Arsip untuk Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dokumen Tata Ruang Lampung

Ini dokumen masih gak lengkap…habis negara ini kan hukumnya hanya berlaku untuk masyarakat. Jadi kalau pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang, untuk mempublikasikan Rencana Tata Ruang (RTRW), ahhh itu soal biasa….
Undang-undang disini kan kayak sampah…Bukti utamanya, siapa yang menjamin Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang saya publikasikan ini, Asli apa Palsu ?? hahaha, orang sumbernya aja gak jelas kok…
Mungkin terkait kasus lingkungan alih fungsi akibat izin atau Hak Guna Bangunan Taman Hutan Kota yah…

Perda Tulang Bawang Barat No.2 Thn 2012 tentang RTRW Kab-Tulang Bawang Barat

Perda Prov Lampung No. 1 Thn 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung

Perda Mesuji No. 6 Thn 2012 tentang RTRW Kab Mesuji Lampung

Perda Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamtim Tahun 2011-2031

Perda Kota Metro No. 1 Thn 2012 tentang RTRW Kota Metro

Perda Lampung Barat No.1 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Barat

Perda Lampung Selatan No.15 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Selatan

Perda Lampung Tengah No. 1 Thn 2012 tentang RTRW Kab Lampung Tengah

Perda Kota Bandar Lampung No.10_2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung

Perda Way Kanan No.11 Thn 2011 tentang RTRW Kab-Way Kanan Lampung

Sebelum download tolong diingat, SIAPA YANG SEHARUSNYA MEMPUBLIKASIKAN PERUNDANGAN?
TRUS, SIAPA YANG MAKAN GAJI BUTA DARI DUIT RAKYAT (APBN DAN APBD) ?
KALAO MASYARAKAT TOLOL, PASTI GAK TAU KEWAJIBAN PEMERINTAHNYA…PADAHAL PEMERINTAHNYA RAKYAT YANG GAJI…BISANYA NGERIBUTIN MASYARAKAT ATAU PENGUSAHA…SEMENTARA PEMERINTAH TIDUR DAN KORUPSI LU PADA CUEK AJA…

Leave a comment »

Kumpulan Status Lingkungan Hidup di Lampung

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh di perpustakaan onlinenya… Tapi gak GRATIS, u pada mesti BAYAR. Kalau ke pemdanya, coba ditanya, Mesti susah atau Pake DUIT? minimal buat foto copi.
seharusnya SLHD setiap tahun dibuat…hahaha, itukan menurut aturan hukum, Kalau HUKUMNYA kayak SAMPAH, yang gak terlaksana….
Kalau pemerintah daerahnya kayak SAMPAh, ya gak terlaksana….alhasil gak ada SLHD rutin tiap tahun…mendingan mikirin PILKADa! dasar sampah lu kAParat….

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 – Basis data

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002

Selain itu pustaka laporan status Lingkungan tentang Kabupaten atau Kota se Lampung juga tersaji di bawah ini :
Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007

Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 – Basis Data

Status Lingkungan Hidup -SLHD- Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten TULANG BAWANG tahun 2007 – Basis Data

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten TULANG BAWANG tahun 2007

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro Lampung Tahun 2008

Lpr_SLHD_Kota_Metro2008

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2009

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – sampah

Ini yang menyajikan PUBLIKASI bukan Negara – Atau Pemerintah Daerah Lampung lho…sebab mereka itu digaji bukan buat gituan…Gaji BUTA kali….

Leave a comment »

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara – Umum

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara.

Berbagai peraturan di bawah ini memang masih dapat ditemukan, namun bukanlah di satu situs, sebagaimana MANUSIAWInya pelaksanaan KEWAJIBAN PUBLIKASI dan SOSIALISASI suatu peraturan perundang-undangan.
SAYANGNYA, demi adanya DUIT…uang dari berJUALAN kumpulan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian…maka berbagai publikasi yang dilaksanakan sangat sulit dimengerti oleh orang yang BER-OTAK dan beragama…

Yah…ini itung-itung wujud cinta sama Negara, dengan PubLikasi peraturan di dunia maya, TANPa bermodal PROYEK TRILIUNAN untuk lebih dulu membangun JAringan OPTIK..
Bajingan juga buat anda yang GENDUT kayak saPI yang suka makan, dengan leher berlemak, yang secara langsung buat rakyat Indonesia MISKIN…
Bajingan juga buat anda-anda yang menahan berkas perkara korupsi para kepala daerah sehingga tidak bisa diproses secara hukum…
Bajingan juga buat anda yang membebaskan seorang penjual NARKOBA…
Sekali lagi, BAJINGAN buat anda-anda yang bisanya MAKAN GAJI BUTA dan HIDUP dari Kemiskinan ratusan Juta Manusia Indonesia.
Sekian sumpah serapahnya….semoga bermanfaat.

Peraturan Umum
UU_32_Tahun_2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
KepMeNLH No 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
KepKa Bapedal Nomor 107 tentang 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Kepmenlh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmenlh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
PerMenLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan HALON
Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Adat

Baca koran hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012

Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, bodoh serta masyarakat adat di Indonesia selalu diabaikan oleh aparat pemerintah. Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah Indonesia. cenderung berpihak kepada pengusaha.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Mudahnya Mendapat Peringkat -Nilai- Biru PROPER-Lingkungan

Bagaimana caranya memperoleh peringkat biru pada Proper Nasional?

Sebenarnya sangat mudah bagi kalangan industri untuk memperoleh peringkat BIRU pada proper Nasional. Bahkan, Asalkan kalangan industri memiliki kemauan untuk menjalankan berbagai upaya Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) maka dapat dipastikan peringkat suatu perusahaan BIRU.

Sayangnya walaupun ada kemauan, terkadang kalangan industri kesulitan untuk memperoleh peringkat BIRU. Salah satu faktornya adalah keterbatasan SDM di bidang lingkungan hidup.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadi kendala utama, apabila di lain pihak, pemerintah (khususnya KLH) mampu dan MAU memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada kalangan industri.

Sayangnya selama ini para ispektur lapangan atau penilai proper, hanya ‘mampu’ dan sibuk menilai…menilai…kemudian menyalahkan semata. Tanpa mampu memberikan suatu arahan dan solusi yang baik dan komprehensif dalam upaya membina kalangan industri memenuhi tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan tersebut dapat berupa :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait PPLH, khususnya melalui media internet. Sejatinya sosialisasi suatu PUU adalah KEWAJIBAN. Namun, selama ini masyarakat umum, termasuk kalangan industri, sangat sulit memperoleh berbagai ketentuan yang berlaku terkait PPLH. Aturan mengenai bentuk sosialisasi yang akan dijalankan cenderung “SEMAU-nya” aparatur pemerintah. Parahnya, dengan pola sosialisasi yang ada, cenderung membuka peluang usaha dengan cara berjualan BUKU yang berisi kumpulan PUU PPLH di suatu bidang tertentu. KKN dan PROYEK…, adalah kata kuncinya!!!

2. Kedua, pembuatan suatu pedoman (NSPK) yang jelas, lengkap sekaligus komprehensif dalam rangka mengarahkan, membina, dan mampu dijadikan acuan untuk menjalankan berbagai ketentuan suatu PUU. Pedoman yang dibuat, tentu saja harus diterjemakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan industri. Selain itu pedoman yang ada juga seharusnya mencakup masalah teknis, contohnya seperti adanya tahapan pengelolaan limbah yang baik; adanya berbagai bentuk kolam IPAL yang ideal dengan perbandingan debit air limbah yang ideal; dan adanya list dan keterangan berbagai bentuk peralatan dan perlengkapan industri yang berwawasan lingkungan. Penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah harus digalakan. Sehingga mampu menghadirkan solusi yang konkrit dan terukur yang dapat dijadikan acuan bagi kalangan industri untuk dilaksanakan.
3. Inspeksi lapangan yang BERTANGGUNG JAWAB. Secara teknis, penilaian Proper didahului dengan adanya inspeksi lapangan oleh tim penilai PROper. Tim tersebut menghasilkan suatu saran tindak, yang wajib dijalankan oleh kalangan industri. Kemudian KLH akan mengeluarkan RAPOR SEMENTARA, dengan disertai mekanisme sanggahan yang dihadiri oleh kalangan industri. Kemudian, setelah proses sanggahan rapor sementara akan menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus dilakukan kalangan industri. Setelah itu ada penilaian lanjutan, yang BARU KEMUDIAN HASILNYA AKAN MENGHASILKAN RAPOR PROPER ‘sebenarnya’. Sayangnya pada PROPER 2011, proses sanggahan yang diadakan oleh KLH ternyata menjadi hasil akhir untuk kemudian dijadikan PENILAIAN PROPER SEBENARNYA. Proses sanggahan yang seharunya memberikan kesempatan bagi kalangan industri untuk memperbaiki berbagai SARAN TINDAK yang tidak jelas. Akibatnya PROSES SANGGAHAN terkesan FORMALITAS belaka. Kemudian banyak industri yang keberatan dengan pola penilaian PROPER yang terkesan tanpa ada pembinaan yang mumpuni. Hanya bisa menilai….menilai….dan menyalahkan saja. Mungkin saat itu mereka dikejar target, sehingga terkesan buru-buru.

Seandainya saja pemerintah mau, maka peringkat BIRU akan sangat mudah untuk diperoleh.

Comments (1) »

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Lingkungan untuk Agroindustri

Ketentuan PUU Umum

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – UUPPLH.
• Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP-AMDAL)
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pemen-LH) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER)

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Lampiran tentang Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
• KepMenLH No 29 tahun 2003 untuk industri yang memanfaatkan limbah cair, menjadi pupuk pada lahan perkebunan sawit.
• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 416 Tahun 1990 Jo. KepMenKes No 907/MENKES/SK/VII/2002 Jo. PerMenKes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
• Kep Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Ketentuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo. PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun.
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NOMOR : KEP – 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (KepBapedal No.1/1995).
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Selamatkan Sungai Citarum – Libatkan Seluruh Stakeholders

Ekosistem daerah aliran sungai (das) citarum memiliki manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sumber air minum 25 juta warga Jawa Barat dan Jakarta, 420.000 hektar lahan pertanian dan perikanan, serta suplai bagi tiga pembangkit listrik besar yang ada di pulau Jawa. Namun, menurunnya fungsi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) das citarum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti terjadinya banjir dan ganguan kesehatan akibat tingginya tingkat pencemaran.

Berbagai solusi yang dilaksanakan sejak terjadinya banjir besar di tahun 1986, melalui upaya normalisasi, pengerukan sungai, dan penyodetan, yang telah intensif dilakukan pada tahun 1980-1990-an, telah terbukti tidak efektif dalam mengatasi persoalan yang diakibatkan menurunnya fungsi ekosistem das citarum. Karena itu, diperlukan suatu solusi baru yang mampu mewujudkan kelestarian ekosistem das citarum demi meminimalisir dan atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh das Citarum.

Pada dasarnya, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam mengelola sumber daya alam merupakan akar permasalahan timbulnya berbagai dampak negatif Das Citarum bagi masyarakat. Sebab, pemerintah selaku pemegang mandat pengelolaan sumber daya alam memegang wewenang sekaligus tanggung jawab dalam, mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi UUD 45.

Ketidakjelasan rencana penataan ruang das citarum yang seharusnya mampu menjadi pedoman dalam pemberian izin dalam alokasi pemanfaatan lahan dan sungai serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, merupakan contoh wujud ketidakpedulian pemerintah dalam melindungi ekosistem das citarum. Akibatnya, Das Citarum semakin menurun fungsi lingkungan hidupnya, bahkan sampai mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat, dengan indikasi terjadinya banjir tahunan yang semakin meningkat intensitasnya.

Andaikata pengelolaan Das Citarum telah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (good environmental governance), tentunya ekosistem Das Citarum tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat.

Permasalahan Das Citarum kemudian menjadi semakin rumit akibat tindakan dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian ekosistem Das Citarum. Berbagai tindakan baik yang dilaksanakan karena kesadaran, keadaan, dan/ atau karena ketidaktahuan/ ketidaksadaran, seperti membuang sampah dan limbah rumah tangga serta non rumah tangga di sungai citarum, alih fungsi lahan resapan air, serta usaha pertanian, perternakan, perikanan, dan industri yang tidak ramah lingkungan, dapat dengan mudah kita temukan di sepanjang ekosistem Das Citarum.

Selain itu, lemahnya konsistensi upaya penegakan hukum dalam melindungi kelestarian ekosistem das citarum, semakin memperkeruh permasalahan perlindungan ekosistem das citarum. Pembiaran terjadinya berbagai pelanggaran oleh pemerintah (eksekutif), aparat penegak hukum (yudikatif), dan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) semakin menyuburkan berbagai tindakan dan perilaku seluruh stakeholders yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Das Citarum.

Begitu banyaknya pihak dan kepentingan serta berbagai aspek terkait merupakan gambaran kusutnya permasalahan ekosistem Das Citarum. Karena itu, solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekosistem Das Citarum tentu wajib melibatkan seluruh stakeholders agar solusi yang diambil diharapkan mampu berjalan dengan optimal.

Pemerintah selaku pemegang peran sentral dan tanggung jawab selayaknya segera mengambil kebijakan, tentu dengan kewajiban melibatkan stakeholders. Selama ini, kecenderungan pemerintah untuk bergerak top down dan sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat, dan kalaupun ada hanyalah partisipasi yang bermoto “silahkan anda berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan”, telah terbukti gagal dalam mengatasi permasalahan kelestarian ekosistem Das Citarum. Pemerintah harus menghindarkan diri dari klaim, bahwa solusi yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah adalah yang paling baik dan benar. Semua hal tersebut adalah demi mewujudkan sebuah solusi yang “terbaik dari yang terbaik” dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekosistem das citarum.

Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), juga mengatur mengenai peran serta masyarakat/ stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya upaya menjaga kelestarian ekosistem Das Citarum.

Pasal 70 UUPPLH menjelaskan, peran serta masyarakat dilaksanakan untuk a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendapat Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, maka perlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat dapat bermanfaat, yaitu antara lain : Pertama, pemberi informasi kepada pemerintah. Seluruh masyarakat tentunya memiliki berbagai kepentingan dan pengetahuan sendiri maupun dari para ahli tentang permasalahan yang terjadi di ekosistem Das Citarum. Informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas mutu suatu keputusan, seperti pengetahuan tentang berbagai masalah dan akibat-akibat yang nantinya dapat terjadi sehingga akan dapat mengeliminir dan atau bahkan menghilangkan berbagai dampak negatif akibat keluarnya suatu keputusan yang akan dilaksanakan. Berbagai potensi serta kepentingan stakeholders juga akan dapat diketahui, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu peran serta stakeholders dalam menjalankan solusi Das Citarum yang akan ditetapkan.

Kedua, dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli (keadaan terdesak), akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk menggugat solusi yang telah ditetapkan.

Keempat, adalah untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Pada setiap pengambilan keputusan, wajar apabila ditemukan adanya perbedaan pendapat. Namun apabila telah dijalankan secara demokratis, tentunya keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan sebagain besar masyarakat, tentu tanpa menafikkan kepentingan golongan minoritas yang dirugikan.

Kelima, adalah wujud hak peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH sekaligus merupakan konsekuensi dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah mewujudkan peran serta masyarakat. (”Hukum Lingkungan”, Koesnadi Hardjasoemantri)

Terakhir, yang menurut penulis paling penting adalah, adanya potensi masyarakat menjalankan fungsi kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan solusi yang telah ditetapkan. Merupakan konsekuensi sebagai salah satu negara berpredikat terkorup di dunia, adalah suatu kewajaran, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesungguhan berbagai upaya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketidakpedulian oknum aparat terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Citarum akan dapat diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan dengan berjalannya bantuan fungsi kontrol dari seluruh stakeholders.

Berbagai potensi peran serta masyarakat atau stakeholders tersebut diatas seperti, penduduk sekitar das Citarum, perambah hutan, petani, peternak sapi dan ikan, kalangan industri, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan akan mampu menghasilkan dan mewujudkan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalah ekosistem das Citarum.

Seandainya pemerintah mau melibatkan masyarakat, maka bagai gayung bersambut, ternyata keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat besar dalam upaya mengatasi permasalahan sungai citarum. Hasil survei yang dilakukan Greenpeace bekerja sama dengan LP3ES mengenai das Citarum, membuktikan bahwa mayoritas responden, mencapai 72-76 persen, mengaku setuju untuk terlibat secara langsung bila pemerintah membuka tangan (Kompas, 3 Mei 2011, “Soal Citarum, Pemerintah Gagal”).

Karena itu, pemerintah harus yakin dan segera mengambil sikap, bersama dengan seluruh stakeholders terkait untuk mewujudkan solusi yang komprehensif serta disepakati, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan seluruh stakholders secara bersama-sama, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ekosistem Das Citarum.

Comments (1) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.