Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Lingkungan untuk Agroindustri

Ketentuan PUU Umum

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – UUPPLH.
• Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP-AMDAL)
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pemen-LH) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER)

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Lampiran tentang Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
• KepMenLH No 29 tahun 2003 untuk industri yang memanfaatkan limbah cair, menjadi pupuk pada lahan perkebunan sawit.
• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 416 Tahun 1990 Jo. KepMenKes No 907/MENKES/SK/VII/2002 Jo. PerMenKes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
• Kep Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Ketentuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo. PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun.
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NOMOR : KEP – 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (KepBapedal No.1/1995).
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: