Kajian Hukum – Gugatan Class Action di Mandalawangi, Garut

TUGAS PAPER KONSENTRASI HUKUM LINGKUNGAN
(CLASS ACTION)

KAJIAN HUKUM
GUGATAN CLASS ACTION
Tanah Longsor di Mandalawangi Garut

Disusun oleh :
03/168289/HK/16374

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2006

Kajian Hukum Gugatan Class Action
(Tanah Longsor di Mandalawangi Garut)

PENDAHULUAN
• Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat). Hal tersebut dapat kita lihat didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, butir 1, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasar norma obyektif yang mengikat kedua pihak baik yang memerintah dan juga yang diperintah. Hak-hak dan kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum dan harus dijamin serta dilindungi pemenuhannya.
Hukum di Indonesia dituntut agar mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain. Selain itu hukum harus mampu menyediakan sarana yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan publik, kebutuhan dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya.
Perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum acara perdata salah satunya ditandai dengan di implementasikannya prinsip-prinsip class action yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum common law kedalam system peradilan di Indonesia. Pada tahun 1997, melalui UU UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), di Indonesia diperkenalkan mekanisme pengajuan sengketa lingkungan hidup ke pengadilan secara perwakilan, yakni dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok (Class Representative) mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (Class Members), yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Class action yang dikembangkan di Indonesia timbul karena masalah Lingkungan Hidup yang terjadi, akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Para pembuat UUPLH mungkin coba menerapkan class action agar dapat menekan laju kerusakan Lingkungan yang terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.
Gugatan Perwakilan atau yang lebih dikenal dengan Class Action di negara-negara common law, merupakan lembaga penyelesaian sengketa perdata baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia, oleh karena itu dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penerapannya dan perangkat hukumnya. Hal ini coba di antisipasi dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action), walaupun dapat dikatakan masih sangat sumir untuk dapat mengatur prosedur class action. Hal ini ditutupi dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Indonesia.
Menurut penelitian gugatan class action masih belum begitu dikenalnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus class action yang terjadi di Indonesia, yang berkaitan dengan laju kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis coba mengkaji, Gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut (2003), yang telah diputus kasusnya di tingkat PN, PT, dan sekarang sedang berjalan di tingkat Kasasi. Kajian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis.

• Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut :
1. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Analisa hukum mengenai unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut menurut Perma No.1 Th. 2002.
3. Perkembangan prosedur class action dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Perma No.1 Th. 2002 di Indonesia dan kaitannya dengan pelestarian Lingkungan di Indonesia.

• Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi Class Action.

• Manfaat
Manfaat kajian ini untuk memperdalam pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Class Action.

KASUS POSISI

“Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor.
Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (class action) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.
Dan pada 4 September 2003, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, mengabulkan gugatan perwakilan yang diajukan para korban longsor Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dedi Subandi memutuskan pihak Perhutani sebagai tergugat I harus membayar biaya rehabilitasi hutan dan lahan di Gunung Mandalawangi sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, Perhutani juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 10 miliar.”

Kasus tersebut diatas adalah kasus sengketa tentang lingkungan hidup. Penggugat dalam kasus tersebut adalah 275 warga yang diwakili oleh sembilan kelompok dan didampingi oleh tim advokat, pengacara, dan penasehat hukum. Dengan demikian para penggugat yang mengajukan gugatan adalah manusia dan badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi tanggal 28 Januari 2003 di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para tergugatnya adalah :
1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT II.
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kuhutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT III.
4. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Diponogoro Bandung, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT IV.
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Garut Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Garut, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT V.

Dalam surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (Class Action) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

PEMBAHASAN
Class Action dalam aturan hukum Indonesia :
1. Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.

Defenisi Class Action
Menurut Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Psl.37 a.1, Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Unsur-unsur Gugatan class action tanah longsor Mandalawangi Garut yang terkandung di dalam kedua aturan hukum tersebut adalah:
• Tuntutan yang disebabkan karena adanya perusakan Lingkungan Hidup.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi, salah satu faktor penyebab longsornya gunung Mandalawangi, yaitu : Adanya perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman. Pengajuan gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab pihak pengelola hutan di Gunung Mandalawangi, lokasi asal muasal terjadinya longsor. Kelalaian itu antara lain bisa dilihat dari rusaknya sebagian hutan di sekitar Gunung Mandalawangi seluas 293 hektar, di antaranya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Garut. Selain gundul, ada lima hektar kawasan hutan di lereng Gunung Mandalawangi yang telah beralih fungsi menjadi kebun tembakau, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Padahal, sebagai kawasan lindung terbatas, selain itu, sejak agustus 2002, pihak Administratur Perum Perhutani Garut Supena Bratamiharja mengungkapkan mengetahui ada delapan titik longsor di area kawasan lindung terbatas Gunung Mandalawangi. Namun, data tentang titik-titik longsor-yang kemudian menjadi awal bencana longsor itu-tidak diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut ataupun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Mandalawangi. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (direksi Perum Perhutani Jawa Barat) yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan dan ekosistem serta tata guna lahan sebagaimana mestinya. Dasar hukumnya Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 a.1 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

• Wakil Kelompok (Class Representatif).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal1 b. Adalah “satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya”. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. Dalam kasus ini yang berperan sebagai class representatif adalah perwakilan dari 9 (sembilan sub-sub kelompok) yang berjumlah 9 orang.

• Anggota Kelompok (Class members).
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan”. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. Dalam kasus ini yang berperan adalah 1.679 jiwa, warga yang menjadi korban tanah longsor Mandalawangi Garut.

• Adanya kerugian yang nyata-nyata diderita.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.1 c. Adalah, “sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian…”. Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action. Dalam kasus ini, korban tanah longsor mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, yaitu :
a. Korban jiwa meninggal :20 orang
b. Yang belum ditemukan : 1 orang
c. Rumah hancur :165 buah
d. Rumah Rusak Berat : 67 buah
e. Rumah Rusak Ringan : 44 buah
f. Rumah terancam longsor susulan :104 buah
g. Madrasah :2 buah
h. Kebun :25 Hektar
i. Sawah :70 Hektar
j. Kolam : 1 Hektar
k. Ternak Domba :150 Ekor
l. Ternak Ayam dan Itik :5000 Ekor
m. Ikan :3000 Kg

• Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal.2 b. “Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. Dalam hal ini kesamaan yang terjadi adalah pihak penggugat secara keseluruhan sama-sama dirugikan akibat tanah longsor yang terjadi di mandalawangi garut. Bencana itu didugat timbul karena kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan para tergugat.

Unsur-unsur diatas dapat membuktikan bahwa kasus penggunaan prosedur class action dalam kasus class action di mandalawangi garut, tepat. Class action sebagai prosedur penyelesaian sengketa menimbulkan akses keadilan kepada masyarakat terbuka, dan membuat perkara menjadi lebih ekonomis.

Manfaat Class Action
a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)
b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).
d. Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

Persyaratan-persyaratan mengenai Gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002:

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”. Dalam kasus gugatan class action akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa penduduk yang menjadi korban tanah longsor. Apabila semua korban mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, tentu tidaklah efektif, selain itu apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui penggabungan perkara (komulasi) juga tidaklah efektif, karena dari segi administrasi tidaklah efektif apabila pengadilan harus memberitahukan dan memanggil seluruh korban tersebut secara sendiri-sendiri. Berdasar uraian diatas sangatlah tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur class action. Oleh karena itu dalam kasus ini penggugat hanya berjumlah 9 orang dalam surat gugatannya sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh class members, karena tidaklah efektif dan efisien.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini question of fact adalah sama-sama menjadi korban tanah longsor yang diduga akibat dari kelalaian pihak tergugat, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu gugatan didasarkan karena diduga adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat secara keseluruhan (class members dan class representatif) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsu maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No.1 Th.2002 c. “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
c) Jujur;
d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
f) Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Dari ke empat persyaratan tersebut semuanya menurut saya telah terpenuhi, dan keputusan PN bandung menerima gugatan tersebut sudah tepat. Dalam kasus ini juga telah diputus oleh PN Bandung, dengan memenangkan gugatan para penggugat. Walaupun sampai sekarang kasus nya masih berjalan sampai tingkat kasasi. Tindakan yang dilakukan para tergugat tersebut dikategorikan oleh para penggugat dan hakim PN Bandung dalam putusannya sebagai tindakan yang melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat. Putusan yang memberikan harapan baru agar para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup baik secara langsung dan tak langsung untuk lebih bersikap hati-hati, dan tidak mengulangi atau mencoba melanggar hukum lagi. Meskipun kasus ini sekarang masih berjalan di tingkat kasasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Diterapkannya prosedur Class Action dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam lapangan hukum acara perdata, kebutuhan akan suatu prosedur yang dapat membuka akses dalam mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya untuk publik adalah tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan Perma No.1 Th. 2002 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan (Class Action)
Namun prosedur class action haruslah lebih dikembangkan agar perlindungan hukum kepada publik menjadi lebih efektif dan efisien, dan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diwujudkan.
Pentingnya class action dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan efek jera yang ditimbulkannya, dilakukannya prosedur class action dapat merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong untuk lebih bersikap hati-hati (Behaviour Modification). Hal ini terjadi karena mudahnya akses masyarakat yang merasa membutuhkan keadilan menjadi terbuka. Walaupun sampai sekarang kasus diatas masih berjalan di tingkat kasasi, dan belum mendapatkan titik terang. Akses terhadap keadilan ini juga dijadikan lebih efektif dan efisien dalam menuntut keadilannya. Manfaat yang mempunyai peranan cukup penting bagi pelestarian lingkungan di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan tertinggi di Dunia.

Saran
Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam pembuatan UU (legislatif) seharusnnya membuat RUU tentang aturan acara dalam prosedur class action, hal ini dikarenakan semakin banyaknya gugatan melalui prosedur class action ini. Memang kekurangan dalam prosedur class action ini ditutupi dengan aturan yang berlaku dalam hukum perdata umum. Tetapi sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diatur agar asas legalitas dapat diwujudkan. Dengan terwujudnnya asas ini maka memperkecil ruang gerak para mafi peradilan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia sebaiknnya memiliki peradilan yang terpisah dengan lingkungan peradilan lain, mengingat berlarut-larutnya penyelesaian pada setiap kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus ini, yang telah memakan waktu hamper 5 tahun, dan belum memperoleh keputusan final.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Edisi ketujuh, Cetakan Ketujuhbelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Penerbitan Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet
PPK.com (Program Pengembangan Masyarakat)
icw.org (Indonesia Coruption Watch)
Pikiran Rakyat Cyber Media.com
hukumonline.com
kompas.co.id

Peraturan perundang-undangan
Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

About these ads

5 Tanggapan so far »

  1. 1

    aulia said,

    mau nanya nih , untuk kasus diatas dalam gugatannya , pihak penggugat menggunakan UU dan pasal apa dalam menuntut ganti rugi pada pemerintah? apakah pasal Perbuatan melawan hukum ? atau apa ?

    terimakasih sebelumnya :)

    • 2

      sollcup said,

      MAAF…Saya sudah lupa banget artikel ini. Lagian, waktu itu bahan artikelnya sangat minim. Seharusnya sih, Perbuatan Melawan hukum deh. Lupa….Lupa….sih. MAAF

  2. 3

    Arif said,

    Good artikelnya. kalau bisa diupdate dengan kajian dari uu 32 2009.

  3. 5

    dlm hal pengajuan gugatan Class Action apakah dimungkinkan dlm bidang lain seperti Lembaga Kredit dan Finansial yang faktanya merugikan belasan ribu orang nasabah.


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: