Arsip untuk Kasus Hukum Lingkungan

Keluhan – Peringkat Kinerja Lingkungan – PROPER 2013

Malam ini adalah malam penghargaan PROPER Lingkungan 2013.
Menurut saya Proper Prokasih yang dahulu terbukti sebagai program inovatif “teladan”, kini mengarah menjadi program formalitas belaka. KLH yang seharusnya menjadi Punggawa Program tersebut, semakin menurun Kinerjanya. Banyak kekurangan yang sulit diungkapkan pada keluhan ini. Namun beberapa hal terakhir, yang menyorot kinerja KLH dalam pelaksanaan Proper dan Penaatan Hukum Lingkungan, yang sangat “HITAM” menurut saya, antara lain yaitu :

1. Penerapan Dasar Hukum PERMENLH NOMOR 13 TH 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri MIGAS, yang diterapkan pada kegiatan usaha diluar Kegiatan Industri Migas pada penilaian PROPER tahun ini dan sebelumnya. Bagaimana mungkin, Baku mutu kegiatan migas diterapkan pada industri Sawit atau Industri Nonmigas??? Saya malas baca isinya, sebab dari judul PerMenLHnya sudah jelas sepertinya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkesan “ASAL”. Pernah saya mendengar secara langsung kata-kata, “Yah maklum, hasil kerja semalam” untuk penyusunan suatu Draft PerMenLh. Terakhir saya ikut di pembahasan PerMenLH, Draftnya parah, apakah pantas institusi setingkat kementerian melaksanakan Pembahasana Peraturan yang Lampiran-nya saja belum lengkap. Lah yang mau dibahas apaan? Boro-boro mau bahas tentang tata cara Legal Drafting Perundangan… Emamngnya aturan itu hanya dipake satu atau dua hari ?? sampai sekarang saya minta Kajian Akademis tidak dipenuhi. Jauhkanlah Perundangan dari bayang-bayang PROYEK MENCARI PROKER ATAU DANA.

3. Semakin banyak kuantitas Proper, semakin menurun kualitas terhadap Penghargaannya. Pertanyaannya, kenapa PROPER diwajibkan??? Kalau seharusnya 10.000 perusahaan ikut serta, namun hanya mampu diikutsertakan sebanyak 1000 (10%) perusahaan saja. Parahnya, jangan kata mengharap penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari aparat pemerintah, khusunya penyelenggara Proper sendiri sudah jauh menurun. Kami idustri seolah dianggap “enggan mengikuti aturan”.
Padahal kalau mau bahas aturan, JUMLAH PESERTA PROPER hanya 10%, TENTU “MELANGGAR” PERATURAN PROPER ITU SENDIRI.
BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG DIATUR, MAU DIATUR, SAMA APARAT YANG PURA-PURA TIDAK TAHU KETIKA MELANGGAR PERATURAN.
DAMPAK SOSIOLOGI HUKUMNYA APAAN? PROPER ITU basa-basi formalitas, parahnya lagi lama-kelamaan BISA DIBELI.
Terlebih, apabila penerapan PerMenlh BME MIGAS (diatas) terbukti menyalahi kewenangan!, bagaimana mungking si pembuat aturan bisa teledor, dan menerapkan peraturan sesuka institusinya sendiri. Kealpaan pun tentu tidak dapat ditolerir…apalagi kesengajaan.

Sepengetahuan saya, banyak Industri yang ingin Taat Peraturan, sayangnya upaya pembinaan dalam meningkatkan pemenuhan ketaatan PUU sangat MINIM.
Seolah aparat mengatakan kepada kami, “itu aturan, yang sudah diatur harus dilaksanakan. istilah TIDAK BISA atau Tidak Mungkin untuk melaksanakan peraturan, seolah tidak ada dalam Kamus penaatan KLH. Semua peraturan bagi peserta Proper harus ditaati… Masalah dalam pelaksanaan, URUSAN PERUSAHAAN semata. Bukan URUSAN KLH”.

Terakhir, sekedar share pandangan saya :
“kalau aparat bersih dan baik, apakah perusahaan yang diatur bisa bersih dan baik?”
“Kalau aparat tidak baik, apakah perusahaan dapat berusahan dengan cara yang BAIK”
hehehe, kalau dalam dunia kontraktor tentu saja Kontraktor jujur tidak akan dapat proyek apabila penyelenggara proyek itu tidak jujur.
Harapan yang sangat besar tentu ada di KLH, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan…KLH adalah Garda terakhir perjuangan lingkungan…

Semoga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan bukan hanya khayalan belaka…Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tujuannya baik ini…

Draft Permen PROPER bikinan Institusi Negara Indonesia
Draf+Permen+Sawit+versi+2013-+versi+tgl+20+November+2013

Comments (3) »

download lengkap

Publikasi
Peraturan menteri terlengkap
Download peraturan menteri tentang
KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Publikasi
Peraturan Daerah terlengkap
Download peraturan menteri tentang

Beli…caranya langganan register di situs-situs pembela hukum bagi orang MISKIN, misalnya situs berbayar Hukumonline…dlll
mereka punya aturan lengkap…tapi yang mesti bayar!!!

DUIT…keadilan….hukum…sosialisasi anjing…aturan…duit…uang

Download peraturan menteri
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Dalam Negeri lengkap
Download peraturan menteri Luar Negeri
Download peraturan menteri Pertahanan
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Download peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download peraturan menteri Keuangan
Download peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Download peraturan menteri Perindustrian
Download peraturan menteri Perdagangan
Download peraturan menteri Pertanian
Download peraturan menteri Kehutanan
Download peraturan menteri Perhubungan
Download peraturan menteri Kelautan dan Perikanan
Download peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download peraturan menteri Pekerjaan Umum
Download peraturan menteri Kesehatan
Download peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Download peraturan menteri Sosial
Download peraturan menteri Agama
Download peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Download peraturan menteri Komunikasi dan Informatika
Download peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
Download peraturan menteri Sekretariat Negara
Download peraturan menteri Riset dan Teknologi
Download peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Download peraturan menteri Lingkungan Hidup
Download peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Download peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Download peraturan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Download peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Download peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara
Download peraturan menteri Perumahan Rakyat
Download peraturan menteri Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Download peraturan menteri koordinator, terdiri atas:
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Download peraturan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2000? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2006? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2006? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2008? (1 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008? (3 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2010? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Agama tahun 2010? (1 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2011? (2 C, 3 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011? (1 P)
[×] Peraturan Menteri Keuangan tahun 2011? (2 P)
[-] Peraturan menteri Indonesia tahun 2012? (10 C)
[×] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2012? (4 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012? (8 P)
[×] Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2012? (3 P)
[×] Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tahun 2012? (6 P)
[×] Peraturan Menteri Sekretariat Negara tahun 2012? (2 P)
[×] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012? (11 P)

A

[+] Peraturan Menteri Agama? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

B

[×] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara? (3 P)
[+] Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara? (1 C)

D

[-] Peraturan Menteri Dalam Negeri? (1 C, 1 P)
[×] Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012? (8 P)

H

[×] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? (1 P)

K

[+] Peraturan Menteri Kehutanan? (1 C)
[×] Peraturan Kepala Kepolisian Negara? (2 P)
[+] Peraturan Menteri Keuangan? (2 C, 5 P)

M

[+] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi? (2 C)
[+] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? (1 C)

P

[+] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? (1 C)
[+] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? (1 C)
[×] Peraturan Menteri Perdagangan? (1 P)
[+] Peraturan Menteri Perindustrian? (1 C)

S

[+] Peraturan Menteri Sekretariat Negara? (1 C)

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

KETEPU yah!
Sori yah, gw bukan PRESIDEN yang bisa pake uang negara buat sosialisasi aturan…
kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang RAKYAT…aparatur keparat….
kalau mau dapet aturan yang lengkap…BELI…karena negara ini, negara sialan…nyari peraturan aja mesti keluar uang…
kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh…aturan dan hukum di negara INdonesia buat orang kaya raya aja…

Leave a comment »

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Kasus Hukum Lingkungan – Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Kronologi Persoalan Ruang Terbuka Hijau (Taman Hutan Kota) Bandar Lampung

• Semula Hak guna bangunan (HGB) atas 12 hektare hutan kota Way Halim Bandarlampung dimiliki oleh PT Way Halim Permai (WHP) dengan Sertifikat No. 38/KD, 39/KD, dan 40/KD tanggal 7 April 1982 atas nama PT Way Halim Permai dengan luas keseluruhan 126.571 meter persegi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPN No. 21-XI-tahun 1991 tanggal 24 April 1991.
• Jangka waktu HGB habis pada tahun 2001.
• Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi milik negara.
• Tahun 2009 PT WHP menjual tanah tersebut kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB),
• Wali Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. KPBL.16/460-IL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 jo No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dan penataan hutan kota di atas tanah seluas ± 12 ha kepada PT HKKB di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
• Sertifikat HGB dari BPN setempat terbit untuk PT HKKB pada tanggal 1 Februari 2010.
• Terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. 04/HGB/BPN.18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Hasil Karya Kita Bersama Atas Tanah di Kota Bandar Lampung serta Sertifikat No. 1872/Prm.WH Kel. Perumnas Way Halim tanggal 20 April 2010.
• Dalam surat itu tertulis, HGB tersebut memberikan kewenangan kepada PT HKKB untuk membangun kantor, ruko, dan mal, di lokasi yang saat ini menjadi kawasan hijau Kota Bandarlampung itu. HGB tersebut dikeluarkan berdasarkan surat izin lokasi dari wali Kota Bandarlampung, tertanggal 30 Agustus 2007 dan diperpanjang pada 2 Desember 2008.
• PT HKKB diberi kewenangan penuh untuk mengelola lahan seluas 126.606 meter persegi tersebut selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan-peraturan terkait Kasus RTH Kota Bandar Lampung

• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005–2015 guna kegiatan/ kepentingan ruang terbuka hijau.

isue.
Contoh Kasus Hukum Lingkungan dalam Aspek Penataan Ruang
Bahan Skripsi Kasus Hukum Lingkungan
Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Pembatalan Hak Guna Bangunan
Perpanjangan Hak Guna Bangunan
Penerbitan Hak Guna Bangunan dan Rencana Tata Ruang
implikasi RTRW terhadap HGB

Leave a comment »

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia – GAGAL TOTAL – Cuma Omong Kosong

Klipping Hancurnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia

Mau Selamatkan Orangutan Kok Bayar…
Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 3 Februari 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ironis. Kalangan peduli lingkungan ternyata harus membayar untuk melestarikan orangutan. Ini menjadikan upaya pelestarian punya kendala biaya, selain lahan yang juga minim.

“Jumlah lahan hutan untuk orangutan sekarang 86.450 hektar. Namun, hanya 40 persen saja yang layak,” ungkap Jamartin Sitihe, Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Kejahatan Hukum Tata Ruang Didiamkan Aparat (Kasus Penghancuran Ekosistem “bukit’ di Kota Bandar Lampung) – Klipping Berita

Penghancuran Ekosistem “bukit’ di Kota Bandar Lampung – Klipping Berita

Penegakan Hukum Lingkungan Cuma Omong Doang….Pemerintah dan Aparat Penegak hukum hanya Pura-pura tidak melihat.

Tergerusnya bukit-bukit di Kota Bandar Lampung dan Ketidakpedulian Pemerintah

Terjadinya pertambangan material batu, di bukit yang teryata beberapa sudah dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Kehancuran Ekosistem bukit di Lampung

Bukit Camang masih tetap dirusak
Sabtu, 28 Januari 2012 09:16 WIB

Bandarlampung (ANTARA News)- Bukit Camang di daerah pinggiran kota Bandarlampung masih tetap dirusak dengan melakukan penambangan atas tanah dan bebatuannya, padahal bukit itu termasuk kawasan konservasi.

Berdasarkan pantauan dalam beberapa hari terakhir, termasuk Sabtu, kegiatan penambangan di bukit itu masih terus berlangsung.

Penambangan dilakukan oleh puluhan warga. Bebatuan dan tanah dari bukit itu kemudian diangkut menggunakan truk ke berbagai daerah di Bandarlampung.

Penambangan itu selain membahayakan keselamatan penambang dan warga setempat, juga kerap menimbulkan genangan air dan longsoran tanah ke jalan di sisi bukit itu saat hujan turun.

Tanah berlumpur itu tentu berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, apalagi kondisi jalan yang cukup curam.

Penambangan itu juga berdampak berkurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di Kota Bandarlampung. Di sisi bukit itu juga terdapat sekolah. Jika hujan turun maka air bercampur lumpur akan menggenangi areal sekolah itu karena lokasinya di daerah yang lebih rendah.

Penambangan ilegal itu telah berulangkali disorot para pegiat lingkungan, seperti Walhi Lampung, namun aktivitas itu tetap berlangsung hingga sekarang.

Pemkot Bandarlampung dua tahun lalu telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan penambangan di Bukit Camang.

Kegiatan tambang itu telah menjadi mata pencaharian bagi puluhan bahkan ratusan orang penambang, namun dampaknya tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Menurut beberapa kalangan, penambangan itu bisa dihentikan dengan merazia truk pengangkut material yang berasal dari kawasan konservasi.

“Penambangan di kawasan konservasi tentu tidak dibolehkan. Cukup memberikan tilang kepada truk yang mengangkut material dari setiap kawasan konservasi maka kegiatan penambangan itu akan berhenti dengan sendirinya,” kata Edy, salah satu warga Bandarlampung.

(H009)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Bukit Camang diduga di gerus oleh PT Bukit Alam Semesta

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Permasalahan ‘Ruang Terbuka Hijau Kota di Bandar Lampung

Kasus Taman Hutan Kota di Kota Bandar Lampung terjadi sejak tahun 2010 lalu. Sampai saat ini belum ada solusi penyelesaian. Ingin tahu kasus tersebut, baca Kliping artikel tentang kasus Hutan Kota di bawah ini.

Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.