Archive for Kasus Hukum Lingkungan

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Pertambang Emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Tambang Emas – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Taman Nasional Nani Wartabone adalah penyangga utama ekosistem di Gorontalo. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dikenal sebagai “Wallacea Area”. Ditetapkan pada 1991 dengan luas sekitar 300.000 hektar. Kekayaan lingkungan hidup TNBNW terdiri dari satwa endemis seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) serta 400 jenis pohon dan 169 tanaman perdu.

Selain itu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki keanekaragaman fauna yang berasal dari wilayah Oriental dan Australasian dengan tingkat keendemikan yang tinggi. Burung-burung yang beranekaragam sekitar 125 jenis antara lain merpati, paruh bengkok, rajaudang, kupu-kupu, rangkong, pemakan lebah, dan sejenis burung yang istimewa yaitu Maleo (Megacephalon maleo). Selain itu satwa yang ada antara lain anoa besar, babi rusa, tarsius, kuskus dan berbagai jenis reptilia.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dahulu bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar). Secara administratif, kawasan seluas kurang lebih 287,115 hektar ini terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontal.

Pada 18 November 1992, kawasan ini ditetapkan dan diberi nama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, atau dikenal dengan sebutan TNBNW, melalui surat keputusan menteri kehutanan saat itu. Nama Nani Wartabone sendiri diambil dari nama pahlawan Gorontalo yang memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Belanda pada 23 Januari 1942.

Keberadaan kandungan emas di TNBNW sangat melimpah. Sudah puluhan tahun, ribuan masyarakat menambang emas di sana. Hasil riset yang pernah dilakukan mencatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton. Inilah yang kemudian mengundang lirikan 31 perusahaan besar yang tertarik menambang disana. Selanjutnya kemudian inilah yang akan menjadi ancaman bagi kehidupan ribuan penambang emas.

Penambangan emas, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan mengakibatkan kerusakan di Taman nasional tersebut. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jaminan akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak serta kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang harus diwujudkan.

Sekitar 14.000 hektar di antaranya akan dialihfungsikan untuk pertambangan emas dan tembaga. Ha tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan (SK) bernomor SK 673/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam kawasan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral atas nama PT Gorontalo Minerals milik Bakrie Group yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

SK tersebut mengakibatkan sekitar 14 ribu hektar hutan konservasi dalam kawasan TNBNW dialihfungsikan menjadi hutan produksi terbatas, sebagai upaya keluarnya izin pertambangan emas.

Izin tersebut didukung pula oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap PT Gorontalo Minerals untuk melakukan eksplorasi di kawasan taman nasional tersebut.

Di lain pihak, jajaran pemerintahan daerah Kota Gorontalo menolak izin tersebut. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea serta sebagian anggota DPRD Kota Gorontalo, misalnya Risman Taha, mengakui menolak hadirnya pertambangan tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat Gorontalo juga menolak kehadiran pertambangan tersebut. Pada hari senin tanggal 30 mei 2001 sekitar 50 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berunjuk rasa menolak alih fungsi areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pertambangan.

Tokoh masyarakat Gorontalo, Fauzi Wartabone menyatakan menolak investasi tambang emas karena alih fungsi lahan itu pasti menimbulkan ancaman bencana banjir yang bakal melanda Kota dan Kabupaten Gorontalo.

Bahkan, masyarakat bersama para aktivis dan pencinta lingkungan sampai membentuk Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi, untuk menghentikan pertambangan di TNBNW. Selain itu ada juga Pegiat Komunitas Untuk Bumi (KUBU) Gorontalo serta Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), yang turut menolak rencana alih fungsi hutan TNBNW untuk pertambangan emas.

Kekhawatiran masyarakat terbukti, sebab ada dugaan terjadi banjir bandang di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang menggenangi 11 desa dan menghancurkan jalan trans-Sulawesi, adlah akibat dari penggundulan hutan pada tahap eksplorasi pertambangan emas.

Banjir bandang di Kecamatan Bone menyebabkan 2 sekolah rusak, 2 jembatan jalan trans-Sulawesi hancur, 1.500 jiwa di 11 desa mengungsi, dan 308 rumah warga tergenang, yang 13 di antaranya rusak. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kerugian akibat banjir tersebut Rp 75 miliar.

Pada tahap eksplorasi saja, kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Bagaimana nantinya kalau pertambangan benar-benar diwujudkan.

Leave a comment »

Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor

Pencemaran Minyak Montara – Pencemaran Laut Timor
Kronologi Kasus

Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP-AA) meledak. Kemudian pada tanggal 9 november 2009 kebocoran tersebut dapat diatasi.

Selama rentang waktu tersebut, kebocoran telah menimbulkan pencemaran yang melintasi wilayah perairan negara Republik Indonesia, tepatnya di sekitar wilayah perairan Laut Timor. Akibatnya, warga negara Indonesia khususnya nelayan yang tinggal di sekitar perairan laut timor menderita kerugian baik moril dan materiil.

Setelah 1 tahun peristiwa itu, penyelesaian kasus pencemaran laut timor itu belum mampu menampakkan arah penyelesaian yang jelas. Sebagai perbandingan, presiden Amerika Serikat, Obama, dalam waktu 3 bulan telah mampu memberikan arah yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan serupa, yakni pencemaran minyak di Teluk Meksiko.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengenai kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah kita dalam memperjuangkan kehidupan masyarakatnya?, mengingat dampak pencemaran di Laut Timor adalah 2 kali lebih parah daripada pencemaran di teluk meksiko.

Sampai dengan bulan maret 2011, pemerintah melalui kementerian perikanan, Freddy Numberi, menyepakati ganti rugi sebesar 5 juta dolar (45 miliar). Namun, apakah ganti rugi untuk awal penyelesaian kasus –itikad baik melanjutkan negoisasi-, ataukah ganti rugi secara keseluruhan –menghapuskan tanggung jawab Montara-, itu tidak ditegaskan oleh pemerintah kita.

Keanehan lain, yang sangat penting adalah, pemberian ganti rugi tersebut tidak memperjelas berbagai pertanyaan, seperti
1. Apakah laut Indonesia tercemar? –pembayaran ganti rugi, secara tidak langsung menegasikan terjadinya pencemaran-
2. Kalau iya, berapa luasan laut yang tercemar?
3. Sebesar apa dampak akibat pencemaran?
4. Berapa besar total kerugian rill, yang diderita oleh masyarakat di sekitar laut Timor?
5. Berapa besar total kerugian lingkungan di wilayah Indonesia, akibat tumpahan minyak tersebut

Freddy Numberi mengklaim, “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Sementara menurut ketua YPTB, Ferdi Tanoni, penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta, ”tawaran ganti rugi itu bukan sebuah hal baru. Sebab, pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB”.

Lucunya, dan sulit untuk diterima akal sehat, sebelumnya pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerima tawaran ganti rugi 5 juta dolar. Pemerintah mengklaim kerugian sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun).

Sebagai bangsa Indonesia yang dikarunia akal dan pikiran, coba anda bayangkan, dari 22 triliun menjadi 45 miliar…, ckckck, sangat sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat bukan


Berbagai kumpulan berita tentang pencemaran Montara

NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP). Hasil survey mereka pada tanggal 4 November 2009, luas terdampak pencemaran mencapai 16.420 kilometer persegi. Hasil pantauan pada 13 titik uji sampel juga menemukan kandungan polikarbonat aposiklik hidrokarbon (PAH) 50-270 mikrogram per liter atau jauh melebihi ambang batas, 30 mikrogram per liter.
• Di perairan Pulau Rote, misalnya, kandungan PAH mencapai 270 mikrogram per liter. ”Artinya, kandungan minyak terlarut sangat tinggi. Akibatnya, ikan yang dikonsumsi kemungkinan mengandung zat berbahaya dan jika dikonsumsi dapat berdampak penyakit pada manusia, seperti kanker,” ujar Gellwyn yusuf (ketua BRKP).

“Indonesia Minta Ganti Rugi Atas Tumpahan Minyak Laut Timor”, (dari sumber Kominfo-Newsroom, Jakarta, 27/7/2010),
• Sementara itu otoritas Australia mengakui tumpahan minyak mentah akibat meledaknya ladang minyak Montara di Celah Timor, telah memasuki perairan Indonesia.
• Kini tumpahan itu telah mendekati 51 mil laut dari Pulau Rote yang terletak di wilayah paling selatan Indonesia dan mengancam biota laut di perairan Indonesia, termasuk rumput laut yang dibudidayakan secara besar-besaran di Rote Ndao.
• Bahkan sesuai data tertulis dari pihak Australia yang melakukan pemantauan tumpahan minyak hingga ke wilayah perbatasan dan menemukan ada gumpalan minyak mentah yang memasuki wilayah selatan Indonesia.

“Sekitar 38,15 Persen Laut Timor Tercemar Minyak”, Antara, Kamis 10 Desember 2009.
Hasil uji laboratorium (metode gravimetry) afiliasi departemen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak mentah.
Tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta liter lebih minyak mentah.

Tempointeraktif, “Sekitar 56 Ribu Kilometer Persegi Laut Rote Tercemar Minyak Montara, (1-08-2010)”
Pemerintah Rote Ndao menyatakan sekitar 56.000 kilometer persegi wilayah perairan Pulau Rote telah tercemar minyak dari Montara,” kata Tanoni di Kupang, Minggu (1/8/2010).

Akibat dari pencemaran itu, menurut dia, usaha petani rumput laut di wilayah perairan Rote Ndao gagal total, karena terserang penyakit “ais-ais”, dan tercemar minyak. Sehingga sekitar 20 ribu kepala keluarga nelayan dan petani rumput laut di Rote Ndao terancam kehilangan mata pencaharian dari usaha tersebut. “Ada puluhan ribu nelayan dan petani rumput laut yang kehilangan pekerjaan akibat pencemaran itu,” katanya.

Namun, kata dia, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang dipimpin Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mengatakan hanya sekitar 16.000 km persegi saja perairan Indonesia yang tercemar minyak Montara.

Sementara ahli manajemen perikanan Australia mengatakan keyakinannya bahwa dari sekitar 90.000 km persegi pencemaran minyak di Laut Timor, 75-85 persennya berada di perairan Indonesia

Bupati Rote Ndao, Lens Haning, sebelumnya, mengatakan produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, mengalami penurunan signifikan, karena laut di perairan itu tercemar minyak. “Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan Pulau Rote,” katanya
Total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7.000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2.000 ton per tahun.

Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. “Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung untuk mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Total kerugian
NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Tanggal 27 juli 2010, gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mentaksasi kerugian pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara di Block Atlas sekitar Rp 700 miliar lebih.
• Tim advokasi nasional memperkirakan kerugian mencapai angka 860 miliar.
• Ketua yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni meminta pemerintah mengajukan ganti rugi ke PTTEP Australasia sebesar US$15 miliar atau setara Rp. 140 Triliun.

Pengamat maritim dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie (Dosen FISIP UI) mengulang peryataan beberapa pihak yakni, “Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan total ganti rugi pencemaran laut Timor mencapai US$5 juta. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mencapai US$10 juta sementara Gubernur NTB menyatakan jumlah total kerugian US$700 juta. Kemudian pendataan dari tim nasional justru “turun” hingga Rp247 juta. (media Indonesia, “Pemerintah Lupakan Kepentingan Strategis”, 29 Juli 2010)

Pencemaran Laut Timor digubah jadi lagu
Sabtu, 11 Februari 2012 11:29 WIB (Antara-Warta Bumi)

Kupang (ANTARA News) – Pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, telah dipoles menjadi sebuah lagu oleh pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni.

“Gubahan lagu ini sebagai bentuk ungkapan dan rintihan hati masyarakat Nusa Tenggara Timur atas tragedi pencemaran yang hingga kini tak kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, lagu rintihan yang diberi judul “Beta Laut Timor” itu akan mengupas pula seluruh permasalahan yang terjadi di Laut Timor, seperti batas laut antara Indonesia-Australia-Timor Leste yang hingga kini belum juga tuntas setelah Timor Timur menyatakan merdeka melalui referendum pada Agustus 1999.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan ada beberapa lirik lagu tersebut mengisahkan pula tentang kandungan mineral di Laut Timor yang sering dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing.

Penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu menambahkan album “Beta Laut Timor” akan diluncurkan pada awal Maret 2012, bertepatan dengan pelaksanaan seminar internasional tentang Pencemaran Laut Timor di Jakarta.

“Tembang perdana lagu ini akan dinyanyikan oleh Ebiet G Ade, salah seorang penyanyi lagu-lagu rakyat Indonesia. Kami sedang berupaya melakukan pendekatan dengan Ebiet G Ade untuk melantunkan tembang tersebut,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh soal alasannya memoles petaka pencemaran minyak di Laut Timor itu menjadi sebuah lagu, dengan enteng Tanoni mengatakan bahwa perjuangan terhadap kepentingan banyak orang tidak hanya dilakukan lewat diplomasi, tetapi juga bisa dilakukan lewat syair-syair lagu.

“Musik juga bisa menjadi salah bentuk keprihatinan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan Australia yang tidak serius menyelesaikan masalah pencemaran di Laut Timor,” ujarnya.

Ia menambahkan sudah hampir tiga tahun lamanya pencemaran di Laut Timor itu terjadi, namun sampai sejauh ini tidak pernah menunjukkan adanya upaya-upaya nyata dari kedua pemerintahan (RI-Australia) dalam menyelesaikannya bersama perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

Tanoni mengatakan harapan serta kritikan lewat syair-syair lagu “Beta Laut Timor” itu, bukan mengakhiri perjuangan YPTB terhadap kasus tersebut, tetapi akan mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Federal Australia atas tragedi Montara yang mencemari Laut Timor.

Berdasarkan data yang dimiliki YPTB, kata dia, tumpahan minyak montara yang mencemari Laut Timor mencapai sekitar 90.000 kilometer persegi dari diperkirakan semula sekitar 25.000 kilometer persegi.

Akibatnya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat di Timor bagian barat NTT dan kepulauan sekitarnya, menderita berkepanjangan, akibat hasil tangkapan mereka menurun serta perairan budidaya rumput laut tercemar.

Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) Kupang, H Mustafa mengatakan kasus pencemaran tersebut membawa dampak buruk terhadap nelayan tradisional di NTT yang telah menjadikan Laut Timor sebagai ladang kehidupannya.

“Hasil tangkapan nelayan pascapencemaran Laut Timor, turun drastis antara 70-80 persen. Di Laut Timor adalah habitatnya ikan kakap merah, namun ikan-ikan tersebut sudah semakin sulit didapatkan,” katanya.

Kepala Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang Nimrot Jhony Jogeres Leka juga mengakui bahwa hasil tangkapan kakap merah dari Laut Timor dalam lima tahun terakhir menurun drastis jika dibandingkan dengan hasil tangkapan sebelum terjadinya pencemaran minyak di Laut Timor.

Pada 2007, misalnya, ikan kakap merah yang ditangkap mencapai 61,63 ton, sedang 2008 meningkat menjadi 64,39 ton, namun pada 2009 turun menjadi 43,1 ton dan turun terus menjadi 26,17 ton pada 2010 dan hanya mencapai 5,63 ton sampai Agustus 2011.

“Jika kita melihat pada volume penangkapan tersebut maka efek dari pencemaran minyak di Laut Timor membawa dampak buruk terhadap kehidupan kakap merah di wilayah perairan tersebut yang tergambar dari hasil tangkapan nelayan dalam lima tahun terakhir,” katanya menambahkan.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Tragedi Love Canal

Tragedi Love Canal

Pendekatan “kubur dan lupakan” untuk membuang sampah adalah penyebab salah satu bencana polusi paling parah di Amerika.

Bencana ini dikenal dengan tragedi Love Canal. Love Canal adalah sebuah kawasan di Niagara Falls, New York, yang menjadi subjek perhatian nasional dan internasional, kontroversi, dalam kasus lingkungan hidup karena keberadaan 21.000 ton limbah beracun yang telah terkubur di dalam kanal oleh perusahaan Hooker Kimia.

Pada tahun 1940-an, Hooker Elektrokimia Perusahaan (kemudian dikenal sebagai Hooker Chemical Company) didirikan oleh Elon Hooker, mulai mencari tempat untuk membuang jumlah besar limbah kimia. Hooker diberikan izin oleh Power Niagara dan Pengembangan Perusahaan tahun 1942 untuk membuang limbah di kanal. Kanal terkuras dan dilapisi dengan tanah liat tebal. Ke situs ini, Hooker mulai menempatkan metal 55-galon atau barrel serat. Kota Niagara Falls dan tentara melanjutkan pembuangan sampah.

Selama dasawarsa 1940-an dan 1950-an, lebih dari 20.000 ton limbah kimia dibuang dalam drum-drum ke dasar-dasar kanal setempat yang kosong.

Menurut Wikipedia, pembuangan berlangsung sampai tahun 1953. Selama waktu ini, 21.000 ton bahan kimia seperti “Caustics, alkalines, asam lemak dan hidrokarbon diklorinasi dari pembuatan pewarna, parfum, pelarut untuk resin karet dan sintetik” ditambahkan. Bahan kimia ini terkubur di kedalaman dua puluh sampai dua puluh lima meter.

Belakangan setelah sampah itu ditutupi, diatasnya dibangun rumah-rumah. Hal itu diawali ketika pemerintah mendukung pembelian Love Canal oleh salah satu pihak sekolah, 99th Street School, yang putus asa mencari lahan pendidikan mereka karena mau tidak mau mereka harus memperluas lahan untuk mengimbangi penduduk yang mulai berdatangan. Satu dollar adalah harga yang akhirnya diberikan oleh Hooker Chemical untuk seluruh lahan pembuangan setelah sebelumnya mereka mewanti-wanti pihak pembeli akan bahaya yang akan dihadapi. Akhirnya perusahaan kimia tersebut mengibarkan bendera putih atas argumennya dengan satu syarat: ia bebas dari segala tuduhan bila ada kejadian buruk kedepannya.

Selama dasawarsa-dasawarsa berikutnya, zat-zat kimia itu meloloskan diri, membunuh hewan dan tumbuhan, bahkan melumerkan sol sepatu manusia.

Hal tersebut awalnya mulai diketahui melalu investigasi wartawan lokal, David Pollak dan David Russell pada tahun 1976, yang menemukan kandungan limbah kimia pada sumber air di kawasan tersebut. Kemudian setahun berikutnya, kasus tersebut baru mendapat perhatian.

Pada awal musim panas tahun 1978, hasil investigasi reporter Michael Brown, menemukan keterkaitan antara keberadaan limbah kimia dan kesehatan warga. Hasil survey yang dilakukan, banyak menemukan cacat lahir dan berbagai penyakit aneh di kaki, kepala, tangan, dan bagian tubuh manusia lainnya.

Areal itu kemudian dikosongkan dan biaya pembersihannya mencapai lebih dari $250 juta

Sumber.

Wikipedia
“Ekologi”, Burnie

Comments (1) »

BANGSA INDONESIA PANTAS DIHINA – Pencemaran Minyak MONTARA

Tragedi Pencemaran Minyak oleh Montara, merupakan peristiwa kerusakan lingkungan laut terbesar dalam sejarah Australia. Diperkirakan tumpahan minyak ini mengotori wilayah sampai radius sekitar 250 kilometer kearah utara, hingga mencapai perairan Indonesia (Kelompok lingkungan WWF).

Lebih dari 400 ribu liter minyak telah tertumpah, sehingga menyebabkan kematian biota laut termasuk ikan paus dan lumba-lumba yang berada diwilayah ini.

Bahkan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan ini, diduga melebihi tragedi minyak teluk meksiko….
sayangnya, ada dugaan, terjadinya negoisasi “di bawah meja” antara pemerintah RI dan australia dengan Montara. Jangan-jangan, ada dana suap yang besar di belakang layar, dana nya mungkin dipake buat kampanye demokrat lagi atau mungkin masuk ke oknum tertentu…

memang negara KAMPANG…masak, rakyat dirugikan, pemerintahnya DIAM saja….APARATUR KEPARAT semuanyaaaa

Ganti Rugi Montara Menghina RI
14 Mar 2011

Nasional
Republika

KUPANG – Operator ladang minyak Montara, PT-TEP Australasia, setuju membayarkan ganti rugi pencemaran minyak di Laut Timor sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp 45 miliar). Pemerhati masalah Laut Timor menilai, ganti rugi itu merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran.

Ganti rugi itu diserahkan PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT. Kuasa hukum Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang berkedudukan di Australia, Christin Mas-son, mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keji.

“Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang mahadahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya seperti yang disampaikan ketua YPTB, Ferdi Tanoni, di Kupang, Ahad (13/3).

Seperti dilansir Antara, sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia. Soalnya, kedua pihak masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor. Ledakan itu mengakibatkan 85.000 km persegi wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitamyang berbahaya.

Pemerintah dan Australia melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” kecam Tanoni.

Dia menambahkan, jika Indonesia menerima ganti rugi itu, pemerintah secara langsung mengakui data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia tidak valid. Itu artinya, pemerintah membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi belaka.

Menurutnya, tawaran ganti rugi itu bukan sebuahhal baru. Pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB. Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengklaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun). Jumlah itu ditolak oleh PTTEP Australasia.

Menteri Perhubungan Fredi Numberi menyampaikan pada Kamis (10/3) bahwa Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak Montara di Laut Timor. “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Ganti Rugi Montara Menghina Rakyat NTT
Minggu, 13 Maret 2011 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG– Pemerhati masalah Laut Timor menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran.

“Ganti rugi tersebut akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni kepada pers, Ahad.

Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor.

“Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS tetapi kami tidak setuju. Dengan ada perkembangan sekarang, masyarakat jadi tidak bisa melaut,” kata Numberi.

Walau demikian, tambah Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut.

Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia.

Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

13 Maret 2011 16:46 WIB

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN. Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan keji terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran. “Ganti rugi tersebut rencananya akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kepada pers di Kupang, Minggu. Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor. Walau demikian, tambahnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data. Kuasa hukum YPTB yang berkedudukan di Australia Christine Masson mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat keji. “Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang maha dahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya sebagaimana yang dikutip Tanoni. Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut. Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat. Wetan Songa yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan pemerintah Indonesia dan Australia telah melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarkat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya sebagai pemegang mandat atas hak masyarakat adat Timor Barat NTT, Rote Ndao, Sabu dan Alor di Laut Timor yang ditandatangani tahun 2003 lalu bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” tambah Tanoni. “Rakyat NTT dilukiskan oleh Jakarta sebagai masyarakat kelas tiga dalam wilayah NKRI sehingga bentuk ganti rugi disetarakan dengan harga sepotong roti,” tambah penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta” itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Tanoni mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia ini mengatakan jika Indonesia bersedia untuk menerima ganti rugi 5 juta dolar AS maka pemerintah Indonesia secara langsung telah mengakui bahwa data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia sangat tidak valid, sekaligus membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa sebagian besar data-data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka. Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB, kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia. Hal ini hanya merupakan akal-akalan Freddy Numberi untuk menunjukkan kepada Presiden dan rakyat Indonesia bahwa dia telah berhasil mendapatkan sejumlah uang ganti rugi,padahalnya sesungguhnya semua ini hanyalah sebuah kebohongan belaka yang dimainkan oleh Freddy Numberi dan Tim Advokasinya yang selalu lakukan semua perundingan dibalik pintu yang tertutup rapat,ujar Tanoni. Kupang,Minggu 13 Maret 2011 Yayasan Peduli Timor Barat Leo ==================================================================== 5 MILLION DOLLARS MONTARA INDEMNITY, CRIMES AGAINST HUMANITY. Timor Sea observer Ferdi Tanoni assess that the indemnity provided by Montara oil field operator for U.S. $ 5,000,000 (approximately Rp45 billion) is a form of cruel insult to the people of East Nusa Tenggara who are the victims of the pollution. “Compensation is planned to be handed over by Montara oil field operator, PTTEP Australasia through the Transportation Minister Freddy Numberi to then be given to the fishermen and seaweed farmers in NTT who are the victims of Montara pollution,” said Tanoni who is also Chairman of the West Timor Care Foundation (WTCF ) to the reporters in Kupang on Sunday. Minister Numberi in his statement to reporters in Jakarta on Thursday (10 / 3), said Indonesia would receive compensation from PTTEP Australasia of 5 million U.S. dollars for Montara oil spills in the Timor Sea. However, he added, until now there has been no agreement between the Indonesian government with PTTEP Australasia about the total amount of compensation to be paid by PTTEP Australasia, because they still do the matching data. WTCF legal advisor based in Australia Christine Masson said the agreement reached by Minister Numberi and PTTEP Australasia is a form of crime against humanity, that is very cruel. “It’s very irrational if terrifying Montara disaster in the Timor Sea was only rewarded with a five million U.S. dollars for seaweed farmers and fishermen in NTT who became the victims,” she said as quoted by Ferdi Tanoni. Montara oil well exploded on August 21, 2009 at West Atlas Block Timor Sea that resulted in 85,000 km2 of territorial waters of Indonesia in the Timor Sea, contaminated with crude oil,lead and hazardous substances that spewed from the oil wells. Meanwhile, observers of the international law from the University of Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa said,rate of the compensation afforded to the NTT through Minister Freddy Numberi is just a political farce that considers the people of NTT as a community that is not dignified. Songa Wetan who is also a lecturer at the Faculty of Law Undana Kupang, said the government of Indonesia and Australia had violated the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Community in 2007 so could be prosecuted to the International Court of Justice. “I am as indigenous peoples’ mandate holders of West Timor, Rote Ndao, Sabu and Alor over Timor Sea signed in 2003 could sue Jakarta and Canberra to the International Court of Justice on human rights violations that occurred in the Timor Sea from pollution disaster,” added Tanoni. “NTT people described by Jakarta as the third-class society in the country so that the form of compensation synchronized with the price of a loaf of bread,” added the author of “Timor Sea Scandal, A Canberra-Jakarta Political Economy Barter” As reported earlier, Tanoni a former immigration agent of the Australian Embassy said if Indonesia was willing to accept compensation of 5 million U.S. dollars,Indonesian government has directly has acknowledged that the scientific data that is claimed to PTTEP Australasia is not valid, as well PTTEP Australasia justify their denial that most of the data from Indonesia are only based on mere assumptions. According to Tanoni, offer an indemnity of 5 million U.S. dollars is not a new thing, because in July 2010 the same bid by PTTEP Australasia protested loudly by WTCF, then the Indonesian government through the National Team for Oil Spill Emergency Response at Sea did not accept and make a claim for 2.3 billion dollars (about Rp22 trillion), but rejected by PTTEP Australasia. This is only a subterfuge of Freddy Numberi to show to the President and the people of Indonesia that he had managed to get some money for compensation,that really all this is simply a lie that is played by Freddy Numberi and his advocacy team behind close doors, said Tanoni. Kupang,Sunday Mrach 13 2011 West Timor Care Foundation Leo

STMIK AMIKOM

80% Ganti Rugi Montara untuk Kabupaten Rote Ndao
01 Jun 2011

Media Indonesia
Opini

KASUS limpahan minyak Montara, Australia, yang merugikan warga Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Rote Ndao, mengalami perkembangan positif.

Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar 70″;,-80″;, kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Janji itu disampaikan Menteri Perhubungan yang juga Ketua Tim Penanggulangan Nasional Limbah Montara dalam rapat Penanggulangan Nasional Limbah Montara, 20 Mei lalu. Dalam rapat itu hadir pula Gu-bemur NTT Frans Leburaya.

M.isih dalam rapat itu, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa ganti rugi sebesar 20%-30% dari tuntutan akan diberikan kepada sejumlah kabupaten di NTT yang turuttercemar minyak Montara. Seperti Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sabulaijua.

Kabupaten Rote Ndao menjadi penerima ganti rugi terbesar karena dinilai menjadi daerah paling dirugikan. Sebagai contoh, dalam dua tahun terakhir (2008-2010) jumlah produksi rumput laut warga menurun drastis. Pada 2008 produksi rumput laut mencapai 6.000 ton, saat ini hanya 1.000 ton.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjanjikan ganti rugi kepada rakyat di Rote sekitar 70%-80% dari tuntutan sementara ganti rugi yang akan dipenuhi PT TEP, Australia,” ujar Bupati Rote Ndao Leonardus Haning, di Jakarta, kemarin.

Menurut Bupati, pihaknya sebenarnya menuntut gantirugi senilai Rp23 triliun, tapi untuk sementara baru dipenuhi sebesar Rp40 miliar. Pihaknya sempat menolak ganti rugi itu karena tidak sesuai tuntutan. Namun, akhirnya diterima setelah pemerintah menjanjikan tambahan ganti rugi sebesar 70%-80% dari tuntutan.

Lens mengapresiasi janji Menteri Perhubungan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Rote Ndao yang cukup menderita akibat limbah Montara. Ia berharap kabupaten lain dapat menerima dan memahami posisi warga Rote Ndao.

Seorang petani rumput laut di Pulau Rote, Leonardus Sae, yang juga pendeta di daerah itu, mengungkapkan tumpahan minyak Montara di perairan sekitar Pulau Rote mengakibatkan panen rumput laut turun drastis. (Bay /B-3)

Leave a comment »

Mengkaji Pembangunan Kolam Lumba-Lumba di UGM

pertengahan tahun 2010, Universitas Gadjah Mada (Fakultas Kedokteran Hewan UGM) Yogyakarta dan PT Wersut Seguni Indonesia menandatangani kerjasama untuk membangun Kolam Lumba-Lumba di Kawasan UGM. Kemudian dalam perjalanannya timbul penolakan oleh kalangan mahasiswa UGM serta pemerhati binatang.

Menurut berita yang ada, pembangunan Kolam Lumba-Lumba dimaksudkan untuk meningkatkan konservasi dan kesehatan pada lumba-lumba. Kerjasama ini juga untuk penelitian gen, penangkaran, dan untuk mengembangkan jenis dengan perkawinan silang antarspesies.

Selain itu, pembangunan kolam lumba-lumba tersebut rencananya juga dikembangkan untuk obyek wisata pantai dan kesehatan dengan lumba-lumba yang berada dalam perawatan tersebut. Melalui program Berenang dengan Lumba-lumba untuk Kesenangan dan Kesehatan , masyarakat dapat berenang dengan lumba-lumba selama satu jam. Program kesehatan ini menunjukkan hasil meredakan pada kelainan dan ketegangan saraf seperti autisme, stres, dan hiperaktif.

Rektor UGM Sudjarwadi mengatakan, penelitian pada lumba-lumba bisa menjadi penelitian unik yang mengangkat nama Indonesia di tingkat dunia. Hal ini mengingat sejumlah lumba-lumba merupakan spesies asli Indonesia yang sulit ditemukan di perairan lain.

Menurut Dwi (Tim Medis PT WSI), perairan Indonesia sangat kaya akan lumba-lumba. Tercatat sekitar 13 spesies lumba-lumba asli perairan Indonesia. Salah satunya adalah lumba-lumbat air tawar di Kalimantan yang dikenal dengan nama pesut. Perairan Indonesia juga dilintasi sekitar 30-an spesies lumba-lumba yang bermigrasi secara rutin.

Dekan FKH UGM Bambang Sumiarto menuturkan, FKH UGM berencana memperdalam penelitian pada mamalia laut. Untuk itu, UGM tengah merencanakan pembangunan kolam lumba-lumba di kawasan kampus. Pembangunan direncanakan sekitar Bulan September.

Sayangnya, semua yang dipublikasikan oleh pihak kampus UGM hanyalah sebatas dampak positif pembangunan kolam lumba-lumba. Sedangkan dampak negatif pembangunan kolam tersebut, tidak pernah dipublikasikan oleh pihak kampus. Padahal, setiap upaya kegiatan oleh manusia selalu diiringi dengan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, khususnya dampak negatif bagi satwa lumba-lumba.

Ketertutupan pihak UGM tentu saja akan menimbulkan segudang pertanyaan!. Misalnya, Mengapa penelitian harus dilaksanakan di Kolam buatan?, Apakah penelitian di lautu lepas tidak dimungkinkan?; bagaimanakah dampak negatif terhadap penempatan lumba-lumba di kolam?; bagaimanakah dampak positifnya; serta berbagai pertanyaan lainnya.

Tertutupnya UGM tentu dapat menjadi indikasi adanya “udang di balik batu”. Akibatnya, saya pribadi jadi tidak dapat membuat kajian tentang lumba-lumba. Lha gmana, wong saya orang hukum kok….(ayo dong anak UGM, tekan rektorat buka hasil kajian milik uGM)

Sebagai institusi pendidikan, selayaknya UGM juga mempublikasikan kajian secara keseluruhan, baik dampak positif maupun dampak negatif pembangunan tersebut. Sehingga mahasiswa dan masyarakat dapat turut serta memberikan penilaiannya. Hal tersebut terutama, untuk menghindari dan meminimalisir adanya penolakan dari para mahasiswanya.

Transparansi dari pihak kampus UGM adalah wujud pemenuhan hak untuk berperan serta bagi segenap civitas akademikanya (mahasiswa). Sebagai pihak yang telah membayar “MAHAL” untuk memperoleh pendidikan di UGM, tentunya mahasiswa memiliki hak berperan serta dalam pembangunan di UGM.

Selain itu, transparansi adalah sarana mewujudkan sebuah pembelajaran berdemokrasi bagi civitas akademika UGM dan juga bagi masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan, sepatutnya UGM memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berperan serta.

Peran serta mahasiswa dan masyarakat tentu tidaklah hanya berdampak negatif atau menghambat rencana pembangunan kolam lumba-lumba. Sebaliknya, peran serta tersebut memiliki potensi, menghasilkan berbagai terobosan pemikiran, dalam rangka membangun pendidikan di UGM pada khususnya serta Indonesia dan Dunia pada umumnya.

Harapannya, akan mewujudkan suatu rencana yang terbaik dari yang terbaik. Dampaknya, fasilitas pendidikan tersebut akan mampu berdaya guna dan berfaedah bagi civitas akademika UGM dan juga bagi masyarakat.

Sumber
Penelitian Lumba-Lumba Akan Ditingkatkan. Kompas 27 April 2010
UGM Tingkatkan Penelitian tentang Lumba-Lumba. Kompas 28 April 2010

Leave a comment »

Kajian Hukum – Gugatan Class Action di Mandalawangi, Garut

TUGAS PAPER KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
(CLASS ACTION)

KAJIAN HUKUM
GUGATAN CLASS ACTION
Tanah Longsor di Mandalawangi Garut

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2006

Kajian Hukum Gugatan Class Action
(Tanah Longsor di Mandalawangi Garut)

PENDAHULUAN
• Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat). Hal tersebut dapat kita lihat didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, butir 1, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasar norma obyektif yang mengikat kedua pihak baik yang memerintah dan juga yang diperintah. Hak-hak dan kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum dan harus dijamin serta dilindungi pemenuhannya.
Hukum di Indonesia dituntut agar mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain. Selain itu hukum harus mampu menyediakan sarana yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan publik, kebutuhan dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya.
Perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum acara perdata salah satunya ditandai dengan di implementasikannya prinsip-prinsip class action yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum common law kedalam system peradilan di Indonesia. Pada tahun 1997, melalui UU UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), di Indonesia diperkenalkan mekanisme pengajuan sengketa lingkungan hidup ke pengadilan secara perwakilan, yakni dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok (Class Representative) mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (Class Members), yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Class action yang dikembangkan di Indonesia timbul karena masalah Lingkungan Hidup yang terjadi, akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Para pembuat UUPLH mungkin coba menerapkan class action agar dapat menekan laju kerusakan Lingkungan yang terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.
Gugatan Perwakilan atau yang lebih dikenal dengan Class Action di negara-negara common law, merupakan lembaga penyelesaian sengketa perdata baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia, oleh karena itu dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penerapannya dan perangkat hukumnya. Hal ini coba di antisipasi dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action), walaupun dapat dikatakan masih sangat sumir untuk dapat mengatur prosedur class action. Hal ini ditutupi dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Indonesia.
Menurut penelitian gugatan class action masih belum begitu dikenalnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus class action yang terjadi di Indonesia, yang berkaitan dengan laju kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis coba mengkaji, Gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut (2003), yang telah diputus kasusnya di tingkat PN, PT, dan sekarang sedang berjalan di tingkat Kasasi. Kajian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis.

• Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut :
1. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut Perma No.1 Th. 2002.
3. Perkembangan prosedur class action dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Perma No.1 Th. 2002 di Indonesia dan kaitannya dengan pelestarian Lingkungan di Indonesia.

• Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Class Action.

• Manfaat
Manfaat kajian ini untuk memperdalam pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Class Action.

KASUS POSISI

“Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor.
Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (class action) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.
Dan pada 4 September 2003, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, mengabulkan gugatan perwakilan yang diajukan para korban longsor Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dedi Subandi memutuskan pihak Perhutani sebagai tergugat I harus membayar biaya rehabilitasi hutan dan lahan di Gunung Mandalawangi sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, Perhutani juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 10 miliar.”

Kasus tersebut diatas adalah kasus sengketa tentang lingkungan hidup. Penggugat dalam kasus tersebut adalah 275 warga yang diwakili oleh sembilan kelompok dan didampingi oleh tim advokat, pengacara, dan penasehat hukum. Dengan demikian para penggugat yang mengajukan gugatan adalah manusia dan badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi tanggal 28 Januari 2003 di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para tergugatnya adalah :
1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT II.
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kuhutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT III.
4. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Diponogoro Bandung, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT IV.
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Garut Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Garut, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT V.

Dalam surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (Class Action) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

PEMBAHASAN
Class Action dalam aturan hukum Indonesia :
1. Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Defenisi Class Action
Menurut Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Psl.37 a.1, Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Unsur-unsur Gugatan class action tanah longsor Mandalawangi Garut yang terkandung di dalam kedua aturan hukum tersebut adalah:
• Tuntutan yang disebabkan karena adanya perusakan Lingkungan Hidup.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi, salah satu faktor penyebab longsornya gunung Mandalawangi, yaitu : Adanya perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman. Pengajuan gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab pihak pengelola hutan di Gunung Mandalawangi, lokasi asal muasal terjadinya longsor. Kelalaian itu antara lain bisa dilihat dari rusaknya sebagian hutan di sekitar Gunung Mandalawangi seluas 293 hektar, di antaranya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Garut. Selain gundul, ada lima hektar kawasan hutan di lereng Gunung Mandalawangi yang telah beralih fungsi menjadi kebun tembakau, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Padahal, sebagai kawasan lindung terbatas, selain itu, sejak agustus 2002, pihak Administratur Perum Perhutani Garut Supena Bratamiharja mengungkapkan mengetahui ada delapan titik longsor di area kawasan lindung terbatas Gunung Mandalawangi. Namun, data tentang titik-titik longsor-yang kemudian menjadi awal bencana longsor itu-tidak diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut ataupun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Mandalawangi. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (direksi Perum Perhutani Jawa Barat) yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan dan ekosistem serta tata guna lahan sebagaimana mestinya. Dasar hukumnya Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 a.1 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

• Wakil Kelompok (Class Representatif).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal1 b. Adalah “satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya”. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. Dalam kasus ini yang berperan sebagai class representatif adalah perwakilan dari 9 (sembilan sub-sub kelompok) yang berjumlah 9 orang.

• Anggota Kelompok (Class members).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan”. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Dalam kasus ini yang berperan adalah 1.679 jiwa, warga yang menjadi korban tanah longsor Mandalawangi Garut.

• Adanya kerugian yang nyata-nyata diderita.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian…”. Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action. Dalam kasus ini, korban tanah longsor mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, yaitu :
a. Korban jiwa meninggal :20 orang
b. Yang belum ditemukan : 1 orang
c. Rumah hancur :165 buah
d. Rumah Rusak Berat : 67 buah
e. Rumah Rusak Ringan : 44 buah
f. Rumah terancam longsor susulan :104 buah
g. Madrasah :2 buah
h. Kebun :25 Hektar
i. Sawah :70 Hektar
j. Kolam : 1 Hektar
k. Ternak Domba :150 Ekor
l. Ternak Ayam dan Itik :5000 Ekor
m. Ikan :3000 Kg

• Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.2 b. “Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Dalam hal ini kesamaan yang terjadi adalah pihak penggugat secara keseluruhan sama-sama dirugikan akibat tanah longsor yang terjadi di mandalawangi garut. Bencana itu didugat timbul karena kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan para tergugat.

Unsur-unsur diatas dapat membuktikan bahwa kasus penggunaan prosedur class action dalam kasus class action di mandalawangi garut, tepat. Class action sebagai prosedur penyelesaian sengketa menimbulkan akses keadilan kepada masyarakat terbuka, dan membuat perkara menjadi lebih ekonomis.

Manfaat Class Action
a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)
b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).
d. Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002:

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”. Dalam kasus gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa penduduk yang menjadi korban tanah longsor. Apabila semua korban mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, tentu tidaklah efektif, selain itu apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui penggabungan perkara (komulasi) juga tidaklah efektif, karena dari segi administrasi tidaklah efektif apabila pengadilan harus memberitahukan dan memanggil seluruh korban tersebut secara sendiri-sendiri. Berdasar uraian diatas sangatlah tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur class action. Oleh karena itu dalam kasus ini penggugat hanya berjumlah 9 orang dalam surat gugatannya sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh class members, karena tidaklah efektif dan efisien.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini question of fact adalah sama-sama menjadi korban tanah longsor yang diduga akibat dari kelalaian pihak tergugat, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu gugatan didasarkan karena diduga adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat secara keseluruhan (class members dan class representatif) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsu maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No.1 Th.2002 c. “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
c) Jujur;
d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
f) Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Dari ke empat persyaratan tersebut semuanya menurut saya telah terpenuhi, dan keputusan PN bandung menerima gugatan tersebut sudah tepat. Dalam kasus ini juga telah diputus oleh PN Bandung, dengan memenangkan gugatan para penggugat. Walaupun sampai sekarang kasus nya masih berjalan sampai tingkat kasasi. Tindakan yang dilakukan para tergugat tersebut dikategorikan oleh para penggugat dan hakim PN Bandung dalam putusannya sebagai tindakan yang melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat. Putusan yang memberikan harapan baru agar para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup baik secara langsung dan tak langsung untuk lebih bersikap hati-hati, dan tidak mengulangi atau mencoba melanggar hukum lagi. Meskipun kasus ini sekarang masih berjalan di tingkat kasasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Diterapkannya prosedur Class Action dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam lapangan hukum acara perdata, kebutuhan akan suatu prosedur yang dapat membuka akses dalam mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya untuk publik adalah tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan Perma No.1 Th. 2002 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan (Class Action)
Namun prosedur class action haruslah lebih dikembangkan agar perlindungan hukum kepada publik menjadi lebih efektif dan efisien, dan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diwujudkan.
Pentingnya class action dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan efek jera yang ditimbulkannya, dilakukannya prosedur class action dapat merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong untuk lebih bersikap hati-hati (Behaviour Modification). Hal ini terjadi karena mudahnya akses masyarakat yang merasa membutuhkan keadilan menjadi terbuka. Walaupun sampai sekarang kasus diatas masih berjalan di tingkat kasasi, dan belum mendapatkan titik terang. Akses terhadap keadilan ini juga dijadikan lebih efektif dan efisien dalam menuntut keadilannya. Manfaat yang mempunyai peranan cukup penting bagi pelestarian lingkungan di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan tertinggi di Dunia.

Saran
Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam pembuatan UU (legislatif) seharusnnya membuat RUU tentang aturan acara dalam prosedur class action, hal ini dikarenakan semakin banyaknya gugatan melalui prosedur class action ini. Memang kekurangan dalam prosedur class action ini ditutupi dengan aturan yang berlaku dalam hukum perdata umum. Tetapi sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diatur agar asas legalitas dapat diwujudkan. Dengan terwujudnnya asas ini maka memperkecil ruang gerak para mafi peradilan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia sebaiknnya memiliki peradilan yang terpisah dengan lingkungan peradilan lain, mengingat berlarut-larutnya penyelesaian pada setiap kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus ini, yang telah memakan waktu hamper 5 tahun, dan belum memperoleh keputusan final.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Penerbitan Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet
PPK.com (Program Pengembangan Masyarakat)
icw.org (Indonesia Coruption Watch)
Pikiran Rakyat Cyber Media.com
hukumonline.com
kompas.co.id

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Comments (5) »

Realisasi Perlindungan Mayarakat Lokal Hutan

Niatan positif Wakil Presiden Boediono, yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal di sekitar hutan dalam proyek kerja sama pengelolaan hutan (REDD) menimbulkan harapan indah bagi masyarakat sekitar hutan (20 Oktober 2010).

Namun, mengingat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan penilaian satu tahun pemerintahan Yudhoyono, yang intinya mengenai ketidakberdayaan penguasa negeri ini merealisasikan penyelesaian dari berbagai peryataan yang telah dikeluarkan, menghadirkan reaksi sikap pesimistis akan terealisasinya peryataan Wapres tersebut.

Kenyataannya, fakta-fakta yang ada semakin mendukung penilaian ICW tersebut yaitu, terjadinya konflik Hutan Kemenyan yang selama ini dikelola warga Desa Sipituhuta dan Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terancam hilang akibat pemberian konsesi oleh Menteri Kehutanan kepada koorporat.

Selain itu, adanya peryataan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke Albert Moiwend yang menyatakan bahwa masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke. Mereka baru sadar setelah pemerintah dan pengusaha perlahan-lahan mengambil dan menguasai lahan milik masyarakat asli Merauke.

Seandainya penguasa negeri ini memang menghendaki perlindungan masyarakat adat dan atau sekitar hutan, hal tersebut haruslah direalisasikan dengan tindakan konkrit dan adil bukan dengan mengagambarkan angan-anagn semata.

Tergerusnya Hak Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal dapat disebut pula dengan sebutan masyarakat sekitar hutan, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat. Peranan serta hak-hak masyarakat lokal selama ini memang umumnya selalu termarginalkannya dalam upaya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan selama ini. Bahkan dalam beberapa kasus cenderung menghilangkan dan menindas hak-hak masyarakat lokal tersebut.

Ketidak-adilan dalam pengelolaan hutan yang telah terjadi sejak jaman orde baru itu menjadi masalah kronis yang tak kunjung terselesaikan.

Kemudian sejak awal orde reformasi, MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu, telah mengamanatkan kepada pemerintah melalui Tap MPR No IX/MPR/2001 untuk segera menyelesaikan berbagai konflik seputar pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya jaminan terhadap perlindungan hak masyarakat lokal/ adat.

Tetapi setelah lebih dari satu dasawarsa berjalannya orde reformasi, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal tersebut belum mampu untuk diwujudkan. Terbukti dengan semakin meningkatnya angka konflik seputar pengelolaan hutan antara masyarakat lokal dan pemerintah serta pengusaha pada umumnya.

Fakta terakhir yang terungkap yaitu, pada pertengahan Oktober lalu terungkap dalam pertemuan antara komunitas masyarakat adat Kalimantan dan orang asli Papua dengan Redaksi Kompas, bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah justru abai dan cenderung represif ketika masyarakat asli menolak atau menuntut penghentian eksploitasi yang dicanangkan secara sepihak oleh pemerintah.

Keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya telah diakui dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia. Pengakuan dan penghormatan Konstitusi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tergambar dengan jelas disana.

Selain itu, pengakuan tersebut juga tertuang dalam berbagai Undang-Undang antara lain, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang tentang Kehutanan (UUK), UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sumber Daya Air (UUSDA), UU tentang Perkebunan, UU tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sedangkan perlindungan terhadap masyarakat lokal ada di dalam UU 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Salah satu ketentuanya menjelaskan bahwa, masyarakat sekitar hutan yang telah lama menjadikan hutan di sekitarnya sebagai penopang hidup mereka, memiliki hak dan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pengelola dan mengelola hutan tersebut daripada masyarakat pendatang dan atau para pengusaha HPH.

Dalam lingkup Nasional dan Internasional dituangkan dalam UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberikan jaminan terwujudnya hak bagi setiap orang atas standar kehidupan yang layak seperti terpenuhinya pangan, sandang, dan papan. Hak ini menyiratkan spirit dalam memberikan jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin pada umumnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut merupakan bukti akan eksistensi keberadaan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan yang tidak terbantahkan.

Namun seiring berjalannya waktu, hak yang telah ditegaskan tersebut cenderung semakin dikaburkan dan terlindas keberadaanya.

Ketidakmampuan atau keengganan pemerintah daerah untuk menetapkan keberadaan serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan melalui peraturan daerah (perda) merupakan salah satu indikasi dilegalisasinya penindasan terhadap hak-hak tersebut selama ini.

Bahkan, berdasarkan data Komnas HAM tahun 2006, dari 20.000 jumlah masyarakat hukum adat di negara Indonesia, hanya tiga yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Perda.

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Lokal
Kewenangan “dikresi” pemerintah daerah dalam menetapkan perda mengenai keberadaan masyarakat adat/ sekitar hutan terbukti telah gagal.

Ketergantungan terhadap “goodwill” pemerintah dan pemerintah daerah, malahan cenderung semakin mengurangi dan bahkan menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat tersebut. Lemahnya posisi masyarakat sekitar hutan/ adat dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan semakin memudahkan oknum aparat pemerintah menindas hak-hak masyarakat sekitar hutan/ adat.

Ketiadaan penentuan skala prioritas kebijakan serta kaburnya pemahaman mengenai kepentingan umum menjadi “senjata ampuh” untuk mengabaikan hak-hak tersebut oleh kebijakan pembangunan sektoral lainnya.

Sedangkan, Departemen Dalam Negeri kenyataanya juga tidak mampu membuat kebijakan untuk mengarahkan aparatur Pemda agar menetapkan keberadaan masyarakat lokal di daerahnya masing-masing.

Ironisnya, jeritan dan keluhan yang ada hanya dianggap sebagai angin lalu tanpa adanya upaya pencarian jalan keluarnya oleh pemerintah.

Padahal apabila ada kesediaan untuk berdialog secara jujur dan terbuka tentu segala permasalahan akan terselesaikan. Namun kecenderungan yang ada adalah adanya tekanan oleh salah satu pihak yang kuat bersama aparat bersenjatanya kepada pihak yang lemah.

Belajar dari permasalahan tersebut, maka ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertama, pemerintah pusat haruslah memberikan suatu rancangan kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah yang memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan hukum yang jelas dan tegas, dalam menjamin hak-hak masyarakat lokal.

Tanpa adanya acuan tersebut, maka langkah yang kedua “pamungkas” adalah dibentuknya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat lokal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat adat.

Pembentukan RUU ini terkait tersisihnya hak-hak masyarakat lokal oleh keberadaan Undang-Undang Sektoral lainnya. Dengan begitu, peluang mengikis hak-hak masyarakat lokal melalui berbagai kebijakan sektoral dan departemental seperti kasus Hutan Kemeyan di atas, tidak akan terjadi lagi.

Senada dengan itu Jimly Ashidiqie menyatakan bahwa, jika penentuan hidup mati suatu masyarakat hukum adat diserahkan sepenuhnya pada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, akan besar resikonya. Sebab, dalam beberapa kasus, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat seringkali melintasi batas-batas wilayah administratif kabupaten/kota, bahkan provinsi yang potensial menimbulkan konflik. Selain itu, tanpa adanya pedoman substantif dan menyeluruh, nanti dapat terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena beda penafsiran yang dilakukan pemerintah daerah.

Kedua langkah tersebut adalah langkah awal yang konkrit. Langkah tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya mampu memberikan impian semata, namun juga mampu merealisasikan segala impian dan harapan masyarakat Indonesia (**).

Leave a comment »

Pentaatan Hukum Lingkungan dan Peruntukan Sumber Daya Alam

Peristiwa pembakaran puluhan perumahan masyarakat yang terjadi Kualakambas dan kualasekapuk pertengahan Juli 2010 yang lalu, tentunya menimbulkan keperihatinan akan upaya penegakan hukum yang menjauh dari fungsi hukum dari kemanfaatan masyarakat berupa sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana tidak, mengatasnamakan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAH) tindakan aparat Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) bersama Kepolisian Daerah Lampung telah mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan 700-an masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk, baik tempat tinggal, mata pencaharian, serta kehidupan sosial budaya.

Penegakan Hukum Lingkungan
Kawasan konservasi TNBBS, benda cagar budaya, dan berbagai unsur sumber daya alam seperti air, tanah dan udara adalah merupakan beberapa obyek perlindungan hukum lingkungan.

Hukum Lingkungan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur manusia dan perilakunya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif tersebut, seperti tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan air, udara, dan tanah, serta berbagai hal terkait di bidang konservasi, penataan ruang, perlindungan cagar budaya serta aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan hidup termasuk di dalamnya peristiwa pembakaran di TNBBS.

Karena itu, penegakan hukum lingkungan berbeda dengan penegakan hukum di bidang ekonomi, pidana, perdata, dan bidang-bidang hukum lainnya.

Menurut Koesnadi bahwa yang utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah melalui upaya penaatan (compliance), yakni melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mentaati berbagai ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Karena itu, pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif adalah suatu keutamaan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Esensi pentaatan hukum lingkungan tersebut bersumber dari fungsi keberadaan lingkungan hidup (khususnya sumber daya alam) sebagai obyek hukum lingkungan yang harus dilestarikan fungsinya dan sekaligus sebagai sumber daya yang diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Dengan kata lain, hak rakyat indonesia berupa kesejahteraan hidup sebagai pemilik sumber daya alam sejajar dengan obyek hukum lingkungan seperti keberadaan kawasan konservasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan
Peranan sentral pemerintah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah jembatan untuk menghubungkan antara hak kesejahteraan masyarakat dan terjaminnya keberadaan kawasan konservasi.

Hal tersebut selaras pula dengan salah satu prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni mewujudkan keadilan inter dan antar generasi.

Prinsip tersebut di satu sisi menghendaki perlindungan kawasan konservasi sebagai jaminan bagi generasi akan datang untuk memenuhi kehidupannya. Namun di lain sisi, negara juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat generasi yang sekarang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara berkeadilan agar jaminan kesejahteraan seluruh masyarakat baik generasi sekarang dan yang kan datang dapat terwujud.

Ketidakmampuan pemerintah untuk membuat perencanaan dan pengelolaan yang mampu menjamin distribusi pemanfaatan sda secara cermat merupakan akar masalah terjadinya berbagai konflik sda.
Keyataannya sampai saat ini, distribusi pemanfaatan sda khususnya hak pemanfaatan lahan, sebagian besar hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat dengan konsesi lahan puluhan ribu sampai ratusan ribu hektar. Kepala BPN Joyo Winoto bahwa 56 persen aset negeri ini hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

Ketidakberdayaan, keengganan, dan/atau bahkan “keinginan” pemerintah akan sangat mempengaruhi terwujudnya keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

Pemerintah haruslah mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat kualakambas dan kualasekapuk yang memiliki hak atas kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut dapat salah satunya dicapai melalui pemberian hak pengelolaan dalam pemanfaatan sda.

Apabila kenyataanya tidak terdapat pilihan lain untuk mempertahankan kehidupannya, maka warga Kualakambas dan Kualasekapuk dalam rangka mempertahankan keidupannya tidak memiliki pilihan selain merambah dan bertempat tinggal di kawasan TNBBS.

Karena itulah sangat diperlukan penyelesaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang sekarang dan juga yang akan datang. Penegakan hukum yang represif seperti pembakaran pemukiman warga di TNWK merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang bersifat instan, insidental, komensalis, parsial, dan sektoral.

Pada satu sisi memberikan perlindungan terhadap generasi akan datang, namun di lain sisi adalah bentuk pengingkaran terhadap jaminan kesejahteraan rakyat bagi generasi sekarang.

Peristiwa pembakaran itu membuktikan bahwa negara melalui aparatur pemerintahnya, telah mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Karena itulah Koesnadi lebih lanjut menegaskan, bahwasanya penegakan hukum lingkungan di kawasan konservasi tidak selesai hanya dengan mempertahankan keberadaan kawasan konservasi dari para perambah hutan, namun penting untuk dipikirkan dan diberikan solusi mengenai alih tempat tinggal, pekerjaan, serta kehidupan sosial budaya yang baru bagi para perambah hutan. Tujuannya tidak lain untuk menjamin agar para perambah tidak kembali merambah hutan.

Penyelesaian “Win-Win Solution”
Aparat penegak hukum selayaknya menghindarkan diri dari klaim, bahwa penegakan hukum yang dilaksanakannya “paling benar” atau sudah sesuai prosedur PUU yang berlaku.

Apabila aparat penegak hukum berpegang bahwa metode penyelesaian yang dilakukannya bukanlah yang terbaik, maka kemungkinan adanya solusi lain yang lebih baik dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi akan terbuka lebar.

Apabila pemerintah mau bersikap terbuka, maka peran serta masyarakat, baik akademisi, tokoh agama, masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya akan dapat dilaksanakan. Dengan begitu upaya untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik akan dapat diwujudkan. Lebih lanjut, karena solusi yang diwujudkan merupakan kesepakatan bersama, maka solusi yang dilaksanakan tentunya akan lebih efektif dan pemerintah akan diuntungkan karena tidak perlu melaksanakan pengawasan sehingga meminimalisir keluarnya sumber daya milik pemerintah.

Dalam kasus Kualakambas dan Kualasekapuk, berbagai pihak menyakini bahwa masyarakat tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Keberadaan perkebunan dan bukti perambahan hutan seperti illegal logging juga tidak ditemukan di sekitar pemukiman mereka.

Karena itu, masyarakat Kualakambas dan Kualasekapuk tidak layak di berikan cap sebagai masyarakat perambah hutan. Bahkan mereka memiliki potensi untuk dijadikan penjaga kawasan TNBBS dari kegiatan illegal logging dan kegiatan negatif lainnya.

Entah tindakan aparat dilandasi oleh kepentingan konservasi atau kepentingan lainnya, namun apabila bekerjasama dengan masyarakat tentunya baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan keuntungan.

Disatu sisi masyarakat tetap mempunyai tempat tinggal dan mata pencahariannya. Sementara dilain sisi, pemerintah mendapat bantuan dari masyarakat untuk mengawasi kelestarian kawasan konservasi seperti TNWK.

Bukankah selama ini pemerintah pusat dan daerah juga selalu mengeluhkan akan minimnya sumberdaya baik anggaran serta SDM dalam mengawasi kawasan konservasi di Indonesia termasuk TNWK.

Lantas pertanyaannya, mengapa saat itu pemerintah seolah mesti melaksanakan tindakan represif…

Leave a comment »

Menindak Penjahat Lingkungan Cikantor

Terjadinya peristiwa keracunan 200-an warga Sinar Harapan, Kedondong, Pesawaran, Lampung dan kematian flora-fauna serta hewan peliharaan warga di sekitar Sungai Cikantor, telah berlalu lebih dari dua bulan (sejak 7 Agustus 2010).

Memang, biaya perawatan serta ganti kerugian yang terkait peristiwa tersebut telah ditanggung oleh PT Napal Umbal Picung (NUP) selaku perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di daerah itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Namun mengenai penyebab peristiwa keracunan, pihak yang bertanggung-jawab, serta upaya hukum yang dilakukan dalam menyikapi peristiwa tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan.

Padahal apabila dibiarkan berlalu begitu saja, tentu akan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya peristiwa pencemaran Sungai Cikantor yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya di provinsi Lampung.

Pencemaran Lingkungan Hidup
Berbagai pihak meyakini, bahwa dugaan penyebab peristiwa keracunan karena terjadi pencemaran di Sungai Cikantor. Warga di sekitar sungai cikantor mengakui, bahwa saat peristiwa tersebut banyak flora dan fauna di Sungai Cikantor mati serta diiringi timbulnya bau tidak sedap yang bersumber dari Sungai Cikantor.

Dugaan kuat penyebab peristiwa tersebut, adalah terjadinya Pencemaran Sungai Cikantor oleh Limbah B3 yakni Sianida.

Deputi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Imam Hendargo Abu Ismoyo menjelaskan, hasil penyelidikan tim KLH menyimpulkan, PT N diduga kuat melepaskan limbah sianida ke Sungai Cikantor. lebih lanjut menurutnya, “Kegiatan perusahaan itu patut diduga melanggar tata cara pengelolaan limbah B3 karena tidak ada saluran ke kolam penampungan air larian, juga tidak ada tempat penyimpanan sementara limbah B3”.

Menurut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pencemaran Limbah B3, selain menimbulkan dampak negatif yang besar, juga mengakibatkan kualitas fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar sulit untuk dipulihkan. Karena itu UUPPLH mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berwawasan lingkungan, demi terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai langkah represif menindak penjahat lingkungan hidup, maka UUPPLH memberikan ancaman pidana bagi tindakan dan/ atau aktivitas setiap orang yang mengakibatkan kerugian serius terhadap lingkungan hidup. Pemberian pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera.

Dengan begitu pelaku tindakan dan/ atau aktivitas setiap orang yang melampaui baku mutu air dan tidak melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan berwawasan lingkungan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya (prefensi khusus). Selain itu, dengan keberadaan fungsi prefensi umum penjatuhan sanksi pidana, maka ancaman serius terhadap lingkungan hidup akan dapat berkurang.

Mengidentifikasi Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan
Menurut Pasal 97, 98, dan Pasal 99 UUPPLH menjelaskan bahwa, setiap orang yang karena perbuatannya, mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan, yang diacam pidana.

Unsur yang harus dibuktikan untuk mengidentifikasi terjadinya tindak kejahatan lingkungan sebagaimana tersebut diatas, yakni : apakah pencemaran air di sungai Cikantor telah melewati ambang batas baku mutu air yang ditetapkan dalam PUU?.

Menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan uji laboraturium untuk memastikan status ambang batas baku mutu air sungai Cikantor.

Pelaksanaan uji laboraturium memerlukan sumber daya yang besar, baik sumber daya manusia, peralatan, dan dana. Hal ini tentunya tidaklah mampu dijalankan oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini, sesuai dengan tanggung jawabnya maka masyarakat dapat menggantungkan beban pembuktian kepada aparatur pemerintah terkait.

Sayangnya, dengan lemahnya good governance serta tingginya angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) aparat pemerintah di Indonesia, maka hasil yang diharapkan oleh masyarakat jauh panggang dari api. Kejelasan hasil uji laboraturium sungai Cikantor sejak bulan agustus lalu, dapat menjadi bukti yang tak terbantahkan!.

Padahal diawal peristiwa berlangsung, KLH telah mampu memberikan dugaan awal penyebab pencemaran. Anehnya, seiring berjalannya kasus, bukannya kejelasan yang dihasilkan namun malahan timbul kabut gelap yang semakin melingkupi tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.

Parahnya lagi, kenyataanya dalam berbagai kasus (kasus Buyat) harapan hasil uji laboraturium yang dihasilkan oleh pemerintah, terkadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Namun, dengan mencermati peristiwa keracunan tersebut, maka masyarakat layak berasumsi bahwa telah terjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan korban dan kerugian yang nyata. Kejahatan berupa peristiwa pencemaran Sungai Cikantor yang telah melewati ambang batas baku mutu air.

Hal tersebut didasarkan pada dampak terjadinya pencemaran, yakni berupa korban keracunan 200-an warga Dusun Sinar Harapan, matinya flora dan fauna (seperti ikan-ikan dan tumbuhan) sungai cikantor, dan hewan-hewan peliharaan penduduk di sekitar sungai cikantor.

Apabila peristiwa pencemaran sungai cikantor yang telah melewati ambang batas baku mutu air tersebut terbukti, maka dapatlah dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan.

Lebih lanjut, apabila perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” (bukan kelalaian) serta mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dan/ atau bahkan menimbulkan korban jiwa maka ancaman pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.

Alternatif lain untuk dapat mengidentifikasikan terjadi tindak pidana kejahatan lingkungan adalah melalui ketentuan kewajiban pengelolaan limbah B3. Ketentuan ini didasarkan adanya dugaan bahwa, penyebab pencemaran adalah limbah Sianida.

Konvensi Basel (1992) yang telah diratifikasi oleh sekitar 155 negara, termasuk Indonesia (Kepres 61/1993), mengkategorikan Sianida (organic sianid) sebagai limbah yang membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Lazimnya, Sianida digunakan di pertambangan. Sianida berfungsi untuk memisahkan kandungan emas dari material lainnya, sehingga unsur emas murni di dapatkan. Ironisnya, pada beberapa kasus pencemaran, limbah Sianida inilah yang langsung dibuang ke lingkungan hidup tanpa proses pengolahan dan nantinya membahayakan bagi manusia serta mahluk hidup lainnya.

Apabila aparat penegak hukum tidak mampu memastikan terlewatinya baku mutu air Sungai Cikantor, maka alternatif lain untuk mengidentifikasi terjadinya tindak pidana kejahatan lingkungan dapat didasarkan pada ketentuan pelanggaran pengelolaan limbah B3 (sianida).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 103 UUPPLH, yang dapat diartikan bahwa, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang berlaku, … diancam Pidana”.

Unsur yang harus dibuktikan adalah : apakah terjadi pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan PUU, baik berbentuk cair maupun padat (karung-karung pasir), di sekitar daerah aliran Sungai Cikantor?

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Meningkatnya kesadaran lingkungan hidup di Indonesia ternyata belum mampu membuat seluruh stake holders terkait bertindak ramah lingkungan. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa penjahat lingkungan bertindak semakin profesional, terorganisir, dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi sehingga berdampak sangat buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Ketidakmampuan, keengganan, dan/ atau bahkan keturut-sertaan pemerintah terkait dalam melaksanakan wewenang administrasi yang dimiliki, semakin melanggengkan langkah penjahat lingkungan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan lingkungan.

Padahal lingkungan adalah faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Sungai Cikantor sangat penting dalam menunjang kehidupan khususnya ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat sekitar.

Keadaan tersebut menjadi landasan merevitalisasi keberadaan sanksi pidana terhadap penjahat lingkungan hidup. Fungsi penjatuhan sanksi pidana yang antara lain yakni, sebagai pembalasan, prevensi khusus, dan prevensi khusus merupakan langkah paling efektif dalam menindak penjahat lingkungan. Keberadaan pemidanaan menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan pemerintah terkait dalam melaksanakan wewenang hukum administrasinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor perundang-undangannya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum termasuk kelembagaannya (struktur hukum) dan faktor kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum).

Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan telah diatur dengan komprehensif di UUPPLH. Namun apabila tidak ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum, maka sanksi pidana yang tercantum dalam UUPPLH hanyalah sia-sia belaka. Akibatnya, UUPPLH sebagai dokumen kertas biasa tidak akan mampu berdaya guna dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Ketika dugaan terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan pencemaran sungai Cikantor semakin kuat, maka aparat penegak hukum telah dapat mendayagunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH serta PUU lainnya (Acara Pidana).

Persoalannya adalah, seberapa jauh tugas pemeriksaan perkara dilaksanakan seperti harapan banyak pihak ditujukan terhadap bekerjanya aparatur penegak hukum, mampu atau tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena kecenderungan yang selama ini muncul adalah bahwa peradilan pidana lebih bersifat formal administratif/ birokratis.

Keyataanya, sampai saat ini hasil penelitian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait mengenai kondisi air Sungai Cikantor belum membuahkan hasil. Akibatnya, jangankan proses penyidikan diiringi penetapan tersangka penyebab pencemaran, aparat terkait cenderung berputar-putar mengenai ada tidaknya keberadaan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Lambatnya kinerja aparat penegak hukum terkait patut dipertanyakan profesionalismenya. Padahal dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum terkait, tentunya tidaklah sulit untuk membuktikan, : Apakah telah terjadi pencemaran yang telah melewati baku mutu air Sungai Cikantor?.

Aparat penegak hukum, baik kepolisian serta KLH dan Bapedalda harus didorong dan diawasi agar menyelesaikan proses penegakan hukum pidana lingkungan Sungai Cikantor dengan professional, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan kesadaran hukum masyarakat Lampung pada khususnya diharapkan mampu mencermati, mengawasi, dan menilai kinerja penegakan hukum kasus pencemaran sungai Cikantor.

Dengan begitu maka kecurangan dan atau tindakan “main mata” dalam panggung penegakan hukum dapat teridentifikasi serta ditindak. Kesadaran hukum seluruh stakeholders sebagaimana dimaksud, adalah jaminan agar peristiwa Cikantor yang menimbulkan korban keracunan serta kerugian serius terhadap lingkungan tidak terjadi kembali.

Perlu diingatkan bahwa, dalam kasus kejahatan lingkungan sebagaimana diatur UUPPLH (Pencemaran Sungai Cikantor) maka upaya administrasi dan/ atau adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah dapat meniadakan tanggung jawab aparat terkait untuk menegakkan ketentuan hukum pidana Lingkungan.

Hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 85 UUPPLH. Pasal 78 UUPPLH menjelaskan bahwa “Sanksi administratif … tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”. Serta Pasal 85 UUPPLH Ayat (2), “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Tanpa adanya political will dari pemerintah terkait serta kesadaran hukum masyarakat untuk mengarustengahkan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harapan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan khususnya di provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya, hanyalah angan-angan belaka (**).

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Pencemaran Sungai Cikantor

Kronologis kasus (dirangkum dari berbagai sumber)

Pada awal agustus 2010 (07-08 agustus), ratusan warga Desa Sinar Harapan (Dusun Cikantor I dan Cikantor Jaya), Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung keracunan.

Dugaan penyebab keracunan tersebut adalah terjadinya pencemaran sungai Cikantor yang menjadi satu-satunya sumber air bersih bagi 600 KK di Desa Sinar Harapan. Pencemaran tersebut diduga terkait dengan keberadaan kegiatan tambang emas yang berada di sekitar sungai Cikantor.

Menurut Deputi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Imam Hendargo Abu Ismoyo menjelaskan, hasil penyelidikan tim KLH menyimpulkan, PT N diduga kuat melepaskan limbah sianida ke Sungai Cikantor.
Akibatnya, ratusan warga (lebih kurang 200 warga) tersebut mengalami muntah-muntah, pusing, nyeri, serta tenggorokan dan ulu hati panas setelah mengkomsumsi air dan ikan yang berasal dari sungai Cikantor. Selain itu, sekitar 18 pemilik kolam ikan, pemilik hewan seperti ayam, itik, dan hewan peliharaan lainnya ikut terkena dampak berupa kematian hewan-hewan peliharaannya.

Lebih lanjut kasus tersebut,
Menurut berita media pada tanggal 12 agustus 2010, Perusahaan tambang emas PT Napal Umbar Pincung (NUP) di Pesawaran, Lampung, siap memberikan ganti rugi serta bantuan pengobatan dan air bersih bagi para korban pencemaran logam berat di Desa Sinar Harapan.

Dalam Penjelasan PT Napal Umbal Pucung (NUP) melalui kuasa hukumnya Mawardi & Partners di media massa setempat, menjelaskan (rangkuman):
“Korban keracunan berjumlah 189 orang serta kerugian lain yang ditimbulkan dari tercemarnya sungai cikantor. Walaupun belum bisa dibuktikan secara yuridis bahwa klien kami yang melakukan pencemaran, namun sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keperdulian dari klien kami, maka klien kami telah mengambil tindakan “PEMULIHAN” (Recovery)” dalam bentuk antara lain:
Tindakan medis kepada 200 (data Koran 189) warga dusun Cikantor Jaya II, desa sinar harapan, yang sakit kepala dan mual setelah mengkomsumsi ikan yang ditangkap di sungai cikantor.
Pemberian kompensasi berupa santunan warga dusun yang mengalami kerugiaan materiil, kepada 18 pemilik kolam ikan, serta warga yang hewan peliharaanya seperti ayam, itik, dan lainnya.
Penyediaan fasilitas air bersih. Klien kami sedang membangun fasilitas air bersih untuk 3 rukun tetangga (RT). sesuai dengan kesepakatn warga pada 11 agustus 2010.”

Sampai saat ini, para korban telah mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Namun, nampaknya penyebab, pihak yang bertanggung jawab, dan upaya hukum yang akan dilakukan (penegakan hukum lingkungan) terkait pencemaran sungai Cikantor tersebut, belum ada kejelasan.

Comments (3) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.