KASUS KECURANGAN UJIAN NASIONAL – Kliping Berita

Mendiknas: Tidak Ada Sontek Massal di SDN 2 Gadel (PEMBOHONG…….)
Rabu, 15 Juni 2011 13:10 WIB

JAKARTA–MICOM: Kementrian Pendidikan Nasional berkesimpulan tidak terjadi sontekan massal saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SDN 2 Gadel, Surabaya, Jawa Timur.

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dalam keterangan persnya Rabu (15/6) siang menyatakan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan penelitian terhadap pola jawaban terhadap soal UN serta nilai akhir UN tersebut.

Selain itu, selama UN berlangsung di SDN 2 Gadel, pengawasan dilakukan oleh guru dari wilayah lain.

Mendiknas menyatakan, setelah melakukan penelitian yang seksama terhadap dua parameter tersebut, maka disimpulkan tidak terjadi contek massal dalam pelaksaan UN di SDN 2 Gadel yang kini ramai dibicarakan banyak pihak.

Dengan tidak terbuktinya dugaan contek massal itu, maka Mendiknas M Nuh menegaskan tidak perlu adanya UN Ulang di sekolah tersebut. (Metro TV/X-12)

Ujian Nasional Justru Lahirkan Kebohongan
Penulis : Torie Natallova
Kamis, 16 Juni 2011 19:32 WIB

JAKARTA–MICOM: Dewan Perwakilan Daerah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan program ujian nasional (UN) di Indonesia. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, UN terlalu dipaksakan sehingga semua sistem dan penyelenggara tersangkut kebohongan.

“SBY saya minta untuk mengomandoi penghentian UN. Kalau tidak, maka bisa menjadikan bangsa ini pelahir kebohongan,” kata Laode saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6).

Selain itu, Laode Ida mengatakan UN sebenarnya bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Ujian nasional bukanlah penentu kelulusan siswa menurut UU tersebut. DPD sebenarnya sudah dengan tegas menolak UN, namun kenyataannya UN tetap dipaksa berjalan. Akibatnya, timbul kasus-kasus seperti Alifah, anak ibu Siami.

“Pemaksaan ini menjadikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UN, proyek itu hanya menghabiskan uang dan sarat kebohongan. Kasus Alifa, menjadi bukti nyata bahwa pendidikan sangat menjungkirbalikkan nilai-nilai fundamental, kejujuran dihancurkan hanya karena gengsi,” tuturnya. (OL-8)

Kasus Sontekan Massal Momentum Kaji UN
Rabu, 15 Juni 2011 09:14 WIB

JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, olah raga, dan kebudayaan Rohmani menyatakan, kasus Ny Siami, yang berani membongkar ketidakjujuran pada pelaksanaan ujian nasional, hendaknya dijadikan momentum mengkaji ulang UN.

“Kejadian yang menimpa ibu Siami adalah tamparan bagi pemangku kebijakan pendidikan nasional yang didasarkan atas coba-coba,” katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Selasa (14/6).

Siami, orang tua Al, siswa kelas VI SD Negeri Gadel II, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur bersama keluarganya kini mengungsi ke rumah saudaranya setelah mengungkapkan kasus mencontek massal yang terjadi di sekolah tersebut saat ujian akhir sekolah bertaraf nasional (UASBN) 2011. Ia mengungsi setelah sejumlah warga dan wali murid sekolah itu menganggap dia mencoreng nama baik sekolah.

Menurut Rohmani, selama ini pemerintah belum serius memperbaiki wajah pendidikan nasional. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah jauh dari realitas kebutuhan pendidikan nasional.

Dikemukakannya, dua contoh yang paling nyata adalah UN dan sekolah bertaraf internasional (rintisan). Kedua program ini dinilainya gagal menjawab pendidikan nasional.

“Kedua program ini justru menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat. Sekolah bertaraf internasional menimbulkan kelas sosial baru dalam pendidikan nasional. Sementara UN menjauhkan pendidikan nasional dari proses. Bukankah pendidikan itu proses bukan semata-mata beorientasi hasil,” katanya.

Ia mengatakan, UN telah mengakibatkan persoalan serius dalam penataan pendidikan nasional.

“Bukannya memperbaiki wajah pendidikan nasional, UN justru kian memperburuk. Sejak adanya UN orientasi pendidikan hanya untuk lulus. Segala cara ditempuh untuk mampu menjawab soal ujian,” katanya.

Akibatnya, kata dia, bangku sekolah hanya untuk menjawab soal-soal ujian, sementara penanaman nilai-nilai kebangsaan dan karakter semakin minim.

“Saya kira kita sudah melihat jelas, saya yakin pemerintah juga tahu. Anak didik kita saat ini diformat untuk mampu lulus UN. Bukan lagi penanaman nilai agar kelak mereka bisa menlanjutkan

keberlangsungan bangsa ini,” katanya.

Pada akhirnya, kata dia, mereka hanya menjadi objek pembuat kebijakan pendidikan. Di samping itu, sudah sering dilihat di media dan beberapa informasi yang diterimanya bahwa praktik ketidakjujuran itu terjadi ketika UN berlangsung.

“Jika demikian adanya, maka UN telah membuat bangsa ini semakin tidak jujur,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.

Menurut dia, kasus yang menimpa Ny Siami adalah bentuk nyata betapa UN telah menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Suasana ini telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

Ironisnya lagi, kata dia, UN ini telah mengakibatkan konflik di tengah masyarakat seperti yang

dialami ibu Siami.

“Persoalan yang menimpa ibu Siami tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemdiknas harus menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan untuk mempertimbangkan keberadaan UN. Jangan sampai UN ini jadi teror baru di tengah dunia pendidikan nasional,” katanya.

Idealnya pendidikan menciptakan keselarasan sosial, dan bukan sebaliknya menciptakan keresahan sosial, dan saat ini UN sudah menciptakan keresahan sosial, kata Rohmani.

Oleh karena itu, ia berpendapat bila UN harus dikaji ulang, terlebih setelah kasus yang menimpa ibu Siami ini terjadi.

Sejak awal, pihaknya sudah melakukan sikap kritis terhadap kebijakan UN sebagai penentu kebijakan kelulusan. “Ini momentum bagi kami untuk memperjuangkan kembali bila UN bukan penentu kelulusan,” katanya. (Ant/wt/X-12)

Foke tidak Mau Terima Orangtua Murid SDN 06 Pesanggrahan
Penulis : Selamat Saragih
Rabu, 15 Juni 2011 22:12 WIB
-Kelakuan Pejabat kita terhadap kejujuran-
AKARTA–MICOM: Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memastikan akan menolak kedatangan orangtua murid SDN 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Menurut rencana, Kamis (16/6) mereka akan melaporkan kasus pemaksaan menyontek yang diduga atas suruhan kepala sekolah kepada anak didiknya di SDN 06.

“Penyelesaian masalah itu merupakan wewenang Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bukan gubernur. Saya ini bukan kepala dinas pendidikan, karena di lingkup Pemprov DKI ada pembagian kerja,” ujar Foke sapaan akrab Fauzi Bowo, Rabu (15/6), usai membuka acara Jakarta 21 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, menanggapi rencana orangtua murid SDN 06 Pesanggrahan mendatangi Balai Kota DKI pada Kamis (16/7).

Rencananya, Irma Winda Lubis, orangtua murid itu, akan datang ke Balai Kota DKI, Kamis (16.6), didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Menurut Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, sebelumnya kasus itu sudah dilaporkan ke Disdik DKI Jakarta. Tetapi hingga kini belum ada tanggapan, padahal hasil UN akan segera keluar dan menentukan kelulusan murid.

“Kami ingin pemerintah membentuk tim pencari kebenaran untuk menyelesaikan kasus ini. Karena perkembangan anak bisa terganggu atas sikap sejumlah pihak yang terkesan menggantungkan kasus itu,” ujar Aris Merdeka Sirait. (OL-8)

Kasus Sontekan harus Diambil Hikmahnya
Rabu, 15 Juni 2011 09:41 WIB

SURABAYA–MICOM: Dewan Pendidikan Kota Surabaya meminta semua pihak untuk mengambil hikmah kasus sontekan massal di SDN Gadel II, Kecamatan Tandes pada saat ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu yang kini sudah menjadi isu nasional.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori, Selasa (14/6), mengatakan, semua pihak harus bisa mengambil hikmah atas kejadian itu, agar kasus serupa tidak terjadi pada saat UN mendatang.

“Kasus sontekan massal adalah bagian kecil dari masalah besar yang terjadi di bangku pendidikan. Sebaiknya, semua pihak bisa berpikir positif dalam kasus ini,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya mala mempertanyakan rencana Kementerian Pendidikan yang meminta harus ada ujian ulang di SDN Gadel II, karena apakah ujian ulang itu sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi siswa atau sebaliknya.

“Apakah tidak membebani para siswa kembali? Apakah ujian ulang memang menjadi penentu semuanya? Semua itu harus dipertimbangkan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, tim independen yang dibentuk Pemkot Surabaya telah menunjukkan bukti jika hasil ujian tersebut tidak mencerminkan ada sontekan massal.

“Menurut saya, tak perlu ada ujian ulang lagi, sebab tim independen yang sudah dibentuk pemkot, menemukan hasil ujiannya tidak sama, sehingga sontekan massal itu tidak terbukti,” katanya.

Jika Kementerian Pendidikan menginginkan ada ujian ulang, katanya, seharusnya Kementerian Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Hal itu terkait dengan adanya ujian di sekolah sehingga mengakibatkan adanya sontekan massal sebagai bagian dari program yang telah dibuat Kementerian Pendidikan sendiri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Priono Adi Nugroho menilai hingga saat ini banyak pihak yang simpati terhadap Al beserta orang tuanya Ny Siami yang menjadi ikon kejujuran dengan mengungkap praktik sontekan massal itu.

“Jika Al dikatakan jujur, berarti teman-temannya adalah pecundang. Tentunya ini yang harus diantisipasi, karena setiap manusia pasti pernah salah atau tidak jujur,” katanya.

Menurut dia, simpati yang diberikan kepada Al beserta keluarganya antara lain pemberian rumah oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Selain itu dari lembaga lainnya ada yang mengusulkan “koin kejujuran” untuk Al dan tentunya beasiswa untuk pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Priono mengatakan jika predikat kejujuran terus dipublikasikan, maka pihaknya justru khawatir akan berdampak pada kondisi psikologis Al sendiri di masyarakat, karena diekploitasi oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan tertentu. (Ant/wt/X-12)

KASUS SONTEKAN MASAL

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/16/234512/293/14/Skenario-Sempat-Disimulasikan-Tiga-Kali

KEHANCURAN dunia pendidikan akibat ujian nasional

JAKARTA–MICOM: Tindakan sontek massal yang terjadi saat Ujian Nasional di SDN Gadel II/577, Surabaya, Jawa Timur, ternyata sudah direncanakan secara matang. Beberapa hari menjelang ujian, oknum guru bernama Fatkhur Rochman membujuk siswanya Alifa Achmad Maulana, 13, agar memberikan kunci jawaban saat ujian berlangsung.

“Alif kamu anak yang pintar, gunakan kepintaranmu untuk ‘mengajarkan’ temanmu saat UNAS. kalau kamu mau balas budi atas jasa gurumu, ya ajari teman-temanmu,” ujar Siami, 32, ibu Alif menirukan perkataan guru, saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/6).

Dalam hati, Alif yang selalu menjadi ranking satu sejak kelas 1 SD ini ingin menolak. Tapi ia merasa tak berdaya. Dengan tegas Fatkhur berujar “Kalau kamu enggak mau ‘ngajarin’ temanmu, kelak kamu enggak akan menjadi orang sukses.”

Sebelum ujian berlangsung, Alif mengaku bahwa mereka menjalani tiga kali simulasi agar sontekan dapat menyebar ke seluruh siswa. “Diajarin jawabannya ditulis di kertas yang dilipat-lipat. Lembar jawaban juga disuruh diangkat supaya teman yang di belakang bisa ngintip,” kata Alif.

Bahkan sebuah skenario sudah disiapkan untuk membawa kertas sontekan ke ruang kelas lain. Seorang siswa akan berpura-pura minta izin ke toilet untuk bertemu dan memberikan contekan kepada siswa lain. Jika pengawas terus memperhatikan, siswa diminta untuk meletakan kertas contekan di sebuah pot.

