Archive for Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selamatkan Sungai Citarum – Libatkan Seluruh Stakeholders

Ekosistem daerah aliran sungai (das) citarum memiliki manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sumber air minum 25 juta warga Jawa Barat dan Jakarta, 420.000 hektar lahan pertanian dan perikanan, serta suplai bagi tiga pembangkit listrik besar yang ada di pulau Jawa. Namun, menurunnya fungsi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) das citarum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti terjadinya banjir dan ganguan kesehatan akibat tingginya tingkat pencemaran.

Berbagai solusi yang dilaksanakan sejak terjadinya banjir besar di tahun 1986, melalui upaya normalisasi, pengerukan sungai, dan penyodetan, yang telah intensif dilakukan pada tahun 1980-1990-an, telah terbukti tidak efektif dalam mengatasi persoalan yang diakibatkan menurunnya fungsi ekosistem das citarum. Karena itu, diperlukan suatu solusi baru yang mampu mewujudkan kelestarian ekosistem das citarum demi meminimalisir dan atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh das Citarum.

Pada dasarnya, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam mengelola sumber daya alam merupakan akar permasalahan timbulnya berbagai dampak negatif Das Citarum bagi masyarakat. Sebab, pemerintah selaku pemegang mandat pengelolaan sumber daya alam memegang wewenang sekaligus tanggung jawab dalam, mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi UUD 45.

Ketidakjelasan rencana penataan ruang das citarum yang seharusnya mampu menjadi pedoman dalam pemberian izin dalam alokasi pemanfaatan lahan dan sungai serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, merupakan contoh wujud ketidakpedulian pemerintah dalam melindungi ekosistem das citarum. Akibatnya, Das Citarum semakin menurun fungsi lingkungan hidupnya, bahkan sampai mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat, dengan indikasi terjadinya banjir tahunan yang semakin meningkat intensitasnya.

Andaikata pengelolaan Das Citarum telah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (good environmental governance), tentunya ekosistem Das Citarum tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat.

Permasalahan Das Citarum kemudian menjadi semakin rumit akibat tindakan dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian ekosistem Das Citarum. Berbagai tindakan baik yang dilaksanakan karena kesadaran, keadaan, dan/ atau karena ketidaktahuan/ ketidaksadaran, seperti membuang sampah dan limbah rumah tangga serta non rumah tangga di sungai citarum, alih fungsi lahan resapan air, serta usaha pertanian, perternakan, perikanan, dan industri yang tidak ramah lingkungan, dapat dengan mudah kita temukan di sepanjang ekosistem Das Citarum.

Selain itu, lemahnya konsistensi upaya penegakan hukum dalam melindungi kelestarian ekosistem das citarum, semakin memperkeruh permasalahan perlindungan ekosistem das citarum. Pembiaran terjadinya berbagai pelanggaran oleh pemerintah (eksekutif), aparat penegak hukum (yudikatif), dan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) semakin menyuburkan berbagai tindakan dan perilaku seluruh stakeholders yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Das Citarum.

Begitu banyaknya pihak dan kepentingan serta berbagai aspek terkait merupakan gambaran kusutnya permasalahan ekosistem Das Citarum. Karena itu, solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekosistem Das Citarum tentu wajib melibatkan seluruh stakeholders agar solusi yang diambil diharapkan mampu berjalan dengan optimal.

Pemerintah selaku pemegang peran sentral dan tanggung jawab selayaknya segera mengambil kebijakan, tentu dengan kewajiban melibatkan stakeholders. Selama ini, kecenderungan pemerintah untuk bergerak top down dan sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat, dan kalaupun ada hanyalah partisipasi yang bermoto “silahkan anda berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan”, telah terbukti gagal dalam mengatasi permasalahan kelestarian ekosistem Das Citarum. Pemerintah harus menghindarkan diri dari klaim, bahwa solusi yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah adalah yang paling baik dan benar. Semua hal tersebut adalah demi mewujudkan sebuah solusi yang “terbaik dari yang terbaik” dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekosistem das citarum.

Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), juga mengatur mengenai peran serta masyarakat/ stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya upaya menjaga kelestarian ekosistem Das Citarum.

Pasal 70 UUPPLH menjelaskan, peran serta masyarakat dilaksanakan untuk a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendapat Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, maka perlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat dapat bermanfaat, yaitu antara lain : Pertama, pemberi informasi kepada pemerintah. Seluruh masyarakat tentunya memiliki berbagai kepentingan dan pengetahuan sendiri maupun dari para ahli tentang permasalahan yang terjadi di ekosistem Das Citarum. Informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas mutu suatu keputusan, seperti pengetahuan tentang berbagai masalah dan akibat-akibat yang nantinya dapat terjadi sehingga akan dapat mengeliminir dan atau bahkan menghilangkan berbagai dampak negatif akibat keluarnya suatu keputusan yang akan dilaksanakan. Berbagai potensi serta kepentingan stakeholders juga akan dapat diketahui, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu peran serta stakeholders dalam menjalankan solusi Das Citarum yang akan ditetapkan.

Kedua, dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli (keadaan terdesak), akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk menggugat solusi yang telah ditetapkan.

Keempat, adalah untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Pada setiap pengambilan keputusan, wajar apabila ditemukan adanya perbedaan pendapat. Namun apabila telah dijalankan secara demokratis, tentunya keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan sebagain besar masyarakat, tentu tanpa menafikkan kepentingan golongan minoritas yang dirugikan.

Kelima, adalah wujud hak peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH sekaligus merupakan konsekuensi dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah mewujudkan peran serta masyarakat. (”Hukum Lingkungan”, Koesnadi Hardjasoemantri)

Terakhir, yang menurut penulis paling penting adalah, adanya potensi masyarakat menjalankan fungsi kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan solusi yang telah ditetapkan. Merupakan konsekuensi sebagai salah satu negara berpredikat terkorup di dunia, adalah suatu kewajaran, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesungguhan berbagai upaya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketidakpedulian oknum aparat terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Citarum akan dapat diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan dengan berjalannya bantuan fungsi kontrol dari seluruh stakeholders.

Berbagai potensi peran serta masyarakat atau stakeholders tersebut diatas seperti, penduduk sekitar das Citarum, perambah hutan, petani, peternak sapi dan ikan, kalangan industri, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan akan mampu menghasilkan dan mewujudkan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalah ekosistem das Citarum.

Seandainya pemerintah mau melibatkan masyarakat, maka bagai gayung bersambut, ternyata keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat besar dalam upaya mengatasi permasalahan sungai citarum. Hasil survei yang dilakukan Greenpeace bekerja sama dengan LP3ES mengenai das Citarum, membuktikan bahwa mayoritas responden, mencapai 72-76 persen, mengaku setuju untuk terlibat secara langsung bila pemerintah membuka tangan (Kompas, 3 Mei 2011, “Soal Citarum, Pemerintah Gagal”).

Karena itu, pemerintah harus yakin dan segera mengambil sikap, bersama dengan seluruh stakeholders terkait untuk mewujudkan solusi yang komprehensif serta disepakati, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan seluruh stakholders secara bersama-sama, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ekosistem Das Citarum.

Comments (1) »

Peran RTH Privat Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Kota

Perkembangan pembangunan di suatu kota umumnya tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota. Misalnya melalui penyediaan RTH sebagai salah satu unsur dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota.

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) menurut Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, hal ini disebutkan dalam bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Menurut Pasal 29 Ayat (2) UUPR, luasan RTH paling sedikit seluas tiga puluh persen (30%) dari luas seluruh wilayah kota. Dengan kata lain, proporsi minimal 30% tentunya bukan merupakan “angka mati”, tetapi proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Sedangkan manfaat RTH diantaranya, yaitu berdasarkan fungsinya yang dibagi atas manfaat langsung (berjangka pendek/ tangiable) seperti mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, bunga, dan daun), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang/ intangiable) seperti perlindungan tata air (menjaga kesediaan air) dan konservasi keanekaragaman hayati (Lokakarya IPB, “Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan”, 2005).

Lebih lanjut menurut UUPR, RTH terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH Publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Kemudian RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun/ halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut UUPR, komposisi RTH di suatu kota terdiri atas luasan RTH Publik seluas 20% dan yang berarti RTH Privat seluas 10 % dari luas seluruh wilayah kota. Sebagai gambaran, apabila luas kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha, maka luasan RTH yang harus disediakan untuk dapat menjamin keseimbangan ekosistem kota adalah seluas 975 Ha (30% dari 3.250 ha), dengan komposisi RTH Publik seluas (20% dari 3.250 Ha) 650 Ha dan RTH Privat seluas 325 Ha (10% dari 3.250 Ha).

Kewajiban penyediaan RTH Publik yang dibebankan kepada pemerintah daerah, umumnya sulit untuk dapat direalisasikan. Contohnya kota Jakarta, melalui peryataan Walikotanya yang seolah menyampaikan “ketidakberdayaanya” dalam merealisasikan luasan RTH yang diamanatkan di dalam UUPR (Kompas, 11 Juni 2009). Lahirnya UUPD No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) di satu sisi meningkatkan proses demokrasi di daerah, tetapi di sisi yang lain menjadi beban berat yang harus di tanggung oleh aparatur pemerintah daerah, terkait berbagai kewenangan yang diberikan. Besarnya kewenangan yang dimiliki tersebut apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai maka menuntut pemerintah daerah untuk memilih berbagai prioritas-prioritas dalam upayanya menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk didalamnya beratnya penyediaan RTH Publik, yang umumnya dikarenakan keterbatasan lahan serta pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keadaan tidak berdaya dalam upaya mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus, seolah-olah hukum dianggap tidak berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, melalui penyediaan RTH yang proporsional (30%). Dalam pada itulah RTH Privat dapat mengambil peran sebagai solusi awal dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut dapat diatasi melalui upaya meningkatkan keberadaan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat yang “dibebankan” kepada masyarakat tentunya dapat meringankan beban pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam UUPR (30%).

Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang telah memiliki luasan RTH sesuai ketentuan UUPR (30%), komposisinya sebagian besar terdiri dari RTH Privat, bukan RTH Publik (Laporan Antara BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2008). Sebagai bagian dari RTH (Publik dan Privat), maka RTH Privat tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang sama dengan RTH Publik, yaitu sebagai penjaga keseimbangan ekosistem di suatu kota. Oleh sebab itu, ketersediaan RTH Privat yang lebih luas daripada RTH publik menjadikan RTH Privat sebagai “penjaga utama” dalam hal, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota, seperti di Kota Yogyakarta.
Karena itu, keberadaan RTH Privat dapat menjadi solusi awal untuk mengatasi “ketidakberdayaan” pemerintah daerah dalam rangka menyediakan RTH Publik yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya luasan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional menurut UUPR (30%) serta yang seharusnya menjadi “penjaga utama” dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Melihat potensi RTH Privat tersebut, maka selayaknya pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dapat mengarahkan masyarakatnya untuk membangun RTH Privat di lingkungannya masing-masing serta membimbing penyediaan RTH Privat yang lebih fungsional (ekologis, estetika, sosial dan budaya). Peranan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program program pemerintah dan pemerintah daerah, seperti program insentif dan disinsentif, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, memberi bantuan bibit, dan kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun RTH Privat.

Tentu perlu diingatkan bahwa, keberadaan RTH Privat tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi luasan RTH Publik (20%) yang menjadi kewajibannya. Hal ini mengingat prinsip rule of law dan upaya menjaga luasan RTH yang proporsional terkait hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam memanfaatkannya tanahnya.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.