Arsip untuk Instrumen Kebijakan Hukum Lingkungan

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 – Review dan Download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

download (seharusnya negara yang menyediakan publikasi peraturan secara lengkap dan menyeluruh):
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Proses produksi atau kegiatan suatu pabrik tentunya memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan energi listrik, membuat pabrik-pabrik dan/ atau perusahaan yang terdapat di negara Indonesia, mau tidak mau, mengandalkan Pembangkit listrik seperti Genset,

PerMenLh ini secara khusus dilatarbelakangi untuk memperbaharui Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Lampiran III A dan Lampiran III B mengatur tentang Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara

Beberapa pengertian penting dalam peraturan ini, antara lain adalah :
• Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
• Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
• Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
• Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
• Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.
• Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.
• Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.

Kewajiban perusahaan yang memiliki pembangkit listrik (Genset) sendiri, diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), yakni Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) wajib:

a. Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Sedangkan Baku Mutu emisi yang dipersyaratkan disesuaikan dengan ‘proses’ pembangkit listrik serta bahan bakar yang digunakan. Secara khusus seharusnya PermenLh ini mengatur mengenai pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Walaupun di dalam lampirannya kemudian menetapkan berbagai ketentuan terkait tentang :

1) Pusat Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap (boiler) yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
2) Pusat Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3) Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
4) Pusat Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair (minyak) yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak Luncur Piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
5) Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Mudahnya Mendapat Peringkat -Nilai- Biru PROPER-Lingkungan

Bagaimana caranya memperoleh peringkat biru pada Proper Nasional?

Sebenarnya sangat mudah bagi kalangan industri untuk memperoleh peringkat BIRU pada proper Nasional. Bahkan, Asalkan kalangan industri memiliki kemauan untuk menjalankan berbagai upaya Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) maka dapat dipastikan peringkat suatu perusahaan BIRU.

Sayangnya walaupun ada kemauan, terkadang kalangan industri kesulitan untuk memperoleh peringkat BIRU. Salah satu faktornya adalah keterbatasan SDM di bidang lingkungan hidup.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadi kendala utama, apabila di lain pihak, pemerintah (khususnya KLH) mampu dan MAU memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada kalangan industri.

Sayangnya selama ini para ispektur lapangan atau penilai proper, hanya ‘mampu’ dan sibuk menilai…menilai…kemudian menyalahkan semata. Tanpa mampu memberikan suatu arahan dan solusi yang baik dan komprehensif dalam upaya membina kalangan industri memenuhi tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan tersebut dapat berupa :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait PPLH, khususnya melalui media internet. Sejatinya sosialisasi suatu PUU adalah KEWAJIBAN. Namun, selama ini masyarakat umum, termasuk kalangan industri, sangat sulit memperoleh berbagai ketentuan yang berlaku terkait PPLH. Aturan mengenai bentuk sosialisasi yang akan dijalankan cenderung “SEMAU-nya” aparatur pemerintah. Parahnya, dengan pola sosialisasi yang ada, cenderung membuka peluang usaha dengan cara berjualan BUKU yang berisi kumpulan PUU PPLH di suatu bidang tertentu. KKN dan PROYEK…, adalah kata kuncinya!!!

2. Kedua, pembuatan suatu pedoman (NSPK) yang jelas, lengkap sekaligus komprehensif dalam rangka mengarahkan, membina, dan mampu dijadikan acuan untuk menjalankan berbagai ketentuan suatu PUU. Pedoman yang dibuat, tentu saja harus diterjemakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan industri. Selain itu pedoman yang ada juga seharusnya mencakup masalah teknis, contohnya seperti adanya tahapan pengelolaan limbah yang baik; adanya berbagai bentuk kolam IPAL yang ideal dengan perbandingan debit air limbah yang ideal; dan adanya list dan keterangan berbagai bentuk peralatan dan perlengkapan industri yang berwawasan lingkungan. Penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah harus digalakan. Sehingga mampu menghadirkan solusi yang konkrit dan terukur yang dapat dijadikan acuan bagi kalangan industri untuk dilaksanakan.
3. Inspeksi lapangan yang BERTANGGUNG JAWAB. Secara teknis, penilaian Proper didahului dengan adanya inspeksi lapangan oleh tim penilai PROper. Tim tersebut menghasilkan suatu saran tindak, yang wajib dijalankan oleh kalangan industri. Kemudian KLH akan mengeluarkan RAPOR SEMENTARA, dengan disertai mekanisme sanggahan yang dihadiri oleh kalangan industri. Kemudian, setelah proses sanggahan rapor sementara akan menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus dilakukan kalangan industri. Setelah itu ada penilaian lanjutan, yang BARU KEMUDIAN HASILNYA AKAN MENGHASILKAN RAPOR PROPER ‘sebenarnya’. Sayangnya pada PROPER 2011, proses sanggahan yang diadakan oleh KLH ternyata menjadi hasil akhir untuk kemudian dijadikan PENILAIAN PROPER SEBENARNYA. Proses sanggahan yang seharunya memberikan kesempatan bagi kalangan industri untuk memperbaiki berbagai SARAN TINDAK yang tidak jelas. Akibatnya PROSES SANGGAHAN terkesan FORMALITAS belaka. Kemudian banyak industri yang keberatan dengan pola penilaian PROPER yang terkesan tanpa ada pembinaan yang mumpuni. Hanya bisa menilai….menilai….dan menyalahkan saja. Mungkin saat itu mereka dikejar target, sehingga terkesan buru-buru.

Seandainya saja pemerintah mau, maka peringkat BIRU akan sangat mudah untuk diperoleh.

Comments (1) »

PROPER – BAG II

Berbagai perusahaan di Indonesia sejatinya telah melaksanakan Proper sebagaimana yang ditetapkan. Jutaan bahkan ratusan juta keluar dari kas perusahaan untuk menjalankan aktifitas proper yang sifatnya “katanya” sukarela.

Ironisnya lagi, untuk memenuhi berbagai ketentuan Proper, tak jarang berbagai perusahaan (bag pelaksana) malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum, khususnya dari institusi pemerintah dikenai biaya PUNGLI.

Pungli mulai dari yang kecil seperti biaya “sekedar uang makan atau rokok” para pelaksana tugas dari institusi pemerintah serta Pungli ukuran besar “berupa upeti sukarela” kepada para kepala daerah.

Kalau ada yang minta bukti ke saya…yah saya gak ada. Anda cari sendiri!. Sebab saya tidak dibayar oleh negara untuk melaksanakan tugas seperti itu. Lebih tepatnya anda tanya sama para pegawai sialan yang digaji oleh Negara tanpa kinerja yang memuaskan. seperti para Penegak hukum dan PNS yang suka makan gaji buta GETOHHH.

Sialnya bagi kalangan dunia usaha, mereka dihadapkan pada kondisi Proper yang “abu-abu”. Tidak dilaksanakan dijatuhkan dan nantinya sangat mudah untuk “dipersulit” sementara di lain sisi kalau dijalankan tentu saja lebih banyak Mudharatnya daripada manfaatnya.

Buat teman teman semua,mohon bantuannya… sebenarnya adakah yang tahu keuntungan konkrit/ nyata bagi suatu perusahaan yang menjalankan proper sebagaimana mestinya…Mohon dishare yahhh….

Sebab instrumen Proper termasuk mekanisme insentif dan disinsentif. Tapi kok kenyataanya cuma jadi ajang cari duit para pegawai negara yang bajingan itu…

Leave a comment »

Tinjauan Umum Legal Standing – Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pengantar

Hak Gugat Organisasi – Korupsi –Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sebagai subyek hukum, seperti SDA, hutan, air, udara, flora, fauna, gajah, harimau, dan nilai-nilai kebudayaan seperti benda cagar budaya atau adat istiadat tidaklah dapat membela kepentingan hukum secara mandiri. Karena itu, diperlukan WAKIL, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi lingkungan hidup.

Sebagai salah satu negara Terkorup di Dunia (Kampung Maling), menyebabkan kebijakan pembangunan pemerintah tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Akibatnya, berbagai kerusakan lingkungan hidup seperti terjadinya menurunnya daya fungsi lingkungan hidup, pencemaran sungai, kerusakan hutan, pencemaran udara, hilangnya benda cagar budaya, serta berbagai dampak negatif langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup sering terjadi di Indonesia. Berbagai dampak negatif tersebut memicu terjadinya bencana yang utamanya merugikan Ratusan Juta masyarakat MISKIN di Indonesia.

Parahnya, keberadaan pemerintahan korup tentu akan semakin membuka “legalisasi” terhadap ratusan perusahaan nasional dan Mutinasional untuk menghancurkan lingkungan hidup di Indonesia. Kehancuran puluhan juta hektar hutan Indonesia adalah salah satu bentuk “kong-kalikong” perburuan rente yang menghancurkan hutan Indonesia, umumnya dengan embel-embel atas nama kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Banjir yang diderita setiap tahun di jakarta, adalah wujud kebijakan pemerintah yang tolol atau mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan segelintir orang bejat dan tak bermoral, yang akibatnya sangat merugikan masyarakat miskin, yang tidak mampu membeli air bersih, membeli mobil pribadi untuk kenyamanan perjalanan, membeli mesin penyejuk udara (AC), serta membeli lahan di areal bebas banjir.

Kemudian kasus hancurnya hutan di taman nasional Way Kambas di Lampung karena ketidakpedulian pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya ratusan gajah terancam kekurangan makanan. Hal ini memcu gajah keluar TNWK, menyerbu perkampungan warga sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Pertanyaanya, apakah mungkin seekor gajah atau kelompok gajah untuk menggugat ke pengadilan tentang ketidakpedulian pemerintah mengelola TNWK???

Selain kepentingan lingkungan hidup, subyek hukum legal standing juga dapat diperluas, seperti kepentingan Ratusan Juta rakyat miskin Indonesia, Jutaan Buruh, Hak asasi manusia, kebudayaan, dan sebagainya.

Karena itu, proses legal standing sangat penting bagi perjuangan lingkungan hidup di negara terkorup di dunia (Indonesia) baik dalam rangka mengugat perusahaan pencemar dan perusak lingkungan hidup maupun gugatan terhadap kebijakan pemerintah ‘terkorup di dunia’ yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan di PTUN.

Perkembangan Hukum Timbulnya Legal Standing

Legal Standing adalah proses gugatan perdata yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau organisasi ke pengadilan untuk kepentingan lingkungan hidup (natural objects). Rumusan Legal Standing telah diatur secara tegas dalam pasal 38 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Hak gugat ini muncul, karena dipengaruhi pemikiran Prof. Christoper Stone (1972), menurut Stone dalam karangannya’ “Should Trees Have Standing?: Toward Legal Rights for Natural Objects”, menjelaskan bahwa mula-mula orang menganggap hanya keluarganya saja yang memiliki hak, tetapi lambat laun dalam dunia hukum pengakuan terhadap hak semakin berkembang, bukan hanya seorang saja yang men-dapat hak, tetapi seluruh manusia, selain itu bukan hanya orang saja yang memiliki hak tetapi hutan, laut, sungai sebagai obyek alam layak memiliki hak hukum.

Menurut Stone, kini kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya dan dianggap mustahil kemudian menjadi kenyataan dan hal semacam ini berkali-kali terjadi dalam perkembangan hukum. Dan berdasarkan observasi inilah, stone menya-rankan agar diberikan hak kepada hutan, laut, samudra, sungai, dan sumber daya alam lainya yang ada dalam lingkungan, malahan sekaligus kepada lingkungan itu sendiri (stewart, 1978: 187-188).

Pemikiran Stone juga dibenarkan oleh Prof. Koesnadi, menurutnya bahwa pandangan bahwa sumber daya alam merupakan penyandang hak adalah tepat. Pemikirannya dijelaskan juga oleh Achmad Sentosa & Sembiring,: bahwa hutan, laut dan sungai sebagai objek alam (natural objects) adalah memiliki dan sekaligus melekat hak”. Akan tetapi karena objek alam itu tidak dapat berbicara atau sifatnya “inaminatif ”, maka objek tersebut tidak dapat menegakkan haknya, oleh karenanya harus `diwakili’, dalam hal ini peran LSM sebagai “guardian” wali dari lingkungan.