“Gurunya sudah siapin potnya dan itu diajari berkali-kali. Saya sangat terpukul. Saya langsung nangis, kecewa terhadap gurunya itu,” ujar Siami.

Segera setelah itu, ia lapor pada kepala sekolah dan komite sekolah. Namun ditanggapi ala kadarnya saja. “Setelah melapor, anak saya tidak dihiraukan. Tak disapa oleh gurunya. Situasinya tambah panas, banyak omongan miring,” kata Siami.

Setelah masuk ke berbagai media massa, Wali Kota Surabaya kemudian memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan dua guru SD tersebut.

Namun warga Gadel marah besar pada Siami dan keluarga. Mereka dianggap sok pahlawan dan tak punya hati nurani. Warga mengusir mereka dari kampung Gadel. Akhirnya, Siami dan keluarga mengungsi ke Gresik.

“Saya tak mau mencoreng nama sekolah atau menyakiti siapa pun. Saya hanya ingin hal ini menjadi pelajaran bagi semua orang termasik Alif. Jangan sampai hal ini terulang kembali, bahwa kejujuran itu penting,” kata Siami. (CE/OL-2)

hancurnya pendidikan akibat Ujian Nasional
Ujian Nasional seharusnya sudah ditiadakan
Ujian nasional data kecurangan pendidikan berkembang
ujian nasional produk pejabat keparat
dampak negatif UJIAN NASIONAL
akibat dilaksanakan UJIAN NASIONAL
keburukan UJIAN NASIONAL


Ujian Nasional Justru Lahirkan Kebohongan

Penulis : Torie Natallova
Kamis, 16 Juni 2011 19:32 WIB

JAKARTA–MICOM: Dewan Perwakilan Daerah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan program ujian nasional (UN) di Indonesia. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, UN terlalu dipaksakan sehingga semua sistem dan penyelenggara tersangkut kebohongan.

“SBY saya minta untuk mengomandoi penghentian UN. Kalau tidak, maka bisa menjadikan bangsa ini pelahir kebohongan,” kata Laode saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6).

Selain itu, Laode Ida mengatakan UN sebenarnya bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Ujian nasional bukanlah penentu kelulusan siswa menurut UU tersebut. DPD sebenarnya sudah dengan tegas menolak UN, namun kenyataannya UN tetap dipaksa berjalan. Akibatnya, timbul kasus-kasus seperti Alifah, anak ibu Siami.

“Pemaksaan ini menjadikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UN, proyek itu hanya menghabiskan uang dan sarat kebohongan. Kasus Alifa, menjadi bukti nyata bahwa pendidikan sangat menjungkirbalikkan nilai-nilai fundamental, kejujuran dihancurkan hanya karena gengsi,” tuturnya. (OL-8)

UJIAN NASIONAL sialan
UJIAN NASIONAL cuma incaran proyek semata
proyek UJIAN NASIONAL menguntungkan pejabat Korup

Ujian Nasional
Duta Kejujuran yang Dikucilkan
Penulis : Gayatri
Rabu, 15 Juni 2011 15:21 WIB

JAKARTA–MICOM: Sudah lebih sepekan, Siami, Widodo, dan anak mereka, Alif Achmad Maulana, memilih tinggal di Gresik, Jatim. Rumah mereka di Kampung Gadel, Surabaya, dibiarkan kosong.

Pekerjaan menjahit Siami dan pergudangan Widodo pun terpaksa ditinggal. Sebab, sebagian warga tak suka keluarga yang membongkar kecurangan di balik pelaksanaan ujian nasional SDN 2 Gadel tersebut tinggal di sana.

Siami terpaksa pulang sekeluarga ke Gresik setelah tak tahan terus didera demonstrasi warga. Warga yang tak suka pada upaya jujur Siami menyuruhnya meminta maaf dan mencabut sanksi yang dijatuhkan Wali Kota Surabaya ke kepala sekolah dan dua orang guru. Katanya, seluruh kisruh ujian nasional ini merupakan kesalahan Siami.

“Kami kan nggak maksud apa-apa, kami cuma mencari kebenaran. Kalau saya tidak bicara, saya bisa terbebani seumur hidup,” ungkap Siami pada Media Indonesia, Rabu (15/6).

“Kalau pekerjaan nggak apa-apa lah. Sekarang mereka mengerti kami sedang ada masalah. Tapi kalau nanti nggak boleh masuk (kerja) lagi karena kelamaan (mangkir), ya pasrah saja.”

Padahal, upaya Siami mengungkap kebenaran merupakan suara hati nuraninya yang tak suka ketika anaknya dipaksa memberi contekan massal kepada tiga kelas di sekolahnya. Alif disuruh mengerjakan ujian, memberikan jawabannya ke teman sekelasnya untuk kemudian disalurkan oleh teman sekelasnya itu ke dua kelas lainnya.

Bukan cuma Siami yang dimusuhi, Alif juga. Anak yang suka main sepak bola itu kemudian memilih pergi dari teman-temannya di Gadel untuk ikut orang tuanya mengungsi ke Gresik. Padahal, ia sendiri sebenarnya juga tak suka harus memberi contekan. Sayang, ia tak berani menolak perintah wali kelasnya.

“Sebenarnya teman Alif sudah ada yang menulis di Facebook Alif, anaknya itu minta maaf ibunya marah-marah ke Alif. Tapi orang tuanya,” keluh Siami.

Terkucil, Siami dan keluarga memilih tak kembali ke Gadel. “Kalau mau balik ya sebenarnya mau, tapi nggak ke Gadel. Ya kalau semua warga di situ mau terima saya, kalau hanya di mulut saja? Saya kan nggak mau kalau dalam hati mereka nggak mau. Saya kan masih trauma,” ujar Siami.

Tapi, ia mengatakan tetap akan kembali ke Surabaya, mungkin kos di tempat lain. Soalnya, Alif ingin bersekolah di SMP 3 Surabaya.

Perlakuan lebih baik dialami Irma Winda Lubis dan anaknya, M Abrary Pulungan. Winda juga melapor pada Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa anaknya telah dipaksa mencontek lewat SMS yang diedarkan gurunya di SDN 06 Pesanggrahan Petang, Jakarta Selatan.

“Intimidasi ada dari teman-teman, tapi saya coba bicara di depan anak-anak. Urusan hukum ini urusan orang tua, tapi anak-anak harus tetap belajar. Teman-teman anak saya berubah,” ungkap Winda.

Orang tua murid yang tadinya memusuhi Winda pun kemudian sudah ada yang mendukungnya. Para orang tua murid yang, menurut Winda, dikumpulkan Suku Dinas Pendidikan untuk diminta membantah pelaporan Winda ke KPA, sebagian mulai mengakhui ada yang salah dengan sistem ini. “Mereka bilang, Bu Winda nggak salah,” cetusnya.

Bukannya tak tahu, Winda dan Siami sadar ada kekhawatiran akan nama baik sekolah dan penerimaan SMP dari lulusan SD 2 Gadel maupun SDN 06 Pesanggrahan. Keduanya juga paham orang tua murid khawatir anak mereka harus menjalani ujian ulang.

“SD-nya Alif itu dulu nggak pernah masuk sepuluh besar. Tahun lalu ranking sembilan. Mungkin itu alasannya. Sekolah juga ingin mayoritas anaknya masuk SMP negeri, jadi nilai rata-ratanya harus bagus,” ungkap Siami.

Setidaknya, keberanian Winda dan Siami mengungkap problem pendidikan dasar masih mendapat apresiasi. Selain jutaan dukungan di Facebook, Alif pun akan dijadikan duta kejujuran di Mahkamah Konstitusi hari ini (16/6).

Memang ketidakjujuran harus tetap disuarakan supaya pada akhirnya, sistem pendidikan yang lebih baik dapat diberikan pada generasi beriutnya. “Harapan saya, ini jangan sampai terulang kembali,” tandas Siami.

Pemerintah sendiri berjanji akan ada upaya perbaikan setelah kasus ini terungkap. Penanganan secara kasuistik akan dikerjakan pada level pemerintah provinsi. Namun, lebih lanjut, Kementerian Pendidikan Nasional juga akan mencari apa yang salah.

“Kalau sanksi, karena sudah otonomi, akan diambil pihak pemkot seperti yang dilakukan Ibu Risma (Tri Rismaharini, wali kota Surabaya). Tapi ini kan urusan pendidikan, jadi bukan sanksi saja yang harus dibereskan. Kenapa terjadi proses ketidakjujuran yang antipendidikan, itu yang harus dicari,” kata Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal. (*/OL-3)

Sontek Massal UN
Pramono Anung: Kejujuran Siami Harus Dicontoh Politisi
Penulis : Tori Natalova
Kamis, 16 Juni 2011 14:51 WIB

AKARTA–MICOM: Kasus Siami dan anaknya, Alif, memang tengah menjadi bahan perbincangan di masayarakat saat ini. Kejujuran sang anak terkait kasus sontek massal dalam ujian nasional SD yang kemudian diteruskan oleh sang ibu adalah sebuah hal langka yang ditemui di Indonesia saat ini.

Kejujuran Siami dan anaknya tersebut lantas mendapatakan apresiasi oleh banyak tokoh nasional. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang mengapresiasi penuh tindakan Siami dan Al. Pram begitu ia biasa dipanggil bahkan mengatakan sikap jujur Siami harus dijadikan contoh oleh politisi Indonesia.

“Ibu Siami kita jadikan contoh dan keteladanan bagi siapa pun, terutama bagi politisi,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Kamis, (16/6).

Menurut politisi PDIP tersebut, kasus contek massal tak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga daerah Jakarta dan juga Jawa Barat. Pram mengatakan, banyaknya kasus-kasus sejenis menunjukkan adanya kesalahan sistem pendidikan seperti ujian nasional tersebut.

“Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Menurut saya, ada persoalan yang mendasar, ada sistem yang dibangun yang salah sehingga memberikan ukuran kepada anak didik yang terlalu berlebihan dalam kemampuannya. Kalau ini terjadi secara merata berarti ada sistem yang salah yang sekarang diajarkan,” tuturnya.

Dukungan penuh kepada Siami memang telah datang dari kalangan tokoh yang melihat langkanya kejujuran saat ini hadir di tengah masyarakat. Dukungan itu munculkarena Siamo dan keluarganya justru diusir oleh warga sekitarnya.

Pram pun mengatakan jika nantinya Siami akan mendapat masalah hukum, tentunya Siami akan diberikan bantuan hukum. Apalagi saat ini, Siami didesak warga Gadel Sari, Surabaya untuk meninggalkan rumahnya karena dianggap bersalah melaporkan kecurangan ujian nasional di SDN Gadel 2 Surabaya. (*/OL-3)

Pengusiran Pelapor Kecurangan UN di Gadel kayak Film Koboi
Penulis : Torie Natallova
Kamis, 16 Juni 2011 12:12 WIB

JAKARTA–MICOM: Ketua MPR Taufik Kiemas bangga dan salut dengan kejujuran yang dilakukan anak ibu Siami yang kerap dipanggil Al tersebut. Taufik Kiemas melihat kejujuran anak SDN Gadel 2 Surabaya tersebut sebagai contoh terbaik dan membuat inspirasi baginya sebagai Ketua MPR.

“Kalau saya melihat ini contoh terbaik dan kejujuran seorang anak. Seorang anak jujurnya luar biasa. Kalau seorang anak jujur begini, kalau jadi pemimpin, pasti lebih jujur. Saya sendiri pun mesti berkaca pada anaknya bu Siami, luar biasa sekali,” ujarnya, saat ditemui di gedung DPR, Kamis (16/6).

Suami Megawati Soekarnoputri tersebut menolak keras aksi pengusiran keluarga Siami dari kampungnya yang bertempat di Gadel Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Aksi ratusan warga yang menolak kehadiran Siami ke kecamatan tersebut karena para wali murid menolak tindakan Siami yang sok pahlawan dengan melaporkan wali kelas Al ke pemerintah setempat karena telah memberi sontekan saat ujian nasional.

“Masa orang baik diusir kayak film koboi zaman dulu saja? Orang baik diusir, yang jahat tinggal. Kalau film-film koboi begitu kan. Harusnya, diberikan penghargaan,” tandasnya.

