Archive for Instrumen Kebijakan Hukum Lingkungan

Ironisnya Pentaatan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada kasus lingkungan bagus, untuk teman2 yang mencari judul skripsi tentang Pentaatan Hukum Lingkungan…ini gambaran permasalahannya…
ini juga mencerminkan kualitas SDM aparat KLH di Jakarta sana….
atau mencerminkan moral apartur KLH di Jakarta sana…
Hal seperti ini dapat menjadi mimpi buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Leave a comment »

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 – Review dan Download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

download (seharusnya negara yang menyediakan publikasi peraturan secara lengkap dan menyeluruh):
PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Proses produksi atau kegiatan suatu pabrik tentunya memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan energi listrik, membuat pabrik-pabrik dan/ atau perusahaan yang terdapat di negara Indonesia, mau tidak mau, mengandalkan Pembangkit listrik seperti Genset,

PerMenLh ini secara khusus dilatarbelakangi untuk memperbaharui Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Lampiran III A dan Lampiran III B mengatur tentang Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara

Beberapa pengertian penting dalam peraturan ini, antara lain adalah :
• Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
• Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
• Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
• Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
• Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.
• Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.
• Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.

Kewajiban perusahaan yang memiliki pembangkit listrik (Genset) sendiri, diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), yakni Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) wajib:

a. Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Sedangkan Baku Mutu emisi yang dipersyaratkan disesuaikan dengan ‘proses’ pembangkit listrik serta bahan bakar yang digunakan. Secara khusus seharusnya PermenLh ini mengatur mengenai pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Walaupun di dalam lampirannya kemudian menetapkan berbagai ketentuan terkait tentang :

1) Pusat Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap (boiler) yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
2) Pusat Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3) Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
4) Pusat Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair (minyak) yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak Luncur Piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
5) Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Leave a comment »

Klipping-Pengendalian Pencemaran

900 perusahaan di Malang tak kelola limbah
Senin, 9 Januari 2012 08:18 WIB | 1398 Views

Malang (ANTARA News) – Sedikitnya 900 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak mengelola limbahnya dengan benar. Perusahaan-perusahaan itu terancam dijatuhi sanksi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Kabupaten Malang Cholis Bidajati, Senin mengakui, dari 1.300 perusahaan di daerah itu, sekitar 900 membuang limbah industrinya ke sungai.

“Hasil dari verifikasi yang kami lakukan di lapangan, sekitar 900 perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau tempat-tempat lain tanpa proses pengelolaan yang benar,” tegasnya.
Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Klipping Kasus Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Limbah B3

Selama ini, kasus Import Bahan Berbahaya dan Beracun B 3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3) sangat jarang menindak Pengimpor. Padahal dokumennya jelas…pemalsuannya juga jelas, yang nggak jelas Niatnya buat mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

113 kontainer limbah B3 impor ditahan
Sabtu, 28 Januari 2012 13:13 WIB | 1360 Views

Jakarta, 28/1 (ANTARA) – Sebanyak 113 kontainer berisi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diimpor dari Inggris dan Belanda berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Impor ini perizinan sudah memenuhi syarrat tapi karena ada kecurigaan mengenai isi kontainer ini dan diketahui barang-barang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, saat meninjau lokasi penahanan limbah B3 itu, di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 89 kontainer berasal dari Inggris dan selebihnya dari Belanda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui lima kali pengapalan sejak akhir November 2011 oleh PT HHS. Kontainer tersebut berisi scrap steel yang bercampur bahan kimia, tanah, dan ter.

Kambuaya mengatakan scrap steel dibutuhkan di dalam negeri, impornya juga diperbolehkan tapi harus memenuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh bercampur limbah dan harus bersih.

“Siapapun yang ingin melakukan pembangunan di negara ini kita dukung semua tapi harus sesuai aturan termasuk impor,” kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, izin limbah di Indonesia ada ketentuannya dan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diatur mengenai larangan pemasukan impor limbah B3 serta UU 18/2009 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

“Indonesia terbuka bagi siapa saja tapi harus sesuai peraturan dan ini penting untuk kita melindungi negara dari barang sampah yang tidalk berguna dan membahayakan. Dan ini kalau melanggar ketentuan akan kita proses,” tambahnya. (D016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Leave a comment »

Mudahnya Mendapat Peringkat -Nilai- Biru PROPER-Lingkungan

Bagaimana caranya memperoleh peringkat biru pada Proper Nasional?

Sebenarnya sangat mudah bagi kalangan industri untuk memperoleh peringkat BIRU pada proper Nasional. Bahkan, Asalkan kalangan industri memiliki kemauan untuk menjalankan berbagai upaya Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) maka dapat dipastikan peringkat suatu perusahaan BIRU.

Sayangnya walaupun ada kemauan, terkadang kalangan industri kesulitan untuk memperoleh peringkat BIRU. Salah satu faktornya adalah keterbatasan SDM di bidang lingkungan hidup.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadi kendala utama, apabila di lain pihak, pemerintah (khususnya KLH) mampu dan MAU memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada kalangan industri.

Sayangnya selama ini para ispektur lapangan atau penilai proper, hanya ‘mampu’ dan sibuk menilai…menilai…kemudian menyalahkan semata. Tanpa mampu memberikan suatu arahan dan solusi yang baik dan komprehensif dalam upaya membina kalangan industri memenuhi tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pembinaan tersebut dapat berupa :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (PUU) terkait PPLH, khususnya melalui media internet. Sejatinya sosialisasi suatu PUU adalah KEWAJIBAN. Namun, selama ini masyarakat umum, termasuk kalangan industri, sangat sulit memperoleh berbagai ketentuan yang berlaku terkait PPLH. Aturan mengenai bentuk sosialisasi yang akan dijalankan cenderung “SEMAU-nya” aparatur pemerintah. Parahnya, dengan pola sosialisasi yang ada, cenderung membuka peluang usaha dengan cara berjualan BUKU yang berisi kumpulan PUU PPLH di suatu bidang tertentu. KKN dan PROYEK…, adalah kata kuncinya!!!

2. Kedua, pembuatan suatu pedoman (NSPK) yang jelas, lengkap sekaligus komprehensif dalam rangka mengarahkan, membina, dan mampu dijadikan acuan untuk menjalankan berbagai ketentuan suatu PUU. Pedoman yang dibuat, tentu saja harus diterjemakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan industri. Selain itu pedoman yang ada juga seharusnya mencakup masalah teknis, contohnya seperti adanya tahapan pengelolaan limbah yang baik; adanya berbagai bentuk kolam IPAL yang ideal dengan perbandingan debit air limbah yang ideal; dan adanya list dan keterangan berbagai bentuk peralatan dan perlengkapan industri yang berwawasan lingkungan. Penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah harus digalakan. Sehingga mampu menghadirkan solusi yang konkrit dan terukur yang dapat dijadikan acuan bagi kalangan industri untuk dilaksanakan.
3. Inspeksi lapangan yang BERTANGGUNG JAWAB. Secara teknis, penilaian Proper didahului dengan adanya inspeksi lapangan oleh tim penilai PROper. Tim tersebut menghasilkan suatu saran tindak, yang wajib dijalankan oleh kalangan industri. Kemudian KLH akan mengeluarkan RAPOR SEMENTARA, dengan disertai mekanisme sanggahan yang dihadiri oleh kalangan industri. Kemudian, setelah proses sanggahan rapor sementara akan menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus dilakukan kalangan industri. Setelah itu ada penilaian lanjutan, yang BARU KEMUDIAN HASILNYA AKAN MENGHASILKAN RAPOR PROPER ‘sebenarnya’. Sayangnya pada PROPER 2011, proses sanggahan yang diadakan oleh KLH ternyata menjadi hasil akhir untuk kemudian dijadikan PENILAIAN PROPER SEBENARNYA. Proses sanggahan yang seharunya memberikan kesempatan bagi kalangan industri untuk memperbaiki berbagai SARAN TINDAK yang tidak jelas. Akibatnya PROSES SANGGAHAN terkesan FORMALITAS belaka. Kemudian banyak industri yang keberatan dengan pola penilaian PROPER yang terkesan tanpa ada pembinaan yang mumpuni. Hanya bisa menilai….menilai….dan menyalahkan saja. Mungkin saat itu mereka dikejar target, sehingga terkesan buru-buru.

Seandainya saja pemerintah mau, maka peringkat BIRU akan sangat mudah untuk diperoleh.

Comments (1) »

PROPER – BAG II

Berbagai perusahaan di Indonesia sejatinya telah melaksanakan Proper sebagaimana yang ditetapkan. Jutaan bahkan ratusan juta keluar dari kas perusahaan untuk menjalankan aktifitas proper yang sifatnya “katanya” sukarela.

Ironisnya lagi, untuk memenuhi berbagai ketentuan Proper, tak jarang berbagai perusahaan (bag pelaksana) malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum, khususnya dari institusi pemerintah dikenai biaya PUNGLI.

Pungli mulai dari yang kecil seperti biaya “sekedar uang makan atau rokok” para pelaksana tugas dari institusi pemerintah serta Pungli ukuran besar “berupa upeti sukarela” kepada para kepala daerah.

Kalau ada yang minta bukti ke saya…yah saya gak ada. Anda cari sendiri!. Sebab saya tidak dibayar oleh negara untuk melaksanakan tugas seperti itu. Lebih tepatnya anda tanya sama para pegawai sialan yang digaji oleh Negara tanpa kinerja yang memuaskan. seperti para Penegak hukum dan PNS yang suka makan gaji buta GETOHHH.

Sialnya bagi kalangan dunia usaha, mereka dihadapkan pada kondisi Proper yang “abu-abu”. Tidak dilaksanakan dijatuhkan dan nantinya sangat mudah untuk “dipersulit” sementara di lain sisi kalau dijalankan tentu saja lebih banyak Mudharatnya daripada manfaatnya.

Buat teman teman semua,mohon bantuannya… sebenarnya adakah yang tahu keuntungan konkrit/ nyata bagi suatu perusahaan yang menjalankan proper sebagaimana mestinya…Mohon dishare yahhh….

Sebab instrumen Proper termasuk mekanisme insentif dan disinsentif. Tapi kok kenyataanya cuma jadi ajang cari duit para pegawai negara yang bajingan itu…

Leave a comment »

Tinjauan Umum Legal Standing – Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pengantar

Hak Gugat Organisasi – Korupsi –Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sebagai subyek hukum, seperti SDA, hutan, air, udara, flora, fauna, gajah, harimau, dan nilai-nilai kebudayaan seperti benda cagar budaya atau adat istiadat tidaklah dapat membela kepentingan hukum secara mandiri. Karena itu, diperlukan WAKIL, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi lingkungan hidup.

Sebagai salah satu negara Terkorup di Dunia (Kampung Maling), menyebabkan kebijakan pembangunan pemerintah tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Akibatnya, berbagai kerusakan lingkungan hidup seperti terjadinya menurunnya daya fungsi lingkungan hidup, pencemaran sungai, kerusakan hutan, pencemaran udara, hilangnya benda cagar budaya, serta berbagai dampak negatif langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup sering terjadi di Indonesia. Berbagai dampak negatif tersebut memicu terjadinya bencana yang utamanya merugikan Ratusan Juta masyarakat MISKIN di Indonesia.

Parahnya, keberadaan pemerintahan korup tentu akan semakin membuka “legalisasi” terhadap ratusan perusahaan nasional dan Mutinasional untuk menghancurkan lingkungan hidup di Indonesia. Kehancuran puluhan juta hektar hutan Indonesia adalah salah satu bentuk “kong-kalikong” perburuan rente yang menghancurkan hutan Indonesia, umumnya dengan embel-embel atas nama kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Banjir yang diderita setiap tahun di jakarta, adalah wujud kebijakan pemerintah yang tolol atau mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan segelintir orang bejat dan tak bermoral, yang akibatnya sangat merugikan masyarakat miskin, yang tidak mampu membeli air bersih, membeli mobil pribadi untuk kenyamanan perjalanan, membeli mesin penyejuk udara (AC), serta membeli lahan di areal bebas banjir.

Kemudian kasus hancurnya hutan di taman nasional Way Kambas di Lampung karena ketidakpedulian pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya ratusan gajah terancam kekurangan makanan. Hal ini memcu gajah keluar TNWK, menyerbu perkampungan warga sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Pertanyaanya, apakah mungkin seekor gajah atau kelompok gajah untuk menggugat ke pengadilan tentang ketidakpedulian pemerintah mengelola TNWK???

Selain kepentingan lingkungan hidup, subyek hukum legal standing juga dapat diperluas, seperti kepentingan Ratusan Juta rakyat miskin Indonesia, Jutaan Buruh, Hak asasi manusia, kebudayaan, dan sebagainya.

Karena itu, proses legal standing sangat penting bagi perjuangan lingkungan hidup di negara terkorup di dunia (Indonesia) baik dalam rangka mengugat perusahaan pencemar dan perusak lingkungan hidup maupun gugatan terhadap kebijakan pemerintah ‘terkorup di dunia’ yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan di PTUN.

Perkembangan Hukum Timbulnya Legal Standing

Legal Standing adalah proses gugatan perdata yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau organisasi ke pengadilan untuk kepentingan lingkungan hidup (natural objects). Rumusan Legal Standing telah diatur secara tegas dalam pasal 38 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Hak gugat ini muncul, karena dipengaruhi pemikiran Prof. Christoper Stone (1972), menurut Stone dalam karangannya’ “Should Trees Have Standing?: Toward Legal Rights for Natural Objects”, menjelaskan bahwa mula-mula orang menganggap hanya keluarganya saja yang memiliki hak, tetapi lambat laun dalam dunia hukum pengakuan terhadap hak semakin berkembang, bukan hanya seorang saja yang men-dapat hak, tetapi seluruh manusia, selain itu bukan hanya orang saja yang memiliki hak tetapi hutan, laut, sungai sebagai obyek alam layak memiliki hak hukum.

Menurut Stone, kini kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya dan dianggap mustahil kemudian menjadi kenyataan dan hal semacam ini berkali-kali terjadi dalam perkembangan hukum. Dan berdasarkan observasi inilah, stone menya-rankan agar diberikan hak kepada hutan, laut, samudra, sungai, dan sumber daya alam lainya yang ada dalam lingkungan, malahan sekaligus kepada lingkungan itu sendiri (stewart, 1978: 187-188).

Pemikiran Stone juga dibenarkan oleh Prof. Koesnadi, menurutnya bahwa pandangan bahwa sumber daya alam merupakan penyandang hak adalah tepat. Pemikirannya dijelaskan juga oleh Achmad Sentosa & Sembiring,: bahwa hutan, laut dan sungai sebagai objek alam (natural objects) adalah memiliki dan sekaligus melekat hak”. Akan tetapi karena objek alam itu tidak dapat berbicara atau sifatnya “inaminatif ”, maka objek tersebut tidak dapat menegakkan haknya, oleh karenanya harus `diwakili’, dalam hal ini peran LSM sebagai “guardian” wali dari lingkungan.

Selain itu pengakuan hak gugat organisasi lingkungan adalah menjadi relevan dan strategis, sebab penegakan hukum lingkungan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah, akan tetapi sekaligus merupakan ruang partisipasi NGO (non Goverment Asociation) /LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk turut serta di dalamnya. Sehingga kewajiban negara dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dapat terkontrol oleh adanya peran aktif dan kritis bagi organisasi lingkungan.

Pengakuan terhadap Legal Standing di Indonesia diawali dengan penemuan hukum (legal finding) oleh hakim dalam kasus gugatan WALHI terhadap 5 instansi peme-rintah, yaitu: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Gu-bernur Sumatra Utara serta PT IIU (inti indorayon utama) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1998, dan lebih khusus diwarnai pandangan Prof. Paulus Effendi Lotulung, SH yang menyatakan bahwa kedudukan hukum NGO/LSM adalah penting. Oleh karenanya, perlu diatur secara yuridis, agar ada pembatasan secara tegas manakala bertindak sebagai subjek hukum di pengadilan.

Upaya memberikan perlindungan hukum dengan penegasan bahwa lingkungan memiliki hak yang untuk selanjutnya di sebut environmental rights (hak lingkungan) di dalam lapangan hukum (UUPLH) Indonesia merupakan langkah maju, guna memperjuangkan kepentingan masyarakat luas terhadap pelanggaran hak-hak publik, hak-hak sipil politik, dan khususnya seperti dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena menurut Prof Koesnadi berdasarkan kasus WALHI, adalah tepat ketika hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa WALHI diberi hak untuk bertindak atas nama lingkungan dalam kasus Indorayon (IIU).

Berdasarkan pemikiran diatas, dalam rangka menjaga kondisi lingkungan dan memperjuangkan hak lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap warga negara, se-bagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUPLH, sangat dibutuhkan peran serta masya-rakat dan LSM dalam pengelolalan lingkungan baik mulai perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hak pengawasan dan pemantauanya. Oleh karena itu peran serta NGO/ LSM (WALHI) di bidang Hukum Lingkungan dan Penegakannya (Environmental Law and Enforcement) seperti yang terjadi dalam kasus Indorayon patut mendapat dukungan dan panutan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Landasan Hukum Legal Standing Kepentingan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sebelum membahas landasan hukum Legal Standing, baiknya kita mengetahui berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar diakuinya standing kepada LSM Walhi pada kasus Walhi Vs Inti Indorayon Utama (IIU) dan Walhi Vs Presiden Republik Indonesia.

Pertimbangan hukum Walhi Vs IIU dalam kasus Pencemaran akibat jebolnya kolam limbah IIU, akibat tidak adanya respon aparatur pemerintah terhadap IIU untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Dasar pertimbangan hukum tersebut antara lain :

a. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat menimbulakan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik tersebut.
b. Hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan lingkungan. Menurut UU 4/1982 (UULH 82 – UUPLH 1997 – UUPPLH 2009) setiap orang (seseorang, kelompok orang, dan badan hukum) memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
c. Pandangan hak atas lingkungan menurut Heindhard Steiger sebagai hak-hak subjektif, melahirkan hak untuk menuntut secara hukum atau mengupayakan penegakan peraturan perundang-undangan agar hak-hak subyektif tersebut dapat terpenuhi atau terealisasikan.

Pertimbangan hukum penetapan Standing LSM dalam proses Legal Standing Walhi Vs Presiden Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan organisasi (LSM/NGO/ORNOP) tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
b. Bahwa organisasi tersebut haruslah berbentuk Badan Hukum ataupun Yayasan.
c. Bahwa organisasi secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.
d. Bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif.

Kedua kasus tersebut dapat menjadi gambaran terhadap landasan hukum dan pengakuan suatu organinsasi lingkungan untuk mewakili kepentingan hukum lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia.

Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009 (UUPPLH), yang berbunyi :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian
c. fungsi lingkungan hidup; dan
d. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sumber

Hukum Tata Lingkungan – Koesnadi Hardjasoemantri (Pak Koes)
Hukum Lingkungan di Indonesia – Supriadi

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.