Selain itu pengakuan hak gugat organisasi lingkungan adalah menjadi relevan dan strategis, sebab penegakan hukum lingkungan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah, akan tetapi sekaligus merupakan ruang partisipasi NGO (non Goverment Asociation) /LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk turut serta di dalamnya. Sehingga kewajiban negara dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dapat terkontrol oleh adanya peran aktif dan kritis bagi organisasi lingkungan.

Pengakuan terhadap Legal Standing di Indonesia diawali dengan penemuan hukum (legal finding) oleh hakim dalam kasus gugatan WALHI terhadap 5 instansi peme-rintah, yaitu: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Gu-bernur Sumatra Utara serta PT IIU (inti indorayon utama) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1998, dan lebih khusus diwarnai pandangan Prof. Paulus Effendi Lotulung, SH yang menyatakan bahwa kedudukan hukum NGO/LSM adalah penting. Oleh karenanya, perlu diatur secara yuridis, agar ada pembatasan secara tegas manakala bertindak sebagai subjek hukum di pengadilan.

Upaya memberikan perlindungan hukum dengan penegasan bahwa lingkungan memiliki hak yang untuk selanjutnya di sebut environmental rights (hak lingkungan) di dalam lapangan hukum (UUPLH) Indonesia merupakan langkah maju, guna memperjuangkan kepentingan masyarakat luas terhadap pelanggaran hak-hak publik, hak-hak sipil politik, dan khususnya seperti dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena menurut Prof Koesnadi berdasarkan kasus WALHI, adalah tepat ketika hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa WALHI diberi hak untuk bertindak atas nama lingkungan dalam kasus Indorayon (IIU).

Berdasarkan pemikiran diatas, dalam rangka menjaga kondisi lingkungan dan memperjuangkan hak lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap warga negara, se-bagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUPLH, sangat dibutuhkan peran serta masya-rakat dan LSM dalam pengelolalan lingkungan baik mulai perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hak pengawasan dan pemantauanya. Oleh karena itu peran serta NGO/ LSM (WALHI) di bidang Hukum Lingkungan dan Penegakannya (Environmental Law and Enforcement) seperti yang terjadi dalam kasus Indorayon patut mendapat dukungan dan panutan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Landasan Hukum Legal Standing Kepentingan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sebelum membahas landasan hukum Legal Standing, baiknya kita mengetahui berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar diakuinya standing kepada LSM Walhi pada kasus Walhi Vs Inti Indorayon Utama (IIU) dan Walhi Vs Presiden Republik Indonesia.

Pertimbangan hukum Walhi Vs IIU dalam kasus Pencemaran akibat jebolnya kolam limbah IIU, akibat tidak adanya respon aparatur pemerintah terhadap IIU untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Dasar pertimbangan hukum tersebut antara lain :

a. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat menimbulakan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik tersebut.
b. Hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan lingkungan. Menurut UU 4/1982 (UULH 82 – UUPLH 1997 – UUPPLH 2009) setiap orang (seseorang, kelompok orang, dan badan hukum) memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
c. Pandangan hak atas lingkungan menurut Heindhard Steiger sebagai hak-hak subjektif, melahirkan hak untuk menuntut secara hukum atau mengupayakan penegakan peraturan perundang-undangan agar hak-hak subyektif tersebut dapat terpenuhi atau terealisasikan.

Pertimbangan hukum penetapan Standing LSM dalam proses Legal Standing Walhi Vs Presiden Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan organisasi (LSM/NGO/ORNOP) tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
b. Bahwa organisasi tersebut haruslah berbentuk Badan Hukum ataupun Yayasan.
c. Bahwa organisasi secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.
d. Bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif.

Kedua kasus tersebut dapat menjadi gambaran terhadap landasan hukum dan pengakuan suatu organinsasi lingkungan untuk mewakili kepentingan hukum lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia.

Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009 (UUPPLH), yang berbunyi :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian
c. fungsi lingkungan hidup; dan
d. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sumber

Hukum Tata Lingkungan – Koesnadi Hardjasoemantri (Pak Koes)
Hukum Lingkungan di Indonesia – Supriadi

Leave a comment »

Tinjauan Umum Class Action

Pengantar Gugatan Masyarakat

Perkembangan Class Action Secara Global

Sejarah perkembangan class action (gugatan perwakilan) pertama kali dikenal di Inggris, pada awal abad ke-18. Sebelum tahun 1873, penerapan class action di inggris hanya diperkenankan pada Court of Chancery. Kemudian sejak tahun 1873 barulah class action dapat digunakan di Supreme Court, dengan diundangkannya Supreme Court Judicature Act di Inggris.

Pada perjalanannya, class action kemudian dikembangkan di Amerika Serikat (berkembang dengan pesat), Kanada, Australia, berdasarkan konsep yang dikembangkan pada awal abad 18 di Inggris tersebut.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, di AS class action diterapkan dalam hukum perdata. Gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat (injuction). Peranan class action, penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut kerugian terhadap a mass of people di pedesaan, yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.

Tonggak penerapan pertama kali class action dalam sengketa lingkungan di AS adalah sewaktu terjadinya kasus lingkungan Santa Barbara Oil yang menimbulkan pencemaran laut akibat pemboran minyak. Pada kesempatan tersebut warga masyarakat menggugat pengusaha secara perdata. Di AS tidak dipersyaratkan lagi penggugat mempunyai kepentingan privat (sebagai pihak yang dirugikan secara nyata/ langsung). Kepentingannya timbul sebagai member of the public.

Gugatan perdata tersebut memiliki tiga ciri
1. Penggugat adalah warga masyarakat, bukan badan publik.
2. Mereka tampil bukan sebagai pemilik atau pelindung kepentingan pribadi, tetapi sebagai anggota masyarakat.
3. Tergugat sering kali lembaga pemerintah.
(Supriadi, “Hukum Lingkungan di indonesia”)

Perkembangan Class Action di Indonesia

Gugatan perwakilan atau gugatan masyarakat atau class action diatur pertama kali di Indonesia dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UU 23/97 (UUPLH) yang telah direvisi melalui UU 32/ 2009 (UUPPLH), yang mengatur mengenai Gugatan Masyarakat pada Pasal 91 Ayat (1), (2), dan (3).

Selain itu, class action juga diatur dalam beberapa UU lain, yaitu : UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 41/ 1999 tentang Kehutanan, dan UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang.

Kemudian dalam proses perkembangannya, untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam menjalankan prosedur class action di Indonesia, Mahkamah Agung kemudian membuat terobosan hukum, dengan mengeluarkan PerMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan.

Class Action Dalam Sistem Hukum Indonesia :

1. Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada perjalanannya, UUPLH diganti UU 32/ 2009 (UUPPLH), yang juga mengatur mengenai Hak Gugat Masyarakat.
Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Perma class action mengatur mengenai :
Bab I mengenai ketentuan umum. Dalam bab ini mengatur mengenai definisi beberapa elemen penting dari gugatan perwakilan kelompok seperti definisi dari gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok, anggota kelompok, sub kelompok, pemberitahuan dan pernyataan keluar.
Bab II mengenai Tata Cara dan Persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Dalam bab ini diatur masalah kriteria gugatan perwakilan kelompok, persyaratan formal, surat kuasa, penetapan hakim dikabulkannya/ditolaknya gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian perdamaian.
Bab III mengenai Pemberitahuan/ Notifikasi. Dalam bab ini diatur mengenai tata cara pemberitahuan bagi anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat menyatakan dirinya keluar keanggotaan apabila tidak menghendaki hak-haknya diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok serta sarana pemberitahuan.
Bab IV mengenai Pernyataan Keluar. Di dalamnya dijelaskan bahwa hanya anggota kelompok yang ingin menyatakan dirinya keluar wajib memberitahukan secara tertulis dan bagi yang tetap ingin bergabung tidak perlu melakukan tindakan apa-apa.
Bab V mengenai putusan. Putusan dalam gugatan perwakilan kelompok wajib mengatur hal-hal seperti jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.
Bab VI mengenai Ketentuan Penutup. Dalam bab ini disebutkan bahwa ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku di samping ketentuan dalam PERMA ini.
(Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005_ Materi Mekanisme Class Action_”Class Acton Sebuah Pengantar”, Emerson Yuntho, S.H., ELSAM)

Defenisi Class Action

Menurut Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Psl.37 a.1, Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Manfaat Class Action
a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) dan Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.
b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).

Unsur-Unsur Class Action

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997/ UU No.32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan PERMA No. 1 Tahun 2002 :

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.).

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No.1 Th.2002 c. “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :
a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
c) Jujur;
d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
f) Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Leave a comment »

PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja) Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup (Bagian 1)

Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepMenLH) Nomor : 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum Proper adalah ketentuan Pasal 10 Huruf e UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) jo. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH. Ketentuan tersebut menyatakan, bahawa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

PROPER merupakan salah satu sarana kebijaksanaan (policy tool) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka mendorong penaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melalui “instrumen informasi” dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh sebab itu, proper terkait erat dengan penyebaran informasi kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada seluruh stakeholder pada skala nasional.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, prinsip dasar dari pelaksanaan Proper adalah mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik (berperingkat hijau dan emas) dan instrumen disinsentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk (berperingkat merah dan hitam).

Peringkat tersebut, diharapkan menjadi landasan bagi masyarakat untuk dapat menilai dan kemudian mengaktualisasikan hak berperan serta dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut, misalnya saja dilaksanakan melalui upaya pengawasan serta pemboikoitan produk-produk perusahaan yang memiliki peringkat buruk (hitam dan/ atau merah). Hal inilah menurut penulis, yang dimaksud sebagai suatu instrumen penaatan melalui sistem informasi kepada masyarakat.

Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. Oleh karena itu, kebijakan proper sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan Proper suatu perusahaan, dengan memberikan respon tertentu (baik atau buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.

Selain itu, Proper terkait erat dengan hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup serta hak untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 (UUPLH) jo. UU 32/2009 (UUPPLH). Pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut, tentunya menuntut transparansi oleh kalangan penanggung jawab usaha/ kegiatan/ dunia usaha dalam memberikan informasi lingkungan hidup yang benar serta mudah untuk dipahami masyarakat.

Pada awal pelaksanaannya, kebijakan proper secara khusus hanya mencakup upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dalam Program Kali Bersih (Prokasih). Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Program Kali Bersih (Proper Prokasih) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor : Kep- 35 A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran dari Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
Program peringkat kinerja ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan penaatan dalam pengendalian pencemaran dengan peran serta masyarakat yang aktif dan berarti.
b. Mendorong diterapkannya upaya teknologi bersih, minimisasi limbah/ emisi, dan daur ulang tanpa harus melalu proses penegakan hukum yang terlalu lama seperti di negara-negara barat.
c. Mendorong pengembangan sistem informasi dalam pengendalian dampak lingkungan.

Program peringkat kinerja ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah upaya mengumpulkan informasi tentang tingkat pentaatan potensi pencemar terhadap peraturan yang ada dan melaksanakan diseminasi informasi tersebut ke masyarakat luas. Bagian kedua adalah mendorong masyarakat luas untuk berinisiatif melakukan reaksi yang dikehendaki berdasar informasi yang diterima. Bagian ketiga adalah pemberian informasi kepada pihak bisnis (penanggung jawab usaha/ kegiatan) tentang sumber-sumber tersedianya teknologi dan metode penyelesaian masalah limbah.

Proper Prokasih kemudian diperluas, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepMenLH) Nomor : 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

 

Download Dokumen terkait PROPER Lingkungan Hidup

Download ebook : “SEKILAS tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Lingkungan

Download ebook – Proper__Program Kali Bersih (Prokasih)

Download ebook – kriteria_penilaian_PROPER

Download ebook : “Standard_Operating_Procedure Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Lingkungan

Download Dasar Hukum Pelaksanaan PROPER

KepMenNegLH No.35-A Tahun 1995 tentang Proper Prokasih

Kepmen_LH_No_127_Tahun_2002 tentang PROPER dalam pengelolaan lingkungan hidup

 

Leave a comment »

Download ebook – Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.