Taufik menambahkan sikap jujur tersebut harusnya dicontoh seluruh masyarakat, dan negara juga harus melindungi anak dan ibu Siami karena kejujuran mereka. Taufik juga menyarankan agar digelar ujian ulang di sekolah dasar tersebut.

Ketua MPR juga salut dengan tindakan tegas wali kota yang menonaktifkan wali kelas Al di SDN Gadel 2 Surabaya tersebut. “Saya rasa diputuskan oleh Kementerian Diknas, harus diulang. Saya senang wali kotanya tegas juga, wali kotanya terkenal agak lempeng juga dan juga berani,” tandasnya. (*/OL-11)

Menteri Pendidikan Tidak Mampu
Ujian Nasional Adalah Bentuk kebodohan bangsa ini
Korupsi di Ujian Nasional
Ujian Nasional rawan korupsi…
Pejabat Indonesia semakin kaya karena Ujian Nasional
Pelajar Indonesia tolak Ujian Nasional
Mahkamah Agung tolak Ujian Nasional
sayangnya pemerintahnya keparat
jadinya Ujian Nasional tetap berjalan

Mendiknas: Kasus Gadel Selesai
Sabtu, 18 Juni 2011 13:58 WIB

SURABAYA–MICOM: Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh meminta kasus sontek massal SDN Gadel 2, Surabaya, Jawa Timur, sudah selesai.

Ini dikatakannya saat berkunjung ke SDN Gadel 2 dan menggelar dialog bersama guru beserta wali murid di Jalan Gadel Sari Sekolahan, Kecamatan Tandes, Surabaya, Sabtu (18/6).

“Kami tidak menyalahkan dan membenarkan siapapun dalam kasus ini. Kalau diperdebatkan juga tidak selesai-selesai. Yang penting keputusan saya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki berdasar,” ujarnya di sela dialog.

Mantan Rektor ITS Surabaya tersebut juga mengungkapkan, bahwa kasus sontek massal ini ibarat dilempar kotoran sapi, yang sakit dan bau, namun justru menjadi pupuk sekaligus penambah kesuburan.

“Nah, pupuk inilah yang harus kita lanjutkan. Mari kita membangun sekolah ini menjadi sekolah dan masyarakatnya lebih baik. Mari kita buka lembaran baru,” ungkap Nuh yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut.

“Ada hikmah dan sisi positif di balik ini semua, salah satunya, siapa sekarang yang tidak mengenal SD Gadel? Semua masyarakat Indonesia sekarang mengenalnya,” tutur Nuh.

M. Nuh juga menegaskan, dari peristiwa ini, memang ada semacam tuntutan yang harus segera diperbaiki, baik sistem dan evaluasi pendidikan di Indonesia.

“Pendidikan sektor yang tidak statis harus segera direspon untuk perubahan di lingkungan pendidikan dengan cara bijaksana,” tutur dia.

Terkait itu, pihaknya berjanji akan menyerap masukan dan saran dari masyarakat tentang proses evaluasi pendidikan.

Sementara itu, menteri kelahiran Surabaya tersebut juga berkesempatan menghadiahkan perangkat keras laboratorium komputer untuk SDN Gadel 2.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala SDN Gadel 2, Siti Khamsah melaporkan situasi terakhir tentang kasus contek massal. Menurutnya, kasus tersebut membuat guru merasa tertekan.

“Kami tidak bisa konsentrasi dalam belajar mengajar. Guru takut mendapat sanksi,” katanya. (Ant/OL-9)

UN SD tidak Diperlukan
Penulis : Putri Werdiningsih
Sabtu, 18 Juni 2011 11:46 WIB

JAKARTA–MICOM: Kasus sontekan massal yang terjadi di SDN Gadel, Surabaya seharusnya menjadi pelajaran untuk mengkaji pelaksaan Ujian Nasional di tingkat Sekolah Dasar.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saefudin dalam sebuah diskusi bertema Tragedi Siami dan Kleptorasi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

“Apakah UN itu sudah tepat untuk SD. Harus ada peninjauan ulang terkait hal ini,” kata Lukman, Sabtu (18/6).

Menurutnya, UN di tingkat SD itu tidak diperlukan, karena siswa Sekolah Dasar sudah dikenai wajib belajar 9 tahun.

Lanjut Lukman seharusnya pemerintah tidak melanjutkan sistem ini selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan sejumlah kalangan yang meminta agar Ujian Nasioal dikaji ulang. (OL-12)

Ujian Nasional Cukup Sampai Tahun Ini
Penulis : Putri Werdiningsih
Sabtu, 18 Juni 2011 11:47 WIB

JAKARTA–MICOM: Sekjen perwakilan guru kota Bandung, Iwan Hermawan. Ia menganggap anak seusia Alif tidak seharusnya menanggung beban berat untuk menjaga citra guru dan sekolahnya dengan menghasilkan nilai yang baik dalam ujian nasional.

“Alif memegang beban tidak hanya harus lulus tapi bagaimana reputasi guru dan reputasi kepala sekolah. Kalau UN-nya jelek ia akan dimutasikan,” cetusnya di Jakarta, Sabtu (18/6).

Alif atau Alifah melaporkan kepada ibunya, Siami kalau guru di sekolahnya mewajibakan dirinya memberikan sontekan massal kepada rekan-rekannya yang mengikuti UN SD, agar nilai sekolah di Gadel, Surabaya tesebut terdongkrak.

Sang ibu yang terusik nuraninya dan tidak ingin anaknya rusak sejak dini oleh sistem yang ada melaporkan ke dinas pendidikan setempat.

Kasus ini berjung dengan pengusiran keluarga Siami dari kampung halamannya. Kini, keluarga ini mengungsi di Gresik.

Ia memaparkan dalam kasus semacam ini, guru sebagai pendidik juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Menurutnya ini merupakan kesalahan sistem yang memaksa guru untuk menjaga penilaian sekolahnya.

“Kesalahan UN seperti ini cukuplah yang terakhir,” pungkasnya. (OL-12)

Kasus Sontek Massal
Mendiknas Harus Koreksi Diri
Penulis : Herybertus Lesek
Sabtu, 18 Juni 2011 22:23 WIB

JAKARTA–MICOM: Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin meminta penyelenggara pendidikan untuk menjadi teladan kejujuran.

Lukman mengatakan demikian setelah mengetahui bahwa Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh sangat defensif terkait kasus ibu Siami, Ibunda AL, siswa yang yang melaporkan insiden sontek massal saat ujian nasional di SDN 2 Gadel, Surabaya, April lalu.

Menteri pendidikan begitu defensif, padahal Al mengaku kalau sontekan yang ia beri kepada temannya disalah-salahkan, karena Al tidak rela ujiannya disontek massal, dan Menteri menyatakan hasil ujian masing-masing anak berbeda,” ucap di diskusi polemik dengan tema Tragedi Siami Negeri Kleptokrasi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/6).

Menurut Lukman, saat ini dalam dunia pendidikan terdapat pergeseran nilai. Pergeseran nilai yang dimaksud adalah sikap permisif dari pimpinan pendidikan dan penyelenggara untuk menolerir kesalahan. Karena itu, harus ada revolusi total dalam dunia pendidikan.

“Ini pergeseran nilai yang luar biasa. Harus terjadi revolusi di sektor pendidikan, agar dilakukan radikalisasi oretasi pendidikan, karena ini sangat serius,” tegasnya.

Lukman pun meminta agar penyelenggara pendidikan intropeksi diri. Dalam kasus Siami, sontek massal di Surabaya, tidak sepenuhnya guru dipersalahkan, karena guru mendapat tekanan bagaimana caranya murid mendapat nilai yang bagus untuk bisa lulus ujian nasional.

“Tidak bisa salahkan guru yang memberi perintah untuk bocoran, karena guru tertekan memiliki tanggung jawab hasil terbaik kelolosan murid terhadap UN,” ucapnya. (*/OL-9)

About these ads

1 Tanggapan so far »

  1. 1

    edy berkata,

    duhhh pak mentri pendidikan. mungkin anda terlalu pandai dan cerdas ya sehingga tidak bisa membedakan memimpin species homo sapiens dan ape. itu unas kan sudah jelas tidak memenuhi validity, reliability dan security. kok masih saja dijadikan acuan untuk masuk smp dan sma? dan sampean telah menyuburkan blind faith. tolong belajar yang banyak ya kl ingin jadi pemimpin yang pantas memimpin.


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: