Free Download Surat Direktorat Jendral Perkebunan No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09

Free download
Lengkap dengan lampiran….
Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI
No: 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09 TENTANG Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan/ Kebun DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI Tahun 2009
Nomor : 824/ LB.130/ E6/ 10/ 09
Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit
download di bawah ini:

2 Free download SK Dirjen Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 ttg Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran di Perkebunan

2 Free download Surat Direktorat Jendral Perkebunan RI No 824 Tahun 2009 tentang Standard Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Leave a comment »

free download pedoman budidaya kelapa sawit

download Permentan no 131/Permentan/OT.140/12/2013
disini :
Free download Pedoman BUDIDAYA Kelapa Sawit Yang Baik

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani kelapa sawit, perlu pedoman budidaya kelapa sawit yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya kelapa sawit berhasil baik perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) YANG BAIK.

CEk juga
14. Pertanian 130/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos Nucifera) Yang Baik 14 07-01-2014 bn14-2014.htm (4.6 kb) bn14-2014.pdf (24.17 kb) bn14-2014lamp.pdf (1.22 mb)
15. Pertanian 131/PERMENTAN/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Yang Baik 15 07-01-2014 bn15-2014.htm (4.7 kb) bn15-2014.pdf (22.88 kb) bn15-2014lamp.pdf (7.17 mb)
16. Pertanian 132/Permentan/OT.140/12/2013 Pedoman Budidaya Karet (Hevea Brasiliensis) Yang Baik

Leave a comment »

Kliping Penegakan Hukum Lingkungan Segi Pengelolaan Cagar Budaya

1. Berita Media Indonesia, SABTU, 8 NOVEMBER 2014 -
Bedah editorial
Judul : Banyak Cagar Budaya di Gresik Rusak
GRESIK, sebuah kota pelabuhan di pantai utara Jawa Timur, ialah kota tua yang pernah disebut dalam risalah yang ditulis Marcopolo. Penjelajah Eropa itu sempat singgah di Gresik dan melukiskan kesannya dalam buku pengembaraannya. Karena letak geografisnya yang sangat strategis itu, tidak mengherankan apabila di Gresik banyak terdapat bangunan indah dan menarik peninggalan masa lampau. Arsitektur bangunan masa Portugis dan Belanda saya lihat masih banyak di Gresik.
Sayangnya, Pemkab Gresik kurang memahami makna peninggalan peradaban bersejarah ini. Apalagi masyarakatnya juga kurang tanggap dan cenderung hanya mendiamkan ketika terjadi penghancuran besar-besaran.
Sebagai contoh, bangunan rumah sakit yang berarsitektur mirip Istana sudah menjadi Pendopo Kabupaten Gresik di dekat alun-alun. Demikian juga Masjid Jami Gresik yang merupakan perpaduan arsitektur Islam, Jawa, dan Eropa dengan marmer impor yang sangat anggun dan indah sekarang sudah berubah banyak.
Bangunan pertokoan di Jalan H Samanhudi yang dulu bernama Jalan Niaga dan bukti peninggalan sejarah sudah dirombak karena proyek pelebaran jalan. Padahal, bangunan indah masa lalu itu berguna bagi pengembangan pariwisata daerah. Yang juga sangat menyedihkan, gardu listrik di Jalan Basuki Rahmat, yang dulu merupakan sumber bunyi sirene untuk waktu berbuka puasa bagi masyarakat Kota Gresik, dirusak orang untuk berdagang.
Sebagai masyarakat yang melihat apa yang terjadi di Gresik itu, saya sangat sedih. Kenapa PLN sebagai pemilik aset dan pemda sebagai penjaga aset negara diam saja? Bangunan peninggalan zaman Belanda itu sangat indah dan seharusnya perlu dijaga dan keberadaannya dilestarikan sebagai penanda Kota Gresik.
Ada satu lagi, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik akan direnovasi. Pemda yang merencanakannya dan meminta masukan dari warga. Pemda berpendapat, GNI dibangun pada 1960-an sehingga bukan merupakan cagar budaya. Hal itu perlu diluruskan. Bangunan cagar budaya bukan selalu yang dibangun masa kerajaan dan penjajahan saja. Bangunan yang bernilai sejarah karena proses pembangunannya, asal arsiteknya, mutu arsitekturnya, siapa yang berinisiatif, dan sebagainya juga merupakan pertimbangan perlu dipertahankan atau tidaknya suatu bangunan. GNI dibangun setelah masa kemerdekaan, oleh anak bangsa Indonesia. Gedung itu sangat bermakna bagi masyarakat Gresik yang memerlukan tempat untuk pertemuan, pesta, dan olahraga. Masyarakat Gresik memiliki kenangan terhadap gedung yang cukup megah dan indah tersebut. Karena itu, bentuk aslinya wajib dipertahankan demi menghargai karya para pendahulu. Kalau mau direnovasi, kembangkan saja bagian kiri, kanan, dan belakang bangunan. Ada juga stasiun penghubung Gresik-Surabaya yang dibangun Belanda. Kenapa tidak dipergunakan lagi ketika Kota Gresik menjadi maju dan masyarakat pengguna semakin banyak? Untuk keperluan pariwisata dan mengurangi kemacetan, Pemkab Gresik perlu melobi PT KAI untuk menghidupkan kembali jalur kereta api itu.
Muhammad Sadji
Jl Cempaka 3/60 Jatikramat Indah I Bekasi 17421

Leave a comment »

Status Lingkungan Hidup Indonesia

Bahan-bahan bacaan yang bersumber dari perpustakaan Emil Salim, bisa diunduh…

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
2013 mengangkat tema “Ketahanan Lingkungan
Hidup” (Environmental Security) mengingat kondisi
lingkungan hidup kita yang masih belum membaik
dan tidak jarang membahayakan kehidupan
manusia baik dari peningkatan kejadian bencana
maupun berkurangnya jasa ekosistem.

SLHI 2013

Leave a comment »

Jenis-Jenis Dokumen Lingkungan Hidup

Bingung mulainya darimana, namun tulisan ini berdasarkan pada adanya ketentuan yang mengasikan, bahwa Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas, Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
Ketentuan tersebut seolah meniadakan adanya PIL, DELH dan DPPLH serta jenis dokumen lingkungan hidup lainnya yang diakui oleh peraturan sebelum UUPPLH dan/atau PP Izin Lingkungan dikeluarkan.
Padahal, dokumen lingkungan seperti PIL, akan terus berlaku, sebagaimana diatur, apabila kegiatan usaha yang dijalankan masih sama. Sehingga PIL, yang tidak mengenal adanya kedaluwarsa, secara hukum harusnya tetap berlaku.
Lha, kalau tiba-tiba ada aturan yang lebih tinggi, seolah meniadakan keberadaan/ kekuatan hukum terhadap dokumen lingkungan tersebut, jadinya bagaimana?
seusai asas hukum, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. maka dokumen lingkungan selain yang disebutkan pada UUPPLH diyatakan tidak berlaku.

Huhhh, ntar deh, masih mikir…lanjutkan lain waktu…

Comments (2) »

Curhat Suka-Suka – Wartawan dan Demokrasi

Tempo lalu baca berita di Koran LOKAL di LAMPUNG, (tggal 3 Februari 2014 kayaknya)
Isinya tentang gagalnya hearing antara DPRD dengan Dinas PU dan perusahaan Waskita.
Sayangnya di berita cuma mengungkapkan alasan ketidakhadiran Waskita.
Lha pertanyaannya, kenapa tidak ada konfirmasi tentang ketidakhadiran Dinas PU?
Menurut saya, berita yang berkesan negatif (tidak hadir) tsbt, seolah hanya dilakukan oleh Perusahaan semata …
(walau di judul tertulis jelas siapa yang tidak hadir)
Padahal, harusnya yang terlebih dahulu menjadi sorotan adalah hubungan antara Pemerintah daerah (yang diawasi) dengan DPRD (yang mengawasi), kok fokusnya ke Perusahaan yah…hehehe
Haha, hidup Wartawan….

Leave a comment »

Curhat Suka-Suka. Kepala Daerah di LAMPUNG

Kalau ada kepala daerah di Lampung mengklaim, dirinya telah sukses mewujudkan JALAN MULUS, khusunya di daerah saya di Kota Bandar Lampung, yang niscaya itu adalah suatu keBOHONGANan….
Kalau memang berani membuktikan, Silahkan saya bonceng salah satu sanak Famili/ keluarga si KADAL, yang sedang HAMIL, menggunakan sepeda motor, berjalan di lajur kiri, dengan kecepatan 40 Km/jam saja… Selama 2 jam sehari dalam waktu 10 hari saja…
Kalau tidak keguguran, lha itu baru tidak BOHONG….
Jalanan bikin ibu-ibu keguguran kok ngakunya MULUS.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.