Jenis Usaha/ Kegiatan Wajib AMDAL

Proses penapisan (screening) atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, adalah proses yang menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Menurut Pasal 22 UUPPLH Ayat (1), Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Kemudian dalam Pasal 24 UUPPLH Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Ketentuan Umum PP Amdal, Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

Pasal 22 Ayat (2) menjelaskan, dampak penting dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 Ayat (1) UUPPLH, menjelaskan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 23 Ayat (2) UUPPLH, Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Secara rinci kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Lampiran 1 menetapkan berbagai bidang kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, antara lain:

A. Usaha/ kegiatan bidang Pertahanan
B. Usaha/ kegiatan bidang Pertanian
C. Usaha/ kegiatan bidang Perikanan
D. Usaha/ kegiatan bidang Kehutanan
E. Usaha/ kegiatan bidang Perhubungan
F. Usaha/ kegiatan bidang Tekhnologi Satelit
G. Usaha/ kegiatan bidang Perindustriaan
H. Usaha/ kegiatan bidang Pekerjaan Umum
I. Usaha/ kegiatan bidang Sumber Daya Energi dan Mineral
J. Usaha/ kegiatan bidang Pariwisata
K. Usaha/ kegiatan bidang Pengembangan Nuklir
L. Usaha/ kegiatan bidang Pengelolaan Limbah B3
M. Usaha/ kegiatan bidang Rekayasa Genetika

Catatan :

Selain kegiatan yang ada dalam lampiran PermenLH tersebut, kegiatan yang wajib Amdal juga ditentukan apabila :

• Lokasi usaha/ kegiatan berbatasan / berada di dalam kawasan lindung.

• Usaha/ kegiatan tersebut ditetapkan oleh gubernur atau bupati/ walikota ditetapkan sebagai kegiatan yang wajib Amdal.

• Kegiatan yang disetujui oleh menteri LH apabila diajukan secara tertulis oleh gubernur, bupati/ walikota dan/ atau masyarakat untuk ditetapkan sebagai kegiatan yang wajib Amdal.

• Kegiatan yang ditetapkan oleh menteri LH setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait lainnya.

• Kegiatan yang memiliki ketidakpastian (ketiadaan) kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan. (Lampiran 1 PermenLH) akan dapat digolongkan sebagai kegiatan yang wajib Amdal.

• Khusus untuk bidang rekayasa genetika, ketentuan tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Secara lengkap, dapat di lihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kemudian, dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

secara lengkap dapat dilihat dalam
Download : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Update – Revisi Tulisan (2011-2014)
Saat ini ketentuan tentang jenis AMDAL serta kegiatan yang wajib amdal sudah diganti dengan peraturan perundangan yang baru… beberapa peraturan tersebut antara lain :
Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012) menggantikan PP AMdal 1999
Permen LH 05 th 2012 tentang Jenis Kegiatan yang WAJIB AMDAL menggantikan Permenlh 11/2006.
Permen LH 16 th 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

issue :
Apakah kegiatan Panas Bumi merupakan jenis kegiatan Tambang, yang wajib menyusun AMDAL?
Apakah Amdal adalah dokumen informasi yang terbuka untuk masyarakat umum ?
jawaban : Iya…tapi….CAPE Dehh

About these ads

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    sukri bakri said,

    Poin yg berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang karena pejabat publik yg belum tentu mengerti soal dampak lingkungan dimasukkan sebagai penentu layak atau tdk layaknya sebuah usaha di wajibkan memiliki amdal. Seharusnya cukup sampai di kriteria tehknis saja yg sesuai dengan kajian ilmiah.

  2. 2

    salam kenal.materi ini sangat membantu dalm tugas sy sebgai dosen di teknik lingkungan universitas kristen surakart .sy juga mhs pasca sarjana uns .ilmu linggkungan


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: