Archive for Kasus Hukum Lingkungan

Kejahatan Hukum Tata Ruang Didiamkan Aparat (Kasus Penghancuran Ekosistem “bukit’ di Kota Bandar Lampung) – Klipping Berita

Penghancuran Ekosistem “bukit’ di Kota Bandar Lampung – Klipping Berita

Penegakan Hukum Lingkungan Cuma Omong Doang….Pemerintah dan Aparat Penegak hukum hanya Pura-pura tidak melihat.

Tergerusnya bukit-bukit di Kota Bandar Lampung dan Ketidakpedulian Pemerintah

Terjadinya pertambangan material batu, di bukit yang teryata beberapa sudah dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Kehancuran Ekosistem bukit di Lampung

Bukit Camang masih tetap dirusak
Sabtu, 28 Januari 2012 09:16 WIB

Bandarlampung (ANTARA News)- Bukit Camang di daerah pinggiran kota Bandarlampung masih tetap dirusak dengan melakukan penambangan atas tanah dan bebatuannya, padahal bukit itu termasuk kawasan konservasi.

Berdasarkan pantauan dalam beberapa hari terakhir, termasuk Sabtu, kegiatan penambangan di bukit itu masih terus berlangsung.

Penambangan dilakukan oleh puluhan warga. Bebatuan dan tanah dari bukit itu kemudian diangkut menggunakan truk ke berbagai daerah di Bandarlampung.

Penambangan itu selain membahayakan keselamatan penambang dan warga setempat, juga kerap menimbulkan genangan air dan longsoran tanah ke jalan di sisi bukit itu saat hujan turun.

Tanah berlumpur itu tentu berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, apalagi kondisi jalan yang cukup curam.

Penambangan itu juga berdampak berkurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di Kota Bandarlampung. Di sisi bukit itu juga terdapat sekolah. Jika hujan turun maka air bercampur lumpur akan menggenangi areal sekolah itu karena lokasinya di daerah yang lebih rendah.

Penambangan ilegal itu telah berulangkali disorot para pegiat lingkungan, seperti Walhi Lampung, namun aktivitas itu tetap berlangsung hingga sekarang.

Pemkot Bandarlampung dua tahun lalu telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan penambangan di Bukit Camang.

Kegiatan tambang itu telah menjadi mata pencaharian bagi puluhan bahkan ratusan orang penambang, namun dampaknya tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Menurut beberapa kalangan, penambangan itu bisa dihentikan dengan merazia truk pengangkut material yang berasal dari kawasan konservasi.

“Penambangan di kawasan konservasi tentu tidak dibolehkan. Cukup memberikan tilang kepada truk yang mengangkut material dari setiap kawasan konservasi maka kegiatan penambangan itu akan berhenti dengan sendirinya,” kata Edy, salah satu warga Bandarlampung.

(H009)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Bukit Camang diduga di gerus oleh PT Bukit Alam Semesta

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Permasalahan ‘Ruang Terbuka Hijau Kota di Bandar Lampung

Kasus Taman Hutan Kota di Kota Bandar Lampung terjadi sejak tahun 2010 lalu. Sampai saat ini belum ada solusi penyelesaian. Ingin tahu kasus tersebut, baca Kliping artikel tentang kasus Hutan Kota di bawah ini.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Pertambang Emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Tambang Emas – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Taman Nasional Nani Wartabone adalah penyangga utama ekosistem di Gorontalo. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dikenal sebagai “Wallacea Area”. Ditetapkan pada 1991 dengan luas sekitar 300.000 hektar. Kekayaan lingkungan hidup TNBNW terdiri dari satwa endemis seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) serta 400 jenis pohon dan 169 tanaman perdu.

Selain itu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki keanekaragaman fauna yang berasal dari wilayah Oriental dan Australasian dengan tingkat keendemikan yang tinggi. Burung-burung yang beranekaragam sekitar 125 jenis antara lain merpati, paruh bengkok, rajaudang, kupu-kupu, rangkong, pemakan lebah, dan sejenis burung yang istimewa yaitu Maleo (Megacephalon maleo). Selain itu satwa yang ada antara lain anoa besar, babi rusa, tarsius, kuskus dan berbagai jenis reptilia.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dahulu bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar). Secara administratif, kawasan seluas kurang lebih 287,115 hektar ini terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontal.

Pada 18 November 1992, kawasan ini ditetapkan dan diberi nama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, atau dikenal dengan sebutan TNBNW, melalui surat keputusan menteri kehutanan saat itu. Nama Nani Wartabone sendiri diambil dari nama pahlawan Gorontalo yang memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Belanda pada 23 Januari 1942.

Keberadaan kandungan emas di TNBNW sangat melimpah. Sudah puluhan tahun, ribuan masyarakat menambang emas di sana. Hasil riset yang pernah dilakukan mencatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton. Inilah yang kemudian mengundang lirikan 31 perusahaan besar yang tertarik menambang disana. Selanjutnya kemudian inilah yang akan menjadi ancaman bagi kehidupan ribuan penambang emas.

Penambangan emas, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan mengakibatkan kerusakan di Taman nasional tersebut. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jaminan akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak serta kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang harus diwujudkan.

Sekitar 14.000 hektar di antaranya akan dialihfungsikan untuk pertambangan emas dan tembaga. Ha tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan (SK) bernomor SK 673/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam kawasan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral atas nama PT Gorontalo Minerals milik Bakrie Group yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

SK tersebut mengakibatkan sekitar 14 ribu hektar hutan konservasi dalam kawasan TNBNW dialihfungsikan menjadi hutan produksi terbatas, sebagai upaya keluarnya izin pertambangan emas.

Izin tersebut didukung pula oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap PT Gorontalo Minerals untuk melakukan eksplorasi di kawasan taman nasional tersebut.

Di lain pihak, jajaran pemerintahan daerah Kota Gorontalo menolak izin tersebut. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea serta sebagian anggota DPRD Kota Gorontalo, misalnya Risman Taha, mengakui menolak hadirnya pertambangan tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat Gorontalo juga menolak kehadiran pertambangan tersebut. Pada hari senin tanggal 30 mei 2001 sekitar 50 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berunjuk rasa menolak alih fungsi areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pertambangan.

Tokoh masyarakat Gorontalo, Fauzi Wartabone menyatakan menolak investasi tambang emas karena alih fungsi lahan itu pasti menimbulkan ancaman bencana banjir yang bakal melanda Kota dan Kabupaten Gorontalo.

Bahkan, masyarakat bersama para aktivis dan pencinta lingkungan sampai membentuk Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi, untuk menghentikan pertambangan di TNBNW. Selain itu ada juga Pegiat Komunitas Untuk Bumi (KUBU) Gorontalo serta Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), yang turut menolak rencana alih fungsi hutan TNBNW untuk pertambangan emas.

Kekhawatiran masyarakat terbukti, sebab ada dugaan terjadi banjir bandang di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang menggenangi 11 desa dan menghancurkan jalan trans-Sulawesi, adlah akibat dari penggundulan hutan pada tahap eksplorasi pertambangan emas.

Banjir bandang di Kecamatan Bone menyebabkan 2 sekolah rusak, 2 jembatan jalan trans-Sulawesi hancur, 1.500 jiwa di 11 desa mengungsi, dan 308 rumah warga tergenang, yang 13 di antaranya rusak. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kerugian akibat banjir tersebut Rp 75 miliar.

Pada tahap eksplorasi saja, kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Bagaimana nantinya kalau pertambangan benar-benar diwujudkan.

Leave a comment »

Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor

Pencemaran Minyak Montara – Pencemaran Laut Timor
Kronologi Kasus

Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP-AA) meledak. Kemudian pada tanggal 9 november 2009 kebocoran tersebut dapat diatasi.

Selama rentang waktu tersebut, kebocoran telah menimbulkan pencemaran yang melintasi wilayah perairan negara Republik Indonesia, tepatnya di sekitar wilayah perairan Laut Timor. Akibatnya, warga negara Indonesia khususnya nelayan yang tinggal di sekitar perairan laut timor menderita kerugian baik moril dan materiil.

Setelah 1 tahun peristiwa itu, penyelesaian kasus pencemaran laut timor itu belum mampu menampakkan arah penyelesaian yang jelas. Sebagai perbandingan, presiden Amerika Serikat, Obama, dalam waktu 3 bulan telah mampu memberikan arah yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan serupa, yakni pencemaran minyak di Teluk Meksiko.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengenai kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah kita dalam memperjuangkan kehidupan masyarakatnya?, mengingat dampak pencemaran di Laut Timor adalah 2 kali lebih parah daripada pencemaran di teluk meksiko.

Sampai dengan bulan maret 2011, pemerintah melalui kementerian perikanan, Freddy Numberi, menyepakati ganti rugi sebesar 5 juta dolar (45 miliar). Namun, apakah ganti rugi untuk awal penyelesaian kasus –itikad baik melanjutkan negoisasi-, ataukah ganti rugi secara keseluruhan –menghapuskan tanggung jawab Montara-, itu tidak ditegaskan oleh pemerintah kita.

Keanehan lain, yang sangat penting adalah, pemberian ganti rugi tersebut tidak memperjelas berbagai pertanyaan, seperti
1. Apakah laut Indonesia tercemar? –pembayaran ganti rugi, secara tidak langsung menegasikan terjadinya pencemaran-
2. Kalau iya, berapa luasan laut yang tercemar?
3. Sebesar apa dampak akibat pencemaran?
4. Berapa besar total kerugian rill, yang diderita oleh masyarakat di sekitar laut Timor?
5. Berapa besar total kerugian lingkungan di wilayah Indonesia, akibat tumpahan minyak tersebut

Freddy Numberi mengklaim, “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Sementara menurut ketua YPTB, Ferdi Tanoni, penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta, ”tawaran ganti rugi itu bukan sebuah hal baru. Sebab, pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB”.

Lucunya, dan sulit untuk diterima akal sehat, sebelumnya pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerima tawaran ganti rugi 5 juta dolar. Pemerintah mengklaim kerugian sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun).

Sebagai bangsa Indonesia yang dikarunia akal dan pikiran, coba anda bayangkan, dari 22 triliun menjadi 45 miliar…, ckckck, sangat sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat bukan


Berbagai kumpulan berita tentang pencemaran Montara

NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP). Hasil survey mereka pada tanggal 4 November 2009, luas terdampak pencemaran mencapai 16.420 kilometer persegi. Hasil pantauan pada 13 titik uji sampel juga menemukan kandungan polikarbonat aposiklik hidrokarbon (PAH) 50-270 mikrogram per liter atau jauh melebihi ambang batas, 30 mikrogram per liter.
• Di perairan Pulau Rote, misalnya, kandungan PAH mencapai 270 mikrogram per liter. ”Artinya, kandungan minyak terlarut sangat tinggi. Akibatnya, ikan yang dikonsumsi kemungkinan mengandung zat berbahaya dan jika dikonsumsi dapat berdampak penyakit pada manusia, seperti kanker,” ujar Gellwyn yusuf (ketua BRKP).

“Indonesia Minta Ganti Rugi Atas Tumpahan Minyak Laut Timor”, (dari sumber Kominfo-Newsroom, Jakarta, 27/7/2010),
• Sementara itu otoritas Australia mengakui tumpahan minyak mentah akibat meledaknya ladang minyak Montara di Celah Timor, telah memasuki perairan Indonesia.
• Kini tumpahan itu telah mendekati 51 mil laut dari Pulau Rote yang terletak di wilayah paling selatan Indonesia dan mengancam biota laut di perairan Indonesia, termasuk rumput laut yang dibudidayakan secara besar-besaran di Rote Ndao.
• Bahkan sesuai data tertulis dari pihak Australia yang melakukan pemantauan tumpahan minyak hingga ke wilayah perbatasan dan menemukan ada gumpalan minyak mentah yang memasuki wilayah selatan Indonesia.

“Sekitar 38,15 Persen Laut Timor Tercemar Minyak”, Antara, Kamis 10 Desember 2009.
Hasil uji laboratorium (metode gravimetry) afiliasi departemen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak mentah.
Tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta liter lebih minyak mentah.

Tempointeraktif, “Sekitar 56 Ribu Kilometer Persegi Laut Rote Tercemar Minyak Montara, (1-08-2010)”
Pemerintah Rote Ndao menyatakan sekitar 56.000 kilometer persegi wilayah perairan Pulau Rote telah tercemar minyak dari Montara,” kata Tanoni di Kupang, Minggu (1/8/2010).

Akibat dari pencemaran itu, menurut dia, usaha petani rumput laut di wilayah perairan Rote Ndao gagal total, karena terserang penyakit “ais-ais”, dan tercemar minyak. Sehingga sekitar 20 ribu kepala keluarga nelayan dan petani rumput laut di Rote Ndao terancam kehilangan mata pencaharian dari usaha tersebut. “Ada puluhan ribu nelayan dan petani rumput laut yang kehilangan pekerjaan akibat pencemaran itu,” katanya.

Namun, kata dia, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang dipimpin Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mengatakan hanya sekitar 16.000 km persegi saja perairan Indonesia yang tercemar minyak Montara.

Sementara ahli manajemen perikanan Australia mengatakan keyakinannya bahwa dari sekitar 90.000 km persegi pencemaran minyak di Laut Timor, 75-85 persennya berada di perairan Indonesia

Bupati Rote Ndao, Lens Haning, sebelumnya, mengatakan produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, mengalami penurunan signifikan, karena laut di perairan itu tercemar minyak. “Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan Pulau Rote,” katanya
Total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7.000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2.000 ton per tahun.

Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. “Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung untuk mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Total kerugian
NTT Taksir Kerugian Pencemaran Laut Timor Rp.700 Miliar, (Tempo Interaktif, Selasa 27 Juli 2010)
• Tanggal 27 juli 2010, gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mentaksasi kerugian pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara di Block Atlas sekitar Rp 700 miliar lebih.
• Tim advokasi nasional memperkirakan kerugian mencapai angka 860 miliar.
• Ketua yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni meminta pemerintah mengajukan ganti rugi ke PTTEP Australasia sebesar US$15 miliar atau setara Rp. 140 Triliun.

Pengamat maritim dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie (Dosen FISIP UI) mengulang peryataan beberapa pihak yakni, “Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan total ganti rugi pencemaran laut Timor mencapai US$5 juta. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mencapai US$10 juta sementara Gubernur NTB menyatakan jumlah total kerugian US$700 juta. Kemudian pendataan dari tim nasional justru “turun” hingga Rp247 juta. (media Indonesia, “Pemerintah Lupakan Kepentingan Strategis”, 29 Juli 2010)

Pencemaran Laut Timor digubah jadi lagu
Sabtu, 11 Februari 2012 11:29 WIB (Antara-Warta Bumi)

Kupang (ANTARA News) – Pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, telah dipoles menjadi sebuah lagu oleh pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni.

“Gubahan lagu ini sebagai bentuk ungkapan dan rintihan hati masyarakat Nusa Tenggara Timur atas tragedi pencemaran yang hingga kini tak kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, lagu rintihan yang diberi judul “Beta Laut Timor” itu akan mengupas pula seluruh permasalahan yang terjadi di Laut Timor, seperti batas laut antara Indonesia-Australia-Timor Leste yang hingga kini belum juga tuntas setelah Timor Timur menyatakan merdeka melalui referendum pada Agustus 1999.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan ada beberapa lirik lagu tersebut mengisahkan pula tentang kandungan mineral di Laut Timor yang sering dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing.

Penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu menambahkan album “Beta Laut Timor” akan diluncurkan pada awal Maret 2012, bertepatan dengan pelaksanaan seminar internasional tentang Pencemaran Laut Timor di Jakarta.

“Tembang perdana lagu ini akan dinyanyikan oleh Ebiet G Ade, salah seorang penyanyi lagu-lagu rakyat Indonesia. Kami sedang berupaya melakukan pendekatan dengan Ebiet G Ade untuk melantunkan tembang tersebut,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh soal alasannya memoles petaka pencemaran minyak di Laut Timor itu menjadi sebuah lagu, dengan enteng Tanoni mengatakan bahwa perjuangan terhadap kepentingan banyak orang tidak hanya dilakukan lewat diplomasi, tetapi juga bisa dilakukan lewat syair-syair lagu.

“Musik juga bisa menjadi salah bentuk keprihatinan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan Australia yang tidak serius menyelesaikan masalah pencemaran di Laut Timor,” ujarnya.

Ia menambahkan sudah hampir tiga tahun lamanya pencemaran di Laut Timor itu terjadi, namun sampai sejauh ini tidak pernah menunjukkan adanya upaya-upaya nyata dari kedua pemerintahan (RI-Australia) dalam menyelesaikannya bersama perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

Tanoni mengatakan harapan serta kritikan lewat syair-syair lagu “Beta Laut Timor” itu, bukan mengakhiri perjuangan YPTB terhadap kasus tersebut, tetapi akan mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Federal Australia atas tragedi Montara yang mencemari Laut Timor.

Berdasarkan data yang dimiliki YPTB, kata dia, tumpahan minyak montara yang mencemari Laut Timor mencapai sekitar 90.000 kilometer persegi dari diperkirakan semula sekitar 25.000 kilometer persegi.

Akibatnya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat di Timor bagian barat NTT dan kepulauan sekitarnya, menderita berkepanjangan, akibat hasil tangkapan mereka menurun serta perairan budidaya rumput laut tercemar.

Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) Kupang, H Mustafa mengatakan kasus pencemaran tersebut membawa dampak buruk terhadap nelayan tradisional di NTT yang telah menjadikan Laut Timor sebagai ladang kehidupannya.

“Hasil tangkapan nelayan pascapencemaran Laut Timor, turun drastis antara 70-80 persen. Di Laut Timor adalah habitatnya ikan kakap merah, namun ikan-ikan tersebut sudah semakin sulit didapatkan,” katanya.

Kepala Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang Nimrot Jhony Jogeres Leka juga mengakui bahwa hasil tangkapan kakap merah dari Laut Timor dalam lima tahun terakhir menurun drastis jika dibandingkan dengan hasil tangkapan sebelum terjadinya pencemaran minyak di Laut Timor.

Pada 2007, misalnya, ikan kakap merah yang ditangkap mencapai 61,63 ton, sedang 2008 meningkat menjadi 64,39 ton, namun pada 2009 turun menjadi 43,1 ton dan turun terus menjadi 26,17 ton pada 2010 dan hanya mencapai 5,63 ton sampai Agustus 2011.

“Jika kita melihat pada volume penangkapan tersebut maka efek dari pencemaran minyak di Laut Timor membawa dampak buruk terhadap kehidupan kakap merah di wilayah perairan tersebut yang tergambar dari hasil tangkapan nelayan dalam lima tahun terakhir,” katanya menambahkan.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Tragedi Love Canal

Tragedi Love Canal

Pendekatan “kubur dan lupakan” untuk membuang sampah adalah penyebab salah satu bencana polusi paling parah di Amerika.

Bencana ini dikenal dengan tragedi Love Canal. Love Canal adalah sebuah kawasan di Niagara Falls, New York, yang menjadi subjek perhatian nasional dan internasional, kontroversi, dalam kasus lingkungan hidup karena keberadaan 21.000 ton limbah beracun yang telah terkubur di dalam kanal oleh perusahaan Hooker Kimia.

Pada tahun 1940-an, Hooker Elektrokimia Perusahaan (kemudian dikenal sebagai Hooker Chemical Company) didirikan oleh Elon Hooker, mulai mencari tempat untuk membuang jumlah besar limbah kimia. Hooker diberikan izin oleh Power Niagara dan Pengembangan Perusahaan tahun 1942 untuk membuang limbah di kanal. Kanal terkuras dan dilapisi dengan tanah liat tebal. Ke situs ini, Hooker mulai menempatkan metal 55-galon atau barrel serat. Kota Niagara Falls dan tentara melanjutkan pembuangan sampah.

Selama dasawarsa 1940-an dan 1950-an, lebih dari 20.000 ton limbah kimia dibuang dalam drum-drum ke dasar-dasar kanal setempat yang kosong.

Menurut Wikipedia, pembuangan berlangsung sampai tahun 1953. Selama waktu ini, 21.000 ton bahan kimia seperti “Caustics, alkalines, asam lemak dan hidrokarbon diklorinasi dari pembuatan pewarna, parfum, pelarut untuk resin karet dan sintetik” ditambahkan. Bahan kimia ini terkubur di kedalaman dua puluh sampai dua puluh lima meter.

Belakangan setelah sampah itu ditutupi, diatasnya dibangun rumah-rumah. Hal itu diawali ketika pemerintah mendukung pembelian Love Canal oleh salah satu pihak sekolah, 99th Street School, yang putus asa mencari lahan pendidikan mereka karena mau tidak mau mereka harus memperluas lahan untuk mengimbangi penduduk yang mulai berdatangan. Satu dollar adalah harga yang akhirnya diberikan oleh Hooker Chemical untuk seluruh lahan pembuangan setelah sebelumnya mereka mewanti-wanti pihak pembeli akan bahaya yang akan dihadapi. Akhirnya perusahaan kimia tersebut mengibarkan bendera putih atas argumennya dengan satu syarat: ia bebas dari segala tuduhan bila ada kejadian buruk kedepannya.

Selama dasawarsa-dasawarsa berikutnya, zat-zat kimia itu meloloskan diri, membunuh hewan dan tumbuhan, bahkan melumerkan sol sepatu manusia.

Hal tersebut awalnya mulai diketahui melalu investigasi wartawan lokal, David Pollak dan David Russell pada tahun 1976, yang menemukan kandungan limbah kimia pada sumber air di kawasan tersebut. Kemudian setahun berikutnya, kasus tersebut baru mendapat perhatian.

Pada awal musim panas tahun 1978, hasil investigasi reporter Michael Brown, menemukan keterkaitan antara keberadaan limbah kimia dan kesehatan warga. Hasil survey yang dilakukan, banyak menemukan cacat lahir dan berbagai penyakit aneh di kaki, kepala, tangan, dan bagian tubuh manusia lainnya.

Areal itu kemudian dikosongkan dan biaya pembersihannya mencapai lebih dari $250 juta

Sumber.

Wikipedia
“Ekologi”, Burnie

Comments (1) »

BANGSA INDONESIA PANTAS DIHINA – Pencemaran Minyak MONTARA

Tragedi Pencemaran Minyak oleh Montara, merupakan peristiwa kerusakan lingkungan laut terbesar dalam sejarah Australia. Diperkirakan tumpahan minyak ini mengotori wilayah sampai radius sekitar 250 kilometer kearah utara, hingga mencapai perairan Indonesia (Kelompok lingkungan WWF).

Lebih dari 400 ribu liter minyak telah tertumpah, sehingga menyebabkan kematian biota laut termasuk ikan paus dan lumba-lumba yang berada diwilayah ini.

Bahkan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan ini, diduga melebihi tragedi minyak teluk meksiko….
sayangnya, ada dugaan, terjadinya negoisasi “di bawah meja” antara pemerintah RI dan australia dengan Montara. Jangan-jangan, ada dana suap yang besar di belakang layar, dana nya mungkin dipake buat kampanye demokrat lagi atau mungkin masuk ke oknum tertentu…

memang negara KAMPANG…masak, rakyat dirugikan, pemerintahnya DIAM saja….APARATUR KEPARAT semuanyaaaa

Ganti Rugi Montara Menghina RI
14 Mar 2011

Nasional
Republika

KUPANG – Operator ladang minyak Montara, PT-TEP Australasia, setuju membayarkan ganti rugi pencemaran minyak di Laut Timor sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp 45 miliar). Pemerhati masalah Laut Timor menilai, ganti rugi itu merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran.

Ganti rugi itu diserahkan PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT. Kuasa hukum Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang berkedudukan di Australia, Christin Mas-son, mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keji.

“Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang mahadahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya seperti yang disampaikan ketua YPTB, Ferdi Tanoni, di Kupang, Ahad (13/3).

Seperti dilansir Antara, sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia. Soalnya, kedua pihak masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor. Ledakan itu mengakibatkan 85.000 km persegi wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitamyang berbahaya.

Pemerintah dan Australia melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” kecam Tanoni.

Dia menambahkan, jika Indonesia menerima ganti rugi itu, pemerintah secara langsung mengakui data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia tidak valid. Itu artinya, pemerintah membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi belaka.

Menurutnya, tawaran ganti rugi itu bukan sebuahhal baru. Pada Juli 2010, tawaran yang sama diajukan oleh PTTEP Australasia dan diprotes keras oleh YPTB. Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengklaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 22 triliun). Jumlah itu ditolak oleh PTTEP Australasia.

Menteri Perhubungan Fredi Numberi menyampaikan pada Kamis (10/3) bahwa Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak Montara di Laut Timor. “Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tetapi kami tidak setuju,” kata Numberi.

Ganti Rugi Montara Menghina Rakyat NTT
Minggu, 13 Maret 2011 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG– Pemerhati masalah Laut Timor menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran.

“Ganti rugi tersebut akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni kepada pers, Ahad.

Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor.

“Dari hasil laporan, mereka setuju untuk ganti rugi 5 juta dolar AS kepada masyarakat yang terkena dampak. Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS tetapi kami tidak setuju. Dengan ada perkembangan sekarang, masyarakat jadi tidak bisa melaut,” kata Numberi.

Walau demikian, tambah Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data.

Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut.

Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia.

Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

13 Maret 2011 16:46 WIB

GANTI RUGI MONTARA 5 JUTA DOLAR, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN. Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menilai ganti rugi yang diberikan operator ladang minyak Montara sebesar 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp45 miliar) merupakan bentuk penghinaan keji terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran. “Ganti rugi tersebut rencananya akan diserahkan operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia melalui Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di NTT yang menjadi korban pencemaran Montara,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kepada pers di Kupang, Minggu. Menteri Numberi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3), mengatakan Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS atas tumpahan minyak akibat ledakan sumur minyak Montara di Laut Timor. Walau demikian, tambahnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australasia mengenai total besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak PTTEP Australasia, karena mereka masih melakukan pencocokan data. Kuasa hukum YPTB yang berkedudukan di Australia Christine Masson mengatakan kesepakatan yang dicapai Menteri Numberi dan PTTEP Australasia itu merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat keji. “Sungguh sangat tidak rasional jika bencana Montara yang maha dahsyat di Laut Timor itu hanya dihargai dengan lima juta dolar AS bagi para petani rumput laut dan nelayan di NTT yang menjadi korbannya,” katanya sebagaimana yang dikutip Tanoni. Sumur minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor yang mengakibatkan 85.000 km2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak serta zat timah hitam yang berbahaya yang dimuntahkan dari sumur minyak tersebut. Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa SH.MHum menilai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada rakyat NTT melalui Menteri Freddy Numberi hanyalah sebuah dagelan politik yang menganggap rakyat NTT sebagai manusia yang tidak bermartabat. Wetan Songa yang juga dosen pada Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan pemerintah Indonesia dan Australia telah melanggar konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarkat Adat Tahun 2007 sehingga bisa dituntut ke Mahkamah Internasional. “Saya sebagai pemegang mandat atas hak masyarakat adat Timor Barat NTT, Rote Ndao, Sabu dan Alor di Laut Timor yang ditandatangani tahun 2003 lalu bisa menuntut Jakarta dan Canberra ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di Laut Timor akibat bencana pencemaran tersebut,” tambah Tanoni. “Rakyat NTT dilukiskan oleh Jakarta sebagai masyarakat kelas tiga dalam wilayah NKRI sehingga bentuk ganti rugi disetarakan dengan harga sepotong roti,” tambah penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta” itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Tanoni mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia ini mengatakan jika Indonesia bersedia untuk menerima ganti rugi 5 juta dolar AS maka pemerintah Indonesia secara langsung telah mengakui bahwa data-data ilmiah yang diklaim kepada PTTEP Australasia sangat tidak valid, sekaligus membenarkan bantahan PTTEP Australasia bahwa sebagian besar data-data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka. Menurut Tanoni, tawaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS itu bukanlah sebuah hal baru, karena pada Juli 2010 tawaran yang sama oleh PTTEP Australasia diprotes keras oleh YPTB, kemudian pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) tidak menerimanya dan mengajukan klaim sebesar 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp22 triliun), namun ditolak oleh PTTEP Australasia. Hal ini hanya merupakan akal-akalan Freddy Numberi untuk menunjukkan kepada Presiden dan rakyat Indonesia bahwa dia telah berhasil mendapatkan sejumlah uang ganti rugi,padahalnya sesungguhnya semua ini hanyalah sebuah kebohongan belaka yang dimainkan oleh Freddy Numberi dan Tim Advokasinya yang selalu lakukan semua perundingan dibalik pintu yang tertutup rapat,ujar Tanoni. Kupang,Minggu 13 Maret 2011 Yayasan Peduli Timor Barat Leo ==================================================================== 5 MILLION DOLLARS MONTARA INDEMNITY, CRIMES AGAINST HUMANITY. Timor Sea observer Ferdi Tanoni assess that the indemnity provided by Montara oil field operator for U.S. $ 5,000,000 (approximately Rp45 billion) is a form of cruel insult to the people of East Nusa Tenggara who are the victims of the pollution. “Compensation is planned to be handed over by Montara oil field operator, PTTEP Australasia through the Transportation Minister Freddy Numberi to then be given to the fishermen and seaweed farmers in NTT who are the victims of Montara pollution,” said Tanoni who is also Chairman of the West Timor Care Foundation (WTCF ) to the reporters in Kupang on Sunday. Minister Numberi in his statement to reporters in Jakarta on Thursday (10 / 3), said Indonesia would receive compensation from PTTEP Australasia of 5 million U.S. dollars for Montara oil spills in the Timor Sea. However, he added, until now there has been no agreement between the Indonesian government with PTTEP Australasia about the total amount of compensation to be paid by PTTEP Australasia, because they still do the matching data. WTCF legal advisor based in Australia Christine Masson said the agreement reached by Minister Numberi and PTTEP Australasia is a form of crime against humanity, that is very cruel. “It’s very irrational if terrifying Montara disaster in the Timor Sea was only rewarded with a five million U.S. dollars for seaweed farmers and fishermen in NTT who became the victims,” she said as quoted by Ferdi Tanoni. Montara oil well exploded on August 21, 2009 at West Atlas Block Timor Sea that resulted in 85,000 km2 of territorial waters of Indonesia in the Timor Sea, contaminated with crude oil,lead and hazardous substances that spewed from the oil wells. Meanwhile, observers of the international law from the University of Nusa Cendana (Undana) Kupang Wilhelmus Wetan Songa said,rate of the compensation afforded to the NTT through Minister Freddy Numberi is just a political farce that considers the people of NTT as a community that is not dignified. Songa Wetan who is also a lecturer at the Faculty of Law Undana Kupang, said the government of Indonesia and Australia had violated the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Community in 2007 so could be prosecuted to the International Court of Justice. “I am as indigenous peoples’ mandate holders of West Timor, Rote Ndao, Sabu and Alor over Timor Sea signed in 2003 could sue Jakarta and Canberra to the International Court of Justice on human rights violations that occurred in the Timor Sea from pollution disaster,” added Tanoni. “NTT people described by Jakarta as the third-class society in the country so that the form of compensation synchronized with the price of a loaf of bread,” added the author of “Timor Sea Scandal, A Canberra-Jakarta Political Economy Barter” As reported earlier, Tanoni a former immigration agent of the Australian Embassy said if Indonesia was willing to accept compensation of 5 million U.S. dollars,Indonesian government has directly has acknowledged that the scientific data that is claimed to PTTEP Australasia is not valid, as well PTTEP Australasia justify their denial that most of the data from Indonesia are only based on mere assumptions. According to Tanoni, offer an indemnity of 5 million U.S. dollars is not a new thing, because in July 2010 the same bid by PTTEP Australasia protested loudly by WTCF, then the Indonesian government through the National Team for Oil Spill Emergency Response at Sea did not accept and make a claim for 2.3 billion dollars (about Rp22 trillion), but rejected by PTTEP Australasia. This is only a subterfuge of Freddy Numberi to show to the President and the people of Indonesia that he had managed to get some money for compensation,that really all this is simply a lie that is played by Freddy Numberi and his advocacy team behind close doors, said Tanoni. Kupang,Sunday Mrach 13 2011 West Timor Care Foundation Leo

STMIK AMIKOM

80% Ganti Rugi Montara untuk Kabupaten Rote Ndao
01 Jun 2011

Media Indonesia
Opini

KASUS limpahan minyak Montara, Australia, yang merugikan warga Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Rote Ndao, mengalami perkembangan positif.

Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar 70″;,-80″;, kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Janji itu disampaikan Menteri Perhubungan yang juga Ketua Tim Penanggulangan Nasional Limbah Montara dalam rapat Penanggulangan Nasional Limbah Montara, 20 Mei lalu. Dalam rapat itu hadir pula Gu-bemur NTT Frans Leburaya.

M.isih dalam rapat itu, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa ganti rugi sebesar 20%-30% dari tuntutan akan diberikan kepada sejumlah kabupaten di NTT yang turuttercemar minyak Montara. Seperti Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sabulaijua.

Kabupaten Rote Ndao menjadi penerima ganti rugi terbesar karena dinilai menjadi daerah paling dirugikan. Sebagai contoh, dalam dua tahun terakhir (2008-2010) jumlah produksi rumput laut warga menurun drastis. Pada 2008 produksi rumput laut mencapai 6.000 ton, saat ini hanya 1.000 ton.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjanjikan ganti rugi kepada rakyat di Rote sekitar 70%-80% dari tuntutan sementara ganti rugi yang akan dipenuhi PT TEP, Australia,” ujar Bupati Rote Ndao Leonardus Haning, di Jakarta, kemarin.

Menurut Bupati, pihaknya sebenarnya menuntut gantirugi senilai Rp23 triliun, tapi untuk sementara baru dipenuhi sebesar Rp40 miliar. Pihaknya sempat menolak ganti rugi itu karena tidak sesuai tuntutan. Namun, akhirnya diterima setelah pemerintah menjanjikan tambahan ganti rugi sebesar 70%-80% dari tuntutan.

Lens mengapresiasi janji Menteri Perhubungan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Rote Ndao yang cukup menderita akibat limbah Montara. Ia berharap kabupaten lain dapat menerima dan memahami posisi warga Rote Ndao.

Seorang petani rumput laut di Pulau Rote, Leonardus Sae, yang juga pendeta di daerah itu, mengungkapkan tumpahan minyak Montara di perairan sekitar Pulau Rote mengakibatkan panen rumput laut turun drastis. (Bay /B-3)

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.