Archive for Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download – Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah Langsung Dari Sumbernya oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Leave a comment »

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Mengabaikan Masyarakat – Kliping Berita

Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, baik berupa pertambangan, perkebunan, pertanian, serta usaha di bidang pengelolaan sumber daya air begitu banyak yang mengabaikan partisipasi dan peran serta masyarakat.

SDA indonesia yang kaya, cenderung dijual kepada segelintir pemilik modal. Sementara Jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan SDA tersebut, diasingkan.

Akibatnya, kemiskinan, penindasan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, lazim sekali terjadi di Indonesia….

Yah…sama-sama tahu lah…intinya semuanya adalah akibat Korupsi kolusi dan Nepotisme…KKN. Baik dari penguasa yang paling atas, PRESIDEN sampai penguasa yang paling bawah, Kepala RT, semuanya diduga keras korupsi…yah…inilah keadaan negara Indonesia kita tercinta.

Tidak bisa tidak, Presiden harusnya bertindak. Sayangnya, itu hanya sebuah harapan. hanya Presiden yang mampu mengatasi semuanya.

Pertambangan Internasional Ancam Kelestarian Lingkungan Suku Cek Bocek Sumbawa

Senin, 11 Juli 2011 13:22 WIB | 1249 Views

Senggigi, NTB, 11/7 (ANTARA) – Kepala Adat Suku Cek Bocek Selesek Reen Sury, Dato Sukanda, menegaskan, rencana pemberian ijin operasi pertambangan skala besar dari perusahaan internasional di wilayah adat suku itu di Pulau Sumbawa sangat mengancam kelestarian lingkungan, ekosistem, dan nilai-nilai sosial adat mereka.
Wilayah Adat Cek Bocek, katanya, di Senggigi, NTB, Senin, secara keseluruhan dikelola oleh komunitas, baik untuk penyangga keseimbangan lingkungan dan ekosistem, juga untuk sumber kehidupan sehari-hari dari hasil berburu, mencari madu dan membuat gula aren (jalit).
Komunitas adat Cek bocek Suku Berco di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, NTB, merupakan penduduk Sumbawa bagian selatan yang paling tua. Kawasan vegetasi hutan ini tidak mengalami gangguan meskipun sudah ratusan tahun berdampingan dengan pemukiman komunitas.
Sukanda memimpin masyarakat komunitas adatnya menyampaikan aspirasi di Senggigi, di sela Konferensi Internasional Tenural, Pengaturan, dan Pengusahaan Hutan. Wakil Presiden Boediono dijadualkan membuka konferensi yang dihadiri 250 para ahli, agen pemerintahan, LSM, dan anggota komunitas serta para pengusaha di bidang kehutanan.
“Karena komunitas sudah membagi-bagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya khususnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekosistem,” katanya.
Komunitas adat Cek Bocek telah melakukan pemetaan wilayah-nya secara partisipatif. Inisiatif ini dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan tata ruang dan sebagai alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lingkungan hidup dan ekosistem wilayah.
Pemerintah, katanya, harus mengakui tanah ulayat/wilayah adat kami seluas 28.975.74 Hektare yang merupakan titipan leluhur, dan harus dilestarikan, di kelola untuk masa kini dan yang akan datang.
Mereka juga menuntut negara mengakui keberadaan kami sesuai pasal 18b ayat 2 dan 28i ayat 1 UUD 1945. Pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan/revisi UU sektoral yang mengancam eksistensi wilayah adat kami, seperti UU Nomor 41/1999 Tentang Kehutanan.
“Pemerintah Indonesia segera membuat Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat,” katanya.
96 persen dari sekitar 25.000 Hektare wilayah adat suku itu masih merupakan vegetasi hutan. Dengan demikian upaya pengembangan wilayah dapat mencapai tujuan untuk memberi kesejahteraan komunitas masyarakat adat tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan hidup.
Namun kini muncul ancaman besar yang tengah mengintai, yakni pertambangan skala besar. Pertambangan sekala besar di wilayah adat Cek Bocek akan mengancam keseimbangan lingkungan, ekosistem dan sosial-budaya.
“Hal ini terkait penandatangan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT NNT pada 11 Mei 2011. Kesepakatan ini berisi tentang tindak lanjut kegiatan eksplorasi di Blok Elang Dodo,” katanya.
Lokasi tersebut merupakan wilayah adat Cek Bocek Selesek Reen Sury atau Suku Berco.
“Karena itu kami menolak keras rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat kami sebelum ada persetujuan dan kesepahaman yang jelas tentang bentuk pengelolaannya,” kata Sukanda.
Jika rencana ini tetap diteruskan, kami yakin akan terjadi pelanggaran berat HAM. Selain itu pihak pemerintah daerah harus menghormati dan menghargai warisan leluhur hak-hak masyarakat adat.
Dan rencana tersebut harus menghormati dan mengacu serta tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Khusus Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri.
Perlu juga kami sampaikan disini, bahwa seluruh rangkaian pemetaan wilayah dan penyusunan perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat adat.
(ANT)

Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/266855/pertambangan-internasional-ancam-kelestarian-lingkungan-suku-cek-bocek-sumbawa

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Selamatkan Sungai Citarum – Libatkan Seluruh Stakeholders

Ekosistem daerah aliran sungai (das) citarum memiliki manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sumber air minum 25 juta warga Jawa Barat dan Jakarta, 420.000 hektar lahan pertanian dan perikanan, serta suplai bagi tiga pembangkit listrik besar yang ada di pulau Jawa. Namun, menurunnya fungsi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) das citarum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti terjadinya banjir dan ganguan kesehatan akibat tingginya tingkat pencemaran.

Berbagai solusi yang dilaksanakan sejak terjadinya banjir besar di tahun 1986, melalui upaya normalisasi, pengerukan sungai, dan penyodetan, yang telah intensif dilakukan pada tahun 1980-1990-an, telah terbukti tidak efektif dalam mengatasi persoalan yang diakibatkan menurunnya fungsi ekosistem das citarum. Karena itu, diperlukan suatu solusi baru yang mampu mewujudkan kelestarian ekosistem das citarum demi meminimalisir dan atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh das Citarum.

Pada dasarnya, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam mengelola sumber daya alam merupakan akar permasalahan timbulnya berbagai dampak negatif Das Citarum bagi masyarakat. Sebab, pemerintah selaku pemegang mandat pengelolaan sumber daya alam memegang wewenang sekaligus tanggung jawab dalam, mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi UUD 45.

Ketidakjelasan rencana penataan ruang das citarum yang seharusnya mampu menjadi pedoman dalam pemberian izin dalam alokasi pemanfaatan lahan dan sungai serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, merupakan contoh wujud ketidakpedulian pemerintah dalam melindungi ekosistem das citarum. Akibatnya, Das Citarum semakin menurun fungsi lingkungan hidupnya, bahkan sampai mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat, dengan indikasi terjadinya banjir tahunan yang semakin meningkat intensitasnya.

Andaikata pengelolaan Das Citarum telah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (good environmental governance), tentunya ekosistem Das Citarum tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat.

Permasalahan Das Citarum kemudian menjadi semakin rumit akibat tindakan dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian ekosistem Das Citarum. Berbagai tindakan baik yang dilaksanakan karena kesadaran, keadaan, dan/ atau karena ketidaktahuan/ ketidaksadaran, seperti membuang sampah dan limbah rumah tangga serta non rumah tangga di sungai citarum, alih fungsi lahan resapan air, serta usaha pertanian, perternakan, perikanan, dan industri yang tidak ramah lingkungan, dapat dengan mudah kita temukan di sepanjang ekosistem Das Citarum.

Selain itu, lemahnya konsistensi upaya penegakan hukum dalam melindungi kelestarian ekosistem das citarum, semakin memperkeruh permasalahan perlindungan ekosistem das citarum. Pembiaran terjadinya berbagai pelanggaran oleh pemerintah (eksekutif), aparat penegak hukum (yudikatif), dan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) semakin menyuburkan berbagai tindakan dan perilaku seluruh stakeholders yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Das Citarum.

Begitu banyaknya pihak dan kepentingan serta berbagai aspek terkait merupakan gambaran kusutnya permasalahan ekosistem Das Citarum. Karena itu, solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekosistem Das Citarum tentu wajib melibatkan seluruh stakeholders agar solusi yang diambil diharapkan mampu berjalan dengan optimal.

Pemerintah selaku pemegang peran sentral dan tanggung jawab selayaknya segera mengambil kebijakan, tentu dengan kewajiban melibatkan stakeholders. Selama ini, kecenderungan pemerintah untuk bergerak top down dan sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat, dan kalaupun ada hanyalah partisipasi yang bermoto “silahkan anda berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan”, telah terbukti gagal dalam mengatasi permasalahan kelestarian ekosistem Das Citarum. Pemerintah harus menghindarkan diri dari klaim, bahwa solusi yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah adalah yang paling baik dan benar. Semua hal tersebut adalah demi mewujudkan sebuah solusi yang “terbaik dari yang terbaik” dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekosistem das citarum.

Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), juga mengatur mengenai peran serta masyarakat/ stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya upaya menjaga kelestarian ekosistem Das Citarum.

Pasal 70 UUPPLH menjelaskan, peran serta masyarakat dilaksanakan untuk a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendapat Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, maka perlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat dapat bermanfaat, yaitu antara lain : Pertama, pemberi informasi kepada pemerintah. Seluruh masyarakat tentunya memiliki berbagai kepentingan dan pengetahuan sendiri maupun dari para ahli tentang permasalahan yang terjadi di ekosistem Das Citarum. Informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas mutu suatu keputusan, seperti pengetahuan tentang berbagai masalah dan akibat-akibat yang nantinya dapat terjadi sehingga akan dapat mengeliminir dan atau bahkan menghilangkan berbagai dampak negatif akibat keluarnya suatu keputusan yang akan dilaksanakan. Berbagai potensi serta kepentingan stakeholders juga akan dapat diketahui, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu peran serta stakeholders dalam menjalankan solusi Das Citarum yang akan ditetapkan.

Kedua, dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli (keadaan terdesak), akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk menggugat solusi yang telah ditetapkan.

Keempat, adalah untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Pada setiap pengambilan keputusan, wajar apabila ditemukan adanya perbedaan pendapat. Namun apabila telah dijalankan secara demokratis, tentunya keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan sebagain besar masyarakat, tentu tanpa menafikkan kepentingan golongan minoritas yang dirugikan.

Kelima, adalah wujud hak peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH sekaligus merupakan konsekuensi dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah mewujudkan peran serta masyarakat. (”Hukum Lingkungan”, Koesnadi Hardjasoemantri)

Terakhir, yang menurut penulis paling penting adalah, adanya potensi masyarakat menjalankan fungsi kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan solusi yang telah ditetapkan. Merupakan konsekuensi sebagai salah satu negara berpredikat terkorup di dunia, adalah suatu kewajaran, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesungguhan berbagai upaya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketidakpedulian oknum aparat terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Citarum akan dapat diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan dengan berjalannya bantuan fungsi kontrol dari seluruh stakeholders.

Berbagai potensi peran serta masyarakat atau stakeholders tersebut diatas seperti, penduduk sekitar das Citarum, perambah hutan, petani, peternak sapi dan ikan, kalangan industri, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan akan mampu menghasilkan dan mewujudkan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalah ekosistem das Citarum.

Seandainya pemerintah mau melibatkan masyarakat, maka bagai gayung bersambut, ternyata keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat besar dalam upaya mengatasi permasalahan sungai citarum. Hasil survei yang dilakukan Greenpeace bekerja sama dengan LP3ES mengenai das Citarum, membuktikan bahwa mayoritas responden, mencapai 72-76 persen, mengaku setuju untuk terlibat secara langsung bila pemerintah membuka tangan (Kompas, 3 Mei 2011, “Soal Citarum, Pemerintah Gagal”).

Karena itu, pemerintah harus yakin dan segera mengambil sikap, bersama dengan seluruh stakeholders terkait untuk mewujudkan solusi yang komprehensif serta disepakati, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan seluruh stakholders secara bersama-sama, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ekosistem Das Citarum.

Comments (1) »

Peran RTH Privat Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Kota

Perkembangan pembangunan di suatu kota umumnya tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota. Misalnya melalui penyediaan RTH sebagai salah satu unsur dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di suatu kota.

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) menurut Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, hal ini disebutkan dalam bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Menurut Pasal 29 Ayat (2) UUPR, luasan RTH paling sedikit seluas tiga puluh persen (30%) dari luas seluruh wilayah kota. Dengan kata lain, proporsi minimal 30% tentunya bukan merupakan “angka mati”, tetapi proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Sedangkan manfaat RTH diantaranya, yaitu berdasarkan fungsinya yang dibagi atas manfaat langsung (berjangka pendek/ tangiable) seperti mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, bunga, dan daun), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang/ intangiable) seperti perlindungan tata air (menjaga kesediaan air) dan konservasi keanekaragaman hayati (Lokakarya IPB, “Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan”, 2005).

Lebih lanjut menurut UUPR, RTH terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH Publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Kemudian RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun/ halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut UUPR, komposisi RTH di suatu kota terdiri atas luasan RTH Publik seluas 20% dan yang berarti RTH Privat seluas 10 % dari luas seluruh wilayah kota. Sebagai gambaran, apabila luas kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha, maka luasan RTH yang harus disediakan untuk dapat menjamin keseimbangan ekosistem kota adalah seluas 975 Ha (30% dari 3.250 ha), dengan komposisi RTH Publik seluas (20% dari 3.250 Ha) 650 Ha dan RTH Privat seluas 325 Ha (10% dari 3.250 Ha).

Kewajiban penyediaan RTH Publik yang dibebankan kepada pemerintah daerah, umumnya sulit untuk dapat direalisasikan. Contohnya kota Jakarta, melalui peryataan Walikotanya yang seolah menyampaikan “ketidakberdayaanya” dalam merealisasikan luasan RTH yang diamanatkan di dalam UUPR (Kompas, 11 Juni 2009). Lahirnya UUPD No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) di satu sisi meningkatkan proses demokrasi di daerah, tetapi di sisi yang lain menjadi beban berat yang harus di tanggung oleh aparatur pemerintah daerah, terkait berbagai kewenangan yang diberikan. Besarnya kewenangan yang dimiliki tersebut apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai maka menuntut pemerintah daerah untuk memilih berbagai prioritas-prioritas dalam upayanya menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk didalamnya beratnya penyediaan RTH Publik, yang umumnya dikarenakan keterbatasan lahan serta pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keadaan tidak berdaya dalam upaya mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus, seolah-olah hukum dianggap tidak berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, melalui penyediaan RTH yang proporsional (30%). Dalam pada itulah RTH Privat dapat mengambil peran sebagai solusi awal dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut dapat diatasi melalui upaya meningkatkan keberadaan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat yang “dibebankan” kepada masyarakat tentunya dapat meringankan beban pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam UUPR (30%).

Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang telah memiliki luasan RTH sesuai ketentuan UUPR (30%), komposisinya sebagian besar terdiri dari RTH Privat, bukan RTH Publik (Laporan Antara BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2008). Sebagai bagian dari RTH (Publik dan Privat), maka RTH Privat tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang sama dengan RTH Publik, yaitu sebagai penjaga keseimbangan ekosistem di suatu kota. Oleh sebab itu, ketersediaan RTH Privat yang lebih luas daripada RTH publik menjadikan RTH Privat sebagai “penjaga utama” dalam hal, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu kota, seperti di Kota Yogyakarta.
Karena itu, keberadaan RTH Privat dapat menjadi solusi awal untuk mengatasi “ketidakberdayaan” pemerintah daerah dalam rangka menyediakan RTH Publik yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya luasan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional menurut UUPR (30%) serta yang seharusnya menjadi “penjaga utama” dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu kota.

Melihat potensi RTH Privat tersebut, maka selayaknya pemerintah daerah mengambil kebijakan yang dapat mengarahkan masyarakatnya untuk membangun RTH Privat di lingkungannya masing-masing serta membimbing penyediaan RTH Privat yang lebih fungsional (ekologis, estetika, sosial dan budaya). Peranan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program program pemerintah dan pemerintah daerah, seperti program insentif dan disinsentif, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, memberi bantuan bibit, dan kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun RTH Privat.

Tentu perlu diingatkan bahwa, keberadaan RTH Privat tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi luasan RTH Publik (20%) yang menjadi kewajibannya. Hal ini mengingat prinsip rule of law dan upaya menjaga luasan RTH yang proporsional terkait hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam memanfaatkannya tanahnya.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.