Archive for Juni, 2011

Mewujudkan Sebuah Pedoman -Master Plan- Pengelolaan Sampah yang Ideal

Mewujudkan Sebuah Pedoman Pengelolaan Sampah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia pemerintah. Kebejatan moral serta kecerdasan intelektual pemerintah tentu akat terkait erat dengan baik atau buruknya keberadaan master plan pengelolaan sampah di Indonesia.

yahhh, you know lah…gimana tingkat kecerdasan dan moral aparataur pemerintah kita!

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Beberapa kota di Indonesia belum mampu untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat, dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulanganya.

Karena itu untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ideal di suatu wilayah, maka diperlukan suatu perencanaan atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah.

Sedangkan menurut Bagong Sutoyo, dapat dikatakan Indonesia belum memiliki data persampahan yang akurat dan valid baik volume maupun komposisinya. Sehingga hal ini berimplikasi pada penyusunan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menangani persoalan sampah secara nasional, provinsi, maupun kota/ kabupaten.

Segera diperlukan suatu kebijakan dan panduan nasional supaya setiap kota/ kabupaten menyusun master plan atau action plan pengelolaan sampah daerahnya masing-masing. Di dalamnya tertuang langkah-langkah konkrit pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, komposting sampah sehingga penanganan sampah dimulai dari sumbernya dengan melibatkan berbagai stakeholders.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, rencana merupakan alat implementasi dan hendaknya implementasi berdasar suatu rencana. Menurut Sondang P Siagian sebagaimana dikutip Ridwan, rencana didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan .

Sebagai dasar suatu perencanaan, Saul K. Katz mengungkapkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan (forecasting).
2. Dengan adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangannya, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengupayakan ketidakpastian dapat dibatasi sesedikit mungkin.
3. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination).
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun suatu kegiatan usahanya
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (control of evaluation) .

Dalam setiap penyusunan suatu perencanaan, seyogyanya dipertimbangkan sekurang-kurangnya empat (4) hal, yaitu:

1. Permasalahan yang didasarkan kepada pertimbangan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan yang dimiliki.
2. Cara dan prosedur untuk mencapai, tujuan dan sasaran rencana, harus memperhatikan berbagai potensi dana, daya, dan upaya dengan disertai adanya penentuan alternatif atau kombinasi alternatif yang dipandang terbaik. Disamping itu perlu diperhatikan pula aspek koordinasi dan konsistensi diantara berbagai kegiatan, pengurangan sumber daya, dan penetapan susunan skala prioritas.
3. Penterjemahan, pengkonversian, dan pengartikulasian rencana dalam program-program kegiatan yang konkret harus tepat, cermat, dan akurat, tanpa harus mengurangi fleksibilitas.
4. Penetapan jangka waktu yang logis, rasional, dan realistis .
Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah terkait tentunya memegang peranan sentral dalam mewujudkan suatu perencanaan pengelolaan sampah, yang dibentuk dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Ornop, perguruan tinggi, kelompok pemuda, karang taruna, ibu-ibu PKK, dan tentunya masyarakat pada umumnya.

Pembentukan perencanaan juga didasarkan atas berbagai faktor-faktor terkait, misalnya jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi penduduk, kondisi geografis, kemajuan teknologi, jenis sampah yang dihasilkan, kemampuan pengelolaan, potensi-potensi, dan keefektifan serta efisiensi pengelolaan sampah. Penentuan strategi ini tentunya dilandasi melalui suatu studi yang dapat menggambarkan berbagai permasalahan sampah yang dihadapi serta berbagai alternatif penanganannya dan berbagai aspek-aspek yang terkait lainnya tentang pengelolaan sampah di suatu wilayah.

Keikutsertaan seluruh stakeholders di dalam sebuah perencanaan, diharapkan dapat memberi informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, menurut Lothar Guilding dengan adanya peranserta masyarakat tersebut, maka dapat memberi informasi kepada pemerintah mengenai hal-hal di masa datang yang akan menjadi hambatan/ kendala bagi masyarakat dalam pelaksanaan suatu rencana, yakni pengelolaan sampah. Selain itu, hal itu juga dapat meningkatkan kesediaan masyarakat dalam menerima suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah .

Pelaksanaan perencanaan tersebut nantinya diharapkan menghasilkan suatu pedoman teknis (Standard Operational Procedure) pengelolaan sampah di suatu wilayah. Lebih lanjut, pedoman ini kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah bersama seluruh stake holders, untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sehingga akan terwujud kejelasan tanggung jawab di dalam pengelolaan sampah.

Perlunya kejelasan tanggung jawab ini, agar dikemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terkait hak dan kewajiban di dalam pengelolaan sampah.
Pedoman ini juga diharapkan juga berfungsi mengetahui lebih rinci permasalahan yang ditemui di lapangan, misalnya titik-titik penumpukan sampah, pembakaran sampah, dan TPS liar sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Kemudian pedoman ini dapat mengarahkan tujuan dari upaya pengelolaan sampah yakni, meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh sampah bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, agar dicapai suatu keterpaduan dan kesatuan hukum dalam kerangka pelaksanan pengelolaan sampah.

Sebagai gambaran, apabila suatu wilayah sebagian besar terdiri atas kawasan pedesaan maka pendekatan yang efektif untuk diupayakan adalah melalui pemberdayaan aparat pemerintahan desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan peranserta dalam upaya pengelolaan sampah, baik dalam proses pengurangan dan penanganan sampah.

Kemudian dari jenis sampah yang dihasilkan, apabila suatu wilayah sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani maka fokus utama pengelolaan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan bertani dan dapat mendorong usaha pertanian, misalnya memprioritaskan pengelolaan sampah melalui cara pengkomposan.

Selain hal tersebut di atas, penting juga menentukan beban pembiayaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Idealnya biaya dibebankan kepada APBN dan APBD karena masyarakat telah membayar pajak , sehingga seharusnya beban pengelolaan sampah telah terintegrasi kedalam tagihan pajak tersebut.

Sementara itu masyarakat hanya ikut berperan serta atau sebagai pelengkap kurangnya APBN atau APBD. Dengan adanya peran serta masyarakat ini maka perlu diperjelas mengenai bagaimana pengelolaan dan ketentuan ketentuan lainnya mengenai biaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mengeluarkan biaya untuk proses pengelolaan sampah, tetapi hanya pada proses pengumpulan dan pengangkutan sampah saja . Apabila dalam perencanaan tersebut dapat diupayakan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan beban pembiayaan tersebut dan kemudian mengalihkannya pada proses pengelolaan sampah yang lain misalnya proses pengolahan, tentunya hal ini dapat lebih meringankan beban yang ditanggung oleh pemerintah terkait.

Comments (2) »

Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Sampah

Menurut lembaga AMPL, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah mencakup:

1. Timbulan sampah makin besar
a. Jumlah populasi terus bertambah (alami/urbanisasi)
b. Meningkatnya kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas
c. Peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi sampah

2. Kapasitas pelayanan terbatas
a. Paradigma lama pengelolaan sampah mengandalkan proses (kumpul-angkut-buang)
b. Prioritas pendanaan sangat rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan
c. Kapasitas kelembagaan belum memadai (status, kewenangan, perencanaan, pengawasan, SDM, dll)
d. Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal

3. Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan
a. Perhatian untuk sosialisasi, pembinaan, pendidikan, masyarakat sangat rendah
b. Iklim dan birokrasi kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi

Leave a comment »

Berbagai Gambaran Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif keberadaan sampah, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Hal tersebut merupakan hal baru di dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) adalah landasan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Indonesia.

Sayangnya, sebagai salah satu negara terkorup di dunia, sekaligus dengan buruknya tingkat pendidikan, setelah 3 tahun berlangsung, pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan di UUPS belum dapat terwujud.

Ketiadaan langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan progres kerja untuk mewujudkan hal tersebut, tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Kebodohan pengelola negeri ini untuk menjalankan amanat UU, adalah suatu hal yang tidak dapat dinafikkan.

Yo Wisss, intinya pemerintahnya Gak Mampu Mewujudkannya deh…

ini ada beberapa rangkuman pengelolaan sampah di Indonesia.

Rangkuman dari beberapa sumber, antara lain Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS), Yayasan Kanopi, Laporan Volume Sampah Harian Kota Yogyakarta, dan sumber-sumber lainnya Penulis mohon maaf sebelumnya, kalau tidak maksimal dalam mencantumkan sumber.

Pengelolaan Kompos di Kebun Karinda, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Kebun Karinda adalah sarana percontohan, penyuluhan, pelatihan dan Pembinaan pengomposan skala perumahan yang dikelola oleh Komite Lingkungan Perumahan Bumi Karang Indah dengan ketua Djamaludin Suryohadikusumo dan wakil ketua Sri Murniati Djamaludin.

Sejak didirikan 28 Januari 2006 Kebun Karinda telah mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat luas untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya. Bahkan, KLH telah menerbitkan buku panduan berjudul “Pengomposan Skala Rumah Tangga” yang disusun oleh Sri Murniati Djamaludin (Kebun Karinda) dan Sri Wahyono (BPPT).

Kebun Karinda mengembangkan teknologi pengomposan dengan sistem aerobik termofilik. Untuk sampah rumah tangga digunakan Takakura Home Method yang diperkenalkan oleh Mr. Takakura, staf ahli dari lembaga Jepang Kitakyusu International Techno-cooperative Association (KITA). Mr. Takakura telah mengadakan kunjungan langsung ke Kebun Karinda dan menjadi pembicara pada workshop yang diselenggarakan oleh APPB bekerjasama dengan KLH dan Kebun Karinda.

Kegiatan-kegiatan Kebun Karinda ditujukan untuk peserta dari RT/RW, Kelurahan, organisasi, perkumpulan, pemerintahan, lembaga pendidikan (TK, SD, SMP, SMU, PT), kelompok pengajian, pesantren, serta jemaat gereja.

Kegiatan-kegiatan di di Kebun Karinda antara lain yaitu:
• Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sampah organik dan pembibitan
• Kegiatan rutin pengomposan sampah rumah tangga dan halaman
• Pembibitan tanaman hias, tanaman obat, tanaman pelindung dan sayuran organik

Pelatihan diberikan dalam dua cara: yaitu melalui pemutaran Video CD dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam kegiatan pengomposan. Metode ini merupakan faktor pendukung terwujudnya upaya penyuluhan tentang pengelolaan sampah, yang kemudian secara efektif memungkinkan peserta untuk memahami teknik pengomposan.

Teknik pengomposan yang dipakai cukup sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun, dengan memakai bahan murah yang tersedia di lingkungan sekitar, jadi cocok untuk kondisi daerah.

Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI), adalah LSM yang membantu pengelolaan sampah di Bukit Kencana Jaya (kawasan perumahan di Daerah Aliran Sungai Babon, Semarang)

Bintari bekerjasama dengan Gtz-ProLH ProLH (program lingkungan Indonesia-Jerman yang dibantu GTZ) berupaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dengan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan sampah melalui peningkatan partisipasi masyarakat di lingkungan perumahan BKJ.

Sistem baru pengelolaan sampah tersebut memilah sampah menjadi tiga (3) tipe sampah: sampah untuk dijual, sampah untuk pengomposan, dan sampah yang tidak termanfaatkan.

Sampah untuk dijual adalah sampah anorganik yang terlebih dahulu disimpan didalam rumah hingga diambil oleh petugas untuk dijual. Sampah untuk pengomposan merupakan sampah organik. Proses pengomposan mempergunakan wadah (Keranjang Takakura) yang diteliti dan dikembangkan selama proyek berlangsung. Dari 1.016 KK, 50 rumah tangga telah mengkomposkan sampah mereka. Sampah yang tidak termanfaatkan akan diangkut menuju TPA.

Penerapan percontohan TPS terpadu mampu mengurangi sampah yang diangkut menuju TPA. Dari total sampah yang dihasilkan, 60% akan dikomposkan dan dijual ke penadah barang-barang bekas, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA hanya 40%.

Paguyuban Sukunan Bersemi adalah kelompok masyarakat yang dibentuk tahun 2004. Paguyuban Sukunan Bersemi beranggotakan 4 kader dan 36 relawan. Terdiri dari beberapa kelompok kerja seperti unit kerajinan, unit kompos, unit perbengkelan alat rekayasa pengelolaan sampah, unit daur ulang styrofoam, unit penjualan sampah, dan unit pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan seperti layanan pendidikan dan pelatihan daur ulang, kerajinan daur ulang dan pengomposan, rancang bangun sistem pengelolaan sampah mandiri, penjualan sampah ke lapak dan perintisan kampong wisata lingkungan.

Dengan dukungan dari Monash University Australia pola pengelolaan sampah dikembangkan menjadi pola baru dengan metode 3R. Kerja keras warga membuahkan “Paguyuban Sukunan Bersemi” dan berhasil menciptakan pengelolaan sampah terpadu dengan tujuan menciptakan lingkungan bersih dan asri.

Prinsip pengelolaan sampah di Sukunan, Sleman adalah dengan menggerakkan seluruh warga masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melibatkan anak-anak dan remaja melalui puisi, lagu, mural, perlombaan melukis di tong sampah dan pembuatan kerajinan dari kemasan produk kopi, minuman dan lain-lain. Kegiatan ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan produk-produk daur ulang sehingga kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas kegiatan dapat dipenuhi dari kas bersama.
Atas usaha dan kerja kerasnya, Paguyuban Sukunan Bersemi juga mendapat penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagai Juara I lomba Kreasi Daur Ulang Tingkat Nasional pada Tahun 2004.

Upaya untuk meminimasi sampah dari sumbernya sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Timbulan sampah anorganik yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 12 m3/minggu dan sampah organik sebesar 22 m3/minggu. Dari total timbulan sampah yang dihasilkan, 90% diolah menjadi kompos dan produk daur ulang sehingga sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya tinggal 10%.

Selain itu, warga Sukunan juga menerapkan prinsip 3R, atau menurut Bapak Iswanto (koordinator gerakan Sukunan Bersemi) 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace. Replace yang dimaksud di sini adalah mengganti penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan ke bahan-bahan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh yang ide yang unik yakni penggunaan pembalut wanita (feminine napkins) yang dapat dipakai berkali-kali

Pengkomposan sampah oleh Dunia Usaha

PT Godang Tua Jaya. Bahan baku PT GTJ ini berasal dari PD Pasar Jaya (DKI Jakarta). Menurut penelitian sejumlah pakar persampahan di Indonesia, sampah pasar umumnya terdiri dari 80% sampah organik, yang mudah terurai secara alami.

Menurut perhitungan PT GTJ per april 2004 lalu, volume sampah organik mencapai 1.640 M³, dimana tonase 1.640 : 4 = 410 ton/hari. Kemudian yang dapat dijadikan bahan baku kompos 80%, sama dengan 80% x 410 ton = 320 ton. Kompos hasil produksi yang diperoleh 25%, sama dengan 25% x 320 ton = 81 ton. Jadi produksi kompos per hari sebanyak 81 ton.

Berkat kerja keras PT GTJ mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat dan dunia internasional. PT GTJ mendapat subsidi dari program subsidi kompos KLH, bagian dari WJEMP, yangmerupakan dana hibag GEF, sebesar Rp.250/kg pupuk organik yang diproduksi.

Pengkomposan PT GTJ mendapat pengakuan dari berbagai stakeholders baik sesama produsen kompos, pemerintah, perguruan tinggi, world bank, pers, LSM, dan masyarakat, termasuk kalangan internasional. Selain dari perguruan tinggi Indonesia, juga ada sejumlah ahli dari negara Asia melakukan studi di plant kompos PT GTJ, seperti Tatsuo Kimbara, Ph.D. dan Kaneko Sinji, Dr., Eng., keduanya dari Hiroshima University, Graduate School for international Cooperation and development Japan dan peneliti Akayama Tomoko dari Eco Topia Science Institute, Nagoya University.

PT Biozym berkantor pusat di Cinere Depok, sejak tahun 2003, merintis pengkomposan di areal TPA Burangkeng yang terletak di kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sekitar 1 Km dari TPA Sumur batu dan TPA Bantar Gebang.

Kegiatan ini juga mendapat subsisdi sebesar Rp.300 /Kg dari paket Western Java Environmental Management Project (WJEMP), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Proyek ini (WJEMP) mendapat dukungan dana dari Global Environment Facility (GEF) via World Bank.

Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pemulung dalam Mengelola Sampah di TPAS Kota Solo
Proses pemilahan dan pengurangan sampah yang ada di TPAS Kota Solo, dilakukan dengan membagikan gundukan sampah yang telah menjadi kompos secara gratis kepada masyarakat sekitar (pemulung). Masyarakat menyaring kompos dari bahan organik yang tidak terurai serta kotoran kasar, kemudian dijual.

Pada awal pembangunan TPAS, penduduk yang tinggal disebelah kiri dan kanan jalan adalah para pemulung yang diimpor dari luar daerah. Pemulung tersebut diberikan bantuan yakni sebuah gubug sederhana (settlement) oleh Pemda setempat.

Kini gubug-gubug tersebut telah berganti bangunan bata, dan anak-anak pemulung tersebut telah memiliki kesempatan untuk bersekolah. Setiap pagi hari bahkan puluhan truk parker di jalan menuju TPA untuk melakukan transaksi material selain sampah, seperti kertas/karton, besi, kaleng, plastik, aluminium.

Berdasarkan hal tersebut, dengan bantuan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemda Solo maka dihasilkan pengelolaan sampah yang terbukti berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan ekonomi rakyat kecil (pemulung).

Hal lain yang menarik adalah, adanya penggunaan hewan ternak sapi dengan cara dilepas liar di areal TPA untuk mencari makan sendiri. Berdasarkan penelitian WHO, teryata susu sapi TPA tersebut aman dan tidak tercemar oleh kotoran yang berasal dari sampah. (Sudrajat, Hlm.14-15). Pengelolaan TPAS seperti ini juga telah dilaksanakan di TPAS Piyungan Yogyakarta.

Pemberdayaan Masyarakat Mengelola Sampah Dengan Bantuan LSM

Bulan November 2007 ESP (Environmental Service Program) mulai melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Aceh dalam hal pengelolaan limbah domestik dan limbah padat rumah tangga yang berbasis masyarakat. Kegiatan daur ulang sampah ini adalah yang pertama kali diadakan di Aceh.

Dalam kegiatan yang berlangsung sampai saat ini, masyarakat Nusa diajak mengelola sampahnya menjadi produk bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tambahan.

Sebelum pelatihan dimulai, dua orang warga Nusa menjalani pelatihan instruktur kegiatan daur ulang di Calang, dipandu staf dan kader sampah ESP Jawa Barat.

Langkah awal pelatihan adalah kegiatan memisahkan sampah kering dan sampah basah. Selanjutnya sampah kering seperti bungkus minuman ringan seperti kopi, susu dan mi instant dibersihkan dan dirangkai menjadi tas dan dompet cantik. Bahkan sedotan dan kantong kresek bekas pun bisa disulap menjadi taplak meja atau bunga hias.

Pada akhir April lalu, pelatihan membuat kompos dimulai. Menggunakan metode takakura yang mudah dipraktikkan, sampah basah seperti sayuran dan buah-buahan busuk dipilah kemudian dicacah kecil-kecil, selanjutnya diaduk dengan kompos yang sudah jadi di dalam keranjang sampah yang disebut “keranjang ajaib” takakura. Dalam waktu satu bulan, sampah tadi akan berubah menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.

Kegiatan pelatihan ini diikuti 110 perempuan yang berkumpul seminggu sekali mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang bernilai jual. Dalam waktu enam bulan, masyarakat mulai merasakan manfaat dari kegiatan pengolahan sampah bersama ini. Selain desa menjadi lebih bersih, sampah rumah tangga pun tidak terbuang percuma. Hasil kerajinan dari sampah plastik pun sudah menghasilkan pemasukan satu juta rupiah untuk para pengrajinnya. Sebuah toko souvenir bernama Kampung Aceh Handicraft di Desa Lambhuk bahkan siap menampung hasil kerajinan sampah plastik dari Nusa ini.

Hasil pengolahan sampah di Desa Nusa adalah bukti nyata bahwa dengan kegiatan pemberdayaan yang baik, kaum perempuan memiliki potensi dan kontribusi yang besar dalam proses pembangunan. Hal ini juga membuktikan bahwa peran LSM sangat berarti dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Program Daur Ulang Kemasan Tetra Pack Oleh LSM Dana Mitra Lingkungan (DML)

Kemasan Tetra Pak terbuat dari kertas dan berpotensi menjadi pulp serat panjang sehingga sangat layak untuk didaur ulang. Tetra Pak sebagai produsen sampah, merasa bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap kualitas lingkungan dan membantu menentukan kapasitas daur ulang di negara-negara dimana kemasan kertas Tetra Pak terjual. Hal ini memotivasi PT. Tetra Pak dan DML (Dana Mitra Lingkungan) untuk merintis kegiatan daur ulang sejak tahun 2003. Kota Bandung, yang merupakan domisili BBPK, dipilih sebagai lokasi proyek percontohan.

