Archive for Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON
Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Adat

Baca koran hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012

Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, bodoh serta masyarakat adat di Indonesia selalu diabaikan oleh aparat pemerintah. Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia. cenderung berpihak kepada pengusaha.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

MAkalah – PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN


Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum secara internasional. Namun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Download – Penelitian Efektivitas Pengelolaan Sampah Langsung Dari Sumbernya oleh LIPI_Studi Kasus Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas di Yogyakarta dan Jakarta

Leave a comment »

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Mengabaikan Masyarakat – Kliping Berita

Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, baik berupa pertambangan, perkebunan, pertanian, serta usaha di bidang pengelolaan sumber daya air begitu banyak yang mengabaikan partisipasi dan peran serta masyarakat.

SDA indonesia yang kaya, cenderung dijual kepada segelintir pemilik modal. Sementara Jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan SDA tersebut, diasingkan.

Akibatnya, kemiskinan, penindasan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, lazim sekali terjadi di Indonesia….

Yah…sama-sama tahu lah…intinya semuanya adalah akibat Korupsi kolusi dan Nepotisme…KKN. Baik dari penguasa yang paling atas, PRESIDEN sampai penguasa yang paling bawah, Kepala RT, semuanya diduga keras korupsi…yah…inilah keadaan negara Indonesia kita tercinta.

Tidak bisa tidak, Presiden harusnya bertindak. Sayangnya, itu hanya sebuah harapan. hanya Presiden yang mampu mengatasi semuanya.

Pertambangan Internasional Ancam Kelestarian Lingkungan Suku Cek Bocek Sumbawa

Senin, 11 Juli 2011 13:22 WIB | 1249 Views

Senggigi, NTB, 11/7 (ANTARA) – Kepala Adat Suku Cek Bocek Selesek Reen Sury, Dato Sukanda, menegaskan, rencana pemberian ijin operasi pertambangan skala besar dari perusahaan internasional di wilayah adat suku itu di Pulau Sumbawa sangat mengancam kelestarian lingkungan, ekosistem, dan nilai-nilai sosial adat mereka.
Wilayah Adat Cek Bocek, katanya, di Senggigi, NTB, Senin, secara keseluruhan dikelola oleh komunitas, baik untuk penyangga keseimbangan lingkungan dan ekosistem, juga untuk sumber kehidupan sehari-hari dari hasil berburu, mencari madu dan membuat gula aren (jalit).
Komunitas adat Cek bocek Suku Berco di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, NTB, merupakan penduduk Sumbawa bagian selatan yang paling tua. Kawasan vegetasi hutan ini tidak mengalami gangguan meskipun sudah ratusan tahun berdampingan dengan pemukiman komunitas.
Sukanda memimpin masyarakat komunitas adatnya menyampaikan aspirasi di Senggigi, di sela Konferensi Internasional Tenural, Pengaturan, dan Pengusahaan Hutan. Wakil Presiden Boediono dijadualkan membuka konferensi yang dihadiri 250 para ahli, agen pemerintahan, LSM, dan anggota komunitas serta para pengusaha di bidang kehutanan.
“Karena komunitas sudah membagi-bagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya khususnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekosistem,” katanya.
Komunitas adat Cek Bocek telah melakukan pemetaan wilayah-nya secara partisipatif. Inisiatif ini dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan tata ruang dan sebagai alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lingkungan hidup dan ekosistem wilayah.
Pemerintah, katanya, harus mengakui tanah ulayat/wilayah adat kami seluas 28.975.74 Hektare yang merupakan titipan leluhur, dan harus dilestarikan, di kelola untuk masa kini dan yang akan datang.
Mereka juga menuntut negara mengakui keberadaan kami sesuai pasal 18b ayat 2 dan 28i ayat 1 UUD 1945. Pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan/revisi UU sektoral yang mengancam eksistensi wilayah adat kami, seperti UU Nomor 41/1999 Tentang Kehutanan.
“Pemerintah Indonesia segera membuat Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat,” katanya.
96 persen dari sekitar 25.000 Hektare wilayah adat suku itu masih merupakan vegetasi hutan. Dengan demikian upaya pengembangan wilayah dapat mencapai tujuan untuk memberi kesejahteraan komunitas masyarakat adat tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan hidup.
Namun kini muncul ancaman besar yang tengah mengintai, yakni pertambangan skala besar. Pertambangan sekala besar di wilayah adat Cek Bocek akan mengancam keseimbangan lingkungan, ekosistem dan sosial-budaya.
“Hal ini terkait penandatangan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT NNT pada 11 Mei 2011. Kesepakatan ini berisi tentang tindak lanjut kegiatan eksplorasi di Blok Elang Dodo,” katanya.
Lokasi tersebut merupakan wilayah adat Cek Bocek Selesek Reen Sury atau Suku Berco.
“Karena itu kami menolak keras rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat kami sebelum ada persetujuan dan kesepahaman yang jelas tentang bentuk pengelolaannya,” kata Sukanda.
Jika rencana ini tetap diteruskan, kami yakin akan terjadi pelanggaran berat HAM. Selain itu pihak pemerintah daerah harus menghormati dan menghargai warisan leluhur hak-hak masyarakat adat.
Dan rencana tersebut harus menghormati dan mengacu serta tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Khusus Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri.
Perlu juga kami sampaikan disini, bahwa seluruh rangkaian pemetaan wilayah dan penyusunan perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat adat.
(ANT)

Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/266855/pertambangan-internasional-ancam-kelestarian-lingkungan-suku-cek-bocek-sumbawa

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.