Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap Review dan Download

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

Download di sini (berhubung pemerintah tidak mampu atau mungkin tidak mau menyediakan dengan MUDAH dan MEnyeluruh):
PermenLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi KETEL UAP

beberapa pengertian penting, dalam PerMenLh ini, antara lain :
1. Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomassa, minyak, batu bara, dan/atau gas.
2. Bahan bakar biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman. Tercantum dalam Lampiran
3. Ampas adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pemerahan tebu di stasiun gilingan pada pabrik gula. Tercantum dalam Lampiran II
4. Serabut adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pengepresan buah sawit di industri minyak sawit (Crude Palm Oil). Tercantum dalam Lampiran I
5. Cangkang adalah kulit inti sawit (kernel) yang dihasilkan dari proses pemisahan kernel sawit di industri minyak sawit. Tercantum dalam Lampiran I
6. Bahan bakar batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. Tercantum dalam Lampiran IV
7. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut/bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi. Tercantum dalam Lampiran V
8. Bahan bakar gas adalah bahan bakar berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas. Tercantum dalam Lampiran VI
9. Bahan bakar gabungan adalah bahan bakar yang merupakan campuran dari ampas, serabut, cangkang, batu bara, minyak, dan/atau gas. Tercantum dalam Lampiran VII

Pasal 3 Ayat (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar :
a. biomassa berupa serabut dan/atau cangkang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
b. biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
c. biomassa selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
d. batubara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
e. minyak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;
f. gas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini;
g. gabungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini

Pasal 2 Ayat (2), Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk industri besi dan baja, industri pulp dan kertas, industri semen, pembangkit listrik tenaga uap, industri pupuk, dan usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi.

Industri yang memiliki peralatan produksi seperti Boiler atau alat penghasil panas lainnya memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Pasal 6 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib :
a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai peraturan yang berlaku;
b. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih;
c. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi kurang dari 6 (enam) bulan;
d. menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
e. melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil;
f. menyampaikan laporan hasil analisis pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini; dan
g. melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri.

Pasal 7 : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan ketel uap berbahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang, biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering, batu bara, minyak, dan/atau gas yang sedang berjalan dan baku mutunya diatur dalam Lampiran V B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: