KONFLIK SDA : Sepenuhnya Tanggung Jawab Pemerintah

KONFLIK SDA Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

Adakah pengusaha atau perusahaan yang ingin berkonflik?.

Pertanyaan tersebut tidaklah bermaksud mendukung apalagi hendak membenarkan salah satu pihak terkait konflik perebutan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Namun coba menjernihkan akal dan pikiran kita semua dalam mencari solusi berbagai konflik pengelolaan SDA yang terjadi selama ini.

Selama ini, banyak pihak secara sepihak selalu memvonis dan menyalahkan pihak perusahaan.

Sejatinya tidak ada perusahaan yang ingin berkonflik dengan masyarakat sebagaimana terjadi di Sumatera Selatan, Lampung, Riau serta di Sape Nusa Tenggara Barat.

Pengusaha hadir untuk mencari keuntungan. Adanya konflik, apalagi berlarut-larut, tentu sangat merugikan para pengusaha. Terlebih, pengusaha telah mengeluarkan jutaan atau mungkin miliaran rupiah agar dapat memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam.

Dilain pihak, masyarakat pun tidak mempunyai niat berkonflik. Apalagi berhadapan dengan senjata aparat. Sebagian besar masyarakat hanya ingin memenuhi hak penghidupan dan kehidupan yang layak dalam mengelola lahan.

Pertanyaanya kemudian, mengapa konflik pengelolaan sda selalu terjadi, dan tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Parahnya, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan kenaikan intensitas konflik pengelolaan SDA di Indonesia.

Tudingan bahwa, pihak perusahaan yang merampas hak-hak pengelolaan SDA masyarakat sebaiknya didasari oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang kita ketahui, perusahaan mendapatkan hak mengelola SDA dari pemerintah. Tanpa adanya izin dan legalitas tersebut, pengusaha tidak akan berani mengelola SDA atau mengambil alih lahan ulayat milik masyarakat adat.

Penetapan suatu kawasan sebagai tanah Negara atau hutan Negara adalah kewenangan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar “penjualan” SDA tersebut dari pemerintah kepada pihak swasta.

Pemerintah yang mengeluarkan izin kepada pengusaha. Senyatanya pemerintah adalah pihak yang telah meniadakan atau “merampas” hak-hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Berbagai bentuk perizinan, seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya merupakan bukti “nota penjualan” yang tidak terbantahkan.

Lantas, mengapa masih banyak muncul tudingan kepada pihak perusahaan sebagai pelaku atas perampasan hak-hak masyarakat.
Konflik pengelolaan SDA tidak akan ada apabila pemerintah tidak memberikan izin kepada pengusaha untuk mengelola SDA.

Kewenangan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, institusi BPN, dan Kemenhut bila dijalankan dengan baik tentu berbagai konflik perebutan pengelolaan SDA tidak akan terjadi.

Berbagai konflik yang kemudian menimbulkan kemiskinan serta korban jiwa yang tak terkira jumlahnya adalah akibat dari ketidakbecusan pemerintah.

Ketidakbecusan dalam mengelola SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.

Bukanlah suatu hal yang berlebihan kiranya, ketika kita memvonis dan membebankan sepenuhnya kepada pemerintah terkait untuk menyelesaikan solusi berbagai konflik yang sedang terjadi saaat ini.

Sepantasnya pula, pemerintah tidak berpangku tangan saja, apalagi sampai cuci tangan atau lepas tangan. Egoisme sektoral harus dibuang jauh-jauh.

Koordinasi dan kekompakan antar institusi pemerintah adalah persoalan internal pemerintah, yang tak pantas dikeluhkan pada masyarakat. Apalagi sampai dijadikan alasan untuk diam, tanpa aktif dan berupaya membantu mencari solusi dari konflik yang telah nyata menyengsarakan rakyatnya.

SOLUSI

Tentu tidak pantas apabila Pemerintah berdiam diri dan membebankan kepada pihak perusahaan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA.

Perusahaan bukanlah sapi perah pemerintah. Setelah miliaran uangnya diambil melalui berbagai perizinan, kemudian dipaksa untuk membagi-bagi hak yang dimilikinya kepada masyarakat.

Jika itu solusi dari pemerintah maka pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengembalikan atau mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh pengusaha.

Tentu tidak pantas apabila hanya pihak perusahaan saja yang ditekan dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik SDA. Apalagi dibebankan untuk membagi-bagi hak yang dimiliki kemudian memberikannya kepada masyarakat.

Memang hal tersebut sangat membebani anggaran pemerintah. Namun itu merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Kerugian anggaran Negara “dibayar” dengan memecat dengan tidak hormat oknum-oknum aparat pemerintah yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga terjadi tumpang tindih pengelolaan SDA yang menimbulkan konflik.

Apabila terbukti adanya oknum yang patut diduga dan terbukti menerima suap, maka penjara merupakan bentuk hukuman yang akan meminimalisir terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah.

Pihak-pihak yang bewenang di institusi pempus, pemda, BPN dan Kemenhut harus diselidiki satu-persatu, sehingga oknum yang terbukti lalai dapat dihukum dengan seberat-beratnya.

Sebab akibat ulah “Komprador” SDA tersebut, ribuan bahkan jutaan masyarakat telah hancur penghidupan dan kehidupannya.

Distribusi Pengelolaan SDA Kepada Masyarakat Miskin

Memang berbagai usaha pengelolaan SDA selama ini, baik di bidang perkebunan, pertambangan, maupun perindustrian cenderung menampakkan wajah kemiskinan daripada kesejahteraan yang berkeadilan.

Keengganan perusahaan mengeluarkan Coorporate Social Responsibility) CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu faktor timbulnya kesenjangan sosial.

Inilah yang kemudian menimbulkan dampak komulatif dan memicu terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar.

Alangkah baiknya apabila perusahaan merealisasikan CSR yang menjadi kewajibannya dengan optimal.

Tetapi perlu ditegaskan bahwa, berjalan atau tidaknya CSR, bukanlah sebuah penentu berhak atau tidaknya suatu perusahaan untuk mengelola SDA.

Pengelolaan SDA ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenangnya melalui berbagai bentuk perizinan.

Selama ini, pengelolaan SDA cenderung dan terbukti memarginalkan hak masyarakat untuk mengelola SDA.

Salahkan saja pihak pemerintah yang tidak pernah menghargai keberadaan hak Ulayat masyarakat adat. Apalagi berniat baik dengan mengakomodir kemampuan masyarakat mengelola SDA melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan berbagai program reformasi agraria atau Proyek operasi nasional (Prona) agraria.

Alokasi dan distribusi SDA (lahan) kepada masyarakat miskin di Indonesia adalah solusi yang harus segera direalisasikan. Sayangnya semua itu sangatlah bergantung kepada political will aparatur pemerintah.

Ketika di satu sisi, para pengusaha besar “dengan biaya” dapat memperoleh jutaan hektar lahan hak pengusahaan hutan (HPH) secara legal, bahkan pemberian izin terhadap 13 perusahaan tambang di hutan lindung sekalipun dapat dilegalkan.

Tentu sangat aneh jika tidak pemerintah terkait mengungkapkan ketidakmampuan untuk memberikan sedikit akses lahan yang legal kepada masyarakat.

Harapannya, pengelolaan SDA yang ada di Indonesia dapat berkeadilan bagi masyarakat maupun pengusaha. Sehingga tujuan pengelolaan SDA yakni kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Semoga saja…

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: