan, serta minimnya budidaya di tingkat petani.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Palembang Sudirman Teguh di Palembang, Jumat (5/11). Menurut dia, ancaman kepunahan diketahui setelah pihaknya melangsungkan survei dan penelitian terhadap keberadaan ikan tersebut.

”Hasilnya populasi ikan belida menurun 50 persen lebih. Saat ini jumlah ikan belida yang berada di perairan Sungai Musi, Kota Palembang, diperkirakan tak lebih dari 500 ekor,” katanya.

Dia juga menjelaskan, ada tiga penyebab utama tingginya penurunan populasi ikan itu, yakni maraknya aktivitas pencarian ikan dengan setrum dan bom, minimnya usaha budidaya dan penangkaran di tingkat petani, serta meningkatnya permintaan anakan ikan belida untuk memenuhi kebutuhan industri rumah makan.

Tidak dipatuhi

Mengenai maraknya pencarian ikan dengan listrik dan bom ini, Sudirman menjelaskan, pemerintah kota sebenarnya telah melarang. Peraturan daerah yang mengatur larangan ini juga sudah ada dengan pengenaan hukuman kurungan akibat pelanggaran pasal pidana.

”Ancaman sanksi denda dan hukuman pidana yang tercantum dalam Pasal 84 Perda Nomor 31 Tahun 2004 ini mengacu pada undang-undang di atasnya, yakni barang siapa menangkap ikan dengan listrik dan bom dikenakan kurungan paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp 1,2 miliar,” katanya.

Sayangnya, perda ini belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah adalah sulitnya memantau aktivitas ilegal karena para pelakunya sering beraksi pada malam hari hingga menjelang dini hari.

Lokasi penangkapan

Hasil penelitian tim Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Palembang juga mencatat sejumlah wilayah di perairan Sungai Musi yang diindikasikan kerap digunakan menjadi tempat mencari ikan dengan setrum dan bom, antara lain perairan Kecamatan Pulokerto, Gandus, dan perairan Pasar Sekanak.

”Kami fokus untuk menekan faktor pencarian ikan dengan setrum ini karena merusak ekosistem di sekitarnya serta berpotensi membunuh bibit ikan yang akan tumbuh. Saat ini, upaya pencegahan terus dilakukan dengan menyebar tim pengawas ke lapangan,” katanya.

Pencemaran sungai

Sebelumnya, pengamat perikanan dari Balai Sungai Wilayah Sumatera, Mawardi, menjelaskan, faktor lain yang menyebabkan cukup tingginya angka kematian ikan adalah pencemaran air sungai akibat maraknya pembangunan pabrik di tepi sungai.

”Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kembali peran Balai Pembibitan Ikan. Budidaya di tingkat petani ikan juga perlu ditumbuhkan,” kata Mawardi.

Sudirman mengaku ikan belida banyak dicari pengusaha makanan untuk bahan baku kerupuk kemplang dan pempek. Namun, dia tak menjelaskan langkah dari dinas terkait untuk mengembalikan kejayaan ikan belida. (ONI)

Satwa Punah Lainnya

Babi Rusa Hutan Nantu Masih Kerap Diburu
Sabtu, 21 Mei 2011 22:01 WIB

GORONTALO–MICOM: Babi rusa (babyrousa babyrussa) di kawasan Suaka Margasatwa Hutan Nantu, Boliyohuto, Gorontalo, masih kerap diburu orang. Dagingnya banyak dipasarkan di Minahasa, Sulawesi Utara.

Alfin Bawohan, Asisten Peneliti Yayasan Adudu Nantu Internasional (YANI), organisasi yang bergiat di kawasan Suaka Margasatwa Nantu mengatakan, hampir setiap hari ditemukan daging babi rusa diperjualbelikan di sejumlah pasar tradisional di Minahasa.

Padahal, satwa pemilik taring khas yang tumbuh di hidungnya itu dikenal sangat kecil tingkat reproduksinya. Dalam setahun, babi rusa betina hanya satu kali melahirkan satu hingga dua anak.

Menurut Alfin, populasi babi rusa di kawasan SM Nantu seluas 31.215 hektare itu diperkirakan hanya 500 ekor. Namun, jumlah itu bisa menyusut atau makin kecil karena masih maraknya perburuan.

Pada 1996, babi rusa tercatat dalam kategori satwa langka dilindungi oleh organisasi dunia The Convention on the International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (IUCN -CITES IUCN).

Alfin menambahkan, hal lainnya yang mengancam babi rusa dan satwa endemik lainnya di SM Nantu adalah perambahan kayu dan rotan serta pertambangan emas yang merusak habitat serta ekosostem yang dihuni aneka folra dan fauna unik khas Sulawesi. (Ant/OL-01)

FLORA LANGKA
Kantong Semar Endemik Sintang Terancam Punah

Pontianak, Kompas – Populasi tanaman kantong semar jenis Nepenthes clipeata endemik Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terancam punah di habitat aslinya. Di alamnya tersisa 250 tanaman saja.

”Setelah berkurang karena kebakaran, diperparah pencurian,” kata Koordinator Sensus dan Program Konservasi Nepenthes clipeata Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar Irwan Lovadi, awal pekan ini.

Di dunia, Nepenthes clipeata yang berwarna kemerahan adalah flora langka. Tanaman ini hanya bisa ditemui di Sintang. Diameter kantong Nepenthes clipeata dewasa mencapai 30 sentimeter hingga 40 cm.

Di Kalbar, ada juga jenis kantong semar lain, diameter kantongnya kurang dari 10 cm. ”Keunikan Nepenthes clipeata itulah penyebab tingginya perburuan dan pencurian,” kata Irwan. Nepenthes clipeata masuk kriteria kritis versi IUCN, lembaga konservasi internasional.

Kepala BKSDA Kalbar Djohan Utama Perbatasari mengatakan, pihaknya berkomitmen menyelamatkan Nepenthes clipeata dari kepunahan. Caranya dengan pengawasan ketat di habitatnya.

Nepenthes clipeata dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pendekatan terhadap masyarakat sekitar habitat dilakukan petugas. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh kampung sekitar habitat dan sosialisasi kepada siswa di sekolah dinilai efektif mendukung konservasi.

Mengimbangi penurunan populasi di habitat aslinya, BKSDA Kalbar akan membuat program pembuatan demplot pengembangan Nepenthes clipeata. ”Agar kelestariannya terjaga,” kata Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah II Sintang Suparto AS.
(AHA)

PERKEBUNAN
Jeruk Soe, Kebanggaan NTT yang Terancam Punah

Jeruk atau citrus yang berkembang di Soe, Nusa Tenggara Timur, lebih dikenal masyarakat setempat dengan sebutan jeruk keprok soe. Rasa jeruk manis keasaman. Jeruk soe sampai tahun 2009 masih beredar luas di masyarakat NTT, tetapi dalam tiga tahun terakhir semakin sulit ditemukan. Perubahan iklim dan hama jeruk sebagai penyebab.

Jeruk keprok soe hanya bisa bertahan hidup dan berbuah selama kemarau panjang dengan suhu 28-31 derajat celsius. Namun, sejak tahun 2010 terjadi perubahan iklim cukup signifikan. Hujan sering terjadi sepanjang tahun meski hanya mendung atau rintik.

Jeruk keprok soe berada di kawasan Gunung Mutis dengan ketinggian 2.000 meter dpl, di Kecamatan Molo Utara dan Molo Selatan. Jeruk soe memiliki ciri-ciri, antara lain, kulit tipis merah, mudah dikupas, rasa manis keasaman, berbentuk bulat sedang, ketinggian batang 2-4 meter, dan usia berbuah 2-3 tahun. Orang lebih suka menyebut jeruk keprok soe atau jeruk soe karena hanya tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam jumlah besar di wilayah itu.

Ketua Kelompok Tani Binoni, Desa Oebubuk, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yulius Sanam, Minggu (6/3), mengatakan, Kelompok Tani Binoni yang terdiri dari 20 anggota mengelola areal perkebunan jeruk keprok seluas 10 hektar.

”Dulu, areal 10 hektar itu hanya kami tanami jeruk, tetapi sejak tahun 2009 akhir, sebagian jeruk kami tebang untuk ditanami umbi-umbian, kacang, dan sayur. Hama jeruk yang disebut diploidya atau hama kulit merusak daun dan batang tanaman. Sebagian besar tanaman jeruk mati setelah dihinggapi hama tersebut,” kata Yulius.

Hama kulit ini setiap tahun menyerang tanaman jeruk sejak tahun 1998. Karena tidak tuntas ditangani, hama ini memusnahkan sebagian besar tanaman jeruk di Molo Utara dan Molo Selatan, sentra produksi jeruk. Luas tanaman jeruk di Kecamatan Molo Selatan mencapai 150 hektar, ini pun terancam punah. Proses pembudidayaan kembali jeruk gagal karena dirusak hama jeruk.

Ia menuturkan, petugas penyuluh lapangan membantu menyemprot hama tersebut. Mereka juga membagikan obat antihama kepada petani. Obat itu dicampur air dan belerang, direbus mendidih, didinginkan lalu disemprotkan ke tanaman jeruk.

”Tetapi jumlah obat terbatas, tanaman pohon terserang hama hampir menyeluruh sehingga tidak semuanya disemprot. Mungkin jenis obat pembasmi hama yang disediakan pemerintah terbatas,” katanya.

Ayah enam putra ini menuturkan, tahun 1995-2008 produksi jeruk keprok soe sampai 500 kilogram per pohon. Jeruk waktu itu dikirim ke Timor Timur (Timor Leste), Kupang, Flores Timur, Manggarai, Bajawa, Maumere, Rote Ndao, dan Sabu Raijua melalui pedagang. Jeruk soe tidak kalah bersaing dengan jeruk dari luar NTT. Waktu itu jeruk soe dijual di swalayan dan toko-toko di Kupang dengan harga Rp 5.000- Rp 25.000 per kilogram.

Yulius Sanam pun mampu menyekolahkan anak pertamanya, Toni Sanam, sampai perguruan tinggi. Ketika itu tanaman jeruk miliknya seluas satu hektar setiap tahun memproduksi sampai 5.000 ton, dengan harga jual Rp 1.000-Rp 2.000 per kilogram.

Menurun

Memasuki tahun 2009/2010, produksi jeruk berangsur menurun. Satu pohon jeruk hanya menghasilkan 20-50 kilogram. Buah jeruk kerdil dan kehitaman sehingga tidak layak dijual.

Ny Sanci Lassa (47), petani asal Desa Oenasu Kecamatan Molo Utara, mengatakan, pada musim hujan seperti sekarang semestinya daun dan buah jeruk sangat lebat atau padat. Namun, saat ini sebagian besar pohon jeruk tampak kerdil, meranggas, dan kehitaman karena terserang hama.

”Hama ini sudah lama, tetapi tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengatasi. Petugas dari kabupaten memberi 1-2 kilogram obat yang disebut bubur Kalifornia. Obat ini dicampur dengan 2-4 liter air, kemudian disemprotkan ke pohon jeruk dari batang sampai daun. Obat itu paling hanya untuk menyemprot 5-10 pohon jeruk,” katanya.

Sebaiknya, penyemprotan dilakukan saat hama itu baru menyerang tanaman 10-15 hari. Namun, obat antihama ini sering terlambat datang, bahkan pernah selama satu tahun tanaman tidak disemprot sama sekali karena tak ada obat.

Lassa mengaku, tidak ada penyuluh yang menetap di desa. Petugas penyuluh pertanian menetap di Soe, 25 kilometer dari Molo Utara. Saat musim panen tiba, Agustus-September, mereka datang ke lokasi dan mengambil data mengenai keadaan jeruk petani.

”Mereka janji akan datang setelah melapor pada pimpinan, tetapi tidak pernah muncul sampai tanaman itu mengering. Sebenarnya kami sendiri bisa mengatasi kondisi ini, tetapi kami tidak tahu nama obat hama yang cocok dan di mana obat itu dijual,” kata Sanci.

Harga jeruk saat ini agak mahal karena belum musim jeruk, yakni Rp 500 per buah atau tiga buah dihargai Rp 1.000. Musim panen jeruk biasanya bulan Agustus-September. Saat itu harga jeruk hanya Rp 5.000 per kilogram, petik langsung di tempat, tetapi di pasar-pasar dijual Rp 10.000-Rp 25.000 per kilogram.

Jeruk keprok soe terancam punah. Ia memiliki satu hektar kebun jeruk, tetapi sudah ditebang dan diganti tanaman jagung, umbi-umbian, kacang, dan sayur. Sisa 5.000 meter persegi ditanami buah-buahan, seperti pepaya, pisang, mangga, dan jeruk nipis.

Anggota DPRD NTT, daerah pemilihan TTS, Alfred Baun, mengatakan, pemerintah daerah tidak tahu menjaga dan mempertahankan kearifan lokal atau keunggulan daerah. Jeruk soe sangat populer pada tahun tahun 1980-1990, tetapi memasuki tahun 2000-an jeruk itu dibiarkan merana.

”Setiap pergantian kepala daerah, kebijakan pembangunan pun selalu berubah, termasuk kebijakan terhadap perkebunan jeruk di Soe. Ini sangat disayangkan karena jeruk itu sebagai satu-satunya kebanggaan di daratan Timor, terancam punah,” kata Alfred Baun. Dia berjanji mendorong pemerintah daerah TTS dan NTT agar jeruk itu dibudidayakan lagi.

(KORNELIS KEWA AMA)

Rusa Lampung Barat Terancam Punah Oleh Perburuan Liar

Senin, 23 Agustus 2010 04:07 WIB | Warta Bumi | Konservasi/Pelestarian | Dibaca 971 kali
Liwa, Lampung Barat (ANTARA News) – Pemburuan yang dilakukan masyarakat, mengancam kelestarian populasi rusa, bahkan diprediksi dalam beberapa tahun kedepan populasi rusa akan punah.

“Setiap hari masyarakat pasti berburu rusa dan hewan lain, beberapa tahun belakang, habitat rusa di daerah banyak, tetapi seiring maraknya pemburuan jumlah rusa semakin sedikit,” kata masyarakat Kecamatan, Pekon (Desa) Badardalam, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Lampung Barat, Edi Susanto (41) sekitar 378 Km dari Bandarlampung, di Bandardalam, Senin.

Dia menjelaskan, berkurangnya populasi rusa picu konflik hewan.

“Masyarakat yang berada di daerah pinggiran hutan jelas menjadi korban akibat ulah pemburu itu, karena beberapa hewan pemangsa kehabisan pasokan makanan, sehingga terjadilah konflik manusia dan hewan, berujung kepanikan masyarakat karena hewan pemangsa tersebut masuk diarea kampung,” kata dia.

Dia menjelaskan, keberadaan pemburu pemicu kepunahan satwa.

“Pemburu satwa menjadi aktor utama dalam kepunahan rusa, situasi ini harus mendapat reaksi dari dinas terkait, agar memberikan tindakan kepada masyarakat agar tidak memburu rusa lagi, sehingga populasi rusa dapat terjaga,” katanya.

Pemburuan marak di beberapa wilayah di Lampung Barat, dan mengancam kelestarian satwa seperti rusa dan beberapa satwa lain, yang keberadaannya kini semakin sedikit.

Masyarakat yang berada dekat di area hutan, memanfaatkan potensi hutan dengan melakukan pemburuan satwa, yang mana satwa yang diburu tersebut menjadi sumber makan pokok bagi hewan pemangsa lain seperti harimau.

Semakin sedikitnya populasi rusa di Lampung Barat, berpotensi terjadinya konflik hewan dan manusia, beberapa daerah di Lampung Barat menjadi langganan masuknya hewan buas seperti harimau, yang masuk ke perkampungan dan memangsa hewan ternak warga.

Kondisi ini jelas akan menggangu masyarakat dalam beraktifitas karena dicekam ketakutan, dimana sewaktu waktu hewan buas tersebut kembali masuk ke perkampungan dan memangsa apa saja yang di temui termasuk manusia.

Hingga saat ini belum ada data jelas berapa jumlah populasi rusa yang masih bertahan, tetapi melihat dilapangan populasi itu semakin sedikit, dibuktikan dengan semakin jarang rusa menampakan diri baik dipadang rumput atau di pinggiran hutan, kalaupun ada hanya empat hingga enam ekor saja.

Kondisi ini harus segera mendapat tindakan, jika lamban diprediksi dalam beberapa tahun kedepan populasi rusa akan punah.

Sebelumnya Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan, masyarakat dapat menghentikan aktifitas berburu satwa.

“Sudah cukup masyarkat melakukan perburuan, selain dapat merusak rantai makanan, selain para pemburu itu menjadi dalang bagi kepunahan satwa,” kata dia.

Dia menjelaskan, himbauan yang di berikan pada masyarakat sebagai upaya pemkab dalam menjegah perburuan satwa.

“Himbauan lisan juga tulisan terus kami gencarkan, agar peburuan terhadap satwa segera dihentikan, semua yang dilakukan akan sia sia bila masyarakat tidak melaksanakannya,” kata dia lagi.

Bupati memaparkan, masyarakat akan mendapat dampak dari perbuatan tersebut.

“Masyarakat yang tidak bersalah tentu akan menjadi korban terhadap aksi pemburu, salah satunya dengan tejadinya konflik hewan dan manusia, semua yang sudah terjadi dan akan terjadi dapat di cermati oleh oknum masyarakat, sehingga kedepan kelestarian satwa serta konflik hewan tidak dapat terjadi didaerah ini,” katanya

PLASMA NUTFAH
Tanaman Pangan Lokal Mulai Punah

Senin, 27 September 2010 | 03:41 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Plasma nutfah sejumlah tanaman pangan lokal Indonesia terancam punah. Saat ini beberapa jenis tanaman umbi-umbian dan satu jenis indukan pisang semakin sulit ditemukan. Fasilitas pelestarian plasma nutfah di Indonesia masih minim sehingga pelestarian sulit dilakukan.

Ahli taksonomi tumbuhan dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Purnomo, mengatakan, setidaknya terdapat dua varietas umbi-umbian yang sudah tak bisa ditemukan lagi, yaitu Dioscorea numularia yang bernama lokal jebubuk dan Dioscorea alata yang di Jawa dikenal dengan nama uwi ulo.

”Dua jenis umbi ini dahulu banyak ditemukan di kebun-kebun penduduk di seluruh Jawa, tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ditemukan lagi,” ucapnya di sela-sela Seminar Nasional Biologi ”Perspektif Biologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Hayati” yang diselenggarakan pada Jumat (24/9) untuk memperingati Lustrum XI Fakultas Biologi UGM.

Dua jenis umbi yang dahulu banyak terdapat di Jawa itu tidak lagi banyak dibudidayakan. Rasanya yang kurang enak juga membuat dua umbi tersebut jarang dikonsumsi. Namun, kedua umbi ini sebenarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pengganti makanan pokok dan tepung mengingat tingginya kandungan karbohidrat yang dimiliki.

Menurut Purnomo, dua umbi ini juga tahan hidup di daerah sangat kering dan tandus dengan hasil panen tinggi. ”Keunggulan-keunggulannya membuat umbi-umbian ini sangat cocok dikembangkan untuk ketahanan pangan,” kata Purnomo.

Semakin sulit

Purnomo mengatakan, Indonesia sangat kaya akan jenis umbi-umbian, yaitu sekitar 11 varietas dari jenis Dioscorea alata dan ratusan jenis lain dari genus Dioscorea. Sebelum berganti dengan beras, umbi-umbian sarat karbohidrat itu dahulu digunakan sebagai makanan pokok masyarakat di sejumlah daerah. Namun, saat ini umbi-umbian lokal, seperti gembili, gembolo, dan tomboreso, pun semakin sulit dijumpai, baik di pasaran maupun di lahan-lahan penduduk.

Selain umbi, kata Purnomo, pisang biji gunung (Musa acuminata) juga terancam punah. Saat ini pisang berbiji banyak itu hanya dapat dijumpai dalam jumlah kecil di sejumlah tempat, seperti Kaliurang (Yogyakarta), Nusakambangan (Jawa Tengah), dan pegunungan di Bali.

Padahal, selain pisang kluthuk, pisang berbiji banyak ini merupakan indukan yang telah menghasilkan puluhan varietas pisang yang dikenal saat ini. ”Kalau sampai hilang akan sayang sekali. Kita kehilangan indukan yang tak bisa ditemukan lagi,” katanya.

Ahli biokimia Fakultas Biologi UGM, Raras Putri Pratiwi, mengatakan, Indonesia masih lemah dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Padahal, kekayaan hayati di Indonesia merupakan kedua terbesar di dunia setelah Brasil. ”Ada banyak ribuan spesies di Indonesia. Itu pun masih puluhan, mungkin ratusan, yang belum teridentifikasi,” katanya.

Menurut Raras, berbagai spesies tanaman pangan lokal semakin langka karena lemahnya diversifikasi pangan. Saat ini masyarakat dan industri hanya bertumpu pada beras dan gandum. Akibatnya, budidaya tanaman pangan lokal semakin berkurang. Padahal, jenis-jenis pangan lokal merupakan potensi untuk membangun ketahanan pangan. (IRE)

Abrasi Ancam Habitat Penyu di Bengkulu

Jumat, 17 Juni 2011 16:22 WIB | 1692 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Abrasi di pantai barat Sumatra mengancam kelestarian habitat penyu khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko Muko Provinsi Bengkulu.

“Laju abrasi sangat tinggi dan mengakibatkan cagar alam Muko Muko I dan II sudah hilang, dan mengancam habitat penyu,” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Amon Zamora di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan sepanjang 270 kilometer pantai yang mencakup tiga kabupaten dan kota yaitu Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Muko Muko merupakan habitat bertelur satwa penyu.

Dari catatan BKSDA, terdapat lima jenis penyu yang dilindungi di perairan Bengkulu, yaitu penyu lekang, penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing dan penyu tempayan.

“Seperti abrasi di Muko Muko yang membuat badan jalan juga ambles, ini akan mengancam kelestarian penyu yang masih sering bertelur disana,” tambahnya.

Amon mengatakan abrasi pantai barat perlu penanganan serius. Meski sudah dibangun sejumlah pemecah ombak, namun titik abrasi terus bertambah, bahkan mengancam fasilitas umum seperti jalan dan jaringan listrik.

Selain ancaman abrasi, perburuan penyu untuk diperjualbelikan juga mengancam kelestarian satwa dilindungi itu.

Perburuan penyu kata dia masih marak di perairan Bengkulu dan Pulau Enggano yang juga habitat bertelurnya.

Ia mengatakan, khusus di Pulau Enggano perburuan semakin mengkhawatirkan sebab pembunuhan terhadap satwa itu tidak hanya untuk kepentingan adat tapi sudah dikomersilkan.

Ketua Tim Patroli BKSDA Bengkulu Resor Pulau Enggano Rendra Regen Rais mengatakan perburuan penyu secara liar masih tinggi di pulau terluar itu.

“Sebenarnya kami sudah membahas ini dengan tetua adat agar keberadaan penyu dalam menu pesta adat hanya sebagai syarat, bisa hanya satu ekor untuk setiap pesta,” katanya.

Regen mengatakan, dari hasil patroli BKSDA Bengkulu Resor Enggano ditemukan adanya pembunuhan penyu untuk diperdagangkan dengan barang bukti kepala dan kerapas satwa yang biasanya ditinggalkan pemburu di pinggir pantai.

Faktor lain yang mengancam kelestarian penyu adalah faktor alam yaitu babi hutan dan biawak yang sering memakan telur penyu.

(ANTARA/S026)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

Perburuan Gelap Penyu Sisik, Hijau di Perairan Sulbar

Jumat, 17 Juni 2011 01:34 WIB | 1473 Views

Mamuju (ANTARA News) – Penyu sisik dan hijau yang dilindungi negara di kawasan perairan Provinsi Sulawesi Barat menjadi sasaran perburuan gelap .

“Kawasan perairan sepanjang 677 kilometer pantai Sulbar maupun di perairan yang terletak di kepulauan di wilayah Sulbar di selat Makassar, merupakan tempat penyu sisik dan hijau berkembang biak,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulbar, Farid Wajidi, di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, para nelayan pemburu gelap ingin mengambil untung dari harga jual penyu yang mahal.

“Perburuan gelap yang marak dilakukan nelayan yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya telah terungkap pihak kepolisian Polres Kabupaten Polman,” katanya.

Menurut dia, pada bulan April polisi air Polres Polman menggagalkan dan menangkap aksi sekitar 19 nelayan Kabupaten Takalar yang menangkap penyu sisik dan hijau di perairan Sulbar.

“Polisi menyita sekitar 36 ekor penyu sisik dan hijau dari para nelayan itu serta mengamankan empat unit perahu mereka, dan 50 lembar pukat penangkap penyu sisik dan hijau,” katanya.

Ia mengatakan, para nelayan itu telah mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat pelanggaran terhadap undang undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Farid Wajidi mengatakan, dengan adanya aksi perburuan gelap nelayan tersebut hendaknya seluruh aparat keamanan dari unsur kepolisian harus terus meningkatkan pengawasan karena bukan mustahil nelayan pemburu gelap penyu sisik dan hijau dapat kembali beraksi.

“Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar terus melakukan pengawasan terhadap sumber daya ekosistem laut daerah ini agar tetap terlindungi dan terjaga serta terpelihara, bersama aparat berwajib yakni unsur kepolisian juga yang harus mendukung pemerintah dalam program tersebut di lima Kabupaten di Sulbar,”katanya. (MFH/Y006/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.