Arsip untuk Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan

Mengatasi Permasalahan Sampah

Permasalahan Sampah Secara Global

Sejak abad 20 sejarah pembuangan sampah telah dibumbui oleh temuan-temuan yang tidak menyenangkan dan sejumlah pergantian arah yang terburu-buru.

Sebelum perang Dunia II, sebagian besar negara industri menyingkirkan sampah perkotaan dengan cara membuangnya begitu saja kedalam lubang-lubang galian atau dataran yang lebih rendah. Begitu tempat itu penuh, kemudian umumnya diratakan dan ditutupi dengan tanah, dan kemudian digunakan untuk pertanian atau perumahan.

Prosedur sederhana itu mengabaikan satu fakta penting, bahwa sampah itu beracun. Setelah dibuang, zat-zat organik di dalamnya mulai terurai sehingga lepaslah metana dan gas-gas lain yang mudah terbakar. Disaat yang sama, air merembes melalui sampah dan membawa pergi campuran berbau busuk yang terdiri atas, minyak, zat-zat terlarut, dan bakteri berbahaya .

Pada tahun 1960-an dan 1970-an serangkaian bencana besar akibat polusi menunjukan bahwa sampah rumah tangga modern terlalu berbahaya untuk sekedar ditimbun dan ditutupi. Kemudian, tempat-tempat penimbunan sampah didesain ulang agar aliran air terpolusi atau leachate tidak bisa lagi lolos. Alih-alih dilupakan ketika penuh, tempat pembuangan sampah berteknologi tinggi itu harus dikelola dan diawasi selama berpuluh-puluh tahun .

Pendekatan “kubur dan lupakan” untuk membuang sampah adalah penyebab salah satu bencana polusi paling parah di Amerika. Bencana ini terjadi di kota Niagara Falls, New York. Selama dasawarsa 1940-an dan 1950-an, lebih dari 20.000 ton limbah kimia dibuang dalam drum-drum ke dasar-dasar kanal setempat yang kosong. Belakangan setelah sampah itu ditutupi, diatasnya dibangun rumah-rumah. Selama dasawarsa-dasawarsa berikutnya, zat-zat kimia itu meloloskan diri, membunuh hewan dan tumbuhan, bahkan melumerkan sol sepatu manusia. Areal itu kemudian dikosongkan dan biaya pembersihannya mencapai lebih dari $250 juta.

Model tradisional lain untuk menangani sampah adalah dengan membakarnya. Incenerator modern membakar sampah pada suhu yang amat tinggi, sampai 1.000ºC (1.830ºF). suhu itu cukup panas untuk menghancurkan zat organik apapun, namun juga dapat menguapkan logam-logam berat seperti raksa dan timbale. Walaupun ada teknik-teknik yang sudah lebih baik untuk menangkap polutan-polutan udara itu, tetap saja insenerator merupakan benda yang kotor dan mahal. Sehingga hanya diinginkan dan mampu dimiliki oleh sedikit orang di rumah mereka .

Permasalahan Sampah di Indonesia

Sedangkan di Indonesia, sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bersifat tradisional dan kurang ramah lingkungan. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota umumnya dibuang di dalam suatu wadah pribadi dan atau wadah komunal, tanpa adanya proses pengurangan dan pemilahan sampah terlebih dahulu.

Padahal masyarakatnya memiliki kebudayaan yang sangat erat dengan kelestarian lingkungan. Kearifan lingkungan mengenai pengelolaan sampah juga banyak di kenal oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa barat misalnya, mengelola sampah dan limbahnya untuk pupuk dan pakan ikan. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat diberdayakan oleh pemerintah.

Sistem yang saat ini digunakan di Indonesia dikenal dengan sebutan ”kumpul-angkut-buang”.

Permasalahan sampah di Indonesia umumnya terjadi di kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut umumnya ditimbulkan akibat dari paradigma yang dianut terhadap sampah, yakni sebagai barang yang tidak berguna dan harus dibuang. Kemudian, selain itu maka disebabkan pula oleh pelaksanaan sistem “kumpul-angkut-buang” yang dilaksanakan di Indonesia selama ini. Kedua hal tersebut, secara langsung maupun tak langsung mengakibatkan tersentralisasinya masalah di TPA, yang selama ini pengelolaannya “seolah” menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri.

Sedangkan di masyarakat pedesaan umumnya penanganan sampah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berwawasan lingkungan, misalnya dengan pembakaran sampah, yang berpotensi menimbulkan zat-zat beracun ke dalam udara. Kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang.

Akibatnya, selain dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran tanah, air, dan udara di TPS dan TPA, permasalahan sampah juga menyebabkan berbagai konflik sosial akibat buruknya manajemen pengelolaan sampah.

Kerusuhan yang terjadi akibat penolakan keberadaan TPST Bojong bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Kemudian, musibah longsor di TPA Bantar Gebang pada tahun 2006, yang menewaskan sejumlah pemulung serta longsornya jutaan meter kubik sampah yang terjadi di TPA Leuwigajah (Bandung) tahun 2005, yang menyebabkan meninggalnya lebih dari 140 nyawa akibat tertimbun longsoran sampah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah/ UUPS yang memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia terhadap dampak negatif akibat pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dalam setiap prosesnya. Proses tersebut, dapat dikategorikan antara lain, proses perwadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan terakhir yakni pemrosesan akhir sampah.

Sesuai UUPS tersebut, maka dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, diperlukan 3 langkah utama, yakni:

1. Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah
2. Perubahan pola pendekatan dalam pengelolaan sampah.
3. Peran serta/ Partisipasi dari seluruh stakeholders terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Paradigma sampah sebagai bahan yang “tidak berguna” yang selama ini dianut, wajib diubah menjadi paradigma “sampah sebagai sumber daya”. Paradigma ini menginspirasi dari Hukum Termodinamika, yang menghasilkan pandangan bahwa sampah yang dihasilkan mampu untuk dimanfaatkan kembali atau didayagunakan kembali oleh manusia.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Sehingga diharapkan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diminamilisir, melalui upaya pengurangan sampah dengan pemanfaatan dan pendayagunaan/ daur ulang kembali sampah yang dihasilkan.

Paradigma ini juga mensyaratkan pelaksanaan pemilahan sampah. Karena pemilahan akan mempermudah seluruh stake holders untuk menentukan jenis sampah, yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan sampah tersebut tentunya tidak terbatas oleh penghasil sampah, namun pihak ketiga yang dapat memanfaatkan sampah yang dihasilkan, seperti pemulung, pengusaha pembuatan kompos, serta pihak-pihak lain yang mampu memanfaatkan sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah.

Kemudian paradigma “sampah sebagai sumber daya” dilaksanakan melalui pendekatan dari hulu ke hilir. Pendekatan dari hulu ke hilir dapat diartikan yakni, pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pendekatan tersebut dapat memungkinkan dan tentunya mensyaratkan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengelolaan sampah. Seluruh stake holders terkait, seperti masyarakat secara perseorangan ataupun berkelompok, badan hukum, pihak swasta, dan tentunya pemerintah, akan menanggung kewajiban dalam setiap proses pengelolaan sampah. Peran serta seluruh stake holders tentunya disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang ditanggungnya, sebagaimana tertuang dalam UUPS.

Terakhir, paradigma dan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah tersebut harus ditunjang oleh peran serta seluruh stakeholders terkait. Semakin tinggi tingkat peran serta, maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi selama ini, dan begitu pula sebaliknya. Peran serta seluruh stake holders dapat terlihat dari upaya awal yakni, pengurangan sampah dari sumber dan/ atau penghasil sampah sampai pada kegiatan pemrosesan akhir sampah.

Langkah-langkah tersebut nantinya mewujudkan proses minimalisasi volume sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah.

Sehingga beban pengolahan sampah yang terpusat di TPA akan berkurang sejalan dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, pemerintah yang selama ini cenderung menjadi aktor tunggal dalam mengatasi persoalan sampah (pengelolaan TPA), akan sangat tertolong, seiring dengan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang dalam pelaksanaanya membebani kewajiban bagi seluruh stake holders dalam setiap proses pengelolaan sampah.

Dengan begitu diharapkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Indonesia dapat terwujud.

Comments (1) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.