Archive for Hukum Kehutanan

KONFLIK SDA : Sepenuhnya Tanggung Jawab Pemerintah

KONFLIK SDA Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

Adakah pengusaha atau perusahaan yang ingin berkonflik?.

Pertanyaan tersebut tidaklah bermaksud mendukung apalagi hendak membenarkan salah satu pihak terkait konflik perebutan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Namun coba menjernihkan akal dan pikiran kita semua dalam mencari solusi berbagai konflik pengelolaan SDA yang terjadi selama ini.

Selama ini, banyak pihak secara sepihak selalu memvonis dan menyalahkan pihak perusahaan.

Sejatinya tidak ada perusahaan yang ingin berkonflik dengan masyarakat sebagaimana terjadi di Sumatera Selatan, Lampung, Riau serta di Sape Nusa Tenggara Barat.

Pengusaha hadir untuk mencari keuntungan. Adanya konflik, apalagi berlarut-larut, tentu sangat merugikan para pengusaha. Terlebih, pengusaha telah mengeluarkan jutaan atau mungkin miliaran rupiah agar dapat memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam.

Dilain pihak, masyarakat pun tidak mempunyai niat berkonflik. Apalagi berhadapan dengan senjata aparat. Sebagian besar masyarakat hanya ingin memenuhi hak penghidupan dan kehidupan yang layak dalam mengelola lahan.

Pertanyaanya kemudian, mengapa konflik pengelolaan sda selalu terjadi, dan tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Parahnya, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan kenaikan intensitas konflik pengelolaan SDA di Indonesia.

Tudingan bahwa, pihak perusahaan yang merampas hak-hak pengelolaan SDA masyarakat sebaiknya didasari oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang kita ketahui, perusahaan mendapatkan hak mengelola SDA dari pemerintah. Tanpa adanya izin dan legalitas tersebut, pengusaha tidak akan berani mengelola SDA atau mengambil alih lahan ulayat milik masyarakat adat.

Penetapan suatu kawasan sebagai tanah Negara atau hutan Negara adalah kewenangan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar “penjualan” SDA tersebut dari pemerintah kepada pihak swasta.

Pemerintah yang mengeluarkan izin kepada pengusaha. Senyatanya pemerintah adalah pihak yang telah meniadakan atau “merampas” hak-hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Berbagai bentuk perizinan, seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya merupakan bukti “nota penjualan” yang tidak terbantahkan.

Lantas, mengapa masih banyak muncul tudingan kepada pihak perusahaan sebagai pelaku atas perampasan hak-hak masyarakat.
Konflik pengelolaan SDA tidak akan ada apabila pemerintah tidak memberikan izin kepada pengusaha untuk mengelola SDA.

Kewenangan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, institusi BPN, dan Kemenhut bila dijalankan dengan baik tentu berbagai konflik perebutan pengelolaan SDA tidak akan terjadi.

Berbagai konflik yang kemudian menimbulkan kemiskinan serta korban jiwa yang tak terkira jumlahnya adalah akibat dari ketidakbecusan pemerintah.

Ketidakbecusan dalam mengelola SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.

Bukanlah suatu hal yang berlebihan kiranya, ketika kita memvonis dan membebankan sepenuhnya kepada pemerintah terkait untuk menyelesaikan solusi berbagai konflik yang sedang terjadi saaat ini.

Sepantasnya pula, pemerintah tidak berpangku tangan saja, apalagi sampai cuci tangan atau lepas tangan. Egoisme sektoral harus dibuang jauh-jauh.

Koordinasi dan kekompakan antar institusi pemerintah adalah persoalan internal pemerintah, yang tak pantas dikeluhkan pada masyarakat. Apalagi sampai dijadikan alasan untuk diam, tanpa aktif dan berupaya membantu mencari solusi dari konflik yang telah nyata menyengsarakan rakyatnya.

SOLUSI

Tentu tidak pantas apabila Pemerintah berdiam diri dan membebankan kepada pihak perusahaan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA.

Perusahaan bukanlah sapi perah pemerintah. Setelah miliaran uangnya diambil melalui berbagai perizinan, kemudian dipaksa untuk membagi-bagi hak yang dimilikinya kepada masyarakat.

Jika itu solusi dari pemerintah maka pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengembalikan atau mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh pengusaha.

Tentu tidak pantas apabila hanya pihak perusahaan saja yang ditekan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA. Apalagi dibebankan untuk membagi-bagi hak yang dimiliki kemudian memberikannya kepada masyarakat.

Memang hal tersebut sangat membebani anggaran pemerintah. Namun itu merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Kerugian anggaran Negara “dibayar” dengan memecat dengan tidak hormat oknum-oknum aparat pemerintah yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga terjadi tumpang tindih pengelolaan SDA yang menimbulkan konflik.

Apabila terbukti adanya oknum yang patut diduga dan terbukti menerima suap, maka penjara merupakan bentuk hukuman yang akan meminimalisir terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah.

Pihak-pihak yang bewenang di institusi pempus, pemda, BPN dan Kemenhut harus diselidiki satu-persatu, sehingga oknum yang terbukti lalai dapat dihukum dengan seberat-beratnya.

Sebab akibat ulah “Komprador” SDA tersebut, ribuan bahkan jutaan masyarakat telah hancur penghidupan dan kehidupannya.

Distribusi Pengelolaan SDA Kepada Masyarakat Miskin

Memang berbagai usaha pengelolaan SDA selama ini, baik di bidang perkebunan, pertambangan, maupun perindustrian cenderung menampakkan wajah kemiskinan daripada kesejahteraan yang berkeadilan.

Keengganan perusahaan mengeluarkan Coorporate Social Responsibility) CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu faktor timbulnya kesenjangan sosial.

Inilah yang kemudian menimbulkan dampak komulatif dan memicu terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar.

Alangkah baiknya apabila perusahaan merealisasikan CSR yang menjadi kewajibannya dengan optimal.

Tetapi perlu ditegaskan bahwa, berjalan atau tidaknya CSR, bukanlah sebuah penentu berhak atau tidaknya suatu perusahaan untuk mengelola SDA.

Pengelolaan SDA ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenangnya melalui berbagai bentuk perizinan.

Selama ini, pengelolaan SDA cenderung dan terbukti memarginalkan hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Salahkan saja pihak pemerintah yang tidak pernah menghargai keberadaan hak Ulayat masyarakat adat. Apalagi berniat baik dengan mengakomodir kemampuan masyarakat mengelola SDA melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan berbagai program reformasi agraria atau Proyek operasi nasional (Prona) agraria.

Alokasi dan distribusi SDA (lahan) kepada masyarakat miskin di Indonesia adalah solusi yang harus segera direalisasikan. Sayangnya semua itu sangatlah bergantung kepada political will aparatur pemerintah.

Ketika di satu sisi, para pengusaha besar “dengan biaya” dapat memperoleh jutaan hektar lahan hak pengusahaan hutan (HPH) secara legal, bahkan pemberian izin terhadap 13 perusahaan tambang di hutan lindung sekalipun dapat dilegalkan.

Tentu sangat aneh jika tidak pemerintah terkait mengungkapkan ketidakmampuan untuk memberikan sedikit akses lahan yang legal kepada masyarakat.

Harapannya, pengelolaan SDA yang ada di Indonesia dapat berkeadilan bagi masyarakat maupun pengusaha. Sehingga tujuan pengelolaan SDA yakni kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Semoga saja…

Leave a comment »

Kliping – Kerusakan Hutan di Indonesia

Kalau kasih izin ke Pengusaha, Tidak pernah melibatkan masyarakat. Tapi kalau soal Penjagaan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menhut (karena udah di Gaji), minta bantuan ke masyarakat….; kalau gajah yang ada dalam hutan keluar dan merusak lahan warga, Minta Tolong ke masyarakat…pura-pura bukan kewenangan dia….coba kalau hutannya dijadikan HTI, terus akan dijual kepengusaha, maka si Keparat akan paasang Badan, merasa diri dan Institusinya adalah pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap Hutan di Indonesia…..Masyarakat sekitar cuma Numpang aja…emang anak KaMPANG…

Menhut: 1,6 juta hektar hutan bakau kritis

Jumat, 27 Januari 2012 22:38 WIB | 1587 Views
Medan (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, dewasa ini sedikitnya 1,6 juga hektare hutan bakau (mangrove) di berbagai daerah di Indonesia dalam keadaan kritis akibat kurangnya pelestarian atau pun karena alih fungsi lahan.

“Sebagian rusak karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beralih fungsi menjadi tambak ikan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” katanya disela penanaman seribu bibit pohon bakau di Kelurahan Sicanang, di Belawan, Jumat.

Ia mengatakan, dari 16 ribu pulau yang ada di Indonesia dan 95.000 km lebih garis pantainya, sedikitnya terdapat 8 juta hektar hutan bakau. Namun separuh dari 8 juta hektar itu sudah berubah fungsi dan 1,6 juta sudah kritis.

“Hanya 2,4 juta hektar yang masih bagus. Sebagian di antaranya sudah beralih menjadi lahan tambak. Pemahaman fungsi bakau ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Ia mengatakan, hutan bakau sebagai salah satu sumber daya alam yang tumbuh di kawasan pantai atau pesisir merupakan ekosistem yang unik, dimana merupakan ekosistem penyambung (interface) antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.

Pada dasarnya hutan bakau mempunyai tiga fungsi utama ,yakni fungsi fisik, biologis dan ekologi serta fungsi ekonomi. Fungsi fisik meliputi menjaga garis pantai agar tetap stabil dari pengaruh gelombang, mempercepat perluasan lahan baru, melindungi pantai dan tebing sungai dan mengolah limbah.

Fungsi biologis dan ekologi yang meliputi tempat bersarangnya benih-benih ikan, udang, kepiting dan kerang, tempat bersarangnya burung-burung besar, habitat alam bagi banyak biota, pembibitan, pembiakan dan perlindungan area bagi biota perikanan.

Fungsi ekonomi yang meliputi kelangsungan peradaban tambak-tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi dan pariwisata serta hasil-hasil kayu dan non kayu berupa arang, bahan makanan, minuman obat obatan dan bahan pewarna.

Fungsi hutan bakau yang sangat beragam diperlukan pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan perhutanan sosial atau hutan cadangan pangan.

“Tanaman bakau bisa dijadikan bahan berupa tepung dan getahnya bisa dijadikan pewarna dalam membuat kain batik. Bakau juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi dan dapat mengubah dua emisi sumber. Satu di antaranya dapat mengubah emisi tersebut menjadi oksigen,” katanya.

(KR-JRD/M034)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

1.300 hektare kopi dan sawah “serobot” Taman Nasional BBS
Rabu, 7 Desember 2011 06:28 WIB | 1896 Views

Tanggamus (ANTARA News) – 1.300 hektare tanaman kopi dan padi secara tak sah ditanam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung.

“Kopi-kopi tersebut milik warga yang sebagian besarnya adalah warga Tanggamus, kini dimusnahkan selama dalam 15 hari ke depan, beberapa ada yang kami biarkan agar warga dapat memetik hasilnya, namun setelah itu warga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendatangi lagi kawasan tersebut,” kata Kepala Balai TNBBS John Kenedie, di Tanggamus, Lampung, Rabu.

Menurut dia, tim gabungan terpadu sedang menertibkan perambah kawasan tersebut.

“Tahapan pertama, kami tahun 2011 ini menyelamatkan kawasan konservasi 15 ribu hektare dari target secara keseluruhan 61 ribu hektare,” kata dia.

John menambahkan, target pengosongan kawasan konservasi dari perambah berlangsung selama empat tahun, diawali dari tahun 2011. Pihaknya optimistis 2014 kawasan konservasi terbebas dari perambah

Menurut dia, penduduk yang menguasai kawasan TNBBS saat ini, sebanyak 16 ribu keluarga, namun sebagian sudah dikosongkan dari penduduk.

“Wilayah Tanggamus merupakan target terakhir untuk penertiban perambah di tahun 2011,” kata John.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum melakukan eksekusi terhadap gubuk dan perumahan warga, pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Sebagian warga yang menjadi sasaran operasi di Dusun Sugih Waras dan Pekon Tirom, Tanggamus, sudah turun dengan kesadaran sendiri, namun sebagian tetap bertahan bertahan di sana.

Tidak ada perlawanan dalam operasi tersebut, hanya saja saat tim pelakukan penurunan perambah, sebagian warga mendatangi posko tim. Mereka berharap bertemu dengan kepala tim meminta klarifikasi terkait posisi warga yang tidak diperkenankan menghuni kawasan tersebut.
(ANT-316)

Editor: Aditia Maruli

Hutan Taman Buru Seluma berubah jadi kebun kopi
Rabu, 16 November 2011 10:59 WIB | 2719 Views

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 9.035 hektare hutan taman buru Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dirambah masyarakat daerah itu.

“Dari hasil investigasi kita di lapangan, saat ini sudah mencapai 70 persen dari 9.035 hektare hutan buru di daerah ini dirambah masyarakat. Hutan tersebut dijadikan masyarakat kebun kopi,” kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, hutan taman buru di Kecamatan Seluma tersebut, dirambah sekitar 800 kepala keluarga (KK). Sebagian perambahnya berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Sedangkan sisanya masyarakat dari Kecamatan Lubuk Sandi, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Yang paling banyak perambah berasal dari luar Kabupaten Seluma mencapai 80 persen dari jumlah perambah di daerah itu,” ujarnya.

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998. “Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang,” ujarnya.

BKSDA Bengkulu sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

“Kita sudah kewalahan untuk menertibkan para perambah hutan taman buru di daerah itu. Mereka setelah ditertibkan dalam waktu tertentu tidak menggarap lahan tersebut,” ujarnya.

Namun, setelah situasi kembali tenang dan tidak ada lagi operasi dari BKSDA Bengkulu. Para perambah secara diam-diam masuk lagi, dan menggarap kembali lahannya yang sudah ditanami kopi.

(ANT/212/N005)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

166.000 Hektar Hutan di Sultra Berubah Fungsi

Selasa, 12 Juli 2011 16:00 WIB | 905 Views

Kendari (ANTARA News) – Sebanyak 166.000 hektar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera berubah fungsi setelah pemerintah setempat mengusulkan perubahan tersebut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Pemerintah Pusat.

“Perubahan fungsi kawasan hutan di Sultra itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan RI,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Amal Jaya di Kendari, Selasa.

Menurut Amal Jaya, kawasan hutan seluas 166.000 hektar yang diusulkan berubah fungsi tersebut terdiri atas dua status, yakni hutan hutan lindung dan hutan konversi.

Dalam usulan yang dibuat dalam RTRW itu kata dia, kedua status hutan tersebut diusulkan menjadi hutan produksi.

“Dengan perubahan fungsi hutan itu, maka luas kawasan hutan di Sultra yang tersebar di 10 kabupaten dan dua daerah kota akan berkurang sekitar 3,5 persen dari total kawasan hutan yang ada,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, di tahun 2000 lalu luas kawasan hutan di Sultra mencapai 2.631.000.000 hektar.

Luas kawasan hutan tersebut, masih kata dia, terus menyusut dari tahun ke tahun dan saat ini diperkirakan sisa 2.3000.000 hektar lebih.

“Setelah usulan perubahan fungsi kawasan hutan itu mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, maka luas hutan di daerah ini akan berkurang lagi seluas 166.000 hektar,” katanya.

Menurut Amal Jaya, terus menyusutnya luas kawasan hutan di Sultra itu akibat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini.

Selain itu, kata dia, juga akibat banyaknya warga membuka kebun baru di sekitar kawasan hutan dan membuka kawasan pemukiman baru.

“Pembukaan lahan kebun dan pemukiman baru serta aktivitas pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menjadi penyebab utama terus menyusutnya luas kawasan hutan di daerah ini,” katanya.
(ANT-227)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011

15.163 Hektare Hutan di NTT Rusak
Selasa, 28 Juni 2011 16:46 WIB

KUPANG–MICOM: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur Alex Oematan mengatakan 15.163,65 hektare kawasan hutan di provinsi kepulauan itu rusak akibat penebangan liar dan bencana alam.

“Laju kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan terus meluas akibat lemahnya pengawasan aparat terhadap aktivitas penebangan liar khususnya di wilayah pedesaan,” katanya di Kupang, Selasa (28/6).

Oematan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kupang mengatakan data status lingkungan hidup daerah (SLHD) NTT pada 2011 tercatat kerusakan hutan mencapai 15.163,65 atau 44,55 persen berada pada luas potensi hutan dan lahan di NTT.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas teknis terkait akan meluncurkan program penanaman ulang dengan menyiapkan sejumlah anakan berbagai jenis pohon untuk dibagikan kepada masyarakat dan ditanam pada lahan yang sudah ditentukan.

“Program reboisasi dengan pola ini kita namakan program ‘bank pohon’,” katanya.

Bank pohon milik Pemprov NTT itu berada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). “Di halaman kantor ini disediakan anakan berbagai macam pohon yang bisa dimanfaatkan untuk rebosiasi kembali hutan yang gundul,” katanya.

Menurut dia, kondisi lingkungan hidup NTT rentan terhadap perubahan iklim dan cenderung mengalami tekanan pembangunan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang terus terjadi tanpa ada pengawasan serta upaya reboisasi.

Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir, banyak kawasan yang dulunya tertutup hutan, kini sudah gersang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah bekerja keras menanami kembali wilayah tersebut dengan beberapa program reboisasi hutan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan), gerakan penghijaun berbasis masyarakat (GPBM), serta ‘bank pohon’. (Ant/ip/X-12)

Empat Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Tiap Tahun
Penulis : Yose Hendra
Senin, 13 Juni 2011 22:19 WIB

PADANG–MICOM: Sejak 1999, setia tahun 4 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun. Hal ini sungguh ironis karena dunia bergantung pada kekayaan hutan Indonesia untuk menjaga ekosistem.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Padang, Senin (13/6), mengatakan kerusakan hutan yang besar tiap tahun tersebut melebihi daya dukung alam Indonesia. “Ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menhut menambahkan beberapa daerah di Kalimantan dan Lampung, hutannya mulai punah. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berkomitmen menghentikan pemberian izin penebangan kayu secara bebas, agar kerusakan hutan bisa diminalisir. “Kita juga akan menyetop konsesi di kawasan hutan reguler dan koversi lahan gambut,” tambahnya.

Di Sumbar, Menhut melakukan pemantauan kondisi hutan melalui udara. Pasca pemantauan, dia menilai hutan Sumbar dalam kondisi cukup baik. “Kita berharap masyarakat bisa menjaga hutan Sumbar yang luasnya mencapai 2.464.094 hektare tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menjanjikan akan merealisasikan Surat Keputusan (SK)Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2009-2019 secepatnya. Saat ini, lanjutnya, pengeluaran SK tersebut masih menunggu izin dari Komisi IV DPR RI. “Kita sudah melaporkan SK revisi RTRW Sumbar kepada DPR RI,” katanya. (YH/OL-04)

Hutan Kalsel Berkurang 60 Persen
Kamis, 23 Juni 2011 09:30 WIB

PARINGIN–MICOM: Hutan di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 60 persen dan sekitar 866.697 hektare di antaranya kini rusak parah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan hal itu pada kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (22/6).

“Berdasarkan hasil penelitian melalui satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel 1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000 hektare.

Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,” katanya.

Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. (Ant/OL-5)

Sebagian Besar Hutan Bakau Bengkulu Beralih Fungsi
Penulis : Marliansyah
Senin, 02 Mei 2011 11:17 WIB

BENGKULU–MICOM: Kawasan hutan bakau di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tambak dan kebun kelapa sawit, sehingga ancaman abrasi laut ke depan makin meluas.

Hutan bakau di Provinsi Bengkulu luas seluruhnya sekitar 5.000 hektare, 80% di antaranya sudah gundul akibat alih fungsi ke kebun kelapa sawit dan usaha pertambakan, kata Kasi Rehabilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Hartawani, Senin (2/5).

Untuk merehabilitasi kawasan hutan baku yang rusak itu diperlukan koordinasi dengan pemda masing-masing kabupaten karena sampai saat ini instansi terkait di kabupaten belum memberikan data akurat lokasi kawasan yang akan direhabilitasi.

Lebih memprihatinkan lagi, hutan bakau itu dijadikan warga kebun kelapa sawit secara pribadi, bahkan ada masuk kawasan perkebunan swasta, terutama lokasi berada di kawasan pantai.

Potensi hutan bakau ada di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di kawasan pantai barat yakni terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hutan bakau masih tersisa paling luas saat ini berada di Kota Bengkulu yakni di sekitar kolam Pelabuhan Laut Pulau Baai dan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.

Sementara di wilayah Bengkulu Utara sebagian besar sudah beralihfungsi menjadi tambak udang dan di Kabupaten Seluma menjadi kebun kelapa sawit dan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar tergerus abrasi laut.

Kawasan hutan bakau tersebut beberapa tahun lalu pernah dihijaukan Dinas Kehutanan Kota Bengkulu kerja sama dengan Universitas Bengkulu dengan membuat bibit percontohan di kawasan Kelurahan Kandang, Pulau Baai.

Namun, lokasi penyemaian bibit bakau dan lokasi percontohan itu sekarang sudah habis karena lokasinya sudah menjadi tambak ikan dan udang masyarakat, sedangkan pohon tersisa tinggal di kawasan pinggir sungai Jenggalu.

Budi daya bakau itu lebih cocok dikembangkan di sekitar kawasan pelabuhan Pulau Baai, karena disamping bisa menahan arus gelombang, juga sebagai sarang biota laut seperti ikan, kepiting dan jenis lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Ir Risman Sipayung mengatakan, kawasan hutan bakau di sekitar pelabuhan luat Pulau Baai Bengkulu juga sebagian besar dibuka warga untuk kebun kelapa sawit.

Mulai 2011 pihaknya akan menghijaukan kembali beberapa titik wilayah sebagai pengaman abrasi yang akan mengancam kolam pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Bagi kebun kelapa sawit warga di kawasan hutan bakau wilayah itu akan ditertibkan dan kembali dihijaukan karena ada dana khusus untuk merehabilitasi kawasan bakau dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk TNI-AL.

Ia mengatakan, hutan bakau yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, saat ini posisinya makin sempit akibat kikisan abrasi pantai yang terus melebar ke daerah daratan.

Keberadaan hutan bakau di Kabupaten Seluma, selain sudah menjadi kebun kelapa sawit, juga terancam oleh penambangan pasir besi oleh investor asing di Kecamatan Talo.

Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu saat ini tidak hanya melakukan penanaman satu juta pohon sebagai pelindung, namun sudah membidik ke pengembangan kawasan hutan bakau yang semakin kritis.

Kasubdit Pemulaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Perhutanan sosial Yuliyarto pekan lalu mengatakan, luas kawasan hutan mangrove (Bakau) di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seluruhnya 200 hektare.

Informasi hutan bakau itu, tinggal sepuluh persen, sisanya sudah menjadi kebun kelapa sawit dan tambak.Dengan demikian unsur kehutanan di Bengkulu disarankan cepat merehabilitasi kawasan tersebut.

Bila terlambat di rehabilitasi dikhawatirkan wilayah daratan dan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terancam habis dan menjadi kawasan laut. (Ant/OL-12)

Comments (3) »

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Pertambang Emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Alih Fungsi Taman Nasional Menjadi Tambang Emas – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)

Taman Nasional Nani Wartabone adalah penyangga utama ekosistem di Gorontalo. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dikenal sebagai “Wallacea Area”. Ditetapkan pada 1991 dengan luas sekitar 300.000 hektar. Kekayaan lingkungan hidup TNBNW terdiri dari satwa endemis seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) serta 400 jenis pohon dan 169 tanaman perdu.

Selain itu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki keanekaragaman fauna yang berasal dari wilayah Oriental dan Australasian dengan tingkat keendemikan yang tinggi. Burung-burung yang beranekaragam sekitar 125 jenis antara lain merpati, paruh bengkok, rajaudang, kupu-kupu, rangkong, pemakan lebah, dan sejenis burung yang istimewa yaitu Maleo (Megacephalon maleo). Selain itu satwa yang ada antara lain anoa besar, babi rusa, tarsius, kuskus dan berbagai jenis reptilia.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dahulu bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Hutan tersebut merupakan penggabungan dari Suaka Margasatwa Dumoga (93.500 hektar), Cagar Alam Bulawan (75.200 hektar), dan Suaka Margasatwa Bone (110.000 hektar). Secara administratif, kawasan seluas kurang lebih 287,115 hektar ini terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontal.

Pada 18 November 1992, kawasan ini ditetapkan dan diberi nama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, atau dikenal dengan sebutan TNBNW, melalui surat keputusan menteri kehutanan saat itu. Nama Nani Wartabone sendiri diambil dari nama pahlawan Gorontalo yang memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Belanda pada 23 Januari 1942.

Keberadaan kandungan emas di TNBNW sangat melimpah. Sudah puluhan tahun, ribuan masyarakat menambang emas di sana. Hasil riset yang pernah dilakukan mencatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton. Inilah yang kemudian mengundang lirikan 31 perusahaan besar yang tertarik menambang disana. Selanjutnya kemudian inilah yang akan menjadi ancaman bagi kehidupan ribuan penambang emas.

Penambangan emas, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan mengakibatkan kerusakan di Taman nasional tersebut. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jaminan akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak serta kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang harus diwujudkan.

Sekitar 14.000 hektar di antaranya akan dialihfungsikan untuk pertambangan emas dan tembaga. Ha tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan (SK) bernomor SK 673/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam kawasan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral atas nama PT Gorontalo Minerals milik Bakrie Group yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

SK tersebut mengakibatkan sekitar 14 ribu hektar hutan konservasi dalam kawasan TNBNW dialihfungsikan menjadi hutan produksi terbatas, sebagai upaya keluarnya izin pertambangan emas.

Izin tersebut didukung pula oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap PT Gorontalo Minerals untuk melakukan eksplorasi di kawasan taman nasional tersebut.

Di lain pihak, jajaran pemerintahan daerah Kota Gorontalo menolak izin tersebut. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea serta sebagian anggota DPRD Kota Gorontalo, misalnya Risman Taha, mengakui menolak hadirnya pertambangan tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat Gorontalo juga menolak kehadiran pertambangan tersebut. Pada hari senin tanggal 30 mei 2001 sekitar 50 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berunjuk rasa menolak alih fungsi areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pertambangan.

Tokoh masyarakat Gorontalo, Fauzi Wartabone menyatakan menolak investasi tambang emas karena alih fungsi lahan itu pasti menimbulkan ancaman bencana banjir yang bakal melanda Kota dan Kabupaten Gorontalo.

Bahkan, masyarakat bersama para aktivis dan pencinta lingkungan sampai membentuk Koalisi Rakyat Tolak Alih Fungsi, untuk menghentikan pertambangan di TNBNW. Selain itu ada juga Pegiat Komunitas Untuk Bumi (KUBU) Gorontalo serta Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda), yang turut menolak rencana alih fungsi hutan TNBNW untuk pertambangan emas.

Kekhawatiran masyarakat terbukti, sebab ada dugaan terjadi banjir bandang di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang menggenangi 11 desa dan menghancurkan jalan trans-Sulawesi, adlah akibat dari penggundulan hutan pada tahap eksplorasi pertambangan emas.

Banjir bandang di Kecamatan Bone menyebabkan 2 sekolah rusak, 2 jembatan jalan trans-Sulawesi hancur, 1.500 jiwa di 11 desa mengungsi, dan 308 rumah warga tergenang, yang 13 di antaranya rusak. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kerugian akibat banjir tersebut Rp 75 miliar.

Pada tahap eksplorasi saja, kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Bagaimana nantinya kalau pertambangan benar-benar diwujudkan.

Leave a comment »

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pengantar – Rakyat Sebagai Tumbal Kegagalan Pengelolaan Hutan Indonesia – Omong-Kosong

Setelah terbukti tidak berjalan maksimal dengan berbagai program pro pemberdayaan masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian kembali mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada tahun 2006 Departemen Kehutanan memproyeksikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 5,4 juta hektar, dalam rentang 2007-2009. Direncanakan di Sumatera 3,9 juta hektar, sedangkan di Kalimantan 1,5 juta ha. (Efektifitas Hutan Tanaman Rakyat Diragukan, Laporan Wartawan Kompas Haryo Damardono, desember 2006).

Pada tahun 2011 ini, dapat kita buktikan dengan nyata, apakah Dephut hanya mampu Omong Kosong belaka ataukah memang pemerintah yang dicap sebagai negara terkorup di dunia ini mampu merealisasikan janji-janjinya.

Selanjutnya, berdasarkan sumber harian Kompas (6/4/10) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan lahan seluas 480.303 hektar hutan tanaman produksi untuk pengembangan program hutan tanaman rakyat.

Sayangnya, masyarakat awam seperti saya kesulitan untuk memberikan penilaian, sebab data yang dibutuhkan sangat sulit untuk diperoleh. Kalau ada pun, tidak pernah dipublikasikan secara sederhana, ekonomis, dan efesien, sebagaimana diamanatkan di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

HTR secara langsung mencerminkan kegagalan menjamin pasokan kayu oleh pengusaha HPH, yang selama ini terbukti hanya menebang kayu, dan kemudian menelantarkan lahannya tanpa ditanam kembali. Pengusaha HPH ini kemudian mengajukan lahan HPH baru untuk diambil kayunya, dan kemudian kembali ditinggalkan.

Hutan yang telah rusak, peninggalan pengusaa HPH itulah, yang kemudian akan dikonsesikan kepada masyarakat. Parah kan negara ini…. Padahal sebelumnya, akibat berbagai konsesi yang diberikan kepada pengusaha HPH, terkadang memicu konflik diiringi berbagai bentuk penindasan berbagai Hak Asasi Manusia, yang sering menimbulkan korban jiwa.

Sayangnya, perbuatan melawan hukum para pengusaha HPH tersebut tidak pernah disentuh oleh tindakan hukum. Akibatnya, kerusakan hutan Indonesia terjadi dimana-mana. Kerugian negara Indonesia juga sudah tak terhitung banyaknya, baik kerugian ekologis, ekonomis, dan sosial budaya.

Memang payah kalau hidup di negara korup seperti di Indonesia, Makan HATI.

Landasan Hukum terkait Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No.061/PMK.01/2007 dan 02/MENHUT-II/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan (RPH) yang dipindahbukukan pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) (PPK_BLU) berdasarkan Rencana Kerja dan RBA (pasal 7)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Leave a comment »

Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan – Pengantar

Sistem pengelolaan hutan yang bertumpu pada peran negara (pemerintah) bercorak sentralistik, terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Kewenangan “diskresi” pemerintah mengelola hasil pemanfaatan hutan, terbukti tidaklah mampu menyediakan berbagai penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, jaminan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Parahnya lagi, alih-alih mensejahterakan masyarakat, sistem sentralistis malah merugikan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, tergusurnya masyarakat juga tak jarang memicu timbulnya konflik antara masyarakat melawan perusahaan dan masyarakat melawan pemerintah.

Akibatnya, konflik perebutan pengelolaan hutan sering sekali menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat serta berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia lainnya.

Ironisnya, korban timbul biasanya akibat perbuatan aparat kepolisian ataupun tentara (TNI), karena aparat cenderung berpihak kepada kepentingan pemilik modal daripada kepentingan rakyat miskin.

Yahhh, semua ini wajar terjadi di negeri berpredikat Terkorup di dunia. Dimana pemerintah dan aparat penegak hukum, bersama perusahaan nasional dan multinasional secara KOMPAK untuk menghabiskan kekayaan sumber daya alam Indonesia, dengan mengekesampingkan hak kesejahteraan masyarakat miskin.

Timbulnya sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diatur dalam UU 41/99 tentang Kehutanan (UUK) adalah sebuah harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sistem pengelolaan tersebut antara lain melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Namun apa daya, konsep pengelolaan hutan yang “benar-benar” menyejahterakan rakyat (forest for people) realita di lapangan terbukti tidak berjalan dengan optimal.

Landasan hukum Hutan Kemasyarakatan

1. Pasal 93 ayat 9 (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

2. Peraturan Menteri Kehutaan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakat, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujuhkan untuk memberdayakan masyarakat setempat . kemudian dirubah dengan Permenhut RI NOMOR : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan dan dirubah kembali dengan Permenhut RI NOMOR : P. 13/Menhut-II/2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan

Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutaan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakat, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujuhkan untuk memberdayakan masyarakat setempat .

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kenyataan di lapangan, tafsir siapakah masyarakat setempat, sangat ditentukan kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya oleh pemerintah daerah. Akibat negatifnya, masyarakat sekitar yang seharusnya lebih berhak memperoleh lahan HKM malah dikesampingkan. Timbulnya makelar tanah, merupakan indikasi terjadinya Praktik KKN dalam program HKM yang diterapkan.

Sehingga umumnya, pemegang hak HKM adalah orang yang “membayar” kepada penguasa atau kerabat/ teman dekat penguasa daerah.

Sedangkan pengertian kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan.

Hal ini terjadang menjadi jalan bagi penguasa untuk memperoleh hak-hak pengelolaan HKM melalui organisasi/ Pokmas fiktif. Setelah organisasi fiktif tersebut berhasil memperoleh hak HKM, pengurusnya secara sembunyi-sembunyi, “menjual” hak tersebut kepada masyarakat sekitar. Lemahnya pengawasan secara disengaja dan tidak sengaja, merupakan akar permasalahan menyimpangnya pelaksanaan HKM di lapangan.

Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemberdayaan selama ini diartikan oleh penguasa “semau” para penguasa. Pemberdayaan terkadang dapat pula disamakan dengan mempekerjakan masyarakat sebagai buruh kecil, dengan penghasilan yang tidak berperikemanusiaan. Selain itu, pemberdayaan tidak pernah diartikan dengan suatu pemilikan hak, untuk mengelola secara mandiri, dengan diiringi pembinaan oleh pemerintah.

Maksud, Tujuan, Azas dan Prinsip Hutan Kemasyarakatan

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan: a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; b. musyawarah-mufakat; c. keadilan.

Untuk melaksanakan 3 azas sebagaimana tersebut di atas digunakan prinsip:

a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
g. adanya kepastian hukum;
h. transparansi dan akuntabilitas publik;
i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Prinsip yang paling sering disimpangi adalah prinsip transparansi dan partisipatif. Penyimpangan tersebut, umumnya mengakibatkan pengelola hutan mendapat lahan dengan membayar. Dampak komulatifnya, pengelola HKM, tidak peduli dengan prisip kelestarian hutan, dengan mengubah status dan fungsi hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan semua aturannya mungkin dapat menjaga keberadaan hutan dan fungsinya dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya dan sebagai bagian dari negara terkorup di dunia, mengakibatkan semua itu hanya terwujud di atas kertas semata.

Pengawasan yang kontinyu dan konsisten oleh instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program hutan kemasyarakatan. Sejatinya, aparat yang berwenang, layak untuk dipecat dengan tidak hormat, apabila ditemukan terbukti tidak mampu menjalankan HKM sesuai tujuan serta terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan program HKM.

Tanpa bermaksud menyepelekan pelaksanaan program HKM, maka oknum pemerintah yang sudah digaji, dan dibayar oleh rakyat, sudah saatnya memiliki budaya malu. Malu kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat. Malu kalau tidak mampu merealisasikan HKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekita. Malu kalau program yang dijalankan tidak mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Jangan bisanya Cuma makan gaji buta. Apalagi sampai korupsi, dan memanfaatkan kekuasaanya untuk memiskinkan masyarakatnya. Satu kata, dibakar hidup-hidup buat oknum pemerintah seperti itu.

Bunuh…bunuh…aparat yang tidak mampu….bakar…bakarr…aparat yang memanfaatkan kekuasaan.

Hidup revolusi….wkwkwkwk

Leave a comment »

Luas Hutan Indonesia di Tiap Provinsi

http://alamendah.wordpress.com/2011/01/05/luas-hutan-indonesia-di-tiap-provinsi/

Ini ada data tentang luasan indonesia…saya cari di departemen kehutanan sulit…, gak ketemu!, jadi cuma copy paste aja…

Luas Hutan Indonesia di Tiap Provinsi
Posted on 5 Januari 2011 by alamendah

Luas hutan Indonesia di tiap provinsi ini merupakan data luas hutan yang terdapat di masing-masing provinsi di Indonesia. Luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi.

Provinsi dengan luas hutan terbesar adalah gabungan provinsi Papua dan Papua Barat dengan 40,5 juta ha. Disusul oleh provinsi Kalimantan Tengah (15,3 juta ha), dan Kalimantan Timur (14,6 juta ha). Sedangkan provinsi di Indonesia dengan luas hutan tersempit adalah DKI Jakarta (475 ha).

Data luas hutan Indonesia ini merupakan data de yure, data di atas kertas berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Mengenai jumlah riil luas hutan di lapangan kemungkinan dapat berbeda. Hal ini lantaran beberapa SK penunjukan dikeluarkan sejak lebih dari sepuluh tahun yang silam, bahkan luas hutan di provinsi Kalimantan Tengah telah dikeluarkan sejak tahun 1982 dan sepertinya belum direvisi ulang.

Berikut data luas hutan di tiap provinsi di Indonesia beserta SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Nangroe Aceh Darussalam (SK No. 170/Kpts-II/00); 3.335.713,00 ha;
Sumatera Utara (SK No. 44/Menhut-II/05); 3.742.120,00 ha;
Sumatera Barat (SK No. 422/Kpts-II/99); 2.600.286,00 ha;
Riau (SK No. 173/Kpts-II/1986); 9.456.160,00 ha;
Kepulauan Riau (data masih bergabung dengan provinsi Riau)
Jambi (SK. No. 421/Kpts-II/99); 2.179.440,00 ha;
Bengkulu (SK. No. 420/Kpts-II/99); 920.964,00 ha;
Sumatera Selatan (SK No. 76/Kpts-II/01); 3.742.327,00 ha;
Bangka Belitung (SK No. 357/Menhut-II/04); 657.510,00 ha;
Lampung (SK No. 256/Kpts-II/00); 1.004.735,00 ha;
DKI Jakarta (SK No. 220/Kpts-II/00); 475,45 ha;
Jawa Barat (SK No. 195/Kpts-II/03); 816.602,70 ha;
Banten; 201.787,00 ha;
Jawa Tengah (SK No. 359/Menhut-II/04); 647.133,00 ha;
DI. Yogyakarta (SK No. 171/Kpts-II/00); 16.819,52 ha;
Jawa Timur (SK No. 417/Kpts-II/99); 1.357.206,30 ha;
Bali (SK No. 433/Kpts-II/99); 127.271,01 ha;
Nusa Tenggara Barat (SK No. 598/Menhut-II/2009); 1.035.838,00 ha;
Nusa Tenggara Timur (SK No. 423/Kpts-II/99); 1.555.068,00 ha;
Kalimantan Barat (SK No. 259/Kpts-II/00); 9.101.760,00 ha;
Kalimantan Tengah (SK No. 759/Kpts/Um/10/82); 15.300.000,00 ha;
Kalimantan Timur (SK No. 79/Kpts-II/01); 14.651.053,00 ha;
Kalimantan Selatan (SK No. 435/Menhut-II/2009); 1.566.697,00 ha;
Sulawesi Utara (SK No. 452/Kpts-II/99); 725.514,00 ha;
Gorontalo (SK No. 325/Menhut-II/2010); 647.668,00 ha;
Sulawesi Tengah (SK No. 757/Kpts-II/99); 4.394.932,00 ha;
Sulawesi Tenggara; (SK No. 454/Kpts-II/99); 2.518.337,00 ha;
Sulawesi Selatan (SK No. 434/Menhut-II/2009); 2.118.992,00 ha;
Sulawesi Barat (SK No. 890/Kpts-II/99); 1.185.666,00 ha;
Maluku (SK No. 415/Kpts-II/99); 7.146.109,00 ha;
Maluku Utara (data masih bergabung dengan provinsi Maluku)
Papua (SK No. 891/Kpts-II/99); 40.546.360,00 ha;
Papua Barat (data masih bergabung dengan provinsi Papua)

Sekali lagi data ini kemungkinan besar bukan luas riil hutan di Indonesia. Dengan SK penunjukkan kawasan hutan yang dikeluarkan beberapa tahun lalu ini tentunya tidak mencakup berbagai kerusakan hutan yang terjadi akibat kebakaran hutan, pembalakan liar, maupun berbagai alih fungsi hutan lainnya. Semoga luas hutan di Indonesia yang mencapai 133 juta hektar ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Dan yang paling penting, luas hutan di masing-masing provisi di Indonesia ini selalu lestari sebagai warisan tak ternilai untuk anak cucu kita.

Referensi: Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2010; Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; November 2010.

Leave a comment »

Makalah Hukum Adat

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN

(Tinjauan Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
di Dalam Undang-Undang Kehutanan)

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2009

I. Latar Belakang
Bangsa Indonesia, karena letak dan kondisi geografisnya yang strategis, teletak diantara dua benua dan dua samudra, serta telah dikenal sebagai Negara Kepulauan memiliki berbagai ciri khas dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Kekayaan budaya Indonesia dapat dikatakan hampir terdapat disetiap pulau di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dicerminkan melalui aneka seni, bahasa, arsitektur bangunan, sistem pertanian, adat istiadat dan lain sebagainya.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki Keanekaragaman Budaya yang tinggi, bahkan menempati peringkat Ke-3 dalam keanekaragaman kebudayaan setelah negara Papua Nugini dan India. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, maka sangat penting untuk melindungi dan melestarikan keberadaan berbagai keanekaragaman budaya tersebut. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dalam realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di seluruh negara Indonesia, seperti suku aceh, batak, minangkabau, lampung, jawa, papua, asmat, dan lain sebagainya.

Sejak jaman kolonial, keanekaragaman serta keragaman suku bangsa tersebut telah mendapatkan pengakuan. Kemudian, para pendiri bangsa Indonesia ini, sudah sejak semula menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan ”Bhineka Tunggal Ika” menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman yang dimilikinya. Semboyan tersebut mencerminkan penghargaan bagi keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan hukum adat juga diakui di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yaitu, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui di dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama hak-hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Bahkan, masyarakat hukum adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini.

Terutama tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam sangat esensial bagi pemeliharaan dan pembangunan budaya, ekonomi, dan bahkan sangat esensial bagi kelangsungan hidup, baik moril maupun spirituil serta eksistensi masyarakat adat . Bahkan, belum lama ini pemerintah juga mencanangkan skema REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradations) yang diterapkan di negara berkembang tersebut, pada UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) tahun 2007 di Bali, yang semakin mendesak hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak di bidang pengelolaan kehutanan.

Pengaturan di bidang kehutanan, yang diatur di dalam UU No.41 Th. 1999 tentang Kehutanan, dirasakan belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak masyarakat hukum adat.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin mengetahui beberapa permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat, terkait pengaturan di bidang kehutanan yang diatur di dalam UU No.41 Th.1999 tentang Kehutanan. Untuk itu, penulis membatasi permaslahan penulisan makalah ini sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak bagi masyarakat hukum adat?
2. Bagaimanakah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan yang diatur di dalam UUK?

III. Pembahasan Masalah

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Masyarakat Hukum Adat

Pengertian adat adalah ”kebiasaan”. Istilah adat sendiri ada berbagai macam, diantaranya adat (aceh), ngadat (gayo); lembaga/ adat lembaga (minang); adat kebiasaan (minahasa/ maluku).Pengertian hukum adat menurut Ter Har, adalah keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Sedangkan menurut Van V. Hoven, hukum adat adalah aturan tingkah laku yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (the lifing law), karena aturan aturan yang berkembang tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan.

Pengertian masyarakat adalah suatu pergaulan hidup atau suatu kelompok manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama menempati suatu wilayah, dan kehidupan bersama itu merupakan suatu pergaulan hidup. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama, serta mempunyai tata hukum yang sama, kewenangan atau otoritas hukum dan daya paksa. Menurut Ter Har, masyarakat adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur yang mempunyai kekauasaan dan kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum yang lain.

Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya:
1. Bersikap dan bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar
2. Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut.
3. Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam).
4. Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya
5. Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi).

Pengertian hutan adat pada Pasal 1 Butir (6) UUK, Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan negara menurut Pasal 1 Butir (4) UUK adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Menurut Sumardjono, penetapan wilayah adat memiliki tiga syarat, ada anggota masyarakat, suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan ada pranata sosial yang masih hidup/berlangsung. Pranata sosial bisa berupa kewenangan menjalankan hukum dan sanksi. Pada umumnya, katanya, hukum adat tidak tertulis dan tidak perlu dijadikan tertulis, kecuali dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sendiri . Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekauasaan, ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adalah: Patuan (Ambon); Payampeto (Kalimantan); Totabuan (Bolang mangondow); Limpo (Sulawesi Selatan); Nuru (Buru); Ulayat (Minangkabau) .

Wilayah kekauasaan tersebut, pada asasnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian, tetapi pada asasnya ditegaskan bahwa, bersifat tetap.

B. Hak-hak Masyarakat Adat

Hak-hak masyarakat hukum adat adalah:

a. Hak perseorangan sebagai warga negara, sebagai warga negara, masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya.
b. Hak kolektif sebagai Masyarakat hukum Adat. Sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
c. Hak atas Pembangunan. Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari hak-hak atas pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara Negara Merdeka. Yang secara menyeluruh terdiri dari:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (rights of internal self determination)
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (rights of participation)
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi. (rights to food, health, habitat, and economic security)
4. Hak atas pendidikan (rights to education)
5. Hak atas pekerjaan (rights to work)
6. Hak anak (rights of children)
7. Hak pekerja (rights of workers)
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat. (rights of minorities and indigenous people)
9. Hak atas tanah (rights to land)
10. Hak atas persamaan (rights to equality)
11. Hak atas perlindungan lingkungan (rights to environmental protection)
12. Hak atas pelayanan (rights to administrative due process)
13. Hak atas penegakan hukum (rights to the rule of law) .


C. Pengakuan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Kehutanan

Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, tempat dimana para warga yang meninggal itu dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Selain itu, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis umpamanya: dilanda banjir, setelah banjir surut, maka tanah tetap seperti semula dan keadaannya bertambah subur dari yang semula .

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dll.

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Ter har sebagaimana dikuti Maria Sumardjono, dalam pengertian ”tanah dalam lingkungan wilayahnya”, itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariaannya .

Dalam bagian Penjelasan Umum UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam “Hutan Negara” dan “Hutan Hak” . Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UU No.5 Th.1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut “Hutan Ulayat, Hutan Marga”, atau sebutan lainnya.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUK: Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan UUK tersebut di atas, menganut persepsi berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah, plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi UUK, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Dengan perkataan lain, konsepsi ”hak ulayat” tidak dimasukkan kedalam UUK, tetapi diistilahkan dengan ”hutan adat”, hutan adat tersebut, dimasukkan kedalam bagian kategori ”hutan negara”. Konsekuensi dari hal tersebut adalah, tidak adanya pengakuan dari hutan adat di dalam UUK, yang ada adalah hutan hak dan hutan negara.
Selain itu, disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, ”…hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah hukum adat…”.

Konsep politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Kehutanan 1999 tersebut, sama dengan konsep yang terkandung di dalam Undang-undang Agraria 1960, Undang-undang Pertambangan 1967, Undang-undang Penataan Ruang 1992, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997, dan lain-lain, berdasar suatu klaim negara atas kedaulatan masyarakat adat atas teritorinya.

Dalam hubungannya dengan kontek sejarah politik, adalah merupakan kenyataan bahwa masyarakat telah ada lebih dahulu dari adanya negara. Berbeda dengan negara yang terbentuk secara artifisial, masyarakat hukum adat tumbuh karena memang perlu ada dan bersifat alami. Sedangkan menurut sejarahnya, negara lahir sebagai respons terhadap industrialisasi dan kapitalisme, serta menuntut hegemoni terhadap kekuasaan dan wilayah. Dalam konteks ini berkembang penafsiran yang tidak tepat bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat masih ada, jika diakui oleh negara.

Dapat dikatakan bahwa HMN ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat. Pikiran pembuat UUPA, menyatakan bahwa:

“… oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah Negara.”

Menurut pembuat UUPA kewenangan Masyarakat Adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara bangsa merupakan pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara-isasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran sejumlah orang pemikir-pembuat undang-undang yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam.

Lebih lanjut menurut Icraf,
”Masuknya hutan adat ke dalam Hak Milik Negara adalah adanya asumsi bahwa kemaslahatan rakyat hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan negara yang besar, termasuk pada tanah-tanah dan sumberdaya alamnya. Romantisasi “negara budiman ini” lah yang memberi andil pada perumusan konsep HMN, yang katanya adalah “hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara”. Padahal, berdasar pada konsep HMN ini lah, tanah-tanah Masyarakat Adat ditetapkan sebagai “Tanah Negara”, yang kemudian di atasnya, pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan (use rights) yang baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, dan lain-lain, yang dalam pengalaman sepanjang 32 tahun, nyata-nyata membuat mereka menderita” .

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, mencerminkan bahwa, UUK menganut paradigma pengelolaan hutan oleh negara yang sangat kental. Hal ini tercermin dari tidak adanya pengakuan terhadap hutan adat, sebagai hutan berdasarkan statusnya. UUK hanya mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat adat. Karena itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat.

Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self identification) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (self determination). UUK juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak untuk mengelola/ memanajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari.

Selain itu, aspek lain yang terkait dengan masyarakat adat, yakni pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan hutan. Menurut UUK, maka hanya Koperasi sebagai lembaga satu-satunya untuk dipilih oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan perekonomiannnya melalui pengelolaan hutan. Tentunya peraturan seperti ini secara nyata mengabaikan keberadaan instutusi-institusi lokal atau kelembagaan adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat/ lokal.

IV. Penutup

Kesimpulan

1. Masyarakat hukum adat diakui tetapi, pengakuan terhadap hak masyarakat adat (Hak Ulayat) belum terakomodasi di dalam UUK 1999.
2. Perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat agar mendorong peran setiap pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi masyarakat adat. Saat ini sudah ada dua contoh peraturan daerah yang menetapkan dan mengatur wilayah adat, yaitu bagi masyarakat hukum adat Lundayah, Nunukan, Kalimantan Timur, dan masyarakat adat Baduy di Lebak, Banten.

Saran

1. Pemerintah hendaknya merubah ketentuan tentang ”hutan adat” yang dimuat di dalam UU Kehutanan.
2. Perlu dibuat UU yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu UU yang bersifat ”memayungi” seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Ammidhan, dan Saafudin (Penanggung Jawab), 2006, Mewujudkan Hak Konstitusional Mayarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Jakarta.
Djojodigoeno, 1964, Asas Asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit ”Gadjah Mada”, Yogyakarta.
ICRAF dan Japhama, 2000, Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia_Kedai), Jakarta.
Kartodiprojo Sudiman, 1965, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan, Bandung.
Maria Sumardjono, 2007, Tanah Dalam Perspektif hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kompas, Yogyakarta.
Muhammad Bushar, 2000, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudiyat Imam, 1981, Asas-Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.

Leave a comment »

Klasifikasi atau Pembagian Hutan

Klasifikasi/ Pembagian Hutan

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 UUK).

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berbentuk :
• Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UUK). Dahulu dikenal dengan nama, Hutan Ulayat, Hutan Marga, Hutan Pertuanan, Hutan Nagari, dan sebagainya.
• Hutan Desa dalah hutan negara yang dikelola oleh desa, untuk kesejahteraan desa.
• Hutan Kemasyarakatan. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kehutaan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakat, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujuhkan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Sedangkan, hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari 3 jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pada umumnya, semua wilayah hutan dengan kondisi yang berbeda-beda, selalu melekat ketiga fungsi tersebut diatas. Tetapi, terkadang, untuk memaksimalkan pemanfaatannya, maka kemudian ditentukan 3 keutamaan fungsi hutan sebagaimana tersebut diatas.

Lebih lanjut kemudian, menurut Pasal 8 dan Pasal 9 UUK, secara tersirat, menambah dua (2) jenis klasifikasi hutan menurut fungsinya yaitu, Hutan Dengan Tujuan Khusus dan Hutan Kota.

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan pelestarian alam, menurut UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas :

a) Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

b) Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

c) Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah

3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

4. Hutan Dengan Tujuan Khusus. diperlukan untuk kepentingan umum, seperti : penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya. Peruntukan kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut, tidak mengubah fungsi pokok 3 kawasan hutan tersebut diatas (Konservasi, Lindung, dan Produksi).

5. Hutan Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Sumber :
UU tentang Konservasi SDAH
UU tentang Kehutanan
PP tentang Hutan Kota
Permenhut tentang Hutan Kemasyarakatan
Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia – Dalam Era Otonomi Daerah – Abdul Khakim, S.H.

Leave a comment »

Hutan Indonesia – Sebuah Pengantar

Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis yang terbesar ketiga di dunia, di bawah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan monsun musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan non-Dipterocarpaceae dataran rendah dan kawasan alpin di Irian Jaya (kadang juga disebut Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Luasnya diperkirakan 4,25 juta hektar pada awal tahun 1990-an.

Sebagai karunia Tuhan YME, hutan telah menjadi sumber kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung, jumlah rakyat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan mencapai 48,8 juta orang (10,2 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan). Sedangkan secara tidak langsung, manfaat hutan sebagai penghasil Oksigen dan pengatur hidrologi air, tentu bermanfaat bagi ratusan juta masyarakat Indonesia.

Bahkan, sektor kehutanan Indonesia selama puluhan tahun telah menjadi penghasil devisa terbesar kedua, setelah sektor migas. Belum lagi, jutaan lapangan pekerjaan yang diciptakan dari sektor kehutanan.

Namun, selain dampak positif, pengelolaan hutan yang serampangan juga membawa dampak negatif. Kehancuran hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat, menimbulkan bencana kebakaran hutan (asap), banjir, dan tanah longsor, serta menimbulkan berbagai konflik sosial seperti terjadinya perebutan lahan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa.

Pengertian Hutan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut situs Wikipedia, Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Gambaran Kekayaan Hutan Indonesia

• Penghasil kayu. Indonesia adalah negara terpenting penghasil berbagai kayu bulat tropis dan kayu gergajian, kayu lapis dan hasil kayu lainnya, serta pulp untuk pembuatan kertas. Lebih dari setengah hutan di negara ini, sekitar 54 juta hektar, dialokasikan untuk produksi kayu (meskipun tidak semuanya aktif dibalak), dan ada 2 juta ha lagi hutan tanaman industri yang telah didirikan, yaitu untuk memasok kayu pulp. Sangking banyaknya, dan karena ketidakmampuan Pemerintahnya, sampai sekarang ini belum ada data yang akurat dan terpadu, dalam menentukan hasil kayu dari Hutan Indonesia.

• Hasil Non Kayu. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor menyimpulkan bahwa secara teori nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan simpanan karbon saat ini jauh melebihi pendapatan yang diperoleh dari produksi kayu bulat (Institut Pertanian Bogor, 1999). Hasil hutan non kayu antara lain :

1. Mengandung kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3 persen dari luas daratan permukaan bumi, namun keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya luar biasa tinggi, meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung. Sebagian besar dari spesies ini berada di dalam hutan-hutan Indonesia. Hal tersebut, menjadikan kekayaan biotik Indonesia tidak tertandingi oleh negara lain, dengan luasan daratan yang sama.

2. Greenomics Indonesia memperkirakan nilai keanekaragaman hayati Indonesia sedikitnya US$1 triliun per tahun selama 20 tahun ke depan dengan tingkat bunga 5% per tahun. Dengan memanfaatkan hutan seluas 75,89 juta hektare di kawasan yang masih berhutan, terutama hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

3. Salah satu hasil hutan nonkayu yang paling berharga adalah rotan. Indonesia mendominasi perdagangan rotan dunia, dengan pasokan yang melimpah dari rotan liar dan hasil budidaya yang mencapai 80 sampai 90 persen dari pasokan rotan di seluruh dunia (FAO, 2001:4).

4. Menurut FAO, jumlah total vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia, dan setara dengan sekitar 20 persen biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini, secara kasar menyimpan sekitar 3,5 miliar ton karbon.

Pada satu sisi, keberadaan Hutan Tropis Indonesia yang kaya membuat negara kita menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Tetapi, sangat disayangkan, sebab di lain sisi, negara kita juga menyandang sebagai negara penghasil asap dan penghancur hutan tercepat di dunia. IRONIS……..

Sumber.
Rangkuman berbagai sumber
Potret Keadaan Hutan Indonesia – Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch
Kehutanan Multipihak – Langkah Menuju Perubahan – Penerbit Center for International Forestry Research (CIFOR)

Leave a comment »

Ketidakmampuan Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Indonesia

Bagaimana mungkin untuk mengelola hutan, jika kita tidak punya data yang akurat dan akuntabel tentang kekayaan hutan Indonesia. Berita di bawah ini, menggambarkan bodohnya/ tololnya/ malasnya/ Liciknya/ indikasi KKN/ Ketidakmampuan/Ketidakberdayaan/ Ketidakpedulian Keparat-keparat pemerintah, dalam mengelola sumber daya hutan, yang sejatinya milik seluruh rakyat Indonesia.

Peta Hutan Indonesia Amburadul
(Antara News, 3 agustus 2010)

Greenomics Indonesia menemukan perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Ketidaksinkronan peta antara Kemenhut dan KLH ini bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perbedaan peta tersebut juga bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan hutan primer dan sekunder dalam implementasi Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia.
Dia mencontohkan dari 7,08 juta hektar areal yang dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti untuk perkebunan, Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektar sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektar hutan sekunder.
Peta hutan versi KLH, seluas 2,7 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan primer, dan 4,32 juta hektar hutan sekunder. Terjadi penambahan luasan hutan primer seluas 1,7 juta hektar berdasarkan peta versi KLH.
Di Pulau Sumatera, jelas Elfian, perbedaan penafsiran kedua peta resmi pemerintah itu juga tampak jelas. KLH mengklaim, terdapat 1,08 juta hektar hutan primer di areal yang telah dialokasikan dan dicadangkan untuk pembangunan pertanian, perkebunan, dan lainnya di Pulau Sumatera. Sementara versi Kemenhut, luasan hutan primernya hanya 101.100 hektar hutan primer.
“Kondisi ini jelas membingungkan dan bisa merancukan monitoring tutupan hutan Indonesia dalam implementasi LoI Indonesia-Norwegia,” ujar Elfian.
Perbedaan penafsiran tersebut, lanjut Elfian, ternyata lebih parah lagi jika dilihat dari periode liputan citra satelit yang diacu.
Hasil penafsiran Kemenhut terhadap suatu kawasan berdasarkan liputan citra satelit 2005/2006 adalah hutan sekunder. Sedangkan versi KLH dengan mengacu pada liputan citra satelit 2008/2009, status kawasan itu sebagai hutan primer.
Menurut Elfian, otoritas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data dan peta kehutanan adalah Kementerian Kehutanan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup. “Ini bisa rancu, KLH juga mengeluarkan peta kehutanan secara resmi dengan penafsirannya sendiri. Situasi ini jelas mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” jelas Elfian. (*an/ham)

Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia – Amburadul Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul – Peta Hutan Indonesia Amburadul –

Peta Hutan Dua Kementerian Beda

(Media Indonesia, Selasa, 03 Agustus 2010)
Studi Greenomics Indonesia mengungkapkan adanya perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tidak sinkronnya peta antara Kemenhut dan KLH ini bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, kemarin.

Elfian mencontohkan, dari 7,08 juta hektare areal untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, data Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektare sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektare hutan sekunder. Adapun versi KLH, yakni seluas 2,7 juta hektare hutan primer, dan 4,32 juta hektare hutan sekunder. (Ant/H-3)

Kemenhut dan KLH Tak Sinkron, LoI Bisa Rancu
(Harian Ekonomi Neraca, 3 Agustus 2010)

Jakarta – Perbedaan klasifikasi hutan primer dan sekunder dalam peta resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bisa mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional.

Dari hasil kajian Greenomics Indonesia, perbedaan peta tersebut juga bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan hutan primer dan sekunder dalam implementasi Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia. “Greenomics mendesak Kemenhut dan KLH untuk melakukan harmonisasi peta-peta hutan tersebut agar publik di tingkat lokal, nasional dan internasional, tidak bingung dan tidak mengacaukan pembangunan kehutanan dan pertanian,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta (2/8).

Elfian menunjukkan contoh, dari 7,08 juta hektar areal yang dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti untuk perkebunan, Kemenhut mengklasifikasikan 1,05 juta hektar sebagai hutan primer dan 6,03 juta hektar hutan sekunder. “Kalau versi KLH, seluas 2,7 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan primer, dan 4,32 juta hektar hutan sekunder. Artinya, terjadi penambahan luasan hutan primer seluas 1,7 juta hektar berdasarkan peta versi KLH. Kondisi ini jelas membingungkan,” papar Elfian.

Di Pulau Sumatera, jelas Elfian, perbedaan penafsiran kedua peta resmi pemerintah itu juga tampak jelas. “KLH mengklaim, terdapat 1,08 juta hektar hutan primer di areal yang telah dialokasikan dan dicadangkan untuk pembangunan pertanian, perkebunan, dan lainnya di Pulau Sumatera. Sementara versi Kemenhut, luasan hutan primernya hanya 101.100 hektar hutan primer. Kedua versi peta itu bisa merancukan monitoring tutupan hutan Indonesia dalam implementasi LoI Indonesia-Norwegia,” urai Elfian.

Perbedaan penafsiran tersebut, lanjut Elfian, ternyata lebih parah lagi jika dilihat dari periode liputan citra satelit yang diacu. “Bayangkan saja, hasil penafsiran Kemenhut terhadap suatu kawasan berdasarkan liputan citra satelit 2005/2006 adalah hutan sekunder. Versi KLH lain lagi. Dengan mengacu pada liputan citra satelit 2008/2009, justru KLH “menaikkan” status kawasan itu sebagai hutan primer. Data seperti itu bisa menyesatkan. Implementasi LoI pun bisa semrawut,” ujar Elfian.

Menurut Elfian, otoritas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data dan peta kehutanan adalah Kementerian Kehutanan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup. “Ini rancu, KLH juga mengeluarkan peta kehutanan secara resmi dengan penafsirannya sendiri. Situasi ini jelas mengacaukan data dan informasi kehutanan nasional,” jelas Elfian.
Tata Ruang Kehutanan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi, mengatakan, pemerintah harus mempercepat penyelesaian persoalan peraturan tata ruang sektor kehutanan agar industri kelapa sawit dapat terus berkembang. Persoalan tata ruang, cetus Sofjan, harus cepat diselesaikan agar ada kepastian hukum untuk investasi di sektor kehutanan. “Saat ini persoalan tata ruang tidak jelas hingga para pengusaha di sektor kehutanan termasuk kelapa sawit menjadi korban dari ketidakjelasan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya di Jakarta, Senin. ●kam

Investor Daily, 14 februari 2011
Luas Hutan Primer Indonesia Tidak Jelas

JAKARTA – Greenomics Indonesia meragukan luas hutan primer di Indonesia yang diklaim Satuan Tugas (Satgas) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+). Sebelumnya, staf khusus presiden bidang perubahan iklim Agus Purnomo menyatakan, luas hutan primer di Indonesia mencapai 64 juta hektar (ha), sedangkan luas hutan sekunder, 20-30 juta ha.

“Kami mendesak Satgas REDD+ untuk membuka data dan peta hutan primer dan sekunder yang diklaim tersebut ke publik,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (13/2).

Elfian mengatakan, keraguan pihaknya atas data hutan primer muncul karena data itu berbeda dengan versi Kementerian Kehutanan (Kemhut). Data Kemhut 2008 menyebutkan luas hutan primer 45 juta ha, termasuk 1 juta ha hutan primer yang berada di luar kawasan hutan. Data itu adalah kondisi tutupan hutan primer tahun 2005 dan 2006.

Pihaknya juga meragukan luas hutan sekunder yang diklaim tinggal 20-30 juta ha. Menurut data Kemenhut, luas tutupan hutan sekunder pada 2005 dan 2006 mencapai 48,7 juta hektar, termasuk 6 juta ha yang berada di luar kawasan hutan.

Keterbukaan mengenai luas hutan sangat penting, mengingat penambahan hutan primer 19 juta ha dan penurunan luas hutan sekunder hingga mencapai 18,7 juta-28,7 juta ha dalam kurun waktu lima tahun terakhir patut diragukan.

Elfian menilai, sangat wajar jika pihaknya mempertanyakan penambahan tutupan hutan primer hingga mencapai 19 juta ha hanya dalam lima tahun terakhir. Apalagi, penambahan itu melebihi luas Pulau Jawa. “Ada keajaiban apa yang telah terjadi atas hutan Indonesia,” ujar dia.

Selain luas hutan primer, lanjut dia, luas hutan sekunder juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, jika diklaim hanya tersisa 20 juta-30 juta ha, tentu perlu dipertanyakan ke mana hutan sekunder seluas 18,7 juta-28,7 juta ha selama lima tahun terakhir.

“Apakah penurunan hutan sekunder seluas 18,7 juta-28,7 juta ha tersebut akibat praktik konversi hutan alam selama lima tahun terakhir atau secara mayoritas telah berubah menjadi hutan primer,” papar dia.

Pihaknya juga mengkhawatirkan substansi draf Inpres moratorium bisa menjadi bias dan tidak jelas arahnya, jika data dan peta hutan primer dan sekunder masih tidak jelas akurasinya. “Bagaimana mau moratorium, kalau keakurasian data dan peta hutan primer dan sekunder saja masih patut diragukan keakurasiannya.” tandas Elfian. (ina)

Greenomics Indonesia ragukan luas hutan versi pemerintah
Bisnis Indonesia, Minggu 13 Februari 2011

Oleh: Erwin Tambunan
JAKARTA: Greenomics Indonesia mempertanyakan data hutan primer Indonesia seluas 64 juta hektar dan hutan sekunder seluas 20-30 juta ha versi staf khusus presiden bidang perubahan iklim.

Lembaga pemerhati lingkungan dan perekonomian ini mencatat ada perbedaan data yang diterbitkan Kementerian Kehutanan 2008 yang menyebutkan luas hutan primer pada angka 43,8 juta ha.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga meragukan luas hutan sekunder yang diklaim hanya tinggal sekitar 20-30 juta ha. Menurut data Kementerian Kehutanan, luas tutupan hutan sekunder pada 2005/2006 mencapai 48,7 juta ha, termasuk 6 juta ha terdapat di luar kawasan hutan.

Dia meminta Satgas REDD+ untuk membuka data dan peta hutan primer dan sekunder yang diklaim tersebut ke publik, mengingat penambahan hutan primer seluas 19 juta ha dan penurunan luas hutan sekunder hingga mencapai 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, patut diragukan.

“Sangat wajar mempertanyakan penambahan tutupan hutan primer hingga mencapai 19 juta ha dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Apalagi, penambahan itu melebihi luas Pulau Jawa. Ada keajaiban apa yang telah terjadi atas hutan Indonesia?,” ungkapnya kepada Bisnis hari ini.

Bukan hanya itu, dia juga menyoalkan luas hutan sekunder pun juga pantas dipertanyakan. Pasalnya, jika diklaim hutan sekunder yang tersisa hanya tinggal 20-30 juta ha, tentu wajar dipertanyakan. “Kemana perginya” hutan sekunder seluas 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha selama 5 tahun terakhir.

“Apakah penurunan luas hutan sekunder seluas 18,7 juta ha hingga 28,7 juta ha tersebut diakibatkan oleh praktik konversi hutan alam selama 5 tahun terakhir? Atau secara mayoritas, telah berubah menjadi hutan primer?,”

Elfian mengkhawatirkan substansi draf Inpres moratorium bisa menjadi bias dan tak jelas arahannya, jika data dan peta hutan primer dan sekunder masih tidak jelas keakurasiannya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Masyhud mengatakan ada kemungkinan pernyataan Agus Purnomo, staf khusus presiden bidang perubahan iklim merupakan penggabungan, antara hutan primer, hutan produksi konversi (HPK) dan area penggunaan lain (APL) yang dinilai masih berhutan.

Ada kemungkinan areal seluas 64 juta ha hutan primer itu merupakan penggabungan dari HPK dan APL yang memang masuk dalam program hutan primer yang dihentikan kegiatannya.(bas)

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.