Dana Mitra Lingkungan (DML) berkerjasama dengan PT. Tetra Pak sebagai perintis dan BPPK (Balai Besar Pulp & Kertas) yang melakukan penelitian kemasan kertas dan memodifikasi fasilitas daur-ulang kertas.

Kerjasama dengan PT Tetra Pak dalam kegiatan “Program Daur Ulang Kemasan Kertas “ sejak tahun 2005 – sekarang; Kerjasama dengan PT. Conoco Philips untuk kegiatan ToT (Training of Trainer) dalam bidang pengelolaan sampah; dan Program SERULING (Sekolah Ramah Lingkungan).

Kelompok sasaran dalam program daur ulang kemasan Tetra Pak ini adalah sekolah-sekolah mantan penerima program susu melalui UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), juga pemerintah daerah, warga masyarakat dan pengumpul sampah. Progam ini akan dikembangkan di Bandung dan Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo).

Pengelolaan sampah di beberapa kota di Jawa Barat yang penduduknya tidak begitu padat dan memiliki topografi lembah dan pegunungan seperti di kota Kuningan, Sumedang, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya sampahnya dibuang ke lembah. Cara tersebut dianut oleh kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan biayanya yang murah dan efektif. Tentunya hal ini dapat dipraktekkan dengan memperhatikan dan mensinkronkan pelaksanaanya dengan ketentuan yang ada dalam UUPS, yang mengamanatkan dihapuskannya sistem Open Dumping dan pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan.

Pengelolaan TPA di Kota Malang, yang menggunakan cara tumpukan dibangun dengan menggunakan bantuan dana asing dan dirancang secara modern dengan mengambil lokasi di suatu lembah.

Model Tumpukan, apabila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama dengan teknologi aerobik. Hanya saja tumpukan perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan (leachate), dan pembakaran ekses gas metan (flare). Model yang lengkap ini telah memenuhi prasyarat kesehatan lingkungan. Model ini banyak diterapkan di kota-kota besar. Namun sayangnya model tumpukan ini umumnya tidak lengkap (ada yang hanya tumpukan saja atau tumpukan yang dilengkapi saluran air buangan, jarang yang membangun unit pengolahan air buangan), tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan masyarakat dan lingkungan. (Sudrajat, Hlm 10-11)

Pemkot Surabaya pernah mengimpor 1 unit incinerator dari Inggris. Ternyata hasilnya tidak efektif, dikarenakan biaya pembakaran sangat besar dan polusi bau berubah menjadi asap dan debu, bahkan partikulat. Implikasinya incinerator di Indonesia kurang sesuai karena kadar air sampah sangat tinggi (>80%) sehingga sebagian besar energi yang digunakan untuk membakar (minyak residu) adalah untuk menguapkan air. (Hlm.13)

Pengelolaan sampah dengan menggunakan Incenerator juga pernah di laksanakan di Kota Bogor, yang diperoleh melalui impor incinerator dari Perancis, tetapi kembali gagal. Penyebab kegagalan tersebut sama seperti yang terjadi di Surabaya, yakni kadar air sampah yang tinggi .

Contoh lainnya yakni, Peran swasta dalam pengelolaan sampah oleh PT Unilever Indonesia Tbk melalui Yayasan Unilever Indonesia Peduli. Yayasan Unilever Indonesia menggelar lomba kebersihan dan penghijauan lingkungan yang telah dipilih nominasinya sebanyak 20 RT. Setiap RT diberi uang masing-masing Rp 2 juta untuk bisa membuat program yang memerhatikan lingkungan hidup itu dalam waktu dua bulan. Program itu dikemas dalam tema Jakarta Green and Clean 2006, yang ditujukkan untuk mengatasi masalah kebersihan, termasuk sampah, dan menciptakan lingkungan yang asri dengan penghijauan yang dimulai di tingkat rukun tetangga (RT) di lima wilayah DKI Jakarta.

Program Danamon Peduli adalah bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam membantu mengatasi permasalahan sampah di Perkotaan.

Salah satu kegiatannya adalah membantu terwujudnya Unit Pengolah Sampah Pasar (tradisional) Bunder (UPSPB) Sragen, Jawa Tengah
.
Program ini terbukti berhasil mewujudkan kebersihan pasar tradisional dari keberadaan sampah.

Comments (1) »

Jenis dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Dalam Penjelasan Pasal 29 UUPR disebutkan yang termasuk jenis RTH Publik adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Lebih lanjut menurut ketentuan di dalam dalam Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 63 tentang Hutan Kota yang berbunyi, tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Kemudian di dalam Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan bahwa, pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak dan atau dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak. Artinya Hutan Kota menurut ketentuan di dalam PP tersebut dapat digolongkan kedalam jenis RTH Privat.

Sedangkan dalam Pasal 6 Permendagri RTHKP, disebutkan 23 jenis RTHKP, yang meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan taman atap (roof garden).

Dalam kaitannya dengan jenis-jenis RTHKP yang ada dalam Permen RTHKP, seperti taman atap, lapangan parkir, menurut penulis tidak termasuk di dalam jenis RTH yang dimaksud oleh UUPR. Hal tersebut berdasarkan pengertian RTH dalam Pasal 1 Butir 21 yaitu “ruang terbuka hijau adalah area … tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam“ serta tujuan RTH yang termuat di dalam Penjelasan Pasal 29 UUPR yaitu “…proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain…”.

Dengan kata lain, patut dipertanyakan apakah tanaman di dalam pot-pot taman atap, lapangan parkir, dan atau taman atap dapat dikategorikan sebagai RTH sebagai “tempat tumbuh tanaman” dan dapat berfungsi untuk “menjamin sistem hidrologis air”.

RTH atau RTHKP dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, antara lain seperti: berdasarkan kepemilikan, fungsi, pola pembentukan. Dalam penjelasan pasal 29 UUPR dapat dirumuskan, ditinjau dari sudut kepemilikan, maka RTH dibagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota .

Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 29 UUPR RTH Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi .

Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi: (a) RTH alami yang berupa habitat liar alami, seperti kawasan lindung; (b) RTH non-alami atau binaan yang seperti pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi: (a) Bentuk RTH kawasan (areal, non linear); (b) Bentuk RTH jalur (koridor, linear) . Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan: (a) RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb; (b) RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/nasional . Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasikan menjadi: (a) RTH kawasan perdagangan; (b) RTH kawasan Perindustrian; (c) RTH kawasan pemukiman; (d) RTH kawasan pertanian; (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olahraga, alamiah

Leave a comment »

Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Pasal 29 UUPR, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Dalam Penjelasan Pasal 29 dijelaskan, proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa tujuan pembangunan RTH adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kota.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Permendagri RTHKP, tujuan penataan RTHKP adalah:
a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dalam makalah Lokakarya IPB, RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaanya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota .

Fungsi dasar RTH secara umum dapat dibedakan menjadi:

a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (’paru-paru kota’), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan). Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan ’keseimbangan kehidupan fisik dan psikis’. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali .

Sedangkan berdasar Pasal 3 Permendagri RTHKP, fungsi RTHKP adalah: (a) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; (b) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; (c) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; (d) Pengendali tata air; dan (e) Sarana estetika kota.

Lebih lanjut dalam makalah Lokakarya IPB dijelaskan, dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu:

1. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu: (a) Kapasitas atau daya dukung alami wilayah; (b) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya); (c) Arah dan tujuan pembangunan kota. RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RTH privat. Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau lebih luas dari RTH luas minimal , dan RTH privat merupakan RTH pendukung dan penambah nilai rasio terutama dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan dan kultural kota.
2. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH.
3. Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi).
4. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan RTH yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan stuktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya.

Selain itu, karakter ekologis, kondisi dan keinginan warga kota merupakan determinan utama dalam menentukan besaran RTH fungsional ini. Hal tersebut juga di sebutkan dalam Pasal 5 Permendagri RTHKP, yang menjelaskan:

(1) Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
(2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati .

Sedangkan di dalam Pasal 4 Permen RTHKP, manfaat RTHKP adalah: sarana untuk mencerminkan identitas daerah; sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial; meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; memperbaiki iklim mikro; dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Leave a comment »

Pengertian dan Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau atau yang sering disingkat RTH memiliki banyak pengertian. Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP), seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP). Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian RTH yang akan menjadi pegangan dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian RTH menurut Purnomo Hadi (1995), adalah:
1. Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
2. “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” .

Di dalam Pasal 1 Butir 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Permendagri RTHKP, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Dalam makalah lokakarya Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan oleh IPB, RTH Kota dapat didefenisikan sebagai bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Sedangkan pengertian ruang terbuka menurut Pasal 1 Butir 1 Permendagri RTHKP, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas balk dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Di bawah ini akan dipaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RTH, yaitu:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAH)
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB)
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG)
• Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP)
• Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU)

Comments (3) »

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPLH: ”setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Dan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan UUPLH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” .

Pengertian “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat” , mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar ”kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Sayangnya, selama ini sebagian besar pasti dapat merasakan, bahwa Hak atas lingkungan hidup hanyalah sebuah pepesan kosong. Hampir di seluruh kota, termasuk Ibukota Jakarta tidak memiliki luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal, sebagai penunjang kualitas lingkungan kota yang baik dan sehat.

Kemudian ketiadaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Terjadinya banjir setiap tahun di Ibukota dan berbagai daerah lain di Indonesia. Terjadinya bencanan longsor. Serta berbagai bentuk Hak Atas Lingkungan yang terkesan, tidak pernah dipedulikan oleh Keparat pemerintah.

Heinhard Steiger c.s, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh suatu prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Steiger menyatakan bahwa hak/ gugat tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu:

1. The function of defence (Abwehrfunktion) is the ringht of individual to defend himself againts an interference with his environment which is to his disadvantage;
2. The function of performance (Leistungsfunktion) is the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.

Fungsi yang pertama, yaitu yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan fungsi yang kedua yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki. Seperti yang telah ditampung dalam Pasal 34 UUPLH .

Atau dengan kata lain menurut Rangkuti, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu menurutnya, masalah yang penting adalah, bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertera dalam UUPLH dapat diterapkan. Hal ini sebagian besar tergantung pada penguasa dan untuk itu diperlukan peraturan yang lebih jelas.

Perlindungan hak asasi ini, misalnya dapat dilaksanakan dalam bentuk hak untuk mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti peran serta (inspraak, public hearing) atau hak banding (beroep) terhadap penetapan administratif (keputusan tata usaha negara) .

Kesimpulannya, apabila masyarakat sudah dapat memahami hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka sesuai dengan hukum serta prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan anda seharusnya menuntut terpenuhinya hak tersebut. MAsyarakat dapat menuntut pemerintah, gubernur, bupati, bahkan Presiden sekalipun.

Tetapi sayangnya, Hukum kita bisa dibeli…jadi jangan berharap banyak deh.

Kecuali Presiden mempunyai niat untuk mewujudkan hak tersebut, maka dijamin, semua hak itu akan terpenuhi. Intinya, tergantung Presidennya. Apakah di Presiden yang bejat kah, adail, berperikemanusiaankah, atauah seorang pemalas, penipu dan bodoh, yang tak pernah mampu memenuhi hak-hak warga negaranya..

Leave a comment »

Wisata Kuliner dan Konservasi Sumber Daya Hati dan Ekosistem Laut

Ikan dan proteinnya memang sangatlah penting untuk perkembangan manuisa Indonesia yang sehat Jasmani. Kebutuhan komsumsi ikan masyarakat Indonesia memang harus ditingkatkan karena komsumsi masyarakat kita sangat jauh dibandingkan dengan negara Jepang.

Namun hal tersebut, tentu saja harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebab, keberlanjutan kelestarian tersebut juga akan menentukan keberlanjutan kehidupan ikan-ikan yang akan kita komsumsi.

Menurut WWF, berdasarkan data Pusat Riset Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun lalu, 55% sumber daya ikan Indonesia sudah berstatus overexploited atau sudah tereksploitasi secara berlebihan.

Lsm Kiara juga menyampaikan bahwa, berdasarkan data-data KKP, saat ini sudah ada sembilan zona perikanan yang terksploitasi penuh, di antaranya Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Banda, perairan bagian barat Sumatra, dan bagian selatan Jawa.

Kondisi kelestarian laut dan sumber daya yang genting tersebut, semakin diperparah dengan selera lidah masyarakat kelas atas, yang hobi memakan berbagai jenis hewan “kelas atas” (langka). Kebudayaan tersebut semakin subur dengan tumbuhnya berbagai daerah wisata pesisir, yang mengandalkan wisata kuliner berbahan hewan-hewan kelas atas tersebut.

Banyak tempat wisata laut yang menyediakan menu hewan-hewan yang terancam punah. Selain itu, hewan-hewan yang masih kecil dan belum layak dikomsumsi, hanya untuk memenuhi “kenikmatan lidah” para wisatawan.

Parahnya lagi, tidak jarang yang menghancurkan kawasan hutan bakau untuk dijadikan tempat wisata laut. Kemudian tak jarang pula yang mengkomersialisasikan keberadaan terumbu karang serta pernak-pernik khas laut, untuk dijual kepada para wisatawan.

Hal inilah yang kemudian menjadi landasan WWF untuk mengeluarkan program seafood guide. Seafood Guide diwujudkan dengan bentuk kategori tangkapan yang perlu dihindari, di antaranya ikan barakuda, baronang, bawal hitam, bawal putih, butana, cumi, dugong, hiu, kakap putih, kuda laut, kuniran, kurau, kurisi, lumba-lumba, mata tujuh, penyu dan telur penyu, ikan sembilan, telur ikan, triton, trochus, ikan tuna sirip biru, dan udang.

Sayangnya, selama ini masyarakat Indonesia masih belum memperhatikan kelestarian lautnya. Kotornya seluruh pesisir yang ada di perkotaan serta hancurnya berbagai hutan bakau, menjadi indikator yang sulit untuk dinafikkan.

Sudah saatnya, kondisi kelestarian laut menjadi perhatian negara yang 2 per 3 bagiannya terdiri atas laut. Pemerintah jangan bisanya Cuma menghimbau untuk mengkomsumsi ikan, tanpa memikirkan keberlanjutan keberadaan ikan.

Pemerintahnya goblok kabeh….

Sumber : Media Indonesia,”Dilema Kuliner Laut”, 5 Juni 2011

Leave a comment »

Komersialisasi Kebun Binatang dan Kesejahteraan Satwa

Selama ini aspek komersialisasi selalu saja menjadi latar belakang berdirinya kebun binatang yang ada di Indonesia. Sedangkan aspek konservasi hewan dan ilmu pengetahun yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan, selalu diposisikan sebagai pendukung komersialisasi kebun binatang.

Akibatnya, sebagian besar kebun binatang yang tidak ekonomis karena sepinya pengunjung yang datang, terkadang menafikkan kesejahteraan hewan-hewan yang ada dalam penanggkaran.

Kesejahteraan hewan (sistem perawatan satwa yang meliputi perkandangan, nutrisi atau pakan, kesehatan, serta reproduksi , dan sebagainya) dalam penangkaran di kebun binatang atau tempat konservasi lainnya harus merujuk pada lima unsur kebebasan satwa yang diatur Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) dan World Society for the Protection of Animals (WSPA).

1. Hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus.
2. Hewan harus bebas dari ketidaknyamanan atau penyiksaan fisik.
3. Hewan harus bebas dari rasa sakit, nyeri, dan penyakit. Kegiatan ini mencakup upaya pencegahan dan pengobatan penyakit yang menimpa hewan)
4. Hewan harus bebas dari rasa takut dan tertekan atau stres.
5. Hewan harus bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alami mereka.

Sumber. Media Indonesia, “Menjamin Kesejahteraan Satwa”, 12 Juni 2011

Leave a comment »

Pemanfaatan dan Peningkatan Teknologi Biogas

Berdasarkan situs Wikipedia, Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya; kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida.

Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik.

Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil menghancurkan bakteri patogen dan sekaligus mengurangi volume limbah buangan.

Metana dalam biogas, bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida.

Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon diatmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil.

Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari limbah cair maupun limbah padat atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah

Biogas juga bersumber dari pengelolaan kotoran hewan dan kotoran lain, yang berpotensi menghasilkan gas Metana (CH4). Sebagai perbandingan, satu kilogram kotoran sapi dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 700 watt.

Pemanfaatan gas metana tersebut tentu mengurangi laju pemanasan global. Pasalnya, gas metana memiliki potensi efek rumah kaca 21 kali lebih besar daripada karbon dioksida.

Terlebih, penggunaan kotoran untuk bahan bakar biogas, tidaklah menghilangkan potensi kotoran untuk dijadikan sebagai pupuk kandang.

BIOGAS sebagai sumber energi terbarukan memang bukan hal baru. Di berbagai daerah di Indonesia, sudah banyak masyarakat, khususnya di perdesaan dan yang berprofesi sebagai peternak, memanfaatkan energi dari limbah organik itu.

Kendalanya, biogas belum mampu dicairkan, sebagaimana gas biasa yang dipakai sehingga untuk dapat bernilai ekonomi, maka efisiensi dan efektifitasnya harus diperhitungkan secara cermat.

Selama ini biogas masih lebih banyak digunakan untuk bahan bakar memasak. Pemanfaatannya pun harus dekat dengan sumber biogas.

Tentu untuk para peternak yang tempat pemeliharaan hewan tidak jauh dari rumah, hal tersebut tidak jadi soal. Namun, bagaimana jika biogas rumah warga cukup jauh dari tempat pemeliharaan hewan atau ketika biogas dari satu tempat peternakan harus dibagi-bagi kepada masyarakat di suatu daerah?

Salah satu jawabannya ada di daerah Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Di daerah yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota itu, biogas disimpan dalam balon atau kantong plastik sehingga dapat dibawa-bawa.

Pengembang teknologi itu adalah Sri Wahyuni, dosen peternakan yang kini juga menjadi pengusaha teknologi biogas. Di kantornya yang terletak tidak jauh dari kantor Kecamatan Ciomas, Sri kemudian menunjukkan pengoperasian kompor biogas.

Gas sendiri sudah disimpan dalam kantong plastik yang mirip seperti bantal besar dan tergantung di dinding. Dari situ pula gas bisa disalurkan ke lampu dan generator pembangkit listrik. “Saya sengaja membuat ini (kantong biogas) supaya bisa dibawa ke mana-mana. Jadi peternak datang ke kandang bawa rumput, pulang bawa gas,” ujar Sri.

Sumber :

Wikipedia
Media Indonesia, “Biogas Sepraktis Elpiji”, Minggu 12 Juni 2011

Tambahan dari situs (http://biogassederhana.blogspot.com/)

Potensi pengembangan Biogas di Indonesia masih cukup besar. Hal tersebut mengingat cukup banyaknya populasi sapi, kerbau dan kuda, yaitu 11 juta ekor sapi, 3 juta ekor kerbau dan 500 ribu ekor kuda pada tahun 2005. Setiap 1 ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan + 2 m3 biogas per hari. Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, hal tersebut mengingat bahwa 1 m3 biogas dapat digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Di samping itu pupuk organik yang dihasilkan dari proses produksi biogas sudah tentu mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil pula.

Di negara Cina Sejak tahun 1975 “biogas for every household”. Pada tahun 1992, 5 juta rumah tangga di China menggunakan biogas. Reaktor biogas yang banyak digunakan adalah model sumur tembok dengan bahan baku kotoran ternak & manusia serta limbah pertanian. Kemudian di negara India Dikembangkan sejak tahun 1981 melalui “The National Project on Biogas Development” oleh Departemen Sumber Energi non-Konvensional. Tahun 1999, 3 juta rumah tangga menggunakan biogasReaktor biogas yang digunakan model sumur tembok dan dengan drum serta dengan bahan baku kotoran ternak dan limbah pertanian. Dan yang terakhir negara Indonesia Mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an, pada tahun 1981 melalui Proyek Pengembangan Biogas dengan dukungan dana dari FAO dibangun contoh instalasi biogas di beberapa provinsi. Penggunaan biogas belum cukup berkembang luas antara lain disebabkan oleh karena masih relatif murahnya harga BBM yang disubsidi, sementara teknologi yang diperkenalkan selama ini masih memerlukan biaya yang cukup tinggi karena berupa konstruksi beton dengan ukuran yang cukup besar. Mulai tahun 2000-an telah dikembangkan reaktor biogas skala kecil (rumah tangga) dengan konstruksi sederhana, terbuat dari plastik secara siap pasang (knockdown) dan dengan harga yang relatif murah.

Manfaat energi biogas adalah sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak tanah dan dipergunakan untuk memasak kemudian sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak (bensin, solar). Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman / budidaya pertanian. Potensi pengembangan Biogas di Indonesia masih cukup besar. Hal tersebut mengingat cukup banyaknya populasi sapi, kerbau dan kuda, yaitu 11 juta ekor sapi, 3 juta ekor kerbau dan 500 ribu ekor kuda pada tahun 2005. Setiap 1 ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan + 2 m3 biogas per hari. Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, hal tersebut mengingat bahwa 1 m3 biogas dapat digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Di samping itu pupuk organik yang dihasilkan dari proses produksi biogas sudah tentu mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil pula